Pasal 245 KUHP: Pemberatan Pidana atas Tindak Pidana yang Dilakukan Berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis

1. Pendahuluan

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pemberatan pidana terhadap sejumlah tindak pidana yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ketentuan ini menetapkan bahwa pidana terhadap pelaku dapat ditambah sepertiga apabila tindak pidana tertentu dilakukan dengan dasar diskriminasi tersebut.

Berbeda dengan Pasal 244 KUHP yang mengatur tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, Pasal 245 KUHP menitikberatkan pada penggunaan diskriminasi ras dan etnis sebagai dasar dilakukannya tindak pidana tertentu.

Dengan demikian, diskriminasi ras dan etnis dalam Pasal 245 tidak hanya dipandang sebagai persoalan perlakuan yang tidak setara, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan beratnya pertanggungjawaban pidana ketika menjadi dasar dilakukannya tindak pidana yang disebutkan secara khusus dalam pasal tersebut.

Ketentuan ini memiliki arti penting dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menjadi sasaran kekerasan atau perampasan hak karena identitas ras atau etnisnya.

2. Bunyi Pasal 245 KUHP

Pasal 245 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

3. Karakteristik Pasal 245 KUHP sebagai Ketentuan Pemberatan Pidana

Pasal 245 KUHP memiliki karakter sebagai ketentuan pemberatan pidana. Artinya, pasal ini tidak merumuskan satu jenis tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan memberikan konsekuensi pemidanaan yang lebih berat terhadap tindak pidana tertentu apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua aspek utama yang harus dibuktikan.

Pertama, pelaku melakukan salah satu tindak pidana yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 245 KUHP.

Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pembuktian bahwa seseorang melakukan penganiayaan, misalnya, belum cukup untuk menerapkan pemberatan berdasarkan Pasal 245 KUHP. Harus dibuktikan pula bahwa penganiayaan tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan demikian, faktor diskriminasi menjadi dasar yang membedakan tindak pidana biasa dari tindak pidana yang dapat dikenai pemberatan berdasarkan ketentuan ini.

4. Jenis Tindak Pidana yang Dapat Dikenai Pemberatan

Pasal 245 KUHP secara limitatif menyebutkan enam jenis tindak pidana yang dapat dikenai pemberatan apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

a. Perampasan Nyawa Orang

Perampasan nyawa orang merupakan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam konteks Pasal 245 KUHP, pemberatan dapat diterapkan apabila perampasan nyawa tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Artinya, harus dibuktikan bahwa identitas ras atau etnis korban menjadi dasar atau faktor yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana tersebut. Tidak setiap tindak pidana pembunuhan yang korbannya berasal dari kelompok ras atau etnis tertentu otomatis memenuhi ketentuan pemberatan ini.

b. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang menyerang tubuh atau kesehatan orang lain sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang relevan.

Pemberatan berdasarkan Pasal 245 KUHP dapat diterapkan apabila penganiayaan dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Sebagai contoh konstruksi permasalahan, seseorang melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban berasal dari kelompok etnis tertentu dan pelaku menjadikan identitas tersebut sebagai dasar tindakannya.

Dalam keadaan demikian, penyidik dan penuntut umum perlu membuktikan tindak pidana penganiayaan sekaligus faktor diskriminasi yang melatarbelakanginya.

c. Perkosaan

Pasal 245 KUHP juga memasukkan perkosaan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikenai pemberatan.

Pemberatan tersebut berlaku apabila tindak pidana perkosaan dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan demikian, selain membuktikan unsur tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, harus dibuktikan pula hubungan antara perbuatan tersebut dan dasar diskriminasi ras atau etnis.

Identitas ras atau etnis korban semata-mata tidak cukup untuk membuktikan adanya faktor diskriminasi. Diperlukan fakta yang menunjukkan bahwa karakteristik tersebut menjadi dasar dilakukannya tindak pidana.

d. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Pasal 245 KUHP memasukkan perbuatan cabul sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pemberatan apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Oleh karena itu, pembuktian harus mencakup tindak pidana pokok berupa perbuatan cabul serta dasar diskriminasi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

e. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang relevan.

Dalam konteks Pasal 245 KUHP, pemberatan dapat diterapkan apabila pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa tindak pidana tidak semata-mata dilakukan untuk mengambil barang, tetapi juga memiliki dasar diskriminatif berdasarkan ras atau etnis korban.

f. Perampasan Kemerdekaan

Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan yang menghilangkan atau membatasi kebebasan seseorang secara melawan hukum.

Pasal 245 KUHP memasukkan perbuatan tersebut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikenai pemberatan apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Penerapan pemberatan mensyaratkan pembuktian bahwa perampasan kemerdekaan dilakukan dengan dasar diskriminasi tersebut, bukan sekadar karena korban kebetulan memiliki identitas ras atau etnis tertentu.

5. Unsur Berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis

Frasa “berdasarkan diskriminasi ras dan etnis” merupakan unsur penting dalam Pasal 245 KUHP.

Frasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara dasar diskriminatif dan tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, identitas ras atau etnis korban harus memiliki relevansi terhadap alasan atau dasar pelaku melakukan tindak pidana.

Dalam penerapannya, perlu dibedakan antara tiga keadaan berikut.

Pertama, korban memiliki identitas ras atau etnis tertentu, tetapi tindak pidana yang dialaminya tidak dilakukan berdasarkan identitas tersebut.

Kedua, pelaku dan korban berasal dari kelompok ras atau etnis yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi dasar dilakukannya tindak pidana.

Ketiga, tindak pidana dilakukan karena pelaku menjadikan ras atau etnis korban sebagai dasar perlakuan atau serangan.

Hanya keadaan ketiga yang secara substantif menunjukkan adanya faktor diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 KUHP, sepanjang unsur-unsur lainnya juga terpenuhi.

Oleh karena itu, pembuktian faktor diskriminasi tidak boleh hanya didasarkan pada identitas korban atau hubungan sosial antara pelaku dan korban. Harus terdapat fakta yang menunjukkan keterkaitan antara diskriminasi ras dan etnis dengan tindak pidana yang dilakukan.

6. Penambahan Pidana Sebesar Sepertiga

Pasal 245 KUHP menentukan bahwa pidana terhadap pelaku dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan ini menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan pidana atas tindak pidana pokok yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Sebagai ilustrasi matematis, apabila pidana yang menjadi dasar penghitungan adalah 6 (enam) tahun, penambahan sepertiga menghasilkan tambahan 2 (dua) tahun, sehingga jumlahnya menjadi 8 (delapan) tahun.

Namun, ilustrasi tersebut hanya menjelaskan cara penghitungan secara matematis. Penerapan konkret harus memperhatikan ketentuan pidana pokok, batas maksimum pidana, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.

Penggunaan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 245 juga perlu diperhatikan. Penambahan pidana bukanlah konsekuensi yang dijatuhkan secara otomatis tanpa pertimbangan hukum. Hakim harus menilai terpenuhinya dasar pemberatan dan menerapkannya sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang berlaku.

7. Pembuktian Faktor Diskriminasi dalam Perkara Pidana

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 245 KUHP, pembuktian tidak cukup hanya diarahkan pada tindak pidana pokok. Penegak hukum juga harus membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian dalam pembuktian antara lain:

Pernyataan pelaku sebelum, selama, atau setelah tindak pidana yang menunjukkan adanya motif diskriminatif.
Tindakan atau perilaku pelaku yang menunjukkan perlakuan berbeda terhadap korban berdasarkan ras atau etnis.
Komunikasi, pesan, atau dokumen yang berkaitan dengan identitas ras atau etnis korban dan alasan dilakukannya tindak pidana.
Hubungan antara identitas ras atau etnis korban dengan pemilihan korban sebagai sasaran.
Keterangan saksi dan bukti lain yang relevan untuk menjelaskan latar belakang tindakan pelaku.

Tidak semua indikator tersebut harus selalu ditemukan dalam setiap perkara. Penilaiannya bergantung pada fakta dan alat bukti yang tersedia.

Hal yang paling penting adalah membuktikan hubungan antara tindak pidana pokok dan diskriminasi ras atau etnis sebagai dasar perbuatannya.

8. Hubungan Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP

Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP sama-sama memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok dari tindakan yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis. Namun, keduanya memiliki konstruksi hukum yang berbeda.

Pasal 244 KUHP mengatur tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Sementara itu, Pasal 245 KUHP mengatur pemberatan pidana terhadap enam jenis tindak pidana tertentu apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan demikian, perbedaan utamanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 244 berfokus pada tindakan diskriminatif dan akibatnya terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar.
Pasal 245 berfokus pada tindak pidana tertentu yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
Pasal 244 menetapkan pidana pokok berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III.
Pasal 245 memungkinkan penambahan pidana sebesar sepertiga terhadap pidana tindak pidana pokok yang relevan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 244 dan Pasal 245 tidak dapat dipertukarkan dalam penerapan hukum. Penentuan pasal harus didasarkan pada karakter perbuatan, unsur yang terbukti, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

9. Kesimpulan

Pasal 245 KUHP merupakan ketentuan pemberatan pidana terhadap tindak pidana perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Karakter utama ketentuan ini terletak pada adanya faktor diskriminasi sebagai dasar dilakukannya tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal. Harus dibuktikan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Konsekuensi hukumnya adalah pidana terhadap pelaku dapat ditambah sepertiga. Penambahan tersebut merupakan bentuk pemberatan yang mencerminkan perhatian hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilatarbelakangi diskriminasi ras dan etnis.

Pada akhirnya, penerapan Pasal 245 KUHP harus dilakukan melalui pembuktian yang objektif terhadap tindak pidana pokok dan faktor diskriminatif yang menyertainya. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemberatan pidana diterapkan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip legalitas serta kepastian hukum.

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Konsultasi dan pendampingan hukum: