Pasal 204 KUHP: Pengungkapan Rahasia Negara kepada Negara Asing atau Organisasi Asing
Pasal 204 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 54 KUHAP: Pembebanan Biaya Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan/atau Korban kepada Negara
Pasal 54 KUHAP menyatakan: Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara. Pendahuluan…
Pasal 534 Burgerlijk Wetboek: Praduga Pemegang Besit Menguasai Barang untuk Kepentingan Diri Sendiri
Pasal 534 Burgerlijek Wetboek menyatakan: Pemegang besit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri, selama tidak terbukti, bahwa ia memegangnya…
Pasal 154 Herziene Indonesisch Reglement: Pengangkatan Ahli sebagai Alat Pembantu Pembuktian dalam Perkara Perdata
Pasal 154 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau…
Pasal 203 KUHP: Menggerakkan Negara Asing atau Organisasi Asing untuk Melakukan Permusuhan atau Perang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 203 KUHP menyatakan: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang: a. mengadakan…
Pasal 53 KUHAP: Hak Pelindungan bagi Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana
Pasal 53 KUHAP menyatakan: (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/ atau Korban berhak memperoleh pelindungan. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada…
Pasal 533 Burgerlijk Wetboek: Asas Praduga Itikad Baik bagi Pemegang Besit dan Beban Pembuktiannya
Pasal 533 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya. Pendahuluan Pasal…
Pasal 153 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Komisaris dalam Perkara Perdata
Pasal 153 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari…
Pasal 202 KUHP: Larangan Memasuki Kawasan dan Menguasai Informasi Objek Pertahanan Negara Tanpa Wewenang
Pasal 202 KUHP menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling…
Pasal 52 KUHAP: Pembebanan Biaya Penyidikan kepada Negara
Pasal 52 KUHAP menyatakan: Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara. Pendahuluan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum…
Pasal 532 Burgerlijk Wetboek: Besit dalam Itikad Buruk dan Akibat Hukumnya
Pasal 532 Burgelijk Wetboek menyatakan: Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya….
Pasal 152 Herziene Indonesisch Reglement: Pencatatan Keterangan Saksi dalam Berita Acara Persidangan
Pasal 152 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh…
Pasal 201 KUHP: Mengajak Warga Negara Indonesia Menjadi Anggota Tentara Asing Tanpa Izin Presiden atau Pejabat yang Berwenang
Pasal 201 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk…