1. Pendahuluan
Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum maupun tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, apabila kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Ketentuan ini memiliki relevansi dengan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam negara hukum demokratis, pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial.
Namun, pelaksanaan kebebasan tersebut juga memiliki dimensi tanggung jawab. Penggunaan ruang publik harus memperhatikan hak orang lain, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat secara luas.
Persoalan hukum yang penting dalam Pasal 256 bukan semata-mata ada atau tidaknya pemberitahuan kepada pihak berwenang. Rumusan pasal ini juga mensyaratkan adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, timbulnya keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Dengan demikian, ketentuan ini perlu ditafsirkan secara cermat agar kewajiban pemberitahuan tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi kebebasan menyampaikan pendapat secara tidak proporsional.
2. Bunyi Pasal 256 KUHP
Pasal 256 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 256 KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 256 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Dalam konteks penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, pembuktian harus diarahkan pada orang yang secara konkret melakukan atau bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Keberadaan seseorang di lokasi demonstrasi, keikutsertaannya menyampaikan pendapat, atau kehadirannya sebagai peserta tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengadakan kegiatan.
Oleh karena itu, perlu dibedakan antara penyelenggara, koordinator lapangan, peserta, dan orang yang sekadar berada di sekitar lokasi kegiatan.
b. Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu kepada yang Berwenang
Unsur ini berkaitan dengan tidak dilakukannya pemberitahuan sebelum kegiatan diselenggarakan kepada pihak yang berwenang.
Pemberitahuan merupakan mekanisme administratif yang bertujuan agar pihak berwenang mengetahui rencana kegiatan dan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum.
Dalam konteks pengaturan penyampaian pendapat di muka umum, pemberitahuan harus dibedakan dari permohonan izin. Pemberitahuan pada prinsipnya merupakan penyampaian informasi mengenai rencana kegiatan, bukan permohonan persetujuan substantif agar masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya.
Dengan demikian, penegak hukum harus membuktikan bahwa pemberitahuan memang tidak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Ketidaksetujuan pejabat terhadap substansi aspirasi atau tuntutan demonstrasi tidak dapat dipersamakan dengan tidak adanya pemberitahuan.
c. Mengadakan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
Unsur ini menunjukkan tiga bentuk kegiatan yang menjadi objek pengaturan Pasal 256 KUHP.
- Pawai, yaitu kegiatan berjalan atau bergerak secara berkelompok dalam suatu rangkaian tertentu di ruang publik.
- Unjuk rasa, yaitu kegiatan menyampaikan pikiran, pendapat, tuntutan, atau sikap secara terbuka kepada pihak lain atau masyarakat.
- Demonstrasi, yaitu kegiatan menyampaikan aspirasi atau pendapat secara bersama-sama di hadapan publik.
Ketiga bentuk kegiatan tersebut merupakan sarana penyampaian pendapat yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan demokratis.
Namun, tidak setiap orang yang mengikuti kegiatan tersebut otomatis dapat dipandang sebagai pihak yang mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan. Penentuan subjek yang bertanggung jawab harus didasarkan pada peran dan keterlibatan konkret masing-masing orang.
d. Di Jalan Umum atau Tempat Umum
Unsur ini menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Pasal 256 KUHP.
Jalan umum dan tempat umum merupakan ruang yang digunakan atau dapat diakses oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan.
Pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di ruang tersebut dapat berinteraksi langsung dengan aktivitas masyarakat lainnya, termasuk kegiatan transportasi, pelayanan publik, perdagangan, dan aktivitas sosial.
Oleh karena itu, pengaturan pemberitahuan memiliki relevansi dalam koordinasi pengamanan dan pengelolaan penggunaan ruang publik.
Namun, unsur lokasi ini tetap harus dibuktikan secara konkret. Tidak semua kegiatan berkumpul atau menyampaikan pendapat dapat langsung dimasukkan ke dalam cakupan Pasal 256 apabila tidak memenuhi unsur tempat sebagaimana dirumuskan dalam pasal.
e. Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum, Menimbulkan Keonaran, atau Huru-Hara dalam Masyarakat
Unsur ini merupakan bagian penting dari konstruksi Pasal 256 KUHP karena menunjukkan akibat yang harus timbul dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Terdapat tiga bentuk akibat yang dirumuskan secara alternatif.
Pertama, terganggunya kepentingan umum. Keadaan ini berkaitan dengan terganggunya kepentingan masyarakat secara luas, misalnya terganggunya pelayanan publik, aktivitas transportasi, atau penggunaan fasilitas umum secara signifikan.
Kedua, menimbulkan keonaran. Keonaran menunjukkan keadaan yang menimbulkan kegaduhan, kekacauan, atau gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat.
Ketiga, menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Huru-hara menggambarkan keadaan kekacauan atau kerusuhan yang memiliki intensitas lebih serius dan dapat melibatkan gangguan ketertiban secara luas.
Ketiga akibat tersebut tidak harus terjadi secara bersamaan. Terpenuhinya salah satu bentuk akibat yang dirumuskan dalam pasal dapat menjadi dasar untuk menilai unsur ini, sepanjang hubungan dengan perbuatan pelaku dapat dibuktikan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap kemacetan, kepadatan massa, atau ketidaknyamanan masyarakat otomatis merupakan terganggunya kepentingan umum dalam pengertian tindak pidana ini. Penilaiannya harus mempertimbangkan sifat, intensitas, durasi, cakupan, dan dampak nyata dari gangguan tersebut.
4. Karakteristik Pasal 256 KUHP: Tidak Cukup Hanya karena Tidak Ada Pemberitahuan
Salah satu aspek paling penting dalam memahami Pasal 256 KUHP adalah hubungan antara tidak adanya pemberitahuan dan akibat yang ditimbulkan.
Rumusan pasal ini tidak berhenti pada perbuatan mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pasal tersebut juga mensyaratkan bahwa kegiatan itu mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Dengan demikian, terdapat dua komponen utama yang harus dibuktikan:
- Penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
- Timbulnya salah satu akibat yang secara tegas disebutkan dalam pasal.
Konsekuensinya, apabila suatu demonstrasi diselenggarakan tanpa pemberitahuan, tetapi berlangsung tertib dan tidak mengakibatkan salah satu akibat yang dirumuskan dalam Pasal 256, unsur tindak pidana berdasarkan pasal ini tidak dapat dianggap terpenuhi hanya berdasarkan ketiadaan pemberitahuan.
Sebaliknya, apabila terdapat gangguan kepentingan umum atau huru-hara, penegak hukum tetap harus membuktikan bahwa akibat tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
5. Hubungan dengan Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Penerapan Pasal 256 KUHP harus memperhatikan jaminan konstitusional mengenai kebebasan menyampaikan pendapat.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Jaminan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Namun, pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, sepanjang pembatasan dilakukan dengan undang-undang dan ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Dalam konteks tersebut, Pasal 256 KUHP harus ditafsirkan secara proporsional. Ketentuan pidana tidak boleh diterapkan hanya karena suatu demonstrasi menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah, menolak kebijakan publik, atau mengajukan tuntutan yang tidak disukai pihak tertentu.
Substansi aspirasi dan akibat konkret dari kegiatan demonstrasi merupakan dua persoalan yang berbeda. Hukum pidana harus diarahkan pada perbuatan yang memenuhi unsur delik, bukan pada isi kritik atau pandangan politik yang disampaikan secara damai.
6. Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Pasal 256 KUHP perlu dibaca secara sistematis bersama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum mengenai pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk mekanisme pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
Dalam kerangka tersebut, pemberitahuan memiliki fungsi administratif dan koordinatif, antara lain untuk memberikan kesempatan kepada aparat melakukan pengamanan, mengatur lalu lintas, dan menjaga agar kegiatan berlangsung tertib.
Penting untuk membedakan pemberitahuan dengan izin. Mekanisme pemberitahuan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas bagi pejabat untuk menentukan apakah suatu pendapat boleh disampaikan atau tidak.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 256 harus memperhatikan hubungan antara ketentuan pidana dalam KUHP dan mekanisme pemberitahuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.
Penegak hukum juga harus membedakan pelanggaran administratif mengenai pemberitahuan dari tindak pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 KUHP.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 256 KUHP, pembuktian harus diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang diduga mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan.
- Bentuk kegiatan yang dilakukan, apakah berupa pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.
- Lokasi pelaksanaan kegiatan, yaitu di jalan umum atau tempat umum.
- Fakta bahwa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang tidak dilakukan.
- Adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara.
- Hubungan antara penyelenggaraan kegiatan tanpa pemberitahuan dan akibat yang timbul.
- Kesalahan serta pertanggungjawaban pidana orang yang bersangkutan.
Bukti yang dapat relevan antara lain dokumen pemberitahuan kegiatan, keterangan penyelenggara, saksi, rekaman video, dokumentasi situasi lapangan, laporan petugas, dan bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Dalam pembuktian akibat, penegak hukum perlu mengidentifikasi bentuk gangguan yang benar-benar terjadi. Misalnya, apabila didalilkan terjadi gangguan kepentingan umum, harus dijelaskan kepentingan umum apa yang terganggu, bagaimana bentuk gangguannya, berapa lama berlangsung, serta sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat.
Pembuktian juga harus memperhatikan kemungkinan bahwa gangguan timbul akibat faktor lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan demonstrasi. Hal ini penting untuk menghindari atribusi pertanggungjawaban pidana secara tidak tepat.
8. Ancaman Pidana
Pasal 256 KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang menyertai perbuatan, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
9. Permasalahan Hukum yang Perlu Dicermati
Terdapat beberapa persoalan interpretasi yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan Pasal 256 KUHP.
Pertama, batasan terganggunya kepentingan umum. Istilah ini memiliki cakupan yang luas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, penilaiannya harus didasarkan pada gangguan yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan sekadar ketidaknyamanan subjektif.
Kedua, pembedaan antara penyelenggara dan peserta demonstrasi. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran individual. Tidak tepat membebankan tanggung jawab penyelenggaraan kepada setiap orang yang hadir dalam kegiatan.
Ketiga, hubungan antara ketiadaan pemberitahuan dan akibat yang timbul. Harus dibuktikan bahwa akibat yang disebutkan dalam pasal berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan tanpa pemberitahuan. Ketiadaan pemberitahuan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti otomatis bahwa seluruh gangguan yang terjadi merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
Keempat, perlindungan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum harus membedakan demonstrasi yang berlangsung damai dari tindakan yang benar-benar mengakibatkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
Kelima, proporsionalitas pemidanaan. Ancaman pidana harus diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan akibat dan kesalahan pelaku, tanpa mengabaikan karakter demonstrasi sebagai bentuk partisipasi publik dalam negara demokratis.
10. Kesimpulan
Pasal 256 KUHP mengatur tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum maupun tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, apabila kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada adanya persyaratan akibat. Dengan demikian, tidak adanya pemberitahuan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana berdasarkan Pasal 256 telah terjadi.
Penerapannya harus didasarkan pada pembuktian mengenai pihak yang menyelenggarakan kegiatan, ketiadaan pemberitahuan, bentuk akibat yang timbul, serta hubungan antara perbuatan dan akibat tersebut.
Selain itu, Pasal 256 harus ditafsirkan secara sistematis bersama UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, sedangkan pembatasannya hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan secara proporsional.
Pada akhirnya, penegakan Pasal 256 KUHP harus menjaga keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan jaminan kebebasan berekspresi. Hukum pidana tidak boleh menjadi instrumen untuk membatasi kritik atau demonstrasi damai, tetapi harus diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
