1. Pendahuluan
Pasal 251 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan memberikan obat atau meminta seorang perempuan menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
Ketentuan ini merupakan bagian dari pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kandungan. Fokus pengaturannya terletak pada tindakan memberikan obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat, disertai pemberitahuan atau pembentukan harapan mengenai kemampuan obat tersebut untuk menggugurkan kandungan.
Pasal ini juga mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu apabila perbuatan dilakukan dalam menjalankan profesi. Dengan demikian, Pasal 251 tidak hanya mengatur ancaman pidana pokok, tetapi juga konsekuensi hukum tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi pelaku.
2. Bunyi Pasal 251 KUHP
Pasal 251 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 251 Ayat (1) KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 251 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Dalam penerapannya, identitas dan keterlibatan orang yang diduga melakukan pemberian obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.
b. Memberi Obat atau Meminta Seorang Perempuan untuk Menggunakan Obat
Unsur ini memuat dua bentuk perbuatan yang dirumuskan secara alternatif.
Pertama, memberi obat, yaitu tindakan menyerahkan atau menyediakan obat kepada seorang perempuan. Pembuktian harus diarahkan pada adanya tindakan pemberian obat serta keterkaitannya dengan unsur lain dalam pasal.
Kedua, meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat, yaitu tindakan meminta atau mengarahkan seorang perempuan agar menggunakan obat tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah adanya permintaan untuk menggunakan obat, bukan semata-mata fakta bahwa perempuan tersebut telah mengonsumsi obat.
Kedua bentuk perbuatan tersebut tidak boleh dicampuradukkan. Penegak hukum harus menentukan bentuk tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku.
c. Dengan Memberitahukan atau Menimbulkan Harapan
Unsur ini menjelaskan cara pelaku menyampaikan informasi atau membentuk pemahaman mengenai akibat penggunaan obat.
Terdapat dua bentuk tindakan yang perlu dibedakan:
- Memberitahukan, yaitu menyampaikan informasi kepada seorang perempuan bahwa obat yang diberikan atau diminta untuk digunakan dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
- Menimbulkan harapan, yaitu membentuk atau memunculkan ekspektasi pada seorang perempuan bahwa penggunaan obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
Rumusan alternatif tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan secara langsung bukan satu-satunya bentuk perbuatan yang dapat memenuhi unsur ini. Pembentukan harapan mengenai akibat penggunaan obat juga termasuk dalam cakupan rumusan pasal.
Namun, keberadaan komunikasi mengenai obat saja tidak cukup. Harus dibuktikan bahwa pemberitahuan atau harapan tersebut berkaitan dengan kemampuan obat untuk mengakibatkan gugurnya kandungan.
d. Bahwa Obat tersebut Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan
Unsur ini merupakan inti dari karakteristik tindak pidana yang diatur dalam Pasal 251 KUHP.
Objek pemberian atau penggunaan obat harus disertai pemberitahuan atau harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
Rumusan “dapat mengakibatkan” menunjukkan bahwa pasal ini tidak secara eksplisit mensyaratkan gugurnya kandungan sebagai akibat yang harus benar-benar terjadi. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dan akibat faktual yang mungkin timbul setelah penggunaan obat.
Meskipun demikian, pembuktian tetap harus memperhatikan hubungan antara obat yang dimaksud, informasi atau harapan yang disampaikan, serta konteks tindakan pelaku. Penilaian mengenai sifat dan kemampuan obat dapat memerlukan keterangan ahli atau bukti ilmiah yang relevan.
4. Karakteristik Tindak Pidana dan Persoalan Akibat
Salah satu aspek penting dalam memahami Pasal 251 KUHP adalah rumusan mengenai obat yang “dapat mengakibatkan gugurnya kandungan”.
Rumusan tersebut perlu dibedakan dari ketentuan pidana yang secara khusus mensyaratkan terjadinya akibat tertentu. Pasal 251 ayat (1) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa gugurnya kandungan harus benar-benar terjadi agar tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pembuktian tidak boleh hanya diarahkan pada hasil akhir berupa gugurnya kandungan. Perhatian utama harus diberikan pada terpenuhinya perbuatan memberikan obat atau meminta penggunaan obat, serta adanya pemberitahuan atau harapan mengenai kemampuan obat tersebut untuk mengakibatkan gugurnya kandungan.
Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pemberian obat kepada perempuan hamil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 251. Harus dibuktikan seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal, termasuk konteks pemberian atau permintaan penggunaan obat dan informasi atau harapan yang menyertainya.
5. Pidana Tambahan bagi Pelaku yang Melakukan Perbuatan dalam Menjalankan Profesinya
Pasal 251 ayat (2) KUHP mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP.
Ketentuan ini memiliki karakteristik khusus karena menghubungkan tindak pidana dengan pelaksanaan profesi pelaku.
a. Perbuatan Dilakukan dalam Menjalankan Profesi
Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan aktivitas profesional pelaku.
Dengan demikian, status seseorang sebagai tenaga profesional atau pemegang suatu profesi saja tidak otomatis memenuhi unsur tersebut. Harus dibuktikan bahwa pemberian obat atau permintaan penggunaan obat dilakukan dalam konteks pelaksanaan profesinya.
b. Pencabutan Hak sebagai Pidana Tambahan
Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP.
Penggunaan kata “dapat” menunjukkan bahwa pencabutan hak bukan konsekuensi yang otomatis dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melakukan perbuatan dalam menjalankan profesinya.
Hakim tetap harus mempertimbangkan ketentuan mengenai pencabutan hak, relevansi pidana tambahan dengan tindak pidana yang dilakukan, serta ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP.
Untuk menentukan secara tepat jenis hak yang dapat dicabut dan ruang lingkup penerapannya, Pasal 86 huruf f KUHP harus dibaca bersama ketentuan terkait mengenai pidana tambahan.
6. Batasan Penerapan dan Konteks Pelayanan Kesehatan
Penerapan Pasal 251 KUHP perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks pemberian obat dan pelayanan kesehatan.
Dalam praktik medis, pemberian obat kepada perempuan yang sedang hamil dapat dilakukan untuk berbagai tujuan terapeutik berdasarkan pertimbangan medis. Oleh karena itu, pemberian obat tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana hanya karena obat tersebut memiliki kemungkinan memengaruhi kehamilan.
Penilaian hukum harus diarahkan pada terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur Pasal 251, khususnya adanya pemberitahuan atau timbulnya harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
Selain itu, Pasal 251 perlu dibaca secara sistematis bersama ketentuan KUHP lain yang mengatur tindak pidana terhadap kandungan serta peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan. Pembacaan sistematis diperlukan agar penerapan pasal tidak mengabaikan perbedaan antara tindakan medis yang sah, tindakan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, dan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana.
Dengan demikian, penilaian terhadap suatu tindakan medis tidak cukup hanya didasarkan pada jenis obat atau akibat yang mungkin ditimbulkannya. Konteks tindakan, tujuan pemberian, informasi yang disampaikan, dan ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa secara menyeluruh.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 251 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas orang yang diduga melakukan perbuatan.
- Fakta pemberian obat atau permintaan kepada seorang perempuan untuk menggunakan obat.
- Identitas dan karakteristik obat yang menjadi objek perbuatan.
- Adanya pemberitahuan atau tindakan yang menimbulkan harapan mengenai kemampuan obat tersebut.
- Hubungan informasi atau harapan yang disampaikan dengan kemungkinan obat mengakibatkan gugurnya kandungan.
- Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Dalam perkara yang berkaitan dengan obat atau tindakan medis, keterangan ahli dapat diperlukan untuk menjelaskan karakteristik obat, indikasi penggunaannya, mekanisme kerja, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap kehamilan.
Apabila Pasal 251 ayat (2) juga diterapkan, perlu dibuktikan bahwa perbuatan dilakukan dalam menjalankan profesi pelaku. Pembuktian tersebut harus didasarkan pada fakta mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan dan aktivitas profesional yang bersangkutan.
Seluruh alat bukti harus dinilai secara menyeluruh. Tidak tepat menyimpulkan terpenuhinya tindak pidana hanya berdasarkan fakta bahwa seorang perempuan menerima atau menggunakan obat tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya.
8. Ancaman Pidana
Pasal 251 ayat (1) KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; atau
- Pidana denda paling banyak kategori IV.
Sementara itu, Pasal 251 ayat (2) mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f KUHP apabila perbuatan dilakukan dalam menjalankan profesi pelaku.
Dengan demikian, Pasal 251 memuat ancaman pidana pokok dan kemungkinan pidana tambahan yang penerapannya bergantung pada terpenuhinya persyaratan dalam masing-masing ayat.
9. Kesimpulan
Pasal 251 KUHP mengatur tindak pidana pemberian obat atau permintaan penggunaan obat kepada seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada dua bentuk perbuatan alternatif, yaitu memberikan obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat, yang disertai pemberitahuan atau pembentukan harapan mengenai akibatnya terhadap kandungan.
Pasal ini tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa gugurnya kandungan harus benar-benar terjadi. Namun, seluruh unsur perbuatan dan hubungan antara obat, pemberitahuan atau harapan, serta tujuan yang dimaksud dalam rumusan pasal tetap harus dibuktikan.
Selain pidana pokok, ayat (2) memberikan kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak apabila perbuatan dilakukan dalam menjalankan profesi pelaku. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan Pasal 86 huruf f KUHP dan aturan terkait lainnya.
Pada akhirnya, penerapan Pasal 251 KUHP harus dilakukan secara cermat dengan membedakan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana dari pemberian obat dalam konteks pelayanan kesehatan yang sah. Ketepatan penafsiran dan pembuktian menjadi prasyarat agar perlindungan hukum terhadap kandungan berjalan seimbang dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap praktik pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
