Pasal 246 KUHP: Tindak Pidana Penghasutan untuk Melakukan Tindak Pidana atau Melawan Penguasa Umum dengan Kekerasan

1. Pendahuluan

Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penghasutan yang dilakukan di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan ini mencakup dua bentuk perbuatan, yaitu menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.

Pengaturan tersebut berkaitan dengan perlindungan ketertiban umum dan pencegahan tindakan yang dapat mendorong orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum. Penghasutan memiliki karakter khusus karena pelaku tidak selalu melakukan sendiri tindak pidana yang menjadi sasaran hasutannya, tetapi mendorong atau memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara penghasutan dan penyampaian pendapat yang sah. Kritik terhadap pemerintah, ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik, ajakan melakukan demonstrasi damai, atau seruan perubahan kebijakan tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana penghasutan.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 246 KUHP harus memperhatikan substansi ajakan, bentuk komunikasi, sasaran hasutan, serta konteks penyampaiannya.

2. Bunyi Pasal 246 KUHP

Pasal 246 KUHP menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau

b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 246 KUHP

Untuk memahami ruang lingkup penerapan Pasal 246 KUHP, rumusan tersebut perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur pembentuk tindak pidananya.

a. Setiap Orang

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 246 KUHP.

Ketentuan ini tidak membatasi pelaku berdasarkan jabatan, profesi, kedudukan sosial, maupun latar belakang tertentu. Setiap orang dapat menjadi subjek tindak pidana sepanjang terbukti melakukan penghasutan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.

b. Di Muka Umum

Penghasutan harus dilakukan di muka umum. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang memiliki dimensi publik.

Penyampaian di muka umum dapat berkaitan dengan komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat atau khalayak, baik melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi yang memungkinkan pesan diketahui oleh publik.

Penilaian terhadap unsur ini harus memperhatikan keadaan penyampaian, sasaran komunikasi, tempat, media yang digunakan, dan jangkauan pernyataan.

Dengan demikian, tidak setiap komunikasi yang berisi ajakan melakukan tindak pidana secara otomatis memenuhi unsur di muka umum. Konteks penyampaiannya tetap harus dibuktikan.

c. Dengan Lisan atau Tulisan

Pasal 246 KUHP secara eksplisit menentukan dua bentuk penyampaian penghasutan, yaitu secara lisan atau tulisan.

Penyampaian secara lisan dapat berupa pidato, pernyataan, seruan, atau ajakan yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, penyampaian secara tertulis dapat berupa teks, pernyataan, selebaran, publikasi, atau bentuk tulisan lainnya yang memuat ajakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Dalam perkembangan teknologi informasi, tulisan yang dipublikasikan melalui media digital dapat menjadi relevan dalam pembuktian. Namun, penggunaan media digital tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penghasutan. Substansi pesan dan unsur lainnya tetap harus diperiksa.

d. Menghasut Orang untuk Melakukan Tindak Pidana

Unsur ini merupakan bentuk pertama penghasutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 246 huruf a KUHP.

Menghasut dalam konteks ini berkaitan dengan tindakan mendorong, membujuk, atau memengaruhi orang lain agar melakukan suatu tindak pidana.

Objek hasutan harus berupa perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menunjukkan adanya ajakan untuk melakukan tindakan yang kontroversial atau bertentangan dengan pendapat pihak tertentu.

Harus diidentifikasi tindak pidana yang menjadi sasaran hasutan dan dibuktikan bahwa pesan yang disampaikan memang mengandung dorongan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur ini juga menuntut pemeriksaan terhadap substansi komunikasi. Pernyataan yang sekadar membahas suatu tindak pidana, melaporkan kejahatan, mengkritik kebijakan pidana, atau mengajak masyarakat menuntut perubahan hukum tidak dapat secara otomatis disamakan dengan penghasutan.

e. Menghasut Orang untuk Melawan Penguasa Umum dengan Kekerasan

Pasal 246 huruf b KUHP mengatur bentuk kedua penghasutan, yaitu mendorong orang lain untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.

Unsur ini memiliki dua aspek yang harus diperhatikan.

Pertama, adanya tindakan menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan perlawanan.

Kedua, perlawanan yang menjadi sasaran hasutan harus menggunakan kekerasan terhadap penguasa umum.

Frasa “penguasa umum” berkaitan dengan pihak yang menjalankan kewenangan publik berdasarkan hukum. Dalam penerapannya, harus diidentifikasi siapa atau pihak mana yang menjadi sasaran perlawanan serta bagaimana kedudukannya dalam pelaksanaan kewenangan umum.

Tidak setiap bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan huruf b. Perlawanan melalui kritik, demonstrasi damai, petisi, gugatan hukum, atau mekanisme konstitusional lainnya harus dibedakan dari ajakan untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Dengan demikian, unsur kekerasan merupakan bagian penting yang membedakan penghasutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dari ekspresi ketidaksetujuan atau perlawanan yang dilakukan secara damai.

4. Perbedaan Penghasutan dalam Pasal 246 Huruf a dan Huruf b

Pasal 246 KUHP mengatur dua bentuk penghasutan yang memiliki sasaran berbeda.

Pasal 246 huruf a berorientasi pada dorongan agar orang lain melakukan tindak pidana. Sementara itu, huruf b secara khusus berorientasi pada dorongan agar orang lain melawan penguasa umum dengan kekerasan.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a: sasaran hasutan adalah dilakukannya suatu tindak pidana.
Huruf b: sasaran hasutan adalah perlawanan terhadap penguasa umum dengan menggunakan kekerasan.

Pada huruf a, tindak pidana yang menjadi sasaran hasutan harus diidentifikasi berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan. Sementara itu, pada huruf b, pembuktian harus diarahkan pada adanya ajakan melakukan perlawanan dengan kekerasan terhadap penguasa umum.

Kedua bentuk perbuatan tersebut dirumuskan secara alternatif. Artinya, terpenuhinya salah satu bentuk penghasutan dapat menjadi dasar penerapan pasal sepanjang unsur lainnya juga terbukti.

5. Penghasutan dan Batas Kebebasan Berekspresi

Salah satu persoalan penting dalam penerapan Pasal 246 KUHP adalah menentukan batas antara penghasutan yang dapat dipidana dan penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Namun, kebebasan berekspresi bukanlah hak tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan tertentu, termasuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Dalam konteks Pasal 246 KUHP, terdapat perbedaan mendasar antara:

Kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik.
Ajakan melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasi secara damai.
Seruan untuk melakukan perubahan melalui mekanisme hukum dan konstitusional.
Ajakan agar orang lain melakukan tindak pidana.
Ajakan untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.

Tiga bentuk pertama tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan dua bentuk terakhir. Penilaian harus didasarkan pada substansi komunikasi, sasaran ajakan, konteks penyampaian, dan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal.

Dengan demikian, penerapan Pasal 246 KUHP harus menghindari penafsiran yang terlalu luas sehingga kritik dan partisipasi publik yang sah justru dikualifikasikan sebagai penghasutan.

6. Penghasutan dan Pertanggungjawaban Pidana

Penghasutan memiliki karakter yang berbeda dari pelaksanaan langsung tindak pidana yang menjadi sasaran ajakan.

Dalam penghasutan, pelaku menyampaikan dorongan atau ajakan agar orang lain melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, orang yang menerima hasutan merupakan pihak yang menjadi sasaran pengaruh tersebut.

Oleh karena itu, harus dibedakan antara pertanggungjawaban pidana pihak yang menghasut dan pertanggungjawaban pidana pihak yang kemudian melakukan tindak pidana.

Keduanya tidak boleh disamakan secara otomatis. Apabila tindak pidana yang menjadi sasaran hasutan benar-benar dilakukan, pertanggungjawaban masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan ketentuan penyertaan atau ketentuan pidana lain yang relevan.

Selain itu, tidak boleh langsung disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana oleh pihak lain merupakan bukti tunggal bahwa seseorang telah melakukan penghasutan. Substansi komunikasi, maksud yang terkandung dalam ajakan, serta seluruh unsur Pasal 246 tetap harus dibuktikan.

7. Pembuktian dalam Perkara Penghasutan

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 246 KUHP, pembuktian harus diarahkan pada seluruh unsur tindak pidana.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

Identitas orang yang diduga melakukan penghasutan.
Bentuk penyampaian, baik secara lisan maupun tulisan.
Keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan di muka umum.
Substansi ajakan atau dorongan yang disampaikan.
Tindak pidana yang menjadi sasaran hasutan untuk penerapan huruf a.
Identitas atau kedudukan penguasa umum serta bentuk kekerasan yang menjadi sasaran ajakan untuk penerapan huruf b.
Konteks komunikasi dan hubungan antara pesan dengan sasaran hasutan.

Dalam perkara yang melibatkan media digital, bukti elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan isi pesan, waktu publikasi, identitas akun, jangkauan komunikasi, serta rangkaian interaksi yang relevan.

Namun, bukti elektronik harus diperiksa dari aspek autentisitas, integritas, relevansi, dan cara memperolehnya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Potongan pernyataan yang terlepas dari konteks tidak sepatutnya menjadi satu-satunya dasar penilaian. Keseluruhan komunikasi perlu diperiksa untuk menentukan apakah benar terdapat ajakan melakukan tindak pidana atau perlawanan dengan kekerasan terhadap penguasa umum.

8. Ancaman Pidana

Pasal 246 KUHP menetapkan ancaman pidana sebagai berikut:

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; atau
Pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan tersebut berlaku terhadap kedua bentuk penghasutan sebagaimana dirumuskan dalam huruf a dan huruf b.

Penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan pembuktian seluruh unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.

9. Kesimpulan

Pasal 246 KUHP mengatur tindak pidana penghasutan yang dilakukan di muka umum melalui lisan atau tulisan. Ketentuan ini mencakup dua bentuk perbuatan, yaitu menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.

Karakter utama pasal ini terletak pada adanya tindakan mendorong atau memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang secara khusus menjadi sasaran hasutan. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya pernyataan yang keras, kontroversial, atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Penegak hukum harus mengidentifikasi substansi ajakan, sasaran hasutan, bentuk penyampaian, serta konteks pernyataan yang dipersoalkan.

Pada akhirnya, Pasal 246 KUHP harus diterapkan secara cermat dengan membedakan penghasutan untuk melakukan tindak pidana dari kritik, demonstrasi damai, dan penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum tanpa mengurangi ruang kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Konsultasi dan pendampingan hukum: