Skip to content
5 Juli 2026
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Kutipan Artikel
  • Retainer Lawyer

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Kutipan Artikel
  • Retainer Lawyer
  • Home
  • Perbandingan Hukum Pidana
  • Page 2

Perbandingan Hukum Pidana

  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 403 KUHP Lama dan Pasal 518 KUHP Baru Tentang Pelanggaran Terhadap Anggaran Dasar Korporasi

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago04 mins

Pasal 403 KUHP Lama menyatakan: “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 402 KUHP Lama dan Pasal 515 KUHP Baru Tentang Penipuan Debitur dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago05 mins

Pasal 402 KUHP Lama menyatakan: “Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 401 KUHP Lama dan Pasal 519 KUHP Baru Tentang Penipuan Proses Perdamaian dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago04 mins

Pasal 401 KUHP Lama menyatakan: Pasal 519 KUHP Baru menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 400 KUHP Lama dan 514 KUHP Baru Tentang Penipuan Hak Kreditur dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago02 mins

Pasal 400 KUHP Lama menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, barang siapa yang mengurangi dengan…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 399 KUHP Lama dan Pasal 517 KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi yang Curang dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago05 mins

Pasal 399 KUHP Lama menyatakan: Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 398 KUHP Lama dan Pasal 516 KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago06 mins

Pasal 398 KUHP Lama menyatakan: Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 397 KUHP Lama dan Pasal 512 KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha yang Curang dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago08 mins

Pasal 397 KUHP Lama menyatakan: Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 396 KUHP Lama dan Pasal 511 KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha dalam Kepailitan

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago05 mins

Pasal 396 KUHP Lama menyatakan: Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Dua Tindak Pidana Penipuan yang Dimasukkan ke KUHP Baru

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago04 mins

Penipuan terhadap Jasa (Pasal 496 KUHP Baru) Bunyi Pasal 496: “Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Empat Jenis Tindak Pidana Penipuan yang Tidak Dicantumkan dalam KUHP Baru

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago07 mins

Pasal 384 KUHP Lama (Penipuan Kecil dalam Jual Beli) Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 394 KUHP Lama dan Pasal 510 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota Keluarga

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago05 mins

Pasal 394 KUHP Lama menyatakan: “Ketentuan pasal 367 (Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga) berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 393 bis KUHP Lama dan Pasal 509 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Keterangan Palsu dalam Gugatan Cerai atau Permohonan Pailit

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago06 mins

Pasal 393 bis KUHP Lama menyatakan: (1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau…

Read More
  • Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Pasal 393 KUHP Lama dengan KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Merek

Lawyer Ahdan Ramdani12 bulan ago12 bulan ago05 mins

Pasal 393 KUHP Lama menyatakan: (1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual,…

Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • …
  • 8

Alamat Kantor Hukum Kami

Komplek Perumahan Margahayu Raya, Blok A3, Jalan Uranus Utama 2 Nomor 26, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40286, WhatsApp: +6285706571577

Komplek Perumahan Pepabri Cipanas, Blok E, Jalan Pepabri Nomor 27, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 44151, WhatsApp: +6285706571577

Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

12 bulan ago12 bulan ago

Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

12 bulan ago12 bulan ago

Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

12 bulan ago12 bulan ago

Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

12 bulan ago12 bulan ago

Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

12 bulan ago12 bulan ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Wilayah Kota Bandung:

Komplek Perumahan Margahayu Raya, Blok A3, Jalan Uranus Utama 2 Nomor 26, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40286, WhatsApp: +6285706571577

Wilayah Kabupaten Garut:

Komplek Perumahan Pepabri Cipanas, Blok E, Jalan Pepabri Nomor 27, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 44151, WhatsApp: +6285706571577

Perhimpunan Advokat Indonesia

  • (PERUBAHAN JADWAL) PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026 (SESI 1)
  • PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026 (SESI 1)
  • PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026 (SESI 1)
  • [UPDATE 23 JUNI 2026] PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN 2026
  • PENGANGKATAN ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2026

Polrestabes Bandung

  • Peluang Terbongkarnya Jaringan Narkoba di Bandung oleh Polrestabes
  • Tribrata News: Komitmen Polrestabes Bandung dalam Memerangi Narkoba
  • Kasus Narkoba Terbesar di Bandung: Polrestabes Bertindak
  • Berita Terbaru: Polrestabes Bandung Gagalkan Peredaran Narkoba
  • Polrestabes Bandung Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Informasi Terbaru

  • 03 – Mengapa Memilih Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan sebagai Mitra Hukum Perusahaan Anda
  • 02 – Tentang Kami
  • 01 – Pendahuluan
  • Pasal 194 KUHP: Tindak Pidana Pemberontakan terhadap Pemerintah
  • Pasal 193 KUHP: Tindak Pidana Makar untuk Menggulingkan Pemerintah
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Perbankan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Pasar Modal
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Waris
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Kutipan Artikel
  • Retainer Lawyer