Pasal 289 KUHP: Tindak Pidana Penarikan, Penyembunyian, dan Perusakan Barang Sitaan atau Titipan Pengadilan

1. Pendahuluan

Dalam proses penegakan hukum, penyitaan merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan untuk mengamankan barang yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara. Barang yang disita dapat berupa benda bergerak, dokumen, kendaraan, perangkat elektronik, maupun benda lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Selain penyitaan, terdapat pula mekanisme penitipan barang berdasarkan perintah pengadilan. Dalam keadaan demikian, barang yang dititipkan harus tetap berada dalam penguasaan dan pengawasan pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum.

Persoalan muncul ketika barang yang telah disita atau dititipkan tersebut ditarik kembali tanpa hak, disembunyikan, dirusak, dihancurkan, atau dibuat tidak dapat digunakan. Perbuatan semacam ini dapat mengganggu proses peradilan, menghilangkan objek yang diperlukan sebagai alat bukti, serta menghambat pelaksanaan kewenangan pejabat yang berwenang.

Tidak hanya pihak yang melakukan perbuatan secara langsung, penyimpan barang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan, membiarkan, atau membantu terjadinya perbuatan tersebut. Bahkan, apabila penyimpan menyebabkan terjadinya perbuatan karena kealpaan, undang-undang tetap menyediakan konsekuensi pidana dengan ancaman yang lebih ringan.

Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan tersebut dalam tiga ayat yang membedakan pertanggungjawaban pelaku pada umumnya, penyimpan barang yang melakukan perbuatan secara sengaja, dan penyimpan barang yang melakukan perbuatan karena kealpaan.

2. Bunyi Pasal 289 KUHP

Pasal 289 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau

b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

3. Makna Normatif Pasal

Secara normatif, Pasal 289 melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan keamanan, keutuhan, dan keberadaan barang yang telah ditempatkan dalam status sitaan atau titipan berdasarkan kewenangan hukum.

Pasal ini mengandung tiga konstruksi pertanggungjawaban pidana.

a. Perbuatan yang Dilakukan oleh Setiap Orang (Ayat 1)

Ayat (1) mengatur dua kelompok perbuatan yang dilarang.

Pertama, menarik barang yang telah disita atau dititipkan berdasarkan perintah pengadilan, serta menyembunyikan barang tersebut meskipun pelaku mengetahui status penyitaan atau penitipannya.

Kedua, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap keberadaan barang, tetapi juga terhadap kondisi fisik dan fungsi barang yang telah disita.

b. Pertanggungjawaban Penyimpan Barang (Ayat 2)

Ayat (2) memberikan pengaturan khusus terhadap penyimpan barang. Penyimpan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kedudukan penyimpan menjadi penting karena pihak tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menjaga barang yang berada dalam penguasaannya.

Pertanggungjawaban penyimpan tidak terbatas pada tindakan aktif, seperti mengambil atau merusak barang. Pembiaran terhadap perbuatan yang dilarang dan bantuan yang diberikan untuk terlaksananya perbuatan tersebut juga termasuk dalam rumusan pasal.

c. Kealpaan Penyimpan Barang (Ayat 3)

Ayat (3) mengatur keadaan ketika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan.

Kealpaan berbeda dari kesengajaan. Dalam kealpaan, penyimpan tidak menghendaki terjadinya akibat atau perbuatan tersebut, tetapi tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagaimana seharusnya sehingga perbuatan yang dilarang terjadi.

Ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 289 mempunyai beberapa tujuan mendasar.

a. Melindungi Keutuhan Barang Sitaan

Barang yang disita dapat mempunyai nilai pembuktian dalam proses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan dan kondisi barang harus dipertahankan agar tidak berubah, hilang, atau rusak sebelum kepentingan hukumnya selesai.

b. Mencegah Penghilangan atau Penyembunyian Barang

Penarikan dan penyembunyian barang sitaan dapat menghambat proses penegakan hukum. Ketentuan ini mencegah pihak tertentu mengambil atau menyembunyikan barang yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan yang sah.

c. Menjamin Akuntabilitas Penyimpan Barang

Penyimpan barang mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjaga objek yang berada dalam penguasaannya. Pengaturan dalam ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana, baik karena perbuatan yang disengaja maupun karena kealpaan.

d. Menjamin Kelancaran Proses Peradilan

Barang sitaan dapat diperlukan untuk kepentingan pembuktian, pemeriksaan, atau pelaksanaan putusan. Gangguan terhadap keberadaan dan keutuhan barang tersebut dapat menghambat proses peradilan.

e. Mencegah Penyalahgunaan Penguasaan Barang

Pasal ini juga bertujuan mencegah pihak yang mempunyai akses atau penguasaan terhadap barang sitaan menggunakan kedudukannya untuk mengambil, menyembunyikan, atau merusak barang tersebut.

5. Penafsiran Hukum

a. Penafsiran Gramatikal

Secara gramatikal, Pasal 289 menggunakan beberapa kata kerja yang mempunyai makna berbeda, yaitu menarik, menyembunyikan, merusak, menghancurkan, dan membuat tidak dapat dipakai.

Menarik berarti mengambil atau mengeluarkan barang dari penguasaan yang sah berdasarkan status sitaan atau titipan. Menyembunyikan berarti menempatkan barang pada keadaan atau lokasi tertentu sehingga keberadaannya tidak diketahui atau sulit ditemukan oleh pihak yang berwenang.

Merusak berarti menyebabkan barang mengalami kerusakan. Menghancurkan menunjukkan tindakan yang mengakibatkan barang mengalami kerusakan berat atau kehilangan bentuk maupun keberadaannya. Sementara itu, membuat tidak dapat dipakai berarti menyebabkan barang kehilangan fungsi atau kegunaan yang semestinya.

b. Penafsiran Sistematis

Pasal 289 harus dibaca bersama ketentuan hukum acara yang mengatur penyitaan, penitipan, pengelolaan barang sitaan, serta kewenangan pejabat yang melakukan tindakan tersebut.

Penafsiran sistematis diperlukan untuk menentukan apakah suatu barang benar-benar telah ditempatkan dalam status sitaan atau titipan berdasarkan dasar hukum yang sah.

Tidak setiap barang yang dikuasai aparat penegak hukum otomatis dapat dikategorikan sebagai barang sitaan. Harus terdapat dasar kewenangan dan prosedur hukum yang relevan.

c. Penafsiran Teleologis

Secara teleologis, ketentuan ini bertujuan menjaga agar barang yang telah ditempatkan dalam penguasaan hukum tetap tersedia dan tidak mengalami perubahan yang dapat mengganggu kepentingan peradilan.

Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 289 tidak semata-mata berkaitan dengan perlindungan hak milik, tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan pembuktian dan efektivitas proses peradilan.

d. Penafsiran Berdasarkan Perbedaan Kesengajaan dan Kealpaan

Pembedaan antara ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan konsekuensi hukum berbeda terhadap penyimpan yang secara sadar melakukan atau membiarkan perbuatan terlarang dan penyimpan yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut karena kealpaan.

Pembedaan ini penting untuk mencegah penyamarataan pertanggungjawaban pidana antara perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian.

6. Analisis Komponen Norma dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pasal 289 mengandung beberapa unsur yang perlu dianalisis berdasarkan masing-masing ayat.

A. Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (1)

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku dapat berupa siapa pun yang memenuhi unsur tindak pidana, tanpa harus mempunyai kedudukan khusus sebagai penyimpan barang.

b. Unsur Barang yang Disita atau Dititipkan

Objek tindak pidana harus berupa barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dititipkan atas perintah pengadilan.

Status hukum barang menjadi unsur penting. Barang milik pribadi yang tidak mempunyai hubungan dengan tindakan penyitaan atau penitipan berdasarkan perintah pengadilan tidak serta-merta termasuk objek tindak pidana ini.

c. Unsur Menarik Barang

Dalam alternatif pertama, pelaku melakukan tindakan menarik barang yang telah disita atau dititipkan.

Perbuatan tersebut harus dinilai berdasarkan status barang dan kewenangan pihak yang mengambil atau mengeluarkannya.

d. Unsur Menyembunyikan Barang

Pelaku menyembunyikan barang yang berada dalam status sitaan atau titipan.

Perbuatan ini dapat dilakukan dengan memindahkan barang ke lokasi yang tidak diketahui, menutup-nutupi keberadaannya, atau tindakan lain yang menyebabkan barang tidak dapat ditemukan oleh pihak yang berwenang.

e. Unsur Mengetahui Status Sitaan atau Titipan

Rumusan ayat (1) huruf a secara tegas mencantumkan frasa “padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan”.

Dengan demikian, pengetahuan pelaku mengenai status barang merupakan unsur yang harus dibuktikan. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa barang tersebut telah ditarik atau disembunyikan. Harus dibuktikan pula bahwa pelaku mengetahui status hukumnya.

f. Unsur Merusak, Menghancurkan, atau Membuat Tidak Dapat Dipakai

Alternatif kedua mengatur tindakan terhadap barang yang telah disita.

Ketiga bentuk perbuatan tersebut mempunyai karakter berbeda, tetapi sama-sama mengarah pada terganggunya kondisi atau fungsi barang yang disita.

B. Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (2)

a. Unsur Penyimpan Barang

Pelaku harus mempunyai kedudukan sebagai penyimpan barang.

Kedudukan ini perlu dibuktikan berdasarkan penunjukan, penugasan, penetapan, atau dasar hukum lain yang menjelaskan tanggung jawab penyimpanan barang tersebut.

b. Unsur Melakukan Perbuatan

Penyimpan secara langsung melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya menarik, menyembunyikan, merusak, atau menghancurkan barang sitaan.

c. Unsur Membiarkan Dilakukan

Penyimpan membiarkan terjadinya perbuatan yang dilarang terhadap barang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pembiaran tidak dapat disimpulkan hanya dari kenyataan bahwa barang telah hilang atau rusak. Harus diperiksa kewajiban penyimpan, keadaan yang dihadapinya, kemampuan untuk mencegah perbuatan, serta bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Unsur Membantu Melakukan

Penyimpan memberikan bantuan yang mempermudah atau memungkinkan terlaksananya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bantuan dapat dinilai berdasarkan tindakan konkret yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tindak pidana.

C. Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (3)

a. Unsur Penyimpan Barang

Pelaku merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai penyimpan barang.

b. Unsur Kealpaan

Harus terdapat kealpaan dalam pelaksanaan kewajiban penyimpanan. Kealpaan dapat berupa tidak melakukan tindakan pengamanan yang semestinya, tidak menjalankan prosedur penjagaan, atau mengabaikan standar kehati-hatian yang secara wajar harus dilakukan.

c. Unsur Terjadinya Perbuatan sebagaimana Ayat (2)

Kealpaan penyimpan harus mempunyai hubungan dengan terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Dengan demikian, tidak setiap kekurangan administrasi atau kesalahan prosedural dalam penyimpanan otomatis memenuhi Pasal 289 ayat (3). Harus dibuktikan hubungan antara kealpaan penyimpan dan terjadinya perbuatan yang dilarang.

7. Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain

a. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Asas Legalitas

Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam penerapan Pasal 289, asas legalitas mengharuskan penegak hukum membuktikan bahwa barang yang menjadi objek perbuatan benar-benar termasuk barang sitaan atau titipan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal.

b. Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 36 berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.

Ketentuan ini relevan untuk membedakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dari perbuatan yang terjadi karena kealpaan, khususnya dalam penerapan ayat (2) dan ayat (3).

c. Ketentuan Hukum Acara Pidana tentang Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum acara.

Ketentuan mengenai penyitaan diperlukan untuk menentukan status hukum barang yang menjadi objek Pasal 289. Dalam perkara konkret, harus diperiksa dasar penyitaan, kewenangan pejabat, dokumen penyitaan, dan prosedur yang berlaku.

d. Ketentuan tentang Pengelolaan Barang Sitaan

Pengelolaan barang sitaan berkaitan dengan penyimpanan, pengamanan, pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap barang yang berada dalam penguasaan pihak berwenang.

Ketentuan tersebut relevan untuk menentukan kewajiban penyimpan dan standar kehati-hatian yang harus dijalankan.

8. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik, penerapan Pasal 289 memerlukan pemeriksaan terhadap status barang, perbuatan pelaku, dan hubungan pertanggungjawaban antara pelaku dengan objek yang disita atau dititipkan.

Pertama, penegak hukum harus memastikan bahwa barang yang menjadi objek perkara benar-benar telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dititipkan atas perintah pengadilan.

Kedua, harus diidentifikasi bentuk perbuatan yang dilakukan, apakah berupa penarikan, penyembunyian, perusakan, penghancuran, atau tindakan yang menyebabkan barang tidak dapat dipakai.

Ketiga, untuk penerapan ayat (1) huruf a, harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui barang tersebut berada dalam status sitaan atau titipan.

Keempat, apabila pelaku merupakan penyimpan barang, harus dibuktikan dasar kedudukannya sebagai penyimpan serta tindakan konkret yang dilakukan, dibiarkan, atau dibantu olehnya.

Kelima, apabila menggunakan ayat (3), harus dibuktikan adanya kealpaan dan hubungan antara kelalaian tersebut dengan terjadinya perbuatan yang dilarang.

Keenam, pemeriksaan harus mempertimbangkan bukti administrasi penyitaan, berita acara serah terima, dokumen penitipan, catatan inventaris, kondisi fisik barang, rekaman pengawasan, serta keterangan pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan.

9. Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

a. Ketidakjelasan Status Barang

Tidak semua barang yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum mempunyai status sebagai barang sitaan.

Apabila status hukum barang tidak dapat dibuktikan, penerapan Pasal 289 harus dipertimbangkan secara hati-hati.

b. Penarikan Barang oleh Pemiliknya

Persoalan dapat timbul ketika pemilik mengambil kembali barang yang sebelumnya disita.

Kepemilikan atas suatu barang tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menarik barang tersebut selama status penyitaannya masih berlaku. Namun, harus diperiksa pula apakah penyitaan masih sah dan apakah terdapat perintah pengembalian atau pencabutan penyitaan.

c. Perbedaan antara Kerusakan dan Keausan Normal

Barang sitaan dapat mengalami penurunan kondisi akibat usia, penggunaan sebelumnya, atau faktor lingkungan.

Kerusakan yang terjadi secara alamiah tidak otomatis memenuhi unsur merusak atau menghancurkan. Harus diperiksa apakah terdapat tindakan atau kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

d. Batas Tanggung Jawab Penyimpan

Penyimpan barang tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana atas setiap kehilangan atau kerusakan barang yang berada dalam penguasaannya.

Harus dibuktikan apakah penyimpan melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan sebagaimana ayat (2), atau apakah kerugian tersebut terjadi karena kealpaannya sebagaimana ayat (3).

e. Perbedaan Kesengajaan dan Kealpaan

Ayat (2) dan ayat (3) mempunyai dasar pertanggungjawaban yang berbeda.

Ayat (2) mengatur penyimpan yang melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan sebagaimana ayat (1). Ayat (3) secara khusus mengatur keadaan ketika perbuatan sebagaimana ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan.

Perbedaan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan dakwaan dan pembuktian di persidangan.

f. Pembuktian Pengetahuan Pelaku

Dalam penerapan ayat (1) huruf a, pengetahuan pelaku mengenai status sitaan atau titipan merupakan unsur yang harus dibuktikan.

Pemberitahuan resmi, berita acara penyitaan, tanda penyegelan, dokumen penitipan, atau komunikasi yang relevan dapat menjadi bagian dari pembuktian, sepanjang diperoleh dan dinilai sesuai ketentuan hukum.

10. Contoh Kasus

a. Mengambil Kembali Barang yang Telah Disita

Seseorang mengetahui bahwa kendaraan miliknya telah disita secara sah untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Namun, tanpa kewenangan, ia mengambil kendaraan tersebut dari tempat penyimpanan dan memindahkannya ke lokasi lain.

Apabila seluruh unsur terpenuhi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penarikan barang sitaan sebagaimana Pasal 289 ayat (1) huruf a.

b. Menyembunyikan Barang Sitaan

Seseorang mengetahui bahwa sejumlah dokumen telah disita oleh penyidik. Untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut, ia menyembunyikan dokumen tersebut agar tidak ditemukan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut dapat memenuhi alternatif menyembunyikan barang dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a, sepanjang status barang dan pengetahuan pelaku dapat dibuktikan.

c. Merusak Barang yang Disita

Seseorang dengan sengaja merusak perangkat elektronik yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana sehingga perangkat tersebut tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 289 ayat (1) huruf b.

d. Penyimpan Membantu Pengambilan Barang Sitaan

Petugas yang bertanggung jawab menyimpan barang sitaan dengan sengaja memberikan akses kepada pihak lain untuk mengambil barang tersebut tanpa kewenangan.

Apabila terbukti bahwa penyimpan membantu terlaksananya perbuatan sebagaimana ayat (1), pertanggungjawabannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 289 ayat (2).

e. Penyimpan Lalai Menjaga Barang Sitaan

Seorang penyimpan mempunyai kewajiban mengamankan barang sitaan. Namun, ia tidak menjalankan prosedur pengamanan yang semestinya sehingga barang tersebut dapat diambil atau dirusak oleh pihak lain.

Apabila terbukti bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi karena kealpaannya, penyimpan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 289 ayat (3).

11. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

a. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)

Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan undang-undang.

b. Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan. Pembedaan antara perbuatan yang disengaja dan kealpaan merupakan penerapan penting asas ini.

c. Asas Kepastian Hukum

Status barang sitaan dan titipan harus jelas berdasarkan dasar hukum yang sah. Ketidakjelasan status barang dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan unsur tindak pidana.

d. Asas Akuntabilitas

Pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyimpan barang sitaan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan hukum.

e. Asas Proporsionalitas

Penerapan pidana harus mempertimbangkan bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, kedudukan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

f. Asas Perlindungan Kepentingan Peradilan

Barang sitaan dan titipan harus dijaga agar tetap tersedia dan dapat digunakan untuk kepentingan proses peradilan.

12. Ancaman Pidana

Pasal 289 menetapkan ancaman pidana yang berbeda berdasarkan bentuk perbuatan dan kedudukan pelaku.

a. Ayat (1): Pelaku pada Umumnya

  • Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; atau
  • Pidana denda paling banyak kategori V.

b. Ayat (2): Penyimpan Barang

  • Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
  • Pidana denda paling banyak kategori V.

c. Ayat (3): Penyimpan yang karena Kealpaannya Menyebabkan Perbuatan Terjadi

  • Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau
  • Pidana denda paling banyak kategori III.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, nilai maksimum kategori denda tersebut adalah:

  • Kategori III: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  • Kategori V: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbedaan ancaman pidana menunjukkan bahwa KUHP memberikan pemberatan terhadap penyimpan barang yang melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan sebagaimana ayat (1). Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan penyimpan, ancaman pidananya lebih ringan.

13. Penutup

Pasal 289 KUHP merupakan ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap barang yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dititipkan atas perintah pengadilan.

Ketentuan ini tidak hanya melarang penarikan dan penyembunyian barang sitaan, tetapi juga melarang tindakan merusak, menghancurkan, atau membuat barang tersebut tidak dapat dipakai.

Pengaturan ini semakin penting karena pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada penyimpan barang. Penyimpan tidak hanya dituntut untuk tidak menyalahgunakan barang yang berada dalam penguasaannya, tetapi juga wajib menjalankan tanggung jawab penyimpanan secara hati-hati.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 289 harus tetap memperhatikan status hukum barang, kewenangan pihak yang melakukan penyitaan atau penitipan, bentuk perbuatan, kedudukan penyimpan, serta unsur kesalahan yang dapat dibuktikan.

Pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga harus dipertahankan agar pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara berlebihan.

Dengan demikian, Pasal 289 bukan sekadar ketentuan yang melindungi benda sitaan dari kehilangan atau kerusakan, melainkan juga instrumen untuk menjaga integritas barang yang diperlukan dalam proses peradilan dan memastikan akuntabilitas pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menyimpannya.

14. Informasi dan Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pidana, perdata, serta berbagai persoalan hukum lainnya.

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Media sosial: