Pasal 137 KUHP: Penentuan Awal Perhitungan Daluwarsa Penuntutan
Pasal 137 KUHP menyatakan: Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilalukan, kecuali bagi: a. Tindak Pidana pemalsuan…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 136 KUHP: Kedaluwarsa Kewenangan Penuntutan
Pasal 136 KUHP menyatakan: (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak,…
Pasal 135 KUHP: Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Pengadilan Luar Negeri
Pasal 135 KUHP menyatakan: Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang…
Pasal 134 KUHP: Larangan Penuntutan Ganda (Ne Bis In Idem)
Pasal 134 KUHP menyatakan: Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara…
Pasal 133 KUHP: Kewajiban Denda dan Status Residivisme
Pasal 133 KUHP menyatakan: (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e serta…
Pasal 132 KUHP: Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana
Pasal 132 KUHP menyatakan: (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan…
Pasal 131 KUHP: Perhitungan Pidana dalam Perbarengan Semu (Concursus Post Delictum)
Pasal 131 KUHP menyatakan: (1) Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum…
Pasal 130 KUHP: Penjatuhan Pidana Tambahan dalam Perbarengan Tindak Pidana
Pasal 130 KUHP menyatakan: (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan…
Pasal 129 KUHP: Dominasi Pidana Terberat dalam Perbarengan Tindak Pidana
Pasal 129 KUHP menyatakan: Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dljatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh…
Pasal 128 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Tidak Sejenis (Concursus Realis Heterogen)
Pasal 128 KUHP menyatakan: (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri…
Pasal 127 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana Berdiri Sendiri (Concursus Realis) dan Sistem Pembatasan Pidana
Pasal 127 KUHP menyatakan: (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri…
Pasal 126 KUHP: Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) dalam Perbarengan Tindak Pidana
Pasal 126 KUHP menyatakan: (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan…
Pasal 125 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana
Pasal 125 KUHP menyatakan: (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana…