Pendahuluan
Rapat umum merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, bertukar gagasan, dan membahas kepentingan bersama. Dalam negara hukum yang demokratis, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat yang memperoleh perlindungan konstitusional.
Namun, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan kekacauan dan mengganggu penyelenggaraan rapat umum yang sah.
Pasal 266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan melakukan kekacauan yang mengganggu rapat umum yang sah. Ketentuan ini menempatkan ketertiban penyelenggaraan rapat umum sebagai kepentingan hukum yang perlu dilindungi.
Bunyi Pasal 266 KUHP
Pasal 266 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”
Makna Normatif Pasal 266 KUHP
Secara normatif, Pasal 266 KUHP mengandung larangan terhadap perbuatan membuat kekacauan yang mengakibatkan terganggunya suatu rapat umum yang sah.
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan.
Pertama, adanya perbuatan membuat kekacauan.
Kedua, kekacauan tersebut mengakibatkan terganggunya rapat umum yang sah.
Dengan demikian, keberadaan kekacauan saja belum cukup untuk membuktikan tindak pidana berdasarkan pasal ini. Harus terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan gangguan terhadap penyelenggaraan rapat umum.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 266 KUHP pada dasarnya bertujuan untuk:
- Melindungi ketertiban penyelenggaraan rapat umum yang sah.
- Menjamin agar kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat dapat berlangsung secara tertib.
- Mencegah tindakan yang secara nyata mengganggu pelaksanaan rapat umum.
- Memberikan perlindungan terhadap peserta dan penyelenggara rapat umum.
- Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan ketertiban umum.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 266 KUHP
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Tidak terdapat pembatasan bahwa pelaku harus merupakan peserta rapat, penyelenggara, ataupun orang yang berasal dari organisasi tertentu.
Dengan demikian, pihak di luar penyelenggaraan rapat pun dapat menjadi subjek tindak pidana apabila melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur pasal ini.
2. Unsur “Membuat Kekacauan”
Unsur ini berkaitan dengan tindakan yang menimbulkan keadaan tidak tertib sehingga mengganggu jalannya kegiatan rapat umum.
Kekacauan dapat tercermin melalui tindakan seperti:
- Membuat keributan secara demonstratif sehingga rapat tidak dapat berlangsung.
- Melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu jalannya pembahasan.
- Menggunakan tindakan intimidatif yang menyebabkan kegiatan rapat terhenti.
- Melakukan tindakan yang secara nyata menciptakan kekacauan dalam penyelenggaraan rapat.
Meskipun demikian, tidak setiap bentuk protes atau ekspresi ketidaksetujuan dapat dikategorikan sebagai membuat kekacauan.
Penyampaian kritik, keberatan, interupsi yang sesuai tata tertib, maupun perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Penilaiannya harus didasarkan pada karakter perbuatan dan keadaan konkret, bukan semata-mata karena pendapat seseorang tidak disukai oleh penyelenggara atau peserta rapat.
3. Unsur “Sehingga Mengganggu Rapat Umum”
Kata “sehingga” menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan membuat kekacauan dan terganggunya rapat umum.
Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa kekacauan yang dilakukan pelaku benar-benar mengakibatkan gangguan terhadap pelaksanaan rapat.
Gangguan tersebut dapat berupa:
- Rapat terpaksa dihentikan.
- Pembahasan tidak dapat dilanjutkan.
- Jalannya rapat menjadi tidak tertib secara serius.
- Peserta atau penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.
Unsur ini merupakan bagian penting karena membedakan perbuatan yang sekadar menimbulkan kegaduhan dengan perbuatan yang telah mengganggu penyelenggaraan rapat umum.
4. Unsur “Rapat Umum yang Sah”
Objek perlindungan Pasal 266 adalah rapat umum yang sah.
Frasa ini mengandung konsekuensi bahwa status dan legalitas penyelenggaraan rapat perlu diperiksa terlebih dahulu.
Penilaian mengenai keabsahan rapat dapat mempertimbangkan dasar penyelenggaraan, kewenangan penyelenggara, tujuan kegiatan, serta ketentuan hukum yang mengatur kegiatan tersebut.
Dengan demikian, tidak tepat menerapkan Pasal 266 tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa kegiatan yang terganggu memang merupakan rapat umum yang sah menurut hukum.
Karakteristik Tindak Pidana
Pasal 266 KUHP mempunyai beberapa karakteristik:
- Delik yang mensyaratkan akibat tertentu. Rumusan “sehingga mengganggu” menunjukkan bahwa gangguan terhadap rapat umum merupakan bagian dari unsur yang harus dibuktikan.
- Melindungi kepentingan ketertiban umum. Perlindungan diarahkan pada penyelenggaraan rapat umum yang sah.
- Tidak membatasi subjek pelaku. Setiap orang dapat menjadi subjek tindak pidana.
- Memiliki ancaman pidana berupa denda. Pasal ini tidak mencantumkan pidana penjara sebagai ancaman pidana pokok.
Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 266 tidak secara eksplisit mencantumkan kata “dengan sengaja” ataupun “karena kealpaan”.
Oleh karena itu, penentuan bentuk kesalahan harus dianalisis berdasarkan ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP.
Penegak hukum perlu menilai apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah terdapat dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana.
Tidak cukup hanya membuktikan bahwa rapat umum mengalami gangguan. Harus dibuktikan pula hubungan perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi serta terpenuhinya unsur kesalahan menurut hukum pidana.
Ancaman Pidana
Pasal 266 KUHP menetapkan ancaman pidana berupa:
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dengan demikian, ancaman maksimum pidana denda berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah Rp10.000.000,00.
Pasal ini tidak mencantumkan ancaman pidana penjara.
Contoh Penerapan dalam Praktik
Contoh 1: Membuat Kekacauan dalam Rapat Umum
Sekelompok orang mendatangi suatu rapat umum yang diselenggarakan secara sah. Mereka kemudian melakukan tindakan yang menimbulkan keributan secara terus-menerus sehingga pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan penyelenggara terpaksa menghentikan rapat.
Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 266 KUHP.
Contoh 2: Perbedaan Pendapat dalam Rapat
Seorang peserta rapat menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan yang sedang dibahas. Ia mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada pimpinan rapat, tetapi tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kekacauan sehingga rapat tetap berjalan.
Dalam keadaan demikian, perbedaan pendapat atau kritik tersebut tidak dengan sendirinya memenuhi unsur Pasal 266 KUHP.
Kedua contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Keterkaitan dengan Ketentuan Konstitusional
Penerapan Pasal 266 KUHP perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Oleh karena itu, Pasal 266 harus ditafsirkan secara hati-hati agar perlindungan terhadap ketertiban rapat umum tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi kritik, protes, atau perbedaan pendapat yang sah.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Batasan mengenai kekacauan. Tidak terdapat ukuran kuantitatif dalam rumusan pasal mengenai tingkat kegaduhan yang dapat dikategorikan sebagai kekacauan.
- Pembuktian akibat. Harus dibuktikan bahwa kekacauan benar-benar mengganggu rapat umum.
- Keabsahan rapat. Status hukum rapat umum harus diperiksa sebelum pasal diterapkan.
- Perbedaan antara kritik dan gangguan. Kritik, interupsi, serta perbedaan pendapat tidak boleh secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- Pembuktian kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan unsur kesalahan dan ketentuan umum KUHP.
- Potensi penyalahgunaan penegakan hukum. Pasal ini harus diterapkan secara proporsional agar tidak digunakan untuk membungkam kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Pembuktian dalam Perkara Pidana
Pembuktian perkara berdasarkan Pasal 266 KUHP perlu diarahkan pada beberapa aspek:
- Identitas orang yang diduga melakukan perbuatan.
- Bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai membuat kekacauan.
- Status dan keabsahan rapat umum yang diselenggarakan.
- Bentuk gangguan yang terjadi terhadap jalannya rapat.
- Hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan terganggunya rapat.
- Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.
Alat bukti dapat meliputi keterangan saksi, rekaman audiovisual, dokumentasi kegiatan, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas. Pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
- Asas Kesalahan. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.
- Asas Kepastian Hukum. Unsur kekacauan dan gangguan harus ditafsirkan secara jelas dan terukur.
- Asas Proporsionalitas. Penerapan pidana harus seimbang dengan karakter dan tingkat keseriusan perbuatan.
- Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum harus tetap menghormati kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
- Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Ketertiban penyelenggaraan rapat umum yang sah merupakan kepentingan hukum yang patut dilindungi.
Penutup
Pasal 266 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan rapat umum yang sah dari tindakan membuat kekacauan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan tersebut.
Namun, penerapan ketentuan ini harus dilakukan secara cermat dengan membedakan antara tindakan yang benar-benar menciptakan kekacauan dan ekspresi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari kehidupan demokratis.
Dengan demikian, perlindungan terhadap ketertiban rapat umum harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, keberatan, atau perbedaan pendapat yang disampaikan secara sah.
Konsultasi Hukum
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
