Aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Sudah Direvisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah mengalami beberapa revisi penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Aturan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang Sudah Direvisi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengalami revisi dan perubahan untuk menyesuaikan dengan…
Beberapa Aturan Wetboek van Strafrecht (KUH Pidana) yang Sudah Direvisi
Wetboek van Strafrecht (KUHP) di Indonesia telah mengalami beberapa revisi dan penggantian melalui undang-undang baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum…
Aturan Herzien Indonesisch Reglement (HIR) yang Sudah Direvisi
Herzien Indonesisch Reglement (HIR) adalah salah satu kitab hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan…
Beberapa Aturan Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) yang Sudah Direvisi
Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia adalah warisan dari sistem hukum Belanda dan telah mengalami…
Cara Mengecek Nama Perusahaan yang Akan Dipakai
Untuk mengecek ketersediaan nama perusahaan yang akan Anda gunakan, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut: Memastikan nama perusahaan Anda tidak hanya…
Prosedur Pembuatan Perseroan Terbatas
Untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya: 1. Persiapan Awal 2. Pembuatan Akta Pendirian 3. Pengajuan Dokumen…
Definisi Perseroan Terbatas Menurut Para Ahli
Berikut adalah sepuluh definisi Perseroan Terbatas (PT) menurut para ahli: Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki beberapa karakteristik…
Badan Usaha dan Bentuk-bentuknya di Indonesia
Di Indonesia, terdapat berbagai jenis badan usaha yang dapat didirikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Masing-masing bentuk badan usaha…
Asas The Proportionality of Punishment
Asas the proportionality of punishment (proportionalitas hukuman) adalah asas dalam hukum pidana yang menuntut bahwa hukuman yang diberikan kepada seorang…
Perbedaan antara Asas Presumption of Innocence dan Asas Geen Straf Zonder Schuld
Perbedaan antara Asas Presumption of Innocence dan Asas Geen Straf Zonder Schuld (Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan) dapat dijelaskan sebagai…
Asas Geen Straf Zonder Schuld
Asas Geen Straf Zonder Schuld, yang diterjemahkan sebagai “No Punishment Without Guilt”, adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menetapkan…