Pasal 167 KUHP: Perluasan Makna Ruang dalam Tindak Pidana Memasuki Pekarangan Tanpa Hak
Pasal 167 KUHP menyatakan: Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu. Penjelasan: Pasal 167…
Read More
Pasal 27 KUHAP: Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan
Pasal 27 KUHAP menyatakan: Dalam hal terhadap penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara diajukan permohonan ke pengadilan…
Pasal 500 Burgerlijk Wetboek: Perlekatan (Natrekking/Accessie) dalam Hukum Kebendaan
Pasal 500 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik…
Pasal 122 Herziene Indonesisch Reglement: Prinsip Due Process of Law dan Audi et Alteram Partem
Pasal 122 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua…
Pasal 4 KHI: Keabsahan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)…
Pasal 3 KHI: Tujuan Perkawinan dalam Islam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penjelasan: Pasal…
Pasal 2 KHI: Perkawinan sebagai Mitsāqan Ghalīẓan
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan…
Pasal 1 KHI: Terminologi Fundamental dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Yang dimaksud dengan: a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan…
Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Anggaran Dasar sebagai Konstitusi Internal Perseroan Terbatas
Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat…
Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perbuatan Hukum Direksi/Komisaris Sebelum PT Memperoleh Status Badan Hukum
Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh…
Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007: Pengambilalihan Perbuatan Hukum Pra-Pendirian Perseroan
Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan…
Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Kepemilikan Saham Calon Pendiri Perusahaan
Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan…
Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pengesahan Perseroan Terbatas di Daerah yang Belum Memiliki Jaringan Elektronik
Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan…