Asas Monogami Tidak Mutlak Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Berikut adalah penjelasan rinci mengenai Asas Monogami Tidak Mutlak berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU…
Maret 2024
Read More
Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Aturan mengenai keharusan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam….
Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap…
Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Undang-undang Republik…
Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Indonesia
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Berikut adalah penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1)…
Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Berikut adalah persamaan dan perbedaan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974…
Definisi Perkawinan Menurut Hukum Indonesia
Disusun Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Definisi Perkawinan Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Undang-undang…
Garis Besar Isi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang…
Aturan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Sudah Direvisi
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa revisi melalui undang-undang dan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan…
Aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Sudah Direvisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah mengalami beberapa revisi penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019…
Aturan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang Sudah Direvisi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengalami revisi dan perubahan untuk menyesuaikan dengan…
Beberapa Aturan Wetboek van Strafrecht (KUH Pidana) yang Sudah Direvisi
Wetboek van Strafrecht (KUHP) di Indonesia telah mengalami beberapa revisi dan penggantian melalui undang-undang baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum…