1. Pendahuluan
Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan yang berkaitan dengan pernyataan kepemilikan kekuatan gaib yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik terhadap seseorang.
Ketentuan ini sering dikaitkan dengan istilah santet dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, secara yuridis, rumusan Pasal 252 KUHP tidak menggunakan istilah tersebut sebagai unsur tindak pidana. Pembentuk undang-undang justru merumuskan perbuatan yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan melalui tindakan serta pernyataan seseorang.
Perbedaan tersebut penting karena hukum pidana tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan keyakinan masyarakat mengenai keberadaan kekuatan gaib. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, disertai pembuktian unsur-unsurnya.
Pasal 252 KUHP juga mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan.
Dengan demikian, pembahasan ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari ancaman yang menggunakan klaim kekuatan gaib, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, asas legalitas, kebebasan berkeyakinan, dan batas intervensi hukum pidana terhadap praktik sosial budaya.
2. Bunyi Pasal 252 KUHP
Pasal 252 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 252 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana tersebut.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal.
Penegak hukum harus membuktikan identitas pelaku serta keterkaitannya dengan pernyataan, pemberitahuan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa yang menjadi objek pemeriksaan.
b. Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Gaib
Unsur ini berkaitan dengan pernyataan seseorang mengenai kemampuan atau kekuatan gaib yang diklaim dimilikinya.
Secara normatif, perhatian utama terletak pada tindakan menyatakan atau mengklaim kepemilikan kekuatan tersebut, bukan pada pembuktian ilmiah mengenai keberadaan kekuatan gaib itu sendiri.
Meskipun demikian, tidak setiap pernyataan mengenai kemampuan spiritual dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pernyataan tersebut harus dibaca dalam keseluruhan rumusan pasal, terutama hubungannya dengan klaim bahwa perbuatan pelaku dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik terhadap seseorang.
c. Memberitahukan, Memberikan Harapan, Menawarkan, atau Memberikan Bantuan Jasa kepada Orang Lain
Rumusan ini mencakup beberapa bentuk tindakan yang berkaitan dengan penyampaian klaim atau penawaran kemampuan kepada pihak lain.
Pertama, memberitahukan, yaitu menyampaikan informasi mengenai kemampuan yang diklaim dapat menimbulkan akibat tertentu terhadap seseorang.
Kedua, memberikan harapan, yaitu menimbulkan keyakinan atau ekspektasi pada pihak lain bahwa tindakan pelaku dapat menghasilkan akibat sebagaimana disebutkan dalam pasal.
Ketiga, menawarkan, yaitu mengajukan kesediaan untuk melakukan tindakan atau memberikan layanan yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan.
Keempat, memberikan bantuan jasa, yaitu menyediakan atau melakukan suatu layanan yang dikaitkan dengan klaim kemampuan tersebut.
Keempat bentuk tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan konteks komunikasi dan perbuatan konkret pelaku. Penegak hukum tidak cukup hanya mengandalkan anggapan masyarakat bahwa seseorang memiliki kemampuan gaib.
d. Bahwa karena Perbuatannya Dapat Menimbulkan Penyakit, Kematian, atau Penderitaan Mental atau Fisik Seseorang
Unsur ini menjelaskan akibat yang diklaim dapat ditimbulkan melalui perbuatan pelaku.
Terdapat tiga kategori akibat yang disebutkan dalam pasal, yaitu:
- Penyakit, yaitu gangguan terhadap kondisi kesehatan seseorang.
- Kematian, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang.
- Penderitaan mental atau fisik, yaitu keadaan yang berkaitan dengan penderitaan psikologis maupun jasmani.
Dalam konstruksi Pasal 252, kategori tersebut merupakan akibat yang diklaim dapat ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.
Oleh karena itu, harus dibedakan antara pembuktian adanya klaim kemampuan untuk menimbulkan akibat tersebut dan pembuktian bahwa penyakit, kematian, atau penderitaan benar-benar terjadi.
Rumusan pasal tidak secara eksplisit mensyaratkan terjadinya penyakit, kematian, atau penderitaan sebagai akibat nyata. Fokusnya terletak pada tindakan dan klaim sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
4. Karakteristik Tindak Pidana: Pembuktian Perbuatan, Bukan Kekuatan Gaib
Salah satu persoalan mendasar dalam penerapan Pasal 252 KUHP adalah menentukan objek pembuktian.
Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang tidak boleh didasarkan pada keyakinan subjektif, prasangka, atau tuduhan yang tidak didukung alat bukti yang sah.
Oleh karena itu, Pasal 252 perlu dipahami sebagai ketentuan yang menitikberatkan pada tindakan seseorang yang menyatakan, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa dengan klaim bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang disebutkan dalam pasal.
Pembuktian tidak harus diarahkan pada pertanyaan apakah kekuatan gaib benar-benar ada atau secara ilmiah dapat menyebabkan penyakit maupun kematian. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan konkret dan terpenuhinya unsur-unsur normatif.
Pendekatan tersebut memiliki dasar rasional karena keberadaan kekuatan gaib bukan objek yang dapat begitu saja diverifikasi melalui metode pembuktian hukum pidana.
Namun, konstruksi tersebut juga menimbulkan persoalan penafsiran. Rumusan pasal harus diterapkan secara ketat agar tidak berkembang menjadi kriminalisasi terhadap kepercayaan, tradisi, atau praktik spiritual yang tidak memenuhi unsur tindak pidana.
Dengan demikian, penegakan Pasal 252 memerlukan pemisahan yang jelas antara keyakinan seseorang, pernyataan mengenai kemampuan spiritual, dan tindakan yang memenuhi seluruh unsur larangan pidana.
5. Pemberatan Pidana Berdasarkan Pasal 252 Ayat (2) KUHP
Pasal 252 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pidana dapat ditambah 1/3 apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan.
Terdapat tiga keadaan alternatif yang perlu diperhatikan.
a. Dilakukan untuk Mencari Keuntungan
Keadaan ini berkaitan dengan tujuan pelaku memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukan.
Keuntungan dapat menjadi motif yang relevan dalam menilai penerapan ayat (2). Namun, unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan keadaan konkret, bukan semata-mata dugaan mengenai motif ekonomi pelaku.
b. Dijadikan sebagai Mata Pencaharian
Keadaan ini menunjukkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai sumber penghidupan atau aktivitas yang berorientasi pada perolehan penghasilan.
Pembuktiannya dapat mempertimbangkan pola aktivitas, penawaran layanan, penerimaan pembayaran, serta hubungan perbuatan dengan kegiatan ekonomi pelaku.
c. Dijadikan sebagai Kebiasaan
Keadaan ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara berulang sehingga menunjukkan adanya pola perilaku tertentu.
Namun, pengulangan perbuatan harus dibuktikan secara konkret. Satu peristiwa yang berdiri sendiri tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kebiasaan tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Penggunaan kata “atau” dalam ayat (2) menunjukkan bahwa ketiga keadaan tersebut dirumuskan secara alternatif. Dengan demikian, tidak harus seluruhnya terpenuhi untuk membuka kemungkinan penerapan pemberatan pidana.
6. Hubungan dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum
Pasal 252 KUHP perlu dianalisis berdasarkan asas legalitas yang menghendaki agar tindak pidana dirumuskan secara jelas dan diterapkan sesuai batasan undang-undang.
Dalam konteks ini, prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta memiliki relevansi penting.
Prinsip lex scripta menghendaki bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan hukum tertulis.
Prinsip lex certa menuntut agar rumusan tindak pidana memiliki tingkat kejelasan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perbuatan yang dilarang.
Sementara itu, prinsip lex stricta menghendaki agar ketentuan pidana tidak diperluas melalui analogi yang merugikan orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam penerapan Pasal 252, prinsip-prinsip tersebut mengharuskan penegak hukum untuk membuktikan perbuatan yang secara nyata tercakup dalam rumusan pasal.
Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena dikenal sebagai dukun, menjalankan praktik spiritual, atau dianggap mempunyai kekuatan gaib oleh masyarakat. Harus terdapat tindakan yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 252 ayat (1).
Pembatasan tersebut penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana berdasarkan prasangka, stigma sosial, atau tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
7. Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Praktik Budaya
Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman kepercayaan, tradisi, dan praktik spiritual.
Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Dalam kerangka tersebut, penerapan Pasal 252 KUHP harus membedakan antara praktik kepercayaan yang dilindungi konstitusi dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Tidak setiap praktik pengobatan tradisional, ritual adat, atau kegiatan spiritual dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 252.
Penilaian harus diarahkan pada tindakan konkret, substansi pernyataan, dan hubungan klaim yang disampaikan dengan akibat berupa penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik.
Dengan demikian, Pasal 252 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi identitas budaya atau keyakinan seseorang tanpa pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
8. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 252 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang diduga melakukan perbuatan.
- Adanya pernyataan mengenai kepemilikan kekuatan gaib.
- Bentuk tindakan berupa pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa.
- Substansi klaim bahwa perbuatan pelaku dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik.
- Keterkaitan antara pelaku, pernyataan, dan tindakan yang dilakukan.
- Kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pelaku.
Apabila Pasal 252 ayat (2) diterapkan, pembuktian perlu mencakup pula tujuan mencari keuntungan, penggunaan perbuatan sebagai mata pencaharian, atau adanya kebiasaan.
Dalam praktik, alat bukti dapat berkaitan dengan keterangan saksi, komunikasi tertulis, rekaman, dokumen transaksi, bukti elektronik, maupun alat bukti lain yang sah berdasarkan hukum acara pidana.
Namun, keberadaan tuduhan dari masyarakat bahwa seseorang melakukan santet tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan terpenuhinya Pasal 252 KUHP.
Penegak hukum harus memeriksa perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak boleh menggantikan pembuktian dengan asumsi mengenai kemampuan gaib seseorang.
9. Ancaman Pidana
Pasal 252 ayat (1) KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori IV.
Sementara itu, Pasal 252 ayat (2) menentukan bahwa pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan.
Sebagai ilustrasi, apabila pemberatan 1/3 diterapkan terhadap maksimum pidana penjara dalam ayat (1), batas maksimum tersebut menjadi 2 (dua) tahun penjara.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi aritmetis terhadap ancaman pidana penjara. Penerapan pemberatan terhadap pidana denda dan penentuan pidana konkret tetap harus memperhatikan ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
10. Kesimpulan
Pasal 252 KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pernyataan kepemilikan kekuatan gaib, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik terhadap seseorang.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada tindakan dan klaim yang disampaikan oleh pelaku, bukan pada pembuktian ilmiah mengenai keberadaan kekuatan gaib.
Pasal 252 ayat (2) juga mengatur kemungkinan pemberatan pidana sebesar 1/3 apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan.
Dalam penerapannya, ketentuan ini harus ditafsirkan secara hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum seseorang hanya berdasarkan reputasi, stigma sosial, atau keyakinan masyarakat mengenai kemampuan gaib yang dimilikinya. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Dengan demikian, penerapan Pasal 252 KUHP harus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan klaim kekuatan gaib dan perlindungan hak konstitusional setiap orang dalam negara hukum.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
