Pasal 200 KUHP: Perbuatan yang Membahayakan Kenetralan Negara atau Melanggar Peraturan Pertahanan pada Waktu Perang
Pasal 200 KUHP menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara palin glama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang: a. dalam suatu Perang…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 199 KUHP: Keikutsertaan Warga Negara Indonesia dalam Perang atau Latihan Militer di Luar Negeri
Pasal 199 KUHP menyatakan: (1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau latihan militer atau bergabung dalam…
Pasal 150 Herziene Indonesisch Reglement: Pengajuan Pertanyaan kepada Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
Pasal 150 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, harus diberitahukan kepada…
Pasal 149 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan dan Penetapan terhadap Saksi Bangsa Eropa
Pasal 149 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Jika saksi yang dipanggil itu termasuk bangsa Eropa, maka hukuman tersebut dalam pasal 140…
Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha Perseroan
Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha…
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Tempat Kedudukan dan Kantor Pusat Perseroan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau…
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Penggunaan Nama Perseroan Terbatas
Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang: a. telah…
Perbandingan Pasal 413 KUHP Lama dan Pasal 527 KUHP Baru tentang Kebijakan Pemidanaan terhadap Komandan TNI
Pasal 413 KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) menyatakan: Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaia mengabaikan untuk menggunakan kekuatan…
Pasal 198 KUHP: Perunding yang Bertindak Merugikan Pertahanan Negara
Pasal 198 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing bertindak merugikan pertahanan…
Pasal 48 KUHAP: Pemeriksaan Surat atau Tulisan yang Diduga Palsu dalam Penyidikan
Pasal 48 KUHAP menyatakan: (1) Dalam hal Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh…
Pasal 528 Burgelijk Wetboek: Macam-Macam Hak Kebendaan atas Suatu Barang
Pasal 528 Burgelijk Wetboek menyatakan: Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau…
Pasal 148 Herziene Indonesisch Reglement: Penyanderaan Saksi yang Menolak Bersumpah atau Memberikan Keterangan
Pasal 148 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Kecuali dalam hal tersebut pada pasal 146, jika seorang saksi menghadap persidangan tetapi enggan…
Pasal 197 KUHP: Larangan Membuat, Menguasai, dan Mengedarkan Informasi yang Berkaitan dengan Kepentingan Pertahanan Negara
Pasal 197 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis,…