Penjelasan Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru: Penerapan Asas Abolitio Criminis
Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak…
Read More
Penjelasan Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru: Pembebasan Tersangka atau Terdakwa dalam Tahanan
Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa…
Penjelasan Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru: Penghentian Proses Hukum dan Asas Decriminalization
Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan…
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru: Penerapan Hukum dan Asas Lex Mitior
Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang…
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru: Tata Cara dan Kriteria Living Law
Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur…
Penjelasan Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru: Batas dan Prinsip Living Law
Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat…
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru: Pemberlakuan Konsep Living Law
Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang…
Penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru: Larangan Menggunakan Analogi dalam Hukum Pidana
Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.” Penjelasan: Prinsip ini menyatakan bahwa…
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru: Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali…
Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek
Pasal 1171 KUHPerdata menyatakan: “Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang….
Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas
Pasal 1170 KUHPerdata menyatakan: “Semua barang milik anak yang masih berada di bawah umur, orang yang ada dalam pengampuan dan…
Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat
Pasal 1169 KUHPerdata menyatakan: “Mereka yang atas barang tak bergerak hanya mempunyai hak yang ditangguhkan oleh suatu syarat, atau yang…