Pasal 107 KUHAP: Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Penahanan Berdasarkan Alasan Khusus
Pasal 107 KUHAP menyatakan: (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali…
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia
Pasal 107 KUHAP menyatakan: (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali…
Pasal 217 KUHP menyatakan: “Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang…
Pasal 106 KUHAP menyatakan: (1) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim agung berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama…
Pasal 105 KUHAP menyatakan: (1) Hakim pengadilan tinggi yang Mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan…
Pasal 104 KUHAP menyatakan: (1) Hakim pengadilan negeri yang Mengadili perkara dengan penetapannya dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di…
Pasal 103 KUHAP menyatakan: (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal…
Pasal 102 KUHAP menyatakan: (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99…
Makna Normatif Pasal Pasal 101 KUHAP menyatakan: “Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah…
Makna Normatif Pasal Pasal 100 KUHAP merupakan ketentuan yang mengatur syarat dan tata cara dasar pelaksanaan penahanan terhadap Tersangka atau…
Makna Normatif Pasal Pasal 99 KUHAP mengatur mengenai kewenangan melakukan Penahanan berdasarkan tahap proses peradilan pidana. Ketentuan ini membedakan pejabat…
Makna Normatif Pasal Pasal 98 KUHAP menyatakan: “Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah…
Makna Normatif Pasal Pasal 97 KUHAP menyatakan: (1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang…
Makna Normatif Pasal Pasal 96 KUHAP menyatakan: “Penangkapan dilakukan paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan…