Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek
Pasal 1162 KUHPerdata menyatakan: “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.”…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
Pasal 30 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 31…
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut…
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan
Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, ketentuan lebih…
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan…
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan…
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua…
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Ayat (1): Pasal ini menegaskan bahwa Hak Tanggungan yang…
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Pasal 23 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang sanksi administratif…
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Pasal 22 UUHT mengatur tentang tata cara penghapusan Hak…
Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan…
Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan
Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa apabila debitor melakukan…
Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan
Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan: