Skip to content
15 Mei 2026
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi

Lawyer Ahdan Ramdani

Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi
  • Home
  • Perbandingan Hukum Pidana
  • Page 5

Perbandingan Hukum Pidana

  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 374 KUHP Lama dan Pasal 488 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago06 mins

Pasal 374 KUHP Lama menyatakan: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbedaan Pasal 373 KUHP Lama dan Pasal 487 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago05 mins

Pasal 373 KUHP Lama menyatakan: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 372 KUHP Lama dan 486 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penggelapan

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago05 mins

Pasal 372 KUHP Lama: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 371 KUHP Lama dan Pasal 485 KUHP Baru Tentang Pencabutan Hak

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago07 mins

Pasal 371 KUHP Lama menyatakan: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 370 KUHP Lama dan Pasal 484 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Oleh Anggota Keluarga

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago012 mins

Pasal 370 KUHP Lama menyatakan: Pasal 370 KUHP Lama: “Ketentuan pasal 367 (Tindak Pidana Pencurian oleh Anggota Keluarga) berlaku bagi…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 369 KUHP Lama dan Pasal 483 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pengancaman

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago08 mins

Pasal 369 KUHP Lama menyatakan: (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum….

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 368 KUHP Lama dan Pasal 482 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pemerasan

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago10 bulan ago06 mins

Pasal 368 KUHP Lama menyatakan: (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 367 KUHP Lama dan Pasal 481 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago11 bulan ago05 mins

Pasal 367 KUHP Lama menyatakan: (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri)…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 366 KUHP Lama dan 480 KUHP Baru Tentang Pidana Tambahan Pencabutan Hak

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago11 bulan ago04 mins

Pasal 366 KUHP Lama menyatakan: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalum pasal 362. 363, dan 865…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP Lama dan 479 ayat (3) dan (4) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Luka atau Kematian

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago11 bulan ago06 mins

Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP Lama menyatakan: (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 365 ayat (2) KUHP Lama dan 479 ayat (2) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan dan Keadaan yang Memberatkan

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago11 bulan ago08 mins

Pasal 365 ayat (2) KUHP Lama: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Pasal 479 ayat (2) KUHP…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 365 ayat (1) KUHP Lama dan 479 ayat (1) KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan

Lawyer Ahdan Ramdani11 bulan ago11 bulan ago04 mins

Pasal 365 ayat (1) KUHP Lama menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau…

Read More
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • 9

Lawyer Ahdan Ramdani

Konsultasi Hukum & Jasa Advokat

Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

11 bulan ago11 bulan ago

Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

11 bulan ago11 bulan ago

Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

11 bulan ago11 bulan ago

Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

11 bulan ago11 bulan ago

Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

11 bulan ago11 bulan ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Alamat Kantor: Komplek Bumi Panyileukan, Blok i4, Jalan Indah III, Nomor 3, RT 02 RW 08, Kelurahan Cipadung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia

  • PENGANGKATAN DAN PEMBEKALAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026
  • PENGANGKATAN DAN PEMBEKALAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2026
  • Remote host is Down
  • Remote host is Down
  • Remote host is Down

Polrestabes Bandung

  • Polrestabes Bandung Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba
  • Penangkapan Bandar Narkoba di Bandung oleh Polrestabes
  • Tribrata News Polrestabes Bandung Mengungkap Jaringan Narkoba
  • Kolaborasi Polrestabes Bandung dengan Pemkot untuk Ketertiban Umum.
  • Polrestabes Bandung Peringatkan Masyarakat tentang Penipuan Investasi

Informasi Terbaru

  • Pasal 155 KUHP: Konsep Luka Berat dalam KUHP
  • Pasal 154 KUHP: Pengertian Pejabat dalam KUHP
  • Pasal 153 KUHP: Kekuasaan Ayah dan Kekuasaan Kepala Keluarga
  • Pasal 152 KUHP: Perluasan Makna Ayah dalam Hukum Pidana
  • Pasal 151 KUHP: Kedudukan Kepala Keluarga sebagai Orang Tua
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi