Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan:
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
Pendahuluan
Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan ketentuan fundamental dalam hukum perikatan karena menetapkan sumber lahirnya suatu perikatan. Norma tersebut menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Rumusan ini menempatkan persetujuan dan undang-undang sebagai dua sumber utama yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dalam lapangan hukum perdata.
Ketentuan ini menjadi titik awal dalam memahami struktur hukum perikatan. Sebelum menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran terhadap kewajiban tertentu, harus terlebih dahulu diidentifikasi dari mana kewajiban tersebut berasal. Identifikasi tersebut penting karena sumber perikatan menentukan konstruksi hubungan hukum, norma yang relevan, serta konsekuensi hukum yang dapat dituntut.
Bagi advokat, Pasal 1233 KUHPerdata memiliki fungsi praktis sebagai dasar untuk melakukan legal issue identification. Dalam penyusunan gugatan maupun pemberian pendapat hukum, advokat harus dapat menjelaskan secara konsisten sumber hak dan kewajiban para pihak serta hubungan antara sumber tersebut dengan peristiwa hukum yang disengketakan.
Makna Normatif Pasal
Pasal 1233 KUHPerdata membagi sumber lahirnya perikatan ke dalam dua kategori utama, yaitu persetujuan dan undang-undang.
Perikatan yang lahir karena persetujuan timbul dari kesepakatan para pihak untuk menciptakan hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan demikian, isi persetujuan menjadi dasar untuk menentukan hak, kewajiban, dan prestasi masing-masing pihak. Jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pemberian jasa, dan pemborongan merupakan contoh hubungan hukum yang pada dasarnya dapat melahirkan perikatan berdasarkan persetujuan.
Sementara itu, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul karena hukum memberikan akibat tertentu terhadap suatu peristiwa atau keadaan, tanpa mensyaratkan adanya persetujuan sebelumnya. Dengan demikian, tidak semua hubungan perikatan bersifat kontraktual.
Pembedaan ini sekaligus menunjukkan bahwa perjanjian bukanlah satu-satunya sumber perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, sedangkan perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 1233 KUHPerdata bertujuan memberikan dasar mengenai asal-usul hak dan kewajiban dalam hukum perikatan. Ketentuan ini memberikan kerangka untuk membedakan hubungan hukum yang lahir berdasarkan kehendak para pihak dari hubungan hukum yang lahir karena kekuatan norma hukum.
Secara lebih luas, ketentuan tersebut mencerminkan adanya dua basis pembentukan hubungan perikatan. Di satu sisi, hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum melalui persetujuan. Di sisi lain, hukum dapat membebankan kewajiban tertentu kepada seseorang terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan dengan pihak lain.
Dalam praktik advokasi, pembedaan ini mempunyai konsekuensi langsung terhadap konstruksi perkara. Kesalahan menentukan sumber perikatan dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih dasar gugatan, menentukan unsur yang harus dibuktikan, dan merumuskan petitum.
Penafsiran Hukum
- Penafsiran gramatikal (grammaticale interpretatie)
Kata “perikatan” menunjuk pada hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Frasa “lahir karena suatu persetujuan” menunjukkan bahwa kesepakatan para pihak dapat menjadi sumber lahirnya hubungan perikatan. Adapun frasa “atau karena undang-undang” menunjukkan bahwa hubungan perikatan dapat pula timbul secara langsung karena ketentuan hukum. - Penafsiran sistematis (systematische interpretatie)
Pasal 1233 KUHPerdata harus dipahami dalam kerangka Buku III KUHPerdata mengenai perikatan. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 1234 mengenai prestasi, ketentuan mengenai persetujuan dan syarat sah perjanjian, serta ketentuan mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. Dengan demikian, Pasal 1233 berfungsi sebagai norma dasar untuk menentukan sumber hubungan perikatan sebelum dianalisis lebih lanjut. - Penafsiran teleologis (teleologische interpretatie)
Tujuan ketentuan ini adalah memberikan kepastian mengenai sumber lahirnya hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan. Pembedaan antara persetujuan dan undang-undang memungkinkan setiap hubungan perikatan dianalisis berdasarkan dasar hukum yang sebenarnya. - Penafsiran konseptual
Pasal 1233 harus dipahami dengan membedakan konsep perikatan dari perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan perikatan merupakan hubungan hukum yang lahir dari sumber tertentu. Karena itu, tidak tepat menyamakan seluruh perikatan dengan perjanjian.
Analisis Komponen Norma
- “Perikatan”
Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Pihak yang mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi berkedudukan sebagai debitur. Bentuk prestasi tersebut pada prinsipnya dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. - “Lahir karena suatu persetujuan”
Komponen ini menunjukkan bahwa kesepakatan para pihak dapat menjadi sumber lahirnya perikatan. Dalam hubungan kontraktual, persetujuan menjadi dasar untuk menentukan prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Namun, advokat harus memastikan bahwa persetujuan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk melahirkan hubungan kontraktual yang sah dan mengikat. - “Atau karena undang-undang”
Komponen ini menunjukkan bahwa perikatan dapat timbul tanpa adanya persetujuan antara para pihak. Dalam keadaan demikian, sumber kewajiban harus ditemukan dalam ketentuan hukum yang memberikan akibat hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Karena itu, tidak adanya kontrak tidak secara otomatis berarti tidak terdapat hubungan perikatan.
Kedudukan dan Akibat Hukum
Pasal 1233 KUHPerdata mempunyai kedudukan fundamental sebagai norma yang menentukan sumber lahirnya perikatan. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menelusuri hubungan antara suatu fakta hukum dengan hak dan kewajiban yang muncul akibat fakta tersebut.
Apabila perikatan lahir dari persetujuan, isi perjanjian menjadi bagian utama dalam menentukan kewajiban para pihak. Pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual selanjutnya dapat dianalisis dalam kerangka wanprestasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Sebaliknya, apabila perikatan lahir karena undang-undang, sumber kewajiban harus ditelusuri pada norma hukum yang secara langsung memberikan akibat hukum. Salah satu contoh penting adalah perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dikenal dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Dengan demikian, sumber perikatan mempunyai konsekuensi terhadap hak yang dapat dituntut, kewajiban yang harus dipenuhi, dasar pertanggungjawaban, dan konstruksi gugatan.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
Pasal 1233 KUHPerdata berkaitan erat dengan Pasal 1234 KUHPerdata mengenai bentuk prestasi, Pasal 1313 KUHPerdata mengenai persetujuan, Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat persetujuan yang dibuat secara sah.
Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum serta ketentuan Buku III KUHPerdata lainnya yang mengatur berbagai bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang.
Oleh karena itu, Pasal 1233 KUHPerdata harus dibaca sebagai bagian dari sistem hukum perikatan, bukan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri.
Implementasi dalam Praktik
Dalam praktik, advokat dapat menggunakan Pasal 1233 KUHPerdata sebagai titik awal untuk memetakan hubungan hukum para pihak. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hak dan kewajiban yang disengketakan lahir dari kontrak atau langsung dari hukum.
Misalnya, A menyewa sebuah ruko dari B berdasarkan perjanjian tertulis. A telah membayar uang sewa, tetapi B tidak menyerahkan ruko sebagaimana diperjanjikan. Hubungan hukum tersebut bersumber dari persetujuan. Oleh karena itu, kegagalan B memenuhi kewajibannya harus dianalisis berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan mengenai wanprestasi.
Berbeda halnya apabila C, tanpa memiliki hubungan kontraktual dengan A, merusak kendaraan milik A. Kewajiban C untuk mempertanggungjawabkan kerugian tidak lahir dari persetujuan dengan A, tetapi dari hukum. Apabila unsur-unsurnya terpenuhi, hubungan tersebut dapat dianalisis dalam kerangka perbuatan melawan hukum.
Implikasi bagi Advokat
Dalam menangani perkara, advokat perlu terlebih dahulu menentukan sumber perikatan sebelum memilih konstruksi hukum. Apabila sumbernya adalah persetujuan, kontrak harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk objek perjanjian, prestasi, jangka waktu, hak dan kewajiban, klausula wanprestasi, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa.
Apabila tidak terdapat perjanjian, advokat harus mengidentifikasi norma hukum yang menjadi sumber kewajiban. Langkah ini penting agar gugatan tidak dibangun hanya berdasarkan adanya kerugian, tetapi berdasarkan hubungan hukum yang jelas antara norma, fakta, pelanggaran, dan akibat hukum.
Dalam penyusunan posita dan petitum, sumber perikatan juga harus konsisten. Apabila dasar hubungan hukum adalah kontrak, pelanggaran terhadap prestasi harus dijelaskan secara konkret. Apabila dasar tuntutan adalah perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dikonstruksikan dan dibuktikan secara tersendiri.
Permasalahan yang Sering Timbul
Persoalan yang paling sering muncul adalah kekeliruan dalam membedakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Keberadaan perjanjian tidak selalu berarti seluruh tindakan yang merugikan pihak lain hanya dapat dianalisis sebagai wanprestasi. Sebaliknya, keberadaan hubungan kontraktual juga tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya kewajiban hukum lain di luar kontrak.
Persoalan lain muncul ketika perjanjian dinyatakan tidak sah, dibatalkan, berakhir, atau keberadaannya tidak dapat dibuktikan. Dalam keadaan demikian, advokat perlu menilai kembali apakah terdapat sumber perikatan lain yang dapat menjadi dasar tuntutan.
Dalam perkara tertentu, kewajiban kontraktual dapat berinteraksi dengan kewajiban yang bersumber dari undang-undang. Karena itu, pemetaan sumber kewajiban harus dilakukan secara konkret berdasarkan fakta dan norma yang berlaku.
Contoh Kasus
A menyewa sebuah ruko milik B selama lima tahun berdasarkan perjanjian tertulis. A telah membayar seluruh uang sewa sesuai kesepakatan, tetapi B tidak menyerahkan ruko karena ternyata telah menyewakannya kepada pihak lain.
Hubungan hukum A dan B bersumber dari persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Kegagalan B menyerahkan ruko merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Berbeda dengan keadaan ketika C, yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan A, merusak ruko milik A. Dalam keadaan tersebut, kewajiban C untuk memberikan ganti rugi tidak bersumber dari persetujuan, tetapi dari ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas kebebasan berkontrak (contractsvrijheid), yaitu para pihak pada prinsipnya bebas menentukan isi dan bentuk hubungan kontraktual sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
- Asas konsensualisme (consensualisme), yaitu perjanjian pada prinsipnya lahir berdasarkan tercapainya kesepakatan para pihak sepanjang hukum tidak menentukan bentuk khusus.
- Asas pacta sunt servanda, yaitu persetujuan yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.
- Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel), yaitu sumber hak dan kewajiban harus dapat ditentukan berdasarkan dasar hukum yang jelas.
- Asas itikad baik (goede trouw), yaitu hubungan hukum keperdataan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan sifat hubungan dan kewajiban para pihak.
Penutup
Pasal 1233 KUHPerdata menetapkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Persetujuan menjadi sumber utama hubungan kontraktual, sedangkan undang-undang dapat melahirkan kewajiban hukum tanpa memerlukan kesepakatan sebelumnya.
Dalam praktik advokasi, ketentuan ini harus ditempatkan sebagai titik awal identifikasi hubungan hukum. Advokat perlu menentukan sumber kewajiban terlebih dahulu sebelum memilih konstruksi wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tuntutan keperdataan lainnya. Ketepatan menentukan sumber perikatan akan berpengaruh terhadap norma yang digunakan, fakta yang harus dibuktikan, alat bukti yang diperlukan, penyusunan posita dan petitum, serta strategi menghadapi argumentasi pihak lawan.
