Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah mempermudah seseorang untuk merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan gambar melalui berbagai perangkat elektronik. Kamera tersembunyi, telepon genggam, kamera pengawas, dan perangkat perekam lainnya dapat digunakan untuk memperoleh gambar seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
Persoalan hukum muncul ketika teknologi tersebut digunakan untuk merekam seseorang di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum melalui tipu muslihat atau cara melawan hukum. Tindakan demikian dapat mengganggu privasi, martabat, serta kepentingan hukum orang yang direkam.
Pasal 259 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tiga bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perekaman gambar secara melawan hukum, yaitu memperoleh gambar melalui cara tertentu, memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga berasal dari perbuatan tersebut, serta menyiarkan atau menyebarluaskannya melalui sarana teknologi informasi.
Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya menjangkau pihak yang melakukan perekaman, tetapi juga pihak yang kemudian menguasai atau menyebarluaskan gambar yang diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Bunyi Pasal 259 KUHP
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:
a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
Makna Normatif dan Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 259 KUHP pada dasarnya memberikan perlindungan pidana terhadap kepentingan hukum seseorang dari tindakan perekaman gambar yang dilakukan melalui tipu muslihat atau secara melawan hukum di dalam ruang privat.
Konstruksi norma ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap tindakan perekaman itu sendiri. Pembentuk undang-undang juga menjangkau penguasaan dan penyebarluasan gambar yang berasal dari tindakan perekaman tersebut.
Tujuan pengaturannya dapat dipahami melalui tiga kepentingan hukum utama:
- Perlindungan privasi, yaitu memberikan perlindungan terhadap seseorang yang berada di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum.
- Perlindungan terhadap kepentingan hukum individu, yaitu mencegah penggunaan teknologi untuk memperoleh gambar seseorang melalui tipu muslihat atau cara yang melawan hukum.
- Pencegahan penyalahgunaan gambar, yaitu membatasi penguasaan dan penyebarluasan gambar yang diketahui atau patut diduga berasal dari perekaman yang dilarang.
Pasal ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap privasi tidak selalu terjadi pada saat seseorang direkam. Pelanggaran juga dapat berlanjut ketika gambar tersebut dikuasai atau disebarluaskan oleh pihak lain.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 259 Huruf a: Perekaman Gambar Secara Melawan Hukum
Huruf a mengatur perbuatan merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis.
Unsur-unsurnya dapat dianalisis sebagai berikut.
- Setiap Orang: Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum.
- Mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum: Unsur ini menunjukkan adanya cara atau keadaan yang digunakan pelaku untuk memperoleh kesempatan melakukan perekaman.Tipu muslihat dapat dipahami sebagai tindakan menggunakan cara-cara yang bersifat menyesatkan untuk memperoleh kesempatan yang tidak semestinya. Sementara itu, frasa “secara melawan hukum” menunjukkan bahwa kesempatan tersebut diperoleh atau digunakan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.Dalam pembuktian, perlu diperjelas bagaimana kesempatan tersebut diperoleh, bentuk tipu muslihat yang digunakan, atau alasan mengapa tindakan tersebut dinilai melawan hukum.
- Merekam gambar seseorang atau lebih: Unsur ini menunjuk pada tindakan merekam gambar satu orang atau beberapa orang. Dengan demikian, norma ini tidak membatasi jumlah orang yang menjadi objek perekaman.Gambar yang dimaksud harus dapat diidentifikasi sebagai hasil tindakan perekaman. Dalam praktik, pemeriksaan dapat mencakup perangkat kamera, media penyimpanan, file gambar, serta data teknis yang berkaitan dengan proses perekaman.
- Berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum: Unsur ini membatasi lokasi atau ruang tempat seseorang yang direkam berada.Rumah dan ruangan yang tidak terbuka untuk umum merupakan ruang yang memiliki karakter privat atau akses terbatas. Penilaian terhadap unsur ini harus memperhatikan fungsi ruangan, aksesibilitas, penggunaan aktual, dan keadaan konkret pada saat perekaman dilakukan.Tidak setiap bangunan atau ruangan otomatis termasuk dalam kategori ini. Ruang yang terbuka untuk umum harus dibedakan dari ruang yang secara faktual dan hukum memiliki pembatasan akses.
- Dengan menggunakan alat bantu teknis: Unsur ini menunjukkan bahwa perekaman dilakukan dengan bantuan perangkat atau teknologi tertentu.Alat bantu teknis dapat mencakup perangkat perekam gambar, kamera tersembunyi, kamera digital, telepon genggam, atau teknologi lain yang secara fungsional digunakan untuk merekam gambar.Penilaian terhadap unsur ini harus didasarkan pada fungsi perangkat dalam peristiwa konkret, bukan semata-mata pada jenis atau merek perangkat yang digunakan.
- Sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut: Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan perekaman harus menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum orang yang direkam.Kerugian tersebut tidak harus selalu berupa kerugian ekonomi. Kepentingan hukum yang dirugikan dapat berkaitan dengan privasi, kehormatan, martabat, keamanan, atau kepentingan personal lainnya.Oleh karena itu, pembuktian perlu menjelaskan hubungan antara tindakan perekaman dan kerugian terhadap kepentingan hukum orang yang menjadi objek perekaman.
Analisis Pasal 259 Huruf b: Kepemilikan Gambar yang Berasal dari Perekaman Melawan Hukum
Huruf b mengatur perbuatan memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Ketentuan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana. Pihak yang memiliki gambar tidak harus merupakan orang yang melakukan perekaman secara langsung.
Unsur-unsurnya meliputi:
- Memiliki gambar: Unsur ini berkaitan dengan penguasaan gambar oleh seseorang. Penguasaan dapat terjadi melalui penyimpanan dalam perangkat elektronik, media penyimpanan digital, akun, atau sarana lain yang memungkinkan seseorang mengendalikan atau mengakses gambar tersebut.
- Diketahui atau patut diduga: Rumusan ini memuat dua bentuk keadaan pengetahuan.Pertama, “diketahui” menunjukkan bahwa orang yang memiliki gambar mengetahui asal-usul gambar tersebut, yaitu diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Kedua, “patut diduga” menunjukkan adanya keadaan objektif yang seharusnya menimbulkan dugaan bahwa gambar tersebut berasal dari perekaman yang dilakukan melalui tipu muslihat atau secara melawan hukum.Dalam penerapannya, unsur ini harus dinilai berdasarkan keadaan konkret, termasuk cara gambar diperoleh, informasi yang diterima pemilik, karakteristik gambar, dan keadaan lain yang relevan.
- Diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a: Gambar yang dimiliki harus memiliki hubungan dengan perbuatan perekaman sebagaimana dirumuskan dalam huruf a.Dengan demikian, tidak setiap kepemilikan gambar seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan ini. Asal-usul gambar dan keterkaitannya dengan perekaman yang dilarang harus dibuktikan.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kepemilikan gambar biasa tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Harus terdapat pengetahuan atau keadaan yang secara objektif membuat pemilik patut menduga bahwa gambar tersebut diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Analisis Pasal 259 Huruf c: Penyiaran atau Penyebarluasan Gambar Melalui Teknologi Informasi
Huruf c mengatur tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
Unsur-unsurnya meliputi:
- Menyiarkan atau menyebarluaskan: Menyiarkan merupakan tindakan menyampaikan gambar kepada pihak lain atau khalayak melalui suatu media. Sementara itu, menyebarluaskan merupakan tindakan mendistribusikan atau menyampaikan gambar kepada pihak lain sehingga gambar tersebut dapat diakses atau diterima oleh lebih banyak orang.
- Gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b: Objek penyebarluasan harus berupa gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Artinya, terdapat hubungan normatif antara perbuatan perekaman, kepemilikan gambar, dan penyebarluasan gambar.
- Menggunakan sarana teknologi informasi: Unsur ini menunjukkan bahwa penyiaran atau penyebarluasan dilakukan melalui sarana teknologi informasi.Contohnya dapat berupa media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, platform berbagi konten, atau media digital lainnya.Dalam penerapannya, perlu dibuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan penyiaran atau penyebarluasan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
Karakteristik dan Konstruksi Delik
Pasal 259 KUHP memiliki karakteristik sebagai tindak pidana yang dirumuskan melalui tiga bentuk perbuatan alternatif, yaitu perekaman, kepemilikan, dan penyebarluasan gambar.
Ketiga bentuk perbuatan tersebut memiliki karakteristik dan objek pembuktian yang berbeda.
Pertama, huruf a berfokus pada proses memperoleh gambar melalui tipu muslihat atau secara melawan hukum. Selain tindakan perekaman, norma ini juga mensyaratkan penggunaan alat bantu teknis, lokasi tertentu, dan kerugian terhadap kepentingan hukum orang yang direkam.
Kedua, huruf b berfokus pada penguasaan gambar yang diketahui atau patut diduga berasal dari perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada pelaku perekaman.
Ketiga, huruf c berfokus pada tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan gambar melalui sarana teknologi informasi. Perbuatan ini memiliki karakter tersendiri karena berkaitan dengan distribusi gambar kepada pihak lain.
Frasa “atau” dalam rumusan pasal menunjukkan bahwa ketiga bentuk perbuatan tersebut dirumuskan sebagai alternatif. Oleh karena itu, tidak harus seluruh perbuatan dilakukan oleh satu orang agar suatu bentuk tindak pidana dapat dianalisis berdasarkan pasal ini.
Namun, apabila satu orang melakukan beberapa bentuk perbuatan sekaligus, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan hubungan antarperbuatan, konstruksi dakwaan, serta ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang relevan.
Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain
Pasal 259 KUHP memiliki keterkaitan dengan beberapa rezim hukum yang mengatur privasi, informasi elektronik, dan perlindungan data pribadi.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik.Dalam perkara perekaman atau penyebarluasan gambar melalui sarana digital, ketentuan dalam UU ITE perlu diperiksa berdasarkan unsur dan ruang lingkup pengaturannya. Tidak setiap tindakan yang berkaitan dengan gambar elektronik otomatis merupakan tindak pidana berdasarkan UU ITE.
- Undang-Undang Perlindungan Data PribadiUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan mengatur kewajiban serta larangan dalam pemrosesan data pribadi.Gambar seseorang dapat termasuk data pribadi apabila memenuhi kriteria identifikasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Namun, kualifikasi dan konsekuensi hukumnya harus ditentukan berdasarkan konteks pemrosesan serta ketentuan yang berlaku.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda seseorang, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan penting dalam memahami perlindungan terhadap privasi dan kepentingan personal seseorang.
Hubungan antarperaturan tersebut harus dianalisis secara sistematis. Penerapan beberapa ketentuan pidana terhadap satu peristiwa tidak boleh dilakukan hanya karena terdapat kemiripan objek, tetapi harus didasarkan pada terpenuhinya unsur masing-masing ketentuan dan aturan mengenai perbarengan tindak pidana apabila relevan.
Pembuktian dalam Praktik
Pembuktian Pasal 259 KUHP memerlukan pemeriksaan terhadap tindakan perekaman, asal-usul gambar, penguasaan gambar, serta proses penyebarluasan.
Beberapa aspek pembuktian yang relevan meliputi:
- Bukti mengenai lokasi perekaman. Harus dibuktikan bahwa orang yang direkam berada di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum.
- Bukti penggunaan alat bantu teknis. Perlu diidentifikasi perangkat yang digunakan, termasuk kamera tersembunyi, telepon genggam, kamera digital, atau perangkat perekam lainnya.
- Bukti mengenai cara memperoleh kesempatan. Untuk huruf a, perlu diperiksa adanya tipu muslihat atau cara yang melawan hukum.
- Bukti kerugian kepentingan hukum. Harus dijelaskan kepentingan hukum apa yang dirugikan akibat perekaman tersebut.
- Bukti penguasaan gambar. Untuk huruf b, perlu dibuktikan bahwa seseorang memiliki atau menguasai gambar tersebut.
- Bukti pengetahuan atau dugaan yang patut. Harus diperiksa keadaan yang menunjukkan bahwa pemilik mengetahui atau patut menduga asal-usul gambar.
- Bukti penyiaran atau penyebarluasan. Untuk huruf c, perlu diperiksa akun, perangkat, riwayat pengiriman, tautan, metadata, dan bukti digital lain yang menunjukkan tindakan penyebarluasan.
Pemeriksaan forensik digital dapat membantu mengidentifikasi perangkat yang digunakan, waktu perekaman, riwayat pemindahan file, serta aktivitas distribusi gambar. Keaslian dan integritas bukti elektronik juga harus diperhatikan agar bukti yang diajukan dapat dinilai secara objektif.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
Beberapa persoalan interpretasi dapat muncul dalam penerapan Pasal 259 KUHP.
Pertama, batasan mengenai “rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum”. Tidak setiap tempat yang memiliki bangunan atau pintu tertutup otomatis memenuhi unsur tersebut. Karakteristik ruang dan akses terhadap tempat tersebut perlu dinilai berdasarkan keadaan konkret.
Kedua, batas antara perekaman yang sah dan perekaman yang melawan hukum. Perekaman untuk kepentingan keamanan, dokumentasi, atau pembuktian harus dinilai berdasarkan dasar kewenangan, cara memperoleh rekaman, dan kepentingan hukum yang terkait. Tujuan yang diklaim baik tidak dengan sendirinya menghapus sifat melawan hukum suatu tindakan.
Ketiga, penafsiran mengenai “merugikan kepentingan hukum”. Unsur ini memerlukan penilaian terhadap kepentingan yang dilindungi dan hubungan antara tindakan perekaman dengan kerugian yang timbul. Kerugian tidak boleh diasumsikan hanya dari keberadaan rekaman.
Keempat, batasan “patut diduga” dalam huruf b. Unsur ini tidak boleh diterapkan secara subjektif atau berdasarkan dugaan tanpa dasar. Harus terdapat keadaan objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang seharusnya menduga gambar tersebut berasal dari perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Kelima, hubungan antara kepemilikan dan penyebarluasan. Seseorang yang memiliki gambar belum tentu menyebarluaskannya. Sebaliknya, pihak yang menyebarluaskan belum tentu merupakan pelaku perekaman. Oleh karena itu, pertanggungjawaban masing-masing pihak harus dibuktikan berdasarkan perbuatan dan kesalahannya sendiri.
Keenam, perbedaan antara kepentingan privasi dan kepentingan publik. Dalam keadaan tertentu, suatu gambar dapat memiliki relevansi terhadap kepentingan publik. Namun, keberadaan kepentingan publik tidak otomatis membenarkan setiap cara memperoleh atau menyebarluaskan gambar. Legalitas tindakan tetap harus dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Contoh Kasus
Seseorang memasang kamera tersembunyi di dalam sebuah ruangan privat tanpa sepengetahuan orang yang berada di dalamnya. Kamera tersebut digunakan untuk merekam aktivitas orang yang bersangkutan. Perekaman dilakukan setelah pelaku memperoleh kesempatan melalui tipu muslihat dan tindakan tersebut merugikan kepentingan hukum orang yang direkam.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 259 huruf a sepanjang seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut terbukti.
Selanjutnya, seseorang menerima file rekaman tersebut dan menyimpannya dalam perangkat elektronik. Apabila orang tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa gambar itu diperoleh melalui perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tindakannya dapat dianalisis berdasarkan huruf b.
Apabila gambar tersebut kemudian diunggah ke media sosial atau disebarluaskan melalui aplikasi pesan instan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan huruf c.
Dalam skenario tersebut, pelaku perekaman, pemilik gambar, dan pihak yang menyebarluaskan gambar dapat merupakan orang yang berbeda. Penentuan pertanggungjawaban pidana masing-masing tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur delik yang relevan.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
Beberapa asas hukum yang relevan dalam memahami Pasal 259 KUHP adalah:
- Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege). Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- Asas Kepastian Hukum (Lex Certa). Unsur tindak pidana harus ditafsirkan secara jelas agar tidak menimbulkan penerapan hukum yang sewenang-wenang.
- Asas Perlindungan Privasi. Setiap orang memiliki kepentingan hukum atas ruang privat dan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya.
- Asas Pertanggungjawaban Pidana Individual. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan terhadap dirinya.
- Asas Proporsionalitas. Penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan privasi, kepentingan publik, dan hak-hak hukum pihak yang terlibat.
Penutup
Pasal 259 KUHP memberikan perlindungan pidana terhadap seseorang dari tindakan perekaman gambar secara melawan hukum di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum. Perlindungan tersebut diperluas terhadap pihak yang memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga berasal dari perekaman yang dilarang serta pihak yang menyiarkan atau menyebarluaskannya melalui sarana teknologi informasi.
Karakteristik penting pasal ini terletak pada tiga bentuk perbuatan yang dirumuskan secara alternatif, yaitu perekaman, kepemilikan, dan penyebarluasan gambar. Ketiganya memiliki unsur dan kebutuhan pembuktian yang berbeda.
Dalam penerapannya, penegak hukum harus memastikan bahwa seluruh unsur delik terpenuhi, khususnya mengenai cara memperoleh kesempatan, lokasi perekaman, penggunaan alat bantu teknis, kerugian terhadap kepentingan hukum, serta pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai asal-usul gambar.
Dengan demikian, Pasal 259 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi perekaman, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kepentingan hukum individu dalam perkembangan masyarakat digital.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
