1. Pendahuluan
Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penyebarluasan materi yang mengandung hasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan.
Ketentuan ini memiliki hubungan erat dengan Pasal 246 KUHP yang mengatur perbuatan menghasut. Namun, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Pasal 246 berorientasi pada tindakan menghasut orang lain, sedangkan Pasal 247 menitikberatkan pada tindakan menyebarluaskan materi yang memuat hasutan agar diketahui atau lebih diketahui oleh masyarakat umum.
Dengan demikian, objek pengaturan Pasal 247 bukan sekadar keberadaan tulisan, gambar, atau rekaman yang mengandung pernyataan tertentu, melainkan perbuatan menyebarluaskan materi tersebut dengan maksud agar isi penghasutannya diketahui oleh umum.
2. Bunyi Pasal 247 KUHP
Pasal 247 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.”
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Berdasarkan rumusan Pasal 247 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Pembuktian unsur ini harus diarahkan pada identitas dan keterlibatan subjek hukum dalam tindakan penyebarluasan materi yang mengandung hasutan.
b. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum
Unsur ini mencakup beberapa bentuk perbuatan, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan tulisan atau gambar sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum.
Ketiga bentuk perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang membuat materi bermuatan hasutan dapat diakses atau diketahui oleh publik. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak cukup hanya dengan menunjukkan keberadaan suatu tulisan atau gambar. Harus dibuktikan pula adanya tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan materi tersebut dalam keadaan yang memungkinkan masyarakat umum melihatnya.
c. Memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum
Unsur ini memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana terhadap penyebarluasan materi berbentuk rekaman suara.
Rekaman tersebut harus diperdengarkan sehingga dapat didengar oleh masyarakat umum. Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan semata-mata kepemilikan atau penyimpanan rekaman, melainkan tindakan memperdengarkannya kepada publik.
d. Menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi
Unsur ini mengakomodasi penyebarluasan materi bermuatan hasutan melalui sarana teknologi informasi.
Dalam konteks perkembangan komunikasi digital, penyebarluasan dapat dilakukan melalui berbagai media elektronik dan platform digital. Akan tetapi, penggunaan teknologi informasi semata tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana ini. Materi yang disebarluaskan tetap harus mengandung hasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal, dan tindakan tersebut harus dilakukan dengan maksud agar isi penghasutan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
e. Berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan
Unsur ini merupakan inti materiil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 247 KUHP.
Materi yang disebarluaskan harus mengandung hasutan untuk melakukan salah satu dari dua hal berikut:
- Melakukan tindak pidana; atau
- Melawan penguasa umum dengan kekerasan.
Oleh karena itu, tidak setiap pernyataan yang keras, kontroversial, kritis, atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah dapat langsung dikualifikasikan sebagai hasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
Harus terdapat penilaian terhadap substansi pesan, konteks penyampaian, bentuk ajakan, serta hubungan antara materi yang disebarluaskan dan tindakan yang menjadi sasaran hasutan. Kritik terhadap pemerintah, pejabat publik, atau kebijakan negara pada dasarnya perlu dibedakan dari ajakan untuk melakukan tindak pidana atau menggunakan kekerasan terhadap penguasa umum.
f. Dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum
Unsur ini menunjukkan adanya tujuan tertentu yang harus menyertai perbuatan pelaku.
Pelaku harus memiliki maksud agar materi yang mengandung hasutan diketahui atau semakin diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pembuktian tidak berhenti pada fakta bahwa suatu materi telah tersebar, tetapi juga harus memperhatikan tujuan atau maksud pelaku ketika melakukan penyebarluasan.
Unsur ini memiliki arti penting karena membedakan tindakan penyebarluasan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperluas jangkauan hasutan dari keadaan ketika seseorang sekadar memiliki, menyimpan, atau mengakses materi tersebut tanpa maksud sebagaimana dirumuskan dalam pasal.
4. Perbedaan Pasal 246 dan Pasal 247 KUHP
Pasal 246 dan Pasal 247 KUHP memiliki keterkaitan karena keduanya berhubungan dengan hasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. Meskipun demikian, keduanya mengatur bentuk perbuatan yang berbeda.
Pasal 246 berfokus pada tindakan menghasut orang lain. Sementara itu, Pasal 247 berfokus pada tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, memperdengarkan, atau menyebarluaskan materi yang berisi hasutan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Perbedaan tersebut penting dalam menentukan konstruksi tindak pidana. Dalam Pasal 247, penegak hukum harus membuktikan bukan hanya keberadaan materi yang mengandung hasutan, melainkan juga tindakan penyebarluasannya dan maksud agar isi penghasutan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Dengan demikian, keberadaan materi bermuatan hasutan tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan perbuatan menyebarluaskannya.
5. Hubungan dengan Kebebasan Berekspresi
Penerapan Pasal 247 KUHP harus memperhatikan jaminan konstitusional atas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Namun, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat tanpa batas. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dengan memperhatikan penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Dalam kerangka tersebut, Pasal 247 KUHP harus diterapkan secara cermat dan tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, perbedaan pendapat, diskusi akademik, pemberitaan, atau ekspresi politik yang tidak memenuhi unsur hasutan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Penafsiran terhadap istilah hasutan perlu mempertimbangkan substansi pesan, konteks komunikasi, sasaran ajakan, serta maksud pelaku. Penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
6. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 247 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek utama:
- Identitas orang yang diduga melakukan penyebarluasan.
- Bentuk perbuatan yang dilakukan, baik melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi.
- Keberadaan dan substansi materi yang diduga mengandung hasutan.
- Makna serta konteks pesan yang disebarluaskan.
- Maksud pelaku agar isi penghasutan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- Keterkaitan antara pelaku, materi, dan tindakan penyebarluasan.
Dalam perkara yang melibatkan media digital, bukti elektronik perlu diperiksa dengan memperhatikan keaslian, integritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan subjek yang diduga melakukan perbuatan.
Kepemilikan akun atau perangkat elektronik saja tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang merupakan pihak yang membuat atau menyebarluaskan materi tersebut. Atribusi perbuatan harus didukung oleh alat bukti yang sah dan penilaian terhadap keseluruhan fakta perkara.
7. Ancaman Pidana
Pasal 247 KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori V.
Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa kedua jenis pidana tersebut dirumuskan sebagai alternatif. Penjatuhan pidana tetap harus mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, keadaan yang menyertai perbuatan, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
8. Kesimpulan
Pasal 247 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan materi yang mengandung hasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. Pengaturan ini mencakup penyebarluasan melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi.
Karakteristik utama tindak pidana ini terletak pada adanya tindakan penyebarluasan materi bermuatan hasutan yang disertai maksud agar isi penghasutan diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 247 KUHP harus didasarkan pada pembuktian setiap unsur secara cermat. Penegak hukum tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang menyampaikan atau membagikan suatu informasi. Harus dibuktikan bahwa materi tersebut benar-benar mengandung hasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan penyebarluasannya dilakukan dengan maksud yang disyaratkan oleh undang-undang.
Pada akhirnya, penegakan Pasal 247 KUHP harus menjaga keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
