Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai
Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan: Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai
Pasal 1154 KUH Perdata menyatakan: Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang…
Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud
Pasal 1153 KUH Perdata menyatakan: Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud (Intangible Movable Property), kecuali surat tunjuk dan…
Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk
Pasal 1152 bis KUH Perdata menyatakan: Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya….
Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud
Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan: Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud (Roerende Onlichamelijke Zaken atau Tangible Movable Property) dan…
Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai
Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan: Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Kedudukan Gadai sebagai…
Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)
Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh…
Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
Pasal 40 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia. Pasal 41 Undang-undang Nomor…
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia
Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat…
Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia
Pasal 38 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua…
Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia
Pasal 37 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Keberlakuan Perjanjian Fidusia Lama Pasal 37 ayat (1) menyatakan…
Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin
Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang…