Pasal 265 KUHP: Tindak Pidana Mengganggu Ketenteraman Lingkungan

Pendahuluan

Ketenteraman lingkungan merupakan salah satu kepentingan hukum yang perlu dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan tidak terganggu oleh tindakan orang lain.

Gangguan terhadap ketenteraman lingkungan dapat terjadi melalui berbagai bentuk perbuatan. Misalnya, membuat kebisingan pada malam hari sehingga mengganggu waktu istirahat tetangga atau menyampaikan tanda bahaya palsu yang menimbulkan kepanikan di lingkungan masyarakat.

Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dua bentuk perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Bunyi Pasal 265 KUHP

Pasal 265 KUHP menyatakan:

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau

b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.”

Makna Normatif Pasal 265 KUHP

Secara normatif, ketentuan ini melindungi ketenteraman lingkungan dari tindakan yang menimbulkan gangguan melalui kebisingan pada malam hari maupun penyampaian tanda bahaya palsu.

Terdapat dua bentuk perbuatan yang dirumuskan secara alternatif:

  1. Membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari.
  2. Membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

Kedua bentuk perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersamaan. Terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan dapat menjadi dasar penerapan pasal sepanjang unsur-unsur lainnya juga terbukti.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 265 KUHP bertujuan untuk:

  1. Melindungi hak masyarakat atas ketenteraman lingkungan.
  2. Menjaga kenyamanan dan ketertiban kehidupan bertetangga.
  3. Mencegah gangguan istirahat masyarakat akibat kebisingan pada malam hari.
  4. Mencegah timbulnya kepanikan akibat penyampaian informasi atau tanda bahaya palsu.
  5. Menegaskan tanggung jawab setiap orang untuk menghormati kepentingan dan ketenteraman orang lain.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 265 KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan hukum.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya ditujukan kepada individu dalam kapasitas tertentu, tetapi berlaku terhadap siapa pun yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal.

2. Unsur “Mengganggu Ketenteraman Lingkungan”

Unsur ini merupakan inti dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 265.

Ketenteraman lingkungan berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat yang aman, tenang, dan tidak mengalami gangguan yang tidak semestinya.

Dalam penerapannya, harus dinilai apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar mempunyai karakter mengganggu ketenteraman lingkungan. Penilaian tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada perasaan tidak nyaman seseorang, tetapi harus memperhatikan keadaan konkret, sifat perbuatan, waktu, intensitas, dan dampaknya terhadap lingkungan.

3. Unsur “Membuat Hingar-Bingar atau Berisik Tetangga pada Malam”

Bentuk perbuatan pertama berkaitan dengan tindakan menciptakan kebisingan yang mengganggu tetangga pada malam hari.

Contohnya meliputi:

  • Memutar musik dengan volume sangat keras pada malam hari.
  • Mengadakan kegiatan yang menimbulkan suara gaduh hingga mengganggu istirahat tetangga.
  • Membuat suara bising secara berulang di lingkungan permukiman.
  • Melakukan aktivitas yang menghasilkan kebisingan tidak wajar pada malam hari.

Namun, tidak setiap suara yang terdengar pada malam hari otomatis merupakan tindak pidana. Harus diperhatikan apakah kebisingan tersebut memenuhi karakter perbuatan yang mengganggu ketenteraman lingkungan.

Penilaian juga perlu mempertimbangkan intensitas suara, durasi, frekuensi, waktu kejadian, serta kondisi lingkungan setempat.

4. Unsur “Membuat Seruan atau Tanda-Tanda Bahaya Palsu”

Bentuk perbuatan kedua berkaitan dengan tindakan membuat atau menyampaikan seruan maupun tanda bahaya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Contohnya:

  • Membunyikan alarm kebakaran tanpa adanya kebakaran.
  • Menyampaikan teriakan bahwa terjadi kebakaran padahal tidak ada peristiwa tersebut.
  • Membuat tanda bahaya palsu yang seolah-olah menunjukkan adanya ancaman keselamatan.
  • Menyampaikan peringatan palsu mengenai keadaan darurat yang menimbulkan kepanikan masyarakat.

Perbuatan tersebut dapat mengganggu ketenteraman lingkungan karena masyarakat dapat merasa terancam, panik, atau melakukan tindakan yang tidak diperlukan akibat informasi bahaya yang tidak benar.

Dalam pembuktiannya, perlu dipastikan bahwa seruan atau tanda bahaya tersebut memang palsu dan bahwa perbuatan itu memenuhi unsur mengganggu ketenteraman lingkungan.

Karakteristik Tindak Pidana

Pasal 265 KUHP memiliki beberapa karakteristik penting.

Pertama, merupakan tindak pidana yang melindungi kepentingan umum dalam lingkup kehidupan lingkungan masyarakat.

Kedua, rumusan perbuatannya terdiri atas dua alternatif, yaitu kebisingan pada malam hari dan pembuatan seruan atau tanda bahaya palsu.

Ketiga, unsur mengganggu ketenteraman lingkungan merupakan bagian penting yang harus dibuktikan.

Keempat, ancaman pidananya berupa pidana denda paling banyak kategori II.

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 265 tidak secara eksplisit mencantumkan frasa “dengan sengaja” ataupun “karena kealpaan” dalam rumusan pasalnya.

Oleh karena itu, bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus dianalisis dengan memperhatikan ketentuan umum Buku Kesatu KUHP, khususnya ketentuan mengenai asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang menghasilkan suara bising atau membuat tanda bahaya. Harus diperiksa pula keadaan batin pelaku, sifat perbuatannya, dan terpenuhinya persyaratan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Ancaman Pidana

Pasal 265 KUHP menentukan ancaman pidana berupa:

  • Pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, ancaman maksimum denda berdasarkan pasal ini adalah Rp10.000.000,00.

Perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 265 tidak mencantumkan pidana penjara sebagai ancaman pidana untuk tindak pidana tersebut.

Contoh Penerapan dalam Praktik

A. Kebisingan pada Malam Hari

Seseorang mengadakan pesta di rumahnya dengan menggunakan pengeras suara berkapasitas besar hingga larut malam. Suara tersebut terus berlangsung dan mengganggu waktu istirahat warga sekitar.

Apabila berdasarkan fakta dan alat bukti perbuatan tersebut memenuhi unsur mengganggu ketenteraman lingkungan, tindakan itu dapat dianalisis berdasarkan Pasal 265 huruf a KUHP.

B. Tanda Bahaya Kebakaran Palsu

Seseorang dengan sengaja membunyikan alarm kebakaran di lingkungan permukiman, padahal tidak terjadi kebakaran. Akibatnya, warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti, tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 265 huruf b KUHP.

Kedua contoh tersebut merupakan ilustrasi untuk menjelaskan penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Dalam perkara yang didasarkan pada Pasal 265 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek:

  1. Identitas orang yang diduga melakukan perbuatan.
  2. Adanya tindakan membuat kebisingan atau seruan maupun tanda bahaya palsu.
  3. Waktu dan keadaan ketika perbuatan dilakukan.
  4. Karakter kebisingan atau kepalsuan tanda bahaya.
  5. Adanya gangguan terhadap ketenteraman lingkungan.
  6. Terpenuhinya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Alat bukti yang relevan dapat berupa keterangan saksi, rekaman audio atau video, dokumentasi kejadian, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

  1. Batas kebisingan yang dapat dipidana. Tidak semua suara keras merupakan tindak pidana. Harus dinilai karakter dan dampaknya terhadap ketenteraman lingkungan.
  2. Penentuan waktu malam. Penerapannya perlu memperhatikan konteks waktu dan keadaan lingkungan. Tidak tepat menetapkan batas jam tertentu tanpa dasar hukum yang relevan.
  3. Perbedaan gangguan dan ketidaknyamanan subjektif. Perasaan terganggu seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana.
  4. Pembuktian tanda bahaya palsu. Harus dibuktikan bahwa seruan atau tanda bahaya tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  5. Pembuktian kesalahan. Harus dianalisis apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan umum KUHP.
  6. Hubungan dengan penyelesaian sosial. Perselisihan bertetangga dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial atau administratif sepanjang tidak menghilangkan kewajiban penegakan hukum apabila tindak pidana terbukti.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

  1. Asas Legalitas. Pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
  2. Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
  3. Asas Kepastian Hukum. Unsur tindak pidana harus diterapkan secara jelas dan tidak diperluas secara sewenang-wenang.
  4. Asas Proporsionalitas. Penjatuhan pidana harus memperhatikan sifat dan tingkat keseriusan perbuatan.
  5. Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
  6. Asas Kehidupan Bertetangga yang Baik. Setiap orang harus menghormati hak dan kepentingan orang lain dalam menggunakan lingkungan bersama.

Penutup

Pasal 265 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap ketenteraman lingkungan melalui pengaturan dua bentuk perbuatan, yaitu membuat kebisingan yang mengganggu tetangga pada malam hari serta membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini tidak boleh dilakukan secara otomatis terhadap setiap aktivitas yang menimbulkan suara atau setiap peringatan yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Unsur mengganggu ketenteraman lingkungan, karakter perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan secara cermat.

Dengan demikian, Pasal 265 KUHP tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban lingkungan, tetapi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dalam melakukan aktivitas dan kewajiban menghormati hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang tenteram.

Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer

Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer

TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer

Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer

YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer