Skip to content
19 April 2026
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi

Lawyer Ahdan Ramdani

Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi
  • Home
  • Hukum Pidana
  • Page 12

Hukum Pidana

  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHP Baru: Batas Pemidanaan Pembantuan dalam Tindak Pidana Berat

Lawyer Ahdan Ramdani5 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 21 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: “Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) KUHP Baru: Batas Maksimum Pemidanaan Pembantuan

Lawyer Ahdan Ramdani5 bulan ago3 bulan ago02 mins

Pasal 21 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) KUHP Baru: Pengecualian Pemidanaan Pembantuan dalam Tindak Pidana Ringan

Lawyer Ahdan Ramdani5 bulan ago3 bulan ago02 mins

Pasal 21 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) KUHP Baru: Pembantuan dalam Tindak Pidana (Medeplichtige)

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 21 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan,…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 20 KUHP Baru: Penyertaan (Deelnemning)

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago04 mins

Pasal 20 KUHP Baru menyatakan: Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:a. melakukan sendiri Tindak Pidana;b. melakukan Tindak Pidana…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 19 KUHP Baru: Percobaan Tindak Pidana yang Tidak Dipidana

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 19 KUHP Baru menyatakan: “Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) KUHP Baru: Pertanggungjawaban atas Percobaan yang Menimbulkan Kerugian

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 18 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru: Pembebasan Pidana bagi Pelaku yang Menghentikan Percobaan

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan: Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru: Pidana Tambahan untuk Percobaan Tindak Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 17 ayat (5) KUHP Baru menyatakan: Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru: Pidana untuk Percobaan Tindak Pidana yang Diancam Mati atau Seumur Hidup

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 17 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 17 ayat (3) KUHP Baru: Ancaman Pidana untuk Percobaan Tindak Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago03 mins

Pasal 17 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari…

Read More
  • Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru: Permulaan Pelaksanaan Tindak Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani6 bulan ago3 bulan ago04 mins

Pasal 17 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:a. perbuatan yang dilakukan itu…

Read More
  • 1
  • …
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Lawyer Ahdan Ramdani

Konsultasi Hukum & Jasa Advokat

Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

6 bulan ago3 bulan ago

Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

6 bulan ago3 bulan ago

Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

6 bulan ago3 bulan ago

Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

6 bulan ago3 bulan ago

Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

6 bulan ago3 bulan ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Alamat Kantor: Komplek Bumi Panyileukan, Blok i4, Jalan Indah III, Nomor 3, RT 02 RW 08, Kelurahan Cipadung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia

  • Your feed was burn
  • Short Course: “PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA“
  • [ PBPA PERADI ] Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class: Mining Service Agreement (Usaha Jasa Pertambangan)
  • Daftar Penyelenggara PKPA Seluruh Indonesia-UPDATED
  • Siaran Pers: Mardjono Reksodiputro dan Laica Marzuki Bantah Ikut Dewan Kehormatan Ad Hoc KAI

Polrestabes Bandung

  • Tribrata News Polrestabes Bandung Mengungkap Jaringan Narkoba
  • Kolaborasi Polrestabes Bandung dengan Pemkot untuk Ketertiban Umum.
  • Polrestabes Bandung Peringatkan Masyarakat tentang Penipuan Investasi
  • Update Kinerja Polrestabes Bandung Selama Tahun 2023
  • Polrestabes Bandung Laksanakan Program Cinta Lingkungan

Informasi Terbaru

  • Pasal 132 KUHP: Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana
  • Pasal 131 KUHP: Perhitungan Pidana dalam Perbarengan Semu (Concursus Post Delictum)
  • Pasal 130 KUHP: Penjatuhan Pidana Tambahan dalam Perbarengan Tindak Pidana
  • Pasal 129 KUHP: Dominasi Pidana Terberat dalam Perbarengan Tindak Pidana
  • Pasal 128 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Tidak Sejenis (Concursus Realis Heterogen)
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Islam
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Perkawinan
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pemberantasan Korupsi