1. Pendahuluan
Pasal 253 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu, tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam, padahal masih terdapat waktu untuk mencegah tindak pidana tersebut.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dalam keadaan tertentu, hukum pidana tidak hanya mengatur larangan melakukan tindak pidana, tetapi juga membebankan kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai rencana kejahatan yang diketahui seseorang. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang atau orang yang terancam agar dapat mengambil langkah pencegahan.
Namun, kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 253 KUHP tidak berlaku secara umum terhadap seluruh tindak pidana. Rumusan pasal secara limitatif menunjuk sejumlah tindak pidana tertentu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 308, atau Pasal 310 KUHP.
Selain itu, terdapat persyaratan penting lainnya: tindak pidana yang direncanakan harus benar-benar terjadi. Dengan demikian, Pasal 253 KUHP memiliki konstruksi khusus yang menghubungkan pengetahuan seseorang, kelalaian atau kegagalannya untuk memberitahukan, kesempatan untuk melakukan pencegahan, dan terjadinya tindak pidana yang direncanakan.
2. Bunyi Pasal 253 KUHP
Pasal 253 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 308, atau Pasal 310, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 253 KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 253 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Dalam penerapannya, harus dibuktikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar mengetahui adanya permufakatan jahat dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang ditentukan dalam pasal.
b. Mengetahui Adanya Permufakatan Jahat
Unsur ini merupakan titik awal kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP.
Permufakatan jahat pada dasarnya berkaitan dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Namun, dalam konteks Pasal 253, yang harus dibuktikan adalah pengetahuan pelaku mengenai adanya kesepakatan tersebut.
Kata “mengetahui” menunjukkan adanya unsur kesadaran atau pengetahuan aktual. Oleh karena itu, dugaan, desas-desus, informasi yang belum jelas, atau pengetahuan yang hanya bersifat asumtif tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan pengetahuan mengenai adanya permufakatan jahat.
Penegak hukum harus membuktikan sumber informasi, waktu ketika pelaku memperoleh pengetahuan, serta keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar mengetahui adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu.
c. Untuk Melakukan Salah Satu Tindak Pidana yang Disebutkan dalam Pasal
Pasal 253 KUHP tidak mencakup seluruh bentuk permufakatan jahat. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang secara tegas disebutkan, yaitu:
- Pasal 191 sampai dengan Pasal 194;
- Pasal 205;
- Pasal 208;
- Pasal 212;
- Pasal 308; atau
- Pasal 310 KUHP.
Penyebutan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membatasi ruang lingkup kewajiban pemberitahuan pada tindak pidana tertentu.
Konsekuensinya, seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 253 hanya karena mengetahui adanya rencana melakukan tindak pidana yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Penerapan unsur ini harus dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu tindak pidana yang menjadi objek permufakatan jahat, kemudian mencocokkannya dengan ketentuan yang secara limitatif dirujuk oleh Pasal 253 KUHP.
d. Tidak Memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang atau kepada Orang yang Terancam
Unsur ini merupakan inti perbuatan yang dilarang.
Pasal 253 KUHP menentukan dua pihak yang dapat menerima pemberitahuan, yaitu:
- Pejabat yang berwenang, yaitu pejabat yang berdasarkan ketentuan hukum memiliki kewenangan untuk menerima informasi atau mengambil tindakan yang relevan guna mencegah tindak pidana.
- Orang yang terancam, yaitu pihak yang menjadi sasaran atau berpotensi menjadi korban dari tindak pidana yang direncanakan.
Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pemberitahuan kepada salah satu dari kedua pihak tersebut pada prinsipnya dapat memenuhi kewajiban pemberitahuan.
Dengan demikian, pasal ini tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus memberitahukan informasi secara bersamaan kepada pejabat yang berwenang dan orang yang terancam.
Sebaliknya, pembuktian harus diarahkan pada fakta bahwa orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat tidak menyampaikan informasi kepada salah satu pihak yang ditentukan dalam pasal.
e. Padahal Masih Ada Waktu untuk Mencegah Dilakukannya Tindak Pidana tersebut
Unsur ini memberikan batasan penting terhadap kewajiban pemberitahuan.
Seseorang tidak dapat begitu saja dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat memperoleh pengetahuan mengenai permufakatan jahat, tindak pidana sudah terjadi atau secara faktual tidak lagi tersedia kesempatan untuk mencegahnya.
Frasa “masih ada waktu” menunjukkan bahwa harus terdapat rentang waktu antara saat seseorang mengetahui adanya permufakatan jahat dan saat tindak pidana dilaksanakan.
Dalam pembuktiannya, perlu diperhatikan:
- Kapan pelaku memperoleh pengetahuan mengenai permufakatan jahat.
- Kapan tindak pidana yang direncanakan dilaksanakan.
- Apakah terdapat kesempatan yang wajar untuk melakukan pemberitahuan.
- Apakah pemberitahuan kepada pejabat berwenang atau orang yang terancam masih memungkinkan tindakan pencegahan.
Unsur ini penting agar kewajiban pemberitahuan tidak diterapkan secara tidak proporsional terhadap seseorang yang secara objektif tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak.
f. Jika Tindak Pidana tersebut Benar-Benar Terjadi
Rumusan ini merupakan persyaratan khusus yang membedakan Pasal 253 KUHP dari ketentuan yang hanya berorientasi pada keberadaan rencana atau permufakatan jahat.
Pasal 253 secara tegas mensyaratkan bahwa tindak pidana yang direncanakan harus benar-benar terjadi.
Artinya, apabila permufakatan jahat telah diketahui seseorang, tetapi tindak pidana yang direncanakan tidak pernah terjadi, persyaratan akibat yang disebutkan dalam Pasal 253 tidak terpenuhi.
Namun, terjadinya tindak pidana saja juga tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang yang tidak memberitahukannya. Seluruh unsur lainnya tetap harus dibuktikan, termasuk pengetahuan aktual, tidak adanya pemberitahuan, dan tersedianya waktu untuk melakukan pencegahan.
4. Karakteristik Pasal 253 KUHP sebagai Delik Tidak Memberitahukan
Pasal 253 KUHP memiliki karakteristik sebagai tindak pidana yang dibangun atas dasar tidak dilakukannya suatu tindakan yang diwajibkan dalam keadaan tertentu.
Dalam doktrin hukum pidana, konstruksi demikian berkaitan dengan konsep omission atau tindak pidana karena tidak berbuat.
Berbeda dengan commission yang menitikberatkan pada tindakan aktif yang dilarang, omission berhubungan dengan kegagalan seseorang melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum.
Dalam Pasal 253, bentuk perbuatan yang dilarang adalah tidak memberitahukan adanya permufakatan jahat kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
Akan tetapi, tidak setiap sikap diam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kewajiban untuk bertindak harus memiliki dasar normatif yang jelas dan persyaratan dalam pasal harus terpenuhi.
Pasal 253 juga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban umum bagi setiap warga negara untuk melaporkan seluruh rencana tindak pidana yang diketahuinya. Ruang lingkupnya dibatasi oleh jenis tindak pidana yang disebutkan secara tegas serta persyaratan lainnya.
5. Hubungan antara Pengetahuan, Kesempatan Mencegah, dan Terjadinya Tindak Pidana
Salah satu aspek penting dalam Pasal 253 KUHP adalah hubungan antara tiga keadaan, yaitu pengetahuan mengenai permufakatan jahat, kesempatan untuk mencegah, dan terjadinya tindak pidana.
Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.
Pertama, pengetahuan menunjukkan bahwa seseorang mengetahui adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu.
Kedua, kesempatan mencegah menunjukkan bahwa pada saat mengetahui permufakatan tersebut, masih tersedia waktu untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang ditentukan dalam pasal.
Ketiga, terjadinya tindak pidana merupakan persyaratan yang secara eksplisit disebutkan dalam rumusan Pasal 253.
Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui konstruksi berikut:
Mengetahui adanya permufakatan jahat → Tidak memberitahukan → Masih tersedia waktu untuk mencegah → Tindak pidana benar-benar terjadi.
Namun, rangkaian tersebut tidak boleh dipahami sebagai hubungan kausalitas otomatis. Harus tetap dibuktikan bahwa setiap unsur terpenuhi dan pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
6. Perbedaan Permufakatan Jahat dan Tindak Pidana yang Telah Terjadi
Permufakatan jahat dan tindak pidana yang telah terjadi merupakan dua konsep hukum yang berbeda.
Permufakatan jahat berkaitan dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana yang telah terjadi berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
Dalam Pasal 253 KUHP, pengetahuan mengenai permufakatan jahat menjadi dasar timbulnya kewajiban pemberitahuan. Adapun terjadinya tindak pidana yang direncanakan menjadi persyaratan tambahan bagi penerapan ketentuan tersebut.
Dengan demikian, harus dibedakan antara:
- Pengetahuan mengenai rencana atau kesepakatan melakukan tindak pidana.
- Kegagalan menyampaikan informasi kepada pihak yang ditentukan.
- Pelaksanaan tindak pidana yang direncanakan.
Ketiga keadaan tersebut tidak dapat disamakan dan harus dibuktikan berdasarkan fakta masing-masing.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 253 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- Adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 253.
- Pengetahuan aktual pelaku mengenai permufakatan jahat tersebut.
- Tidak adanya pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
- Tersedianya waktu dan kesempatan untuk mencegah tindak pidana.
- Terjadinya tindak pidana yang direncanakan.
- Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Bukti yang relevan dapat berupa keterangan saksi, komunikasi elektronik, dokumen, rekaman, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Dalam konteks pembuktian pengetahuan, perlu diperiksa kapan dan bagaimana informasi diperoleh oleh orang yang bersangkutan. Hal ini penting untuk membedakan pengetahuan aktual dari dugaan atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Selain itu, pembuktian mengenai kesempatan mencegah harus mempertimbangkan kondisi konkret. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seseorang memiliki kesempatan mencegah hanya karena ia mengetahui suatu rencana, tanpa menilai waktu, keadaan, dan kemungkinan nyata untuk menyampaikan pemberitahuan.
8. Ancaman Pidana
Pasal 253 KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan konsekuensi pidana terhadap tidak dilakukannya pemberitahuan dalam keadaan yang secara khusus ditentukan oleh pasal.
Penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan pembuktian seluruh unsur, tingkat kesalahan, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
9. Kesimpulan
Pasal 253 KUHP mengatur tindak pidana tidak memberitahukan adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam, padahal masih tersedia waktu untuk mencegahnya dan tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada adanya kewajiban pemberitahuan dalam keadaan yang dibatasi secara khusus oleh undang-undang. Kewajiban tersebut tidak berlaku terhadap seluruh jenis tindak pidana, melainkan hanya terhadap tindak pidana yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 253.
Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan ini memperlihatkan pengaturan mengenai omission, yaitu pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tidak dilakukannya tindakan yang diwajibkan oleh hukum.
Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Penegak hukum wajib membuktikan pengetahuan aktual mengenai permufakatan jahat, tidak adanya pemberitahuan, tersedianya kesempatan untuk mencegah, serta terjadinya tindak pidana yang direncanakan.
Dengan demikian, Pasal 253 KUHP tidak dapat digunakan untuk memidana seseorang hanya karena mengetahui adanya desas-desus atau rencana tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur secara sah dan meyakinkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
