Pasal 3 ayat (6) KUHP: Larangan Menuntut Ganti Rugi atas Pembebasan
Pasal 3 ayat (6) KUHP Baru menyatakan: “Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi…
Lawyer Ahdan Ramdani
Read More
Pasal 3 ayat (5) KUHP: Kewenangan Pejabat dalam Pembebasan Terpidana
Pasal 3 ayat (5) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4),…
Pasal 3 ayat (4) KUHP: Penerapan Asas Abolitio Criminis
Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak…
Pasal 3 ayat (3) KUHP: Pembebasan Tersangka atau Terdakwa dalam Tahanan
Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa…
Pasal 3 ayat (2) KUHP: Penghentian Proses Hukum dan Asas Decriminalization
Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan…
Pasal 3 ayat (1) KUHP: Penerapan Hukum dan Asas Lex Mitior
Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang…
Pasal 2 ayat (3) KUHP: Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur…
Pasal 2 ayat (2) KUHP: Batas Keberlakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)
Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat…
Pasal 2 ayat (1) KUHP: Pemberlakuan Konsep Living Law
Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang…
Pasal 1 ayat (2) KUHP: Larangan Penggunaan Analogi dalam Menetapkan Tindak Pidana
Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru menyatakan: Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. Larangan Penggunaan Analogi dalam Menetapkan…
Pasal 1 ayat (1) KUHP: Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas…
Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek
Pasal 1171 KUHPerdata menyatakan: “Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang….
Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas
Pasal 1170 KUHPerdata menyatakan: “Semua barang milik anak yang masih berada di bawah umur, orang yang ada dalam pengampuan dan…