Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud
Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan: Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud (Roerende Onlichamelijke Zaken atau Tangible Movable Property) dan…
Read More
Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai
Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan: Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Kedudukan Gadai sebagai…
Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)
Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh…
Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
Pasal 40 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia. Pasal 41 Undang-undang Nomor…
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia
Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat…
Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia
Pasal 38 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua…
Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia
Pasal 37 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Keberlakuan Perjanjian Fidusia Lama Pasal 37 ayat (1) menyatakan…
Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin
Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang…
Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia
Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau…
Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia
Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Hasil Eksekusi Ayat (1) menegaskan bahwa…
Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia
Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk…
Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia
Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi…