Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek
Pasal 1168 KUHPerdata menyatakan: “Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu.”…
Read More
Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya
Pasal 1167 KUHPerdata menyatakan: “Barang bergerak tidak dapat dibebani hipotek.” Penjelasan: Hipotek hanya berlaku untuk benda tidak bergerak. Barang bergerak,…
Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama
Pasal 1166 KUHPerdata menyatakan: “Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan hipotek. Setelah barang…
Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek
Pasal 1165 KUHPerdata menyatakan: “Setiap hipotek mencakup juga segala perbaikan yang dilakukan kemudian atas barang yang dibebani, dan juga mencakup…
Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek
Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek menyatakan: Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah: Penjelasan: Pasal 1164 KUHPerdata membatasi…
Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek
Pasal 1163 KUHPerdata menyatakan: “Hak (hipotek) itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang…
Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek
Pasal 1162 KUHPerdata menyatakan: “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.”…
Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
Pasal 30 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 31…
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut…
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan
Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, ketentuan lebih…
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan…
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan…