Skip to content
24 April 2026
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi

Lawyer Ahdan Ramdani

Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi
Informasi
  • Pasal 137 KUHP: Penentuan Awal Perhitungan Daluwarsa Penuntutan

    4 hari ago3 hari ago
  • Pasal 136 KUHP: Kedaluwarsa Kewenangan Penuntutan

    5 hari ago3 hari ago
  • Pasal 135 KUHP: Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Pengadilan Luar Negeri

    6 hari ago5 hari ago
  • Pasal 134 KUHP: Larangan Penuntutan Ganda (Ne Bis In Idem)

    7 hari ago5 hari ago
  • Pasal 133 KUHP: Kewajiban Denda dan Status Residivisme

    1 minggu ago5 hari ago
  • Pasal 132 KUHP: Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana

    1 minggu ago6 hari ago
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 66 KUHP: Jenis Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago04 mins

Pasal 66 KUHP menyatakan: (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu;…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 65 KUHP: Jenis Pidana Pokok dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 65 KUHP menyatakan: 1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b….

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 64 KUHP: Jenis Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 64 KUHP menyatakan: Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 63 KUHP: Akibat Hukum Pelarian Narapidana terhadap Perhitungan Masa Pidana Penjara

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 63 KUHP menyatakan: Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara….

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 62 ayat (2) KUHP: Pengaturan Syarat dan Tata Cara Permohonan Grasi melalui Undang-undang

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 62 ayat (2) KUHP menyatakan: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) KUHP: Pengaruh Permohonan Grasi terhadap Pelaksanaan Putusan Pemidanaan

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 62 ayat (1) KUHP menyatakan: Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 61 ayat (2) KUHP: Pengurangan Pidana Denda dengan Pidana Penjara Pengganti

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 61 ayat (2) KUHP menyatakan: Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) KUHP: Pengurangan Pidana Berdasarkan Masa Penangkapan dan Penahanan Terdahulu

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 61 ayat (1) KUHP menyatakan: Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) KUHP: Berlakunya Pidana bagi Terpidana yang Tidak Berada dalam Tahanan

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 60 ayat (2) KUHP menyatakan: Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 60 ayat (1) KUHP: Waktu Mulai Berlakunya Pidana Penjara dan Pidana Tutupan

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 60 ayat (1) KUHP menyatakan: Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 59 KUHP: Batas Maksimum Pemberatan Pidana dalam Sistem Pemidanaan

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 59 KUHP menyatakan: Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 58 KUHP: Faktor Pemberat Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani3 bulan ago3 bulan ago04 mins

Pasal 58 KUHP menyatakan: Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang…

Read More
  • 1
  • …
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • …
  • 50

Lawyer Ahdan Ramdani

Konsultasi Hukum & Jasa Advokat

Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

3 bulan ago3 bulan ago

Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

3 bulan ago3 bulan ago

Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

3 bulan ago3 bulan ago

Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

3 bulan ago3 bulan ago

Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

3 bulan ago3 bulan ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Alamat Kantor: Komplek Bumi Panyileukan, Blok i4, Jalan Indah III, Nomor 3, RT 02 RW 08, Kelurahan Cipadung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia

  • (UPDATE) PENGUMUMAN PENGANGKATAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG MEI 2026
  • Your feed was burn
  • [PENGUMUMAN] Ujian Advokat Asing Tahun 2014
  • Pelanggaran Kode Etik Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
  • Pelatihan: PENANGANAN PERKARA HAK CIPTA (Seri-5: Hak Kekayaan Intelektual)

Polrestabes Bandung

  • Tribrata News Polrestabes Bandung Mengungkap Jaringan Narkoba
  • Kolaborasi Polrestabes Bandung dengan Pemkot untuk Ketertiban Umum.
  • Polrestabes Bandung Peringatkan Masyarakat tentang Penipuan Investasi
  • Update Kinerja Polrestabes Bandung Selama Tahun 2023
  • Polrestabes Bandung Laksanakan Program Cinta Lingkungan

Informasi Terbaru

  • Pasal 137 KUHP: Penentuan Awal Perhitungan Daluwarsa Penuntutan
  • Pasal 136 KUHP: Kedaluwarsa Kewenangan Penuntutan
  • Pasal 135 KUHP: Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Pengadilan Luar Negeri
  • Pasal 134 KUHP: Larangan Penuntutan Ganda (Ne Bis In Idem)
  • Pasal 133 KUHP: Kewajiban Denda dan Status Residivisme
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi