Pasal 267 KUHP: Tindak Pidana Merintangi atau Membubarkan Rapat Umum yang Sah dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Pendahuluan

Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Rapat umum menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melakukan diskusi, menyatakan sikap, dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut memerlukan perlindungan hukum agar setiap orang dapat berpartisipasi tanpa mengalami intimidasi atau tindakan kekerasan dari pihak lain.

Pasal 267 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan rapat umum yang sah dari tindakan pihak lain yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merintangi maupun membubarkan kegiatan tersebut.

Bunyi Pasal 267 KUHP

Pasal 267 KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Makna Normatif Pasal 267 KUHP

Secara normatif, Pasal 267 KUHP melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi maupun menghentikan penyelenggaraan rapat umum yang sah.

Rumusan pasal ini menunjukkan adanya tiga komponen utama:

  1. Adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  2. Adanya tindakan merintangi atau membubarkan rapat umum.
  3. Rapat umum yang menjadi objek perbuatan merupakan rapat umum yang sah.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak semata-mata melindungi ketertiban pelaksanaan rapat, tetapi juga melindungi kebebasan masyarakat dari tindakan pemaksaan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 267 KUHP bertujuan untuk:

  1. Melindungi kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
  2. Mencegah penggunaan kekerasan untuk menghalangi kegiatan masyarakat yang sah.
  3. Memberikan perlindungan kepada peserta dan penyelenggara rapat umum.
  4. Menjamin agar penyelenggaraan rapat umum tidak dihentikan melalui tindakan intimidatif.
  5. Menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 267 KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 267 KUHP.

Ketentuan ini tidak membatasi pelaku berdasarkan kedudukan, jabatan, keanggotaan organisasi, maupun hubungannya dengan penyelenggara rapat.

Dengan demikian, siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang seluruh unsur tindak pidana terbukti dan persyaratan pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”

Unsur ini menunjukkan cara atau sarana yang digunakan pelaku untuk merintangi atau membubarkan rapat umum.

Kekerasan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau tindakan fisik yang ditujukan untuk memaksakan kehendak dan menghalangi jalannya rapat.

Sementara itu, ancaman kekerasan merupakan tindakan menyampaikan ancaman penggunaan kekuatan yang dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran.

Contoh perbuatan yang dapat dianalisis berdasarkan unsur ini antara lain:

  • Memukul atau menyerang peserta rapat agar kegiatan dihentikan.
  • Mengancam akan mencederai penyelenggara apabila rapat tetap dilaksanakan.
  • Menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa peserta meninggalkan tempat rapat.
  • Mengancam melakukan kekerasan apabila peserta tidak membubarkan kegiatan.

Dalam penerapannya, harus dibuktikan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut digunakan dalam rangka merintangi atau membubarkan rapat umum.

Kritik, penolakan, perbedaan pendapat, atau pernyataan keberatan yang tidak mengandung kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak otomatis memenuhi unsur ini.

3. Unsur “Merintangi atau Membubarkan”

Rumusan ini mengandung dua alternatif bentuk perbuatan.

Pertama, merintangi.

Merintangi berarti melakukan tindakan yang menghalangi atau menghambat penyelenggaraan rapat umum sehingga kegiatan tersebut tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Contohnya adalah menghalangi akses peserta menuju tempat rapat dengan kekerasan atau mengintimidasi penyelenggara agar kegiatan tidak dapat dimulai.

Kedua, membubarkan.

Membubarkan berarti melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengakhiri rapat umum yang sedang berlangsung.

Contohnya adalah menyerang peserta atau mengancam penyelenggara sehingga rapat terpaksa dihentikan.

Kedua bentuk perbuatan tersebut bersifat alternatif. Artinya, tidak harus terjadi secara bersamaan untuk menerapkan ketentuan ini.

4. Unsur “Rapat Umum yang Sah”

Objek perlindungan Pasal 267 KUHP adalah rapat umum yang sah.

Oleh karena itu, keabsahan kegiatan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk dasar penyelenggaraan, karakter kegiatan, dan persyaratan yang berlaku.

Unsur ini penting karena Pasal 267 tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tanpa batas terhadap setiap kegiatan yang mengatasnamakan rapat umum.

Namun, penilaian mengenai keabsahan rapat juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus terdapat dasar hukum yang jelas dan relevan untuk menentukan status kegiatan tersebut.

Karakteristik Tindak Pidana

Pasal 267 KUHP mempunyai beberapa karakteristik:

  1. Delik dengan sarana tertentu. Perbuatan harus dilakukan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  2. Perbuatan bersifat alternatif. Merintangi dan membubarkan merupakan dua bentuk tindakan yang berbeda.
  3. Objek perlindungan khusus. Perlindungan diarahkan kepada rapat umum yang sah.
  4. Berorientasi pada perlindungan kebebasan berkumpul. Ketentuan ini mencegah penggunaan kekerasan untuk meniadakan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang sah.
  5. Ancaman pidana alternatif. Pelaku dapat dikenai pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan pasal.

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 267 KUHP tidak secara eksplisit mencantumkan kata “dengan sengaja” dalam rumusannya.

Oleh karena itu, bentuk kesalahan harus dianalisis berdasarkan ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara, perlu dinilai apakah pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka merintangi atau membubarkan rapat umum, serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Tidak cukup hanya membuktikan bahwa rapat umum tidak dapat dilanjutkan. Harus dibuktikan pula penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dan keterkaitannya dengan tindakan merintangi atau membubarkan rapat.

Ancaman Pidana

Pasal 267 KUHP menetapkan dua alternatif ancaman pidana:

  1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, ancaman pidana maksimum berdasarkan Pasal 267 KUHP adalah pidana penjara selama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Contoh Penerapan dalam Praktik

Contoh 1: Merintangi Rapat Umum

Sekelompok orang mendatangi lokasi rapat umum yang diselenggarakan secara sah. Mereka mengancam akan memukul peserta yang hendak memasuki tempat rapat sehingga peserta merasa terancam dan tidak dapat mengikuti kegiatan.

Apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 267 KUHP dalam bentuk merintangi rapat umum dengan ancaman kekerasan.

Contoh 2: Membubarkan Rapat Umum

Suatu rapat umum sedang berlangsung. Beberapa orang kemudian melakukan penyerangan fisik terhadap peserta dan penyelenggara dengan tujuan menghentikan kegiatan tersebut. Akibatnya, rapat terpaksa dihentikan.

Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 267 KUHP dalam bentuk membubarkan rapat umum dengan kekerasan.

Kedua contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.

Keterkaitan dengan Ketentuan Konstitusional

Penerapan Pasal 267 KUHP harus memperhatikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya, Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kerangka hukum mengenai pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam konteks tersebut, Pasal 267 KUHP berfungsi melindungi pelaksanaan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbedaan Pasal 266 dan Pasal 267 KUHP

Kedua pasal sama-sama memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan rapat umum yang sah, tetapi memiliki konstruksi unsur yang berbeda.

AspekPasal 266Pasal 267
PerbuatanMembuat kekacauanMerintangi atau membubarkan
SaranaTidak disebutkan secara khususKekerasan atau ancaman kekerasan
Akibat atau keadaan yang disyaratkanRapat umum tergangguRapat umum dirintangi atau dibubarkan
Ancaman pidanaDenda kategori IIPenjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II

Perbedaan tersebut penting untuk menentukan ketentuan yang tepat berdasarkan fakta konkret. Suatu tindakan yang menimbulkan kekacauan belum tentu memenuhi unsur Pasal 267 apabila tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merintangi atau membubarkan rapat umum, konstruksi Pasal 267 perlu dipertimbangkan.

Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

  1. Batasan kekerasan. Harus ditentukan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi pengertian kekerasan menurut hukum pidana.
  2. Pembuktian ancaman kekerasan. Harus diperiksa bentuk ancaman, konteks penyampaian, sasaran, dan keterkaitannya dengan upaya merintangi atau membubarkan rapat.
  3. Perbedaan antara merintangi dan membubarkan. Merintangi berkaitan dengan tindakan menghalangi atau menghambat, sedangkan membubarkan berorientasi pada penghentian kegiatan.
  4. Keabsahan rapat umum. Status hukum kegiatan harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  5. Perbedaan dengan kebebasan berpendapat. Kritik, protes, dan penolakan yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak boleh otomatis dipidana berdasarkan Pasal 267.
  6. Hubungan dengan Pasal 266 KUHP. Penegak hukum harus membedakan unsur membuat kekacauan dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merintangi atau membubarkan rapat.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian perkara berdasarkan Pasal 267 KUHP perlu diarahkan pada:

  1. Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana.
  2. Status dan keabsahan rapat umum.
  3. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan.
  4. Tindakan merintangi atau membubarkan rapat umum.
  5. Hubungan antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tindakan merintangi atau membubarkan rapat.
  6. Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Alat bukti yang relevan dapat meliputi keterangan saksi, rekaman audiovisual, dokumentasi kegiatan, bukti komunikasi yang memuat ancaman, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

  1. Asas Legalitas. Pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku.
  2. Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
  3. Asas Kepastian Hukum. Unsur kekerasan, ancaman kekerasan, dan tindakan merintangi atau membubarkan harus dibuktikan secara jelas.
  4. Asas Proporsionalitas. Penegakan hukum harus mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan dan kepentingan hukum yang dilindungi.
  5. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum harus menghormati kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
  6. Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Masyarakat berhak menyelenggarakan rapat umum yang sah tanpa intimidasi atau kekerasan.

Penutup

Pasal 267 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap rapat umum yang sah dari tindakan merintangi atau membubarkan kegiatan melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Konstruksi pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat tidak boleh dihilangkan melalui tindakan pemaksaan. Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dengan demikian, Pasal 267 KUHP memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan jaminan kebebasan konstitusional warga negara.

Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer

Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer

TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer

Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer

YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer