ILMU HUKUM PERDATA
- Definisi Hukum Perdata
- Periode Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia
- Ruang Lingkup Hukum Perdata di Indonesia
- Sumber-sumber Hukum Perdata di Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Asas-asas Hukum Perdata di Indonesia
- Beberapa Aturan Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) yang Sudah Direvisi
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM BENDA
BAGIAN, PERLEKATAN, DAN HASIL DARI BENDA
- Pasal 500 Burgerlijk Wetboek: Perlekatan dalam Hukum Kebendaan
- Pasal 501 Burgerlijk Wetboek: Kedudukan Buah Perdata sebagai Bagian dari Suatu Barang
- Pasal 502 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Hasil Kebendaan dalam Hukum Perdata
KLASIFIKASI BENDA
A. Berdasarkan Wujudnya
B. Berdasarkan Sifat Pergerakannya
- Pasal 504 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
- Pasal 505 Burgerlijk Wetboek: Benda Bergerak yang Dapat Dihabiskan dalam Perspektif Hukum Perdata
C. Barang Tidak Bergerak
- Pasal 506 Burgerlijk Wetboek: Barang Tidak Bergerak dalam Hukum Perdata
- Pasal 507 Burgerlijk Wetboek: Barang Tidak Bergerak karena Tujuan
- Pasal 508 Burgerlijk Wetboek: Hak-Hak Kebendaan Tidak Bergerak
D. Barang Bergerak
- Pasal 509 Burgerlijk Wetboek: Barang Bergerak karena Sifatnya
- Pasal 510 Burgerlijk Wetboek: Kapal dan Bangunan Terapung sebagai Barang Bergerak
- Pasal 511 Burgerlijk Wetboek: Barang Bergerak karena Penetapan Undang-Undang
- Pasal 512 Burgerlijk Wetboek: Penafsiran Istilah Barang Bergerak dalam Perbuatan Hukum dan Wasiat
PENAFSIRAN ISTILAH BARANG BERGERAK
PENGERTIAN BENDA RUMAH TANGGA DAN PERABOT
- Pasal 514 Burgerlijk Wetboek: Pengertian Perkakas Rumah, Pengecualian, dan Implikasi Hukumnya dalam Hukum Perdata
- Pasal 515 Burgerlijk Wetboek: Batasan Yuridis Mengenai Mebel dan Perabot Rumah Tangga
- Pasal 516 Burgerlijk Wetboek: Rumah dan Segala Sesuatu yang Ada di Dalamnya
- Pasal 517 Burgerlijk Wetboek: Perhiasan Rumah dalam Hukum Perdata
- Pasal 518 Burgerlijk Wetboek: Rumah Bermebel dalam Hukum Perdata
KLASIFIKASI KEPEMILIKAN BENDA
A. Benda Milik Umum atau Negara
- Pasal 520 Burgerlijk Wetboek: Benda Tidak Bertuan dan Hak Negara atas Harta Terlantar
- Pasal 521 Burgerlijk Wetboek: Penguasaan Negara atas Benda untuk Kepentingan Umum
- Pasal 522 Burgerlijk Wetboek: Batas Yuridis Tepi Sungai dan Perairan dalam Hukum Benda
- Pasal 523 Burgerlijk Wetboek: Status Hukum Tanah dan Bangunan Pertahanan sebagai Milik Negara
- Pasal 524 Burgerlijk Wetboek: Pengertian Tanah Militer dalam Kawasan Benteng Negara
- Pasal 525 Burgerlijk Wetboek: Status Hukum Benteng dan Tanah Militer Milik Negara
B. Benda Milik Persekutuan
C. Benda Milik Perorangan
MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN
BESIT
- Pasal 529 Burgerlijk Wetboek: Pengertian Besit sebagai Penguasaan atau Penikmatan atas Suatu Barang
- Pasal 530 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Besit dalam Itikad Baik dan Itikad Buruk
- Pasal 531 Burgerlijk Wetboek: Besit dalam Itikad Baik sebagai Dasar Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Besit
- Pasal 532 Burgerlijk Wetboek: Besit dalam Itikad Buruk dan Akibat Hukumnya
- Pasal 533 Burgerlijk Wetboek: Asas Praduga Itikad Baik bagi Pemegang Besit dan Beban Pembuktiannya
- Pasal 534 Burgerlijk Wetboek: Praduga Pemegang Besit Menguasai Barang untuk Kepentingan Diri Sendiri
- Pasal 535 Burgerlijk Wetboek: Keberlanjutan Dasar Penguasaan Besit untuk Kepentingan Orang Lain
- Pasal 536 Burgerlijk Wetboek: Larangan Mengubah Dasar Penguasaan (Causa Possessionis) Secara Sepihak oleh Pemegang Besit
- Pasal 537 Burgerlijk Wetboek: Benda yang Tidak Dapat Menjadi Objek Besit
- Pasal 538 Burgerlijk Wetboek: Cara Memperoleh Besit atas Suatu Benda
- Pasal 539 Burgerlijk Wetboek: Kecakapan Hukum untuk Memperoleh Besit
- Pasal 540 Burgerlijk Wetboek: Perolehan Besit Secara Langsung dan Melalui Perantaraan Orang Lain
- Pasal 541 Burgerlijk Wetboek: Peralihan Besit kepada Ahli Waris karena Kematian