Penjelasan Pasal 59 KUHP: Batas Maksimum Pemberatan Pidana dalam Sistem Pemidanaan
Pasal 59 KUHP menyatakan: Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum…
Hukum Pidana
Read More
Penjelasan Pasal 58 KUHP: Faktor Pemberat Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Pidana
Pasal 58 KUHP menyatakan: Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang…
Penjelasan Pasal 57 KUHP: Prinsip Prioritas Penjatuhan Pidana yang Lebih Ringan dalam Perumusan Alternatif
Pasal 57 KUHP menyatakan: Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan…
Penjelasan Pasal 56 KUHP: Pedoman Pertimbangan Pemidanaan terhadap Korporasi
Pasal 56 KUHP menyatakan: Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan…
Penjelasan Pasal 55 KUHP: Larangan Penyalahgunaan Alasan Peniadaan Pidana
Pasal 55 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungiawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika…
Penjelasan Pasal 54 KUHP: Pertimbangan Menyeluruh dan Prinsip Keadilan Individual dalam Pemidanaan
Pasal 54 KUHP menyatakan: (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan…
Penjelasan Pasal 53 KUHP: Pedoman Pemidanaan dan Prioritas Keadilan dalam Putusan Hakim
Pasal 53 KUHP menyatakan: Penjelasan: Ketentuan Pasal 53 KUHP mengenai pedoman pemidanaan menegaskan peran sentral hakim sebagai penjaga keseimbangan antara…
Penjelasan Pasal 52 KUHP: Prinsip Pemidanaan Berbasis Martabat Manusia
Pasal 52 KUHP menyatakan: Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Penjelasan: Ketentuan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan…
Penjelasan Pasal 51 KUHP: Tujuan Pemidanaan
Pasal 51 KUHP menyatakan: Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;…
Penjelasan Pasal 50 KUHP: Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam Tindak Pidana Korporasi
Pasal 50 KUHP menyatakan: Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,…
Penjelasan Pasal 49 KUHP: Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi
Pasal 49 KUHP menyatakan: Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang…
Penjelasan Pasal 48 KUHP: Syarat Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi
Pasal 48 KUHP menyatakan: Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a….
Penjelasan Pasal 47 KUHP: Tindak Pidana Korporasi oleh Pengendali di Luar Struktur Organisasi
Pasal 47 KUHP menyatakan: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah,…