Pasal 165 KUHP: Pengertian “Memanjat” dalam Hukum Pidana dan Perluasan Cara Memasuki Tempat Secara Melawan Hukum
Pasal 165 KUHP menyatakan: Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat,…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 25 KUHAP: Kewenangan Penyidik Menggabungkan atau Memisahkan Perkara
Pasal 25 KUHAP menyatakan: Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan Penyidikan. Penjelasan: Ketentuan ini memberikan kewenangan diskresioner kepada…
Pasal 164 KUHP: Pengertian “Masuk” dalam Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Pasal 164 KUHP menyatakan: Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer. Penjelasan: Ketentuan ini memberikan perluasan…
Pasal 163 KUHP: Pengertian “Musuh” dalam KUHP
Pasal 163 KUHP menyatakan: “Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.” Penjelasan:…
Pasal 24 KUHAP: Dasar dan Mekanisme Penghentian Penyidikan
Pasal 24 KUHAP menyatakan: (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau…
Pasal 162 KUHP: Pengertian “Waktu Perang”
Pasal 162 KUHP menyatakan: “Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara…
Pasal 23 KUHAP: Akuntabilitas Penyelidik dan Penyidik dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan
Pasal 23 KUHAP menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana wajib seketika itu juga…
Pasal 161 KUHP: Perluasan Makna “Perang”
Pasal 161 KUHP menyatakan bahwa: “Perang adalah termasuk juga perang saudara dengan mengangkat senjata.” Penjelasan: Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan…
Pasal 120 HIR: Gugatan Lisan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia
Pasal 120 HIR menyatakan: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua…
Pasal 119 HIR: Bantuan Hakim terhadap Penggugat dalam Perkara Perdata
Pasal 119 HIR menyatakan: Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan….
Pasal 118 ayat (4) HIR: Dasar Pilihan Forum (Choice of Forum) dalam Gugatan Perdata
Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan: Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau,…
Pasal 118 ayat (3) HIR: Dasar Kompetensi Relatif dalam Gugatan Perdata Apabila Domisili Tergugat Tidak Diketahui
Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan: Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika…
Pasal 118 ayat (2) HIR: Dasar Kompetensi Relatif dalam Gugatan Perdata dengan Banyak Tergugat
Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan: Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan…