Pasal 69 KUHAP: Kewenangan Penuntut Umum Melakukan Penuntutan dan Melimpahkan Perkara
Pasal 69 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 68 KUHAP: Sanksi terhadap Penuntut Umum atas Pelanggaran Hukum dan Kode Etik
Pasal 68 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode…
Pasal 67 KUHAP: Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan Daerah Hukum
Pasal 67 KUHAP menyatakan: (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang….
Pasal 166 Herziene Indonesisch Reglement: Ketentuan yang Dicabut
Pasal 166 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: “Dicabut dg. S. 1927-146.” Makna Normatif Pasal Pasal 166 HIR tidak lagi memuat norma…
Pasal 546 KUHPerdata: Berakhirnya Besit atas Barang Bergerak tanpa Kehendak Pemegangnya
Pasal 546 KUHPerdata menyatakan: Makna Normatif Pasal Pasal 546 KUHPerdata mengatur mengenai berakhirnya besit atas barang bergerak tanpa kehendak pemegang…
Pasal 66 KUHAP: Denda Damai sebagai Mekanisme Penghentian Perkara di Luar Pengadilan
Pasal 66 KUHAP menyatakan: (1) Denda damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i merupakan mekanisme penghentian perkara di luar…
Pasal 216 KUHP: Permufakatan Jahat dan Persiapan untuk Melakukan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara
Pasal 216 KUHP menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagamana dimaksud dalam Pasal…
Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata
Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal…
Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement: Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata
Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang…
Pasal 545 KUHPerdata: Kehilangan Besit atas Tanah atau Bangunan tanpa Kehendak Pemegang Besit
Pasal 545 KUHPerdata menyatakan: Makna Normatif Pasal Pasal 545 KUHPerdata mengatur mengenai kehilangan besit (verlies van bezit) yang terjadi tanpa…
Pasal 65 KUHAP: Wewenang Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Pidana
Pasal 65 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum mempunyai wewenang:a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;b. melakukan koordinasi antara Penyidik…
Pasal 215 KUHP: Perluasan Perlindungan terhadap Negara Sekutu dalam Perang Bersama
Pasal 215 KUHP menyatakan: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu…
Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement: Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata
Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Makna Normatif Pasal Pasal 164 HIR merupakan ketentuan fundamental dalam hukum pembuktian perdata karena…