Pasal 1 ayat (7) KUHAP: Pengertian Penyelidik
Pasal 1 ayat (7) KUHAP menyatakan: Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang- Undang…
Read More
Penjelasan Pasal 37 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
Pasal 37 KUHP Baru menyatakan: Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur…
Penjelasan Pasal 36 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 36 KUHP Baru menyatakan: Penjelasan: Pasal 36 KUHP Baru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila…
Penjelasan Pasal 35 KUHP Baru: Ketiadaan Sifat Melawan Hukum sebagai Alasan Pembenar
Pasal 35 KUHP Baru menyatakan: “Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan…
Penjelasan Pasal 34 KUHP Baru: Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
Pasal 34 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena…
Penjelasan Pasal 33 KUHP Baru: Keadaan Darurat sebagai Alasan Pembenar
Pasal 33 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan…
Penjelasan Pasal 32 KUHP Baru: Pelaksanaan Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenar
Pasal 32 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan…
Penjelasan Pasal 31 KUHP Baru: Penerapan Alasan Pembenar
Pasal 31 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan…
Penjelasan Pasal 30 Ayat (2) KUHP Baru: Konsekuensi Permanen Penarikan Pengaduan
Pasal 30 Ayat (2) KUHP Baru menyatakan: Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Penjelasan: Pasal 30 ayat (2)…
Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) KUHP Baru: Hak Pengadu untuk Menarik Kembali Pengaduan
Pasal 30 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak…
Penjelasan Pasal 29 ayat (2) KUHP Baru: Perhitungan Tenggang Waktu Pengaduan untuk Beberapa Pengadu
Pasal 29 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud…
Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) KUHP Baru: Tenggang Waktu Pengaduan dalam Tindak Pidana Aduan
Pasal 29 Ayat (1) KUHP Baru menyatakan: Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal…
Penjelasan Pasal 28 ayat (2) KUHP Baru: Bentuk dan Cara Penyampaian Pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang
Pasal 28 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat…