Pasal 59 KUHAP: Mekanisme Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pasal 59 KUHAP menyatakan: (1) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 209 KUHP: Pemberatan Pidana terhadap Tindak Pidana Rahasia Negara dan Pertahanan yang Dilakukan dengan Cara Curang, Suap, atau Kekerasan
Pasal 209 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal…
Pasal 158 Herziene Indonesisch Reglement (HIR): Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah di Persidangan dan di Luar Persidangan
Pasal 158 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal…
Pasal 538 Burgerlijk Wetboek: Cara Memperoleh Besit atas Suatu Benda
Pasal 538 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Besit atas suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya…
Pasal 58 KUHAP: Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pasal 58 KUHAP menyatakan: Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan…
Pasal 208 KUHP: Perbuatan Melihat, Menyalin, atau Tidak Menyerahkan Rahasia Negara yang Berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara
Pasal 208 KUHP menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang: a. melihat atau mempelajari…
Pasal 157 Herziene Indonesisch Reglement (HIR): Tata Cara Pengangkatan Sumpah dalam Pembuktian Perkara Perdata
Pasal 157 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyatakan: Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang dituntut atau dikembalikan oleh…
Pasal 537 Burgerlijk Wetboek: Benda yang Tidak Dapat Menjadi Objek Besit
Pasal 537 Burgelijk Wetboek menyatakan: Barang yang tidak ada dalam peredaran perdagangan, tidak dapat menjadi obyek besit. Hal ini berlaku…
Pasal 57 KUHAP: Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Bantuan Teknis Penyidikan Melalui Peraturan Pemerintah
Pasal 57 KUHAP menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur…
Pasal 207 KUHP: Kealpaan dalam Menjaga Rahasia Negara yang Berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara
Pasal 207 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat…
Pasal 156 Herziene Indonesisch Reglement (HIR): Sumpah Pemutus (Decisoir Eed) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata
Pasal 156 Herziene Indonesisch Reglement: (1) Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas…
Pasal 536 Burgerlijk Wetboek: Larangan Mengubah Dasar Penguasaan (Causa Possessionis) Secara Sepihak oleh Pemegang Besit
Pasal 536 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Baik atas kehendak sendiri maupun karena lewatnya waktu, pemegang besit tidak dapat mengubah alasan dan…
Pasal 56 KUHAP: Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Bantuan Teknis Penyidikan untuk Pembuktian Ilmiah
Pasal 56 KUHAP menyatakan: (1) Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi: a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal…