1. Pendahuluan
Proses penegakan hukum membutuhkan partisipasi dan kepatuhan setiap orang yang secara sah diminta untuk menjalankan kewajiban tertentu. Dalam proses peradilan, keberadaan saksi, ahli, dan juru bahasa mempunyai kedudukan penting untuk membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi, menjelaskan persoalan teknis, serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara tepat.
Saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang diketahui, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian atau pengetahuannya, sedangkan juru bahasa membantu mengatasi hambatan komunikasi atau bahasa dalam proses pemeriksaan. Ketidakhadiran pihak-pihak tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat menghambat pemeriksaan perkara dan memengaruhi efektivitas proses peradilan.
Selain kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, peraturan perundang-undangan juga membebankan berbagai kewajiban hukum kepada setiap orang. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut, apabila dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana, dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan terhadap perbuatan tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, serta tidak memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban hukum bukan sekadar persoalan administratif. Dalam keadaan tertentu, ketidakpatuhan yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Namun, penerapan Pasal 285 tidak boleh dilakukan secara otomatis terhadap setiap ketidakhadiran atau kegagalan memenuhi suatu kewajiban. Penegak hukum harus membuktikan adanya dasar kewajiban yang jelas, pemanggilan atau pembebanan kewajiban yang sah, serta sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan.
2. Bunyi Pasal 285 KUHP
Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:
“Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau
b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain.”
3. Makna Normatif Pasal
Secara normatif, Pasal 285 memuat dua bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu tidak hadir ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, serta tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kedua bentuk perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata “atau”, sehingga bersifat alternatif. Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal ini apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
a. Frasa “Setiap Orang”
Frasa “Setiap Orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam ketentuan ini bersifat umum. Setiap orang yang mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan atau melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menjadi subjek tindak pidana.
Dalam konteks pemanggilan, subjek tersebut dapat berupa seseorang yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa.
Namun, status sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa saja tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Harus dibuktikan bahwa pemanggilan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan orang yang dipanggil memang mempunyai kewajiban hukum untuk hadir.
b. Frasa “Secara Melawan Hukum”
Frasa ini merupakan unsur penting yang membatasi penerapan Pasal 285.
Tidak setiap ketidakhadiran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketidakhadiran karena sakit, keadaan darurat, keadaan memaksa, atau alasan lain yang dibenarkan hukum harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sifat melawan hukum juga harus dianalisis dengan memperhatikan apakah pemanggilan dilakukan secara sah, apakah pihak yang dipanggil telah memperoleh pemberitahuan yang patut, serta apakah terdapat alasan yang secara hukum membenarkan ketidakhadiran.
Dengan demikian, unsur ini mencegah penerapan pidana secara berlebihan terhadap orang yang sebenarnya tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang sah.
c. Frasa “Tidak Datang pada Saat Dipanggil”
Frasa ini menunjuk pada tindakan tidak memenuhi panggilan untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan.
Pemanggilan harus mempunyai dasar kewenangan dan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang tidak hadir.
Harus diperiksa pula identitas pihak yang dipanggil, tujuan pemanggilan, pejabat atau institusi yang melakukan pemanggilan, waktu dan tempat kehadiran, serta bukti bahwa pemanggilan telah disampaikan secara patut.
Ketidakhadiran seseorang yang tidak pernah menerima atau mengetahui pemanggilan secara patut harus dibedakan dari tindakan mengabaikan panggilan yang telah diterima secara sah.
d. Frasa “Sebagai Saksi”
Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan perkara berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialaminya sesuai dengan ketentuan hukum acara.
Kehadiran saksi diperlukan untuk membantu proses pembuktian dan memberikan informasi yang relevan bagi pemeriksaan perkara.
Namun, kewajiban hadir sebagai saksi harus tetap memperhatikan ketentuan hukum acara, termasuk hak-hak saksi, ketentuan mengenai pihak yang dapat mengundurkan diri atau menolak memberikan keterangan, serta alasan hukum yang membenarkan ketidakhadiran.
e. Frasa “Sebagai Ahli”
Ahli merupakan seseorang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang keterangannya diperlukan untuk membantu menjelaskan persoalan teknis atau ilmiah dalam proses peradilan.
Misalnya, ahli kedokteran forensik, ahli keuangan, ahli konstruksi, ahli teknologi informasi, atau ahli dalam bidang ilmu lainnya.
Kehadiran ahli dapat membantu aparat penegak hukum dan pengadilan memahami persoalan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pengetahuan umum.
Akan tetapi, kewajiban ahli untuk hadir harus didasarkan pada pemanggilan yang sah dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Tidak setiap permintaan pendapat informal dapat dipersamakan dengan pemanggilan resmi sebagai ahli.
f. Frasa “Sebagai Juru Bahasa”
Juru bahasa merupakan orang yang membantu menerjemahkan atau menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan ketika terdapat hambatan bahasa.
Keberadaan juru bahasa penting untuk menjamin agar pihak yang diperiksa dapat memahami pertanyaan, memberikan jawaban, serta mengikuti proses peradilan secara layak.
Tidak dipenuhinya panggilan sebagai juru bahasa secara melawan hukum dapat menghambat pemeriksaan dan berpotensi mengganggu pemenuhan hak pihak yang membutuhkan bantuan bahasa.
g. Frasa “Tidak Memenuhi Suatu Kewajiban”
Bagian ini memperluas cakupan Pasal 285 melampaui ketidakhadiran sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa.
Ketentuan tersebut mencakup tindakan tidak melaksanakan kewajiban yang secara tegas dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, frasa ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk memidana setiap bentuk ketidakpatuhan administratif atau pelanggaran kewajiban sosial.
Harus ditentukan terlebih dahulu kewajiban apa yang dimaksud, peraturan mana yang membebankannya, siapa yang diwajibkan melaksanakannya, serta bagaimana sifat melawan hukum dari ketidakpatuhan tersebut.
Dengan demikian, Pasal 285 tidak dapat digunakan untuk menciptakan kewajiban baru yang tidak mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan.
h. Perbedaan Ancaman Pidana Berdasarkan Jenis Perkara
Pasal 285 membedakan ancaman pidana berdasarkan apakah kewajiban tersebut berkaitan dengan perkara pidana atau perkara lain.
Untuk perkara pidana, ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Sementara itu, untuk perkara lain, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap ketidakpatuhan yang berkaitan dengan perkara pidana.
4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 285 mempunyai beberapa tujuan mendasar.
a. Menjamin Kelancaran Proses Peradilan
Kehadiran saksi, ahli, dan juru bahasa dapat menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang sah dapat menghambat proses pemeriksaan dan memengaruhi kelancaran penyelesaian perkara.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap pemanggilan yang dilakukan secara sah.
b. Menjamin Efektivitas Pembuktian
Keterangan saksi dan ahli dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuktian.
Apabila pihak yang secara sah dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, proses pembuktian dapat mengalami hambatan.
Oleh karena itu, Pasal 285 memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan pembuktian.
c. Menjamin Akses terhadap Keadilan
Kehadiran juru bahasa dapat menjadi syarat penting agar seseorang dapat memahami dan mengikuti proses peradilan.
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut berpotensi menghambat komunikasi dan pemenuhan hak pihak yang terlibat dalam perkara.
d. Mendorong Kepatuhan terhadap Kewajiban Hukum
Peraturan perundang-undangan membebankan kewajiban tertentu kepada setiap orang dalam rangka menjaga ketertiban hukum.
Pasal 285 dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut tidak diabaikan secara melawan hukum.
e. Melindungi Kepentingan Penegakan Hukum
Proses penegakan hukum memerlukan kerja sama dan kepatuhan dari pihak-pihak yang secara sah dibebani kewajiban.
Ketentuan ini memberikan instrumen hukum untuk menghadapi ketidakpatuhan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum.
5. Penafsiran Hukum
a. Penafsiran Gramatikal
Secara gramatikal, Pasal 285 memuat dua bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, serta tidak memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa kedua bentuk perbuatan tersebut merupakan alternatif.
Sementara itu, frasa “secara melawan hukum” memberikan batas bahwa tidak semua ketidakhadiran atau ketidakpatuhan dapat dikenai pidana.
b. Penafsiran Sistematis
Pasal 285 harus dibaca bersama ketentuan hukum acara yang mengatur pemanggilan saksi, ahli, dan juru bahasa.
Ketentuan hukum acara menentukan pihak yang berwenang melakukan pemanggilan, tata cara penyampaian panggilan, hak dan kewajiban pihak yang dipanggil, serta konsekuensi hukum apabila panggilan tidak dipenuhi.
Dengan demikian, penerapan Pasal 285 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang menjadi dasar lahirnya kewajiban tersebut.
c. Penafsiran Teleologis
Secara teleologis, pengaturan ini bertujuan menjaga kelancaran proses peradilan dan memastikan bahwa kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang dapat dilaksanakan.
Namun, tujuan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan hak seseorang yang dipanggil secara tidak sah atau mempunyai alasan hukum yang membenarkan ketidakhadirannya.
d. Penafsiran Restriktif
Sebagai ketentuan pidana, Pasal 285 harus ditafsirkan secara hati-hati dan tidak boleh diperluas secara analogis.
Frasa “tidak memenuhi suatu kewajiban” harus selalu dihubungkan dengan kewajiban yang mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan.
Tidak setiap permintaan pejabat, instruksi administratif, atau kewajiban yang hanya didasarkan pada kebiasaan dapat langsung dijadikan dasar pemidanaan.
Penegak hukum harus menunjukkan norma yang secara jelas membebankan kewajiban kepada orang yang bersangkutan.
6. Analisis Komponen Norma dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pasal 285 mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan secara cermat.
a. Unsur Subjek Hukum: “Setiap Orang”
Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku dapat berupa setiap orang yang mempunyai kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal.
b. Unsur Sifat Melawan Hukum: “Secara Melawan Hukum”
Harus dibuktikan bahwa ketidakhadiran atau tidak dipenuhinya kewajiban dilakukan tanpa dasar pembenar atau alasan hukum yang dapat diterima.
Unsur ini merupakan pembatas penting agar tindakan yang dibenarkan hukum tidak diperlakukan sebagai tindak pidana.
c. Unsur Perbuatan Pertama: Tidak Datang Ketika Dipanggil
Penegak hukum harus membuktikan adanya pemanggilan yang sah, tujuan pemanggilan, kedudukan orang yang dipanggil, serta fakta bahwa orang tersebut tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.
d. Unsur Kedudukan: Saksi, Ahli, atau Juru Bahasa
Harus dibuktikan bahwa orang yang dipanggil memang dipanggil dalam salah satu kapasitas yang secara tegas disebutkan oleh pasal.
Pemanggilan dalam kapasitas lain tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam unsur ini.
e. Unsur Perbuatan Kedua: Tidak Memenuhi Kewajiban
Apabila yang dipersoalkan adalah tidak dipenuhinya kewajiban, harus ditentukan kewajiban konkret yang dibebankan kepada pelaku.
Tidak cukup hanya menyebut bahwa seseorang tidak menaati instruksi atau permintaan tertentu. Harus terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewajiban tersebut.
f. Unsur Dasar Hukum Kewajiban
Kewajiban yang dimaksud harus mempunyai landasan dalam peraturan perundang-undangan.
Penegak hukum perlu mengidentifikasi norma yang mengatur kewajiban tersebut, subjek yang diwajibkan, bentuk pelaksanaan kewajiban, serta waktu pemenuhannya.
g. Unsur Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 285 menggunakan frasa “secara melawan hukum” dan tidak secara eksplisit menyebut kata “dengan sengaja”.
Namun, pertanggungjawaban pidana tetap harus dianalisis berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Pasal 36 pada prinsipnya menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan, sedangkan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Karena Pasal 285 tidak secara tegas merumuskan bentuk kealpaan, analisis kesalahan harus memperhatikan prinsip umum tersebut.
Dalam praktik, perlu diperiksa apakah orang yang dipanggil mengetahui adanya kewajiban, memahami kedudukan hukum pemanggilan atau kewajiban tersebut, mempunyai kesempatan untuk memenuhinya, dan secara sadar tidak melaksanakannya tanpa alasan yang sah.
7. Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain
a. Ketentuan Hukum Acara Pidana
Pasal 285 berkaitan erat dengan ketentuan hukum acara pidana yang mengatur pemanggilan saksi, ahli, dan juru bahasa.
Ketentuan hukum acara tersebut menjadi dasar untuk menilai legalitas pemanggilan, kewenangan pejabat yang memanggil, tata cara penyampaian panggilan, serta kewajiban pihak yang dipanggil.
b. Ketentuan mengenai Keterangan Saksi
Keterangan saksi merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara pidana.
Oleh karena itu, kewajiban hadir sebagai saksi harus dipahami bersama ketentuan yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban saksi, termasuk perlindungan terhadap saksi dan pengecualian yang ditentukan oleh hukum.
c. Ketentuan mengenai Keterangan Ahli
Keterangan ahli diperlukan untuk membantu menjelaskan persoalan yang membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus.
Kewajiban ahli untuk hadir harus didasarkan pada pemanggilan yang sah dan ketentuan hukum acara yang mengaturnya.
d. Ketentuan mengenai Juru Bahasa
Keberadaan juru bahasa berkaitan dengan jaminan bahwa seseorang dapat memahami dan mengikuti proses peradilan.
Kewajiban juru bahasa harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara dan standar kompetensi yang relevan.
e. Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023
Ketentuan ini menjadi dasar untuk menganalisis kesalahan sebagai elemen pertanggungjawaban pidana.
Dengan demikian, terpenuhinya unsur perbuatan dalam Pasal 285 tetap harus disertai penilaian terhadap kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.
f. Asas Legalitas dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 285 harus diterapkan berdasarkan kewajiban yang mempunyai dasar hukum.
Ketentuan ini tidak dapat dijadikan instrumen untuk memidana seseorang hanya karena tidak memenuhi permintaan yang tidak mempunyai landasan peraturan perundang-undangan.
8. Doktrin Para Ahli
a. Moeljatno: Pembedaan Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana mengembangkan pandangan dualistis yang membedakan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana.
Pandangan tersebut relevan untuk memahami Pasal 285 karena tidak setiap ketidakhadiran atau kegagalan memenuhi kewajiban secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Harus dibedakan antara pembuktian perbuatan yang dilarang dan pembuktian kesalahan orang yang melakukannya. Dengan demikian, ketidakhadiran seseorang merupakan fakta yang harus dianalisis lebih lanjut, bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Rujukan: Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta).
b. Eddy O.S. Hiariej: Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Eddy O.S. Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional membahas kesalahan sebagai elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana.
Kerangka pemikiran tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang yang tidak memenuhi panggilan atau kewajiban dapat dicela secara hukum.
Dalam konteks Pasal 285, penilaian tidak cukup berhenti pada fakta ketidakhadiran. Harus diperiksa pula apakah pemanggilan atau kewajiban tersebut sah, apakah orang yang bersangkutan mengetahui kewajibannya, dan apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan ketidakpatuhannya.
Rujukan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2024).
c. Sudaryono dan Natangsa Surbakti: Kesengajaan sebagai Kehendak dan Pengetahuan (Willens en Wetens)
Sudaryono dan Natangsa Surbakti dalam Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP menjelaskan kesengajaan sebagai hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya.
Konsep willens en wetens menggambarkan kesengajaan sebagai keadaan ketika seseorang menghendaki sekaligus mengetahui apa yang dilakukannya.
Dalam konteks Pasal 285, pemikiran tersebut dapat membantu menganalisis keadaan seseorang yang telah mengetahui adanya pemanggilan atau kewajiban hukum, tetapi tetap tidak memenuhinya tanpa alasan yang sah.
Meskipun demikian, konsep kesengajaan tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan rumusan Pasal 285 dan ketentuan umum pertanggungjawaban pidana. Doktrin tidak boleh digunakan untuk menambahkan unsur yang tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.
Rujukan: Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
d. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana
Asas legalitas menghendaki agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Dalam Pasal 285, asas ini mempunyai relevansi khusus terhadap frasa “tidak memenuhi suatu kewajiban”. Kewajiban yang dimaksud harus dapat diidentifikasi secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Apabila tidak terdapat dasar hukum yang membebankan kewajiban kepada seseorang, tidak terdapat landasan yang memadai untuk menjadikan ketidakpatuhannya sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 285.
Catatan metodologis: Doktrin di atas digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis unsur perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Uraian tersebut bukan kutipan langsung atau penafsiran khusus para ahli terhadap Pasal 285. Nomor halaman tidak dicantumkan karena perlu disesuaikan dengan edisi buku yang digunakan.
9. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum
Dalam penerapan Pasal 285, penegak hukum harus memeriksa beberapa aspek penting.
Pertama, memastikan adanya dasar hukum pemanggilan atau kewajiban. Pemanggilan harus dilakukan oleh pejabat atau institusi yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kedua, memastikan bahwa pihak yang dipanggil telah menerima pemberitahuan secara patut. Bukti penyampaian panggilan menjadi penting untuk menentukan apakah orang yang bersangkutan mengetahui kewajibannya.
Ketiga, memastikan kapasitas hukum orang yang dipanggil. Apakah orang tersebut dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, bukan sekadar diminta hadir dalam kapasitas informal.
Keempat, memeriksa alasan ketidakhadiran. Apabila terdapat sakit, keadaan darurat, keadaan memaksa, atau alasan hukum lainnya, keadaan tersebut harus dinilai sebelum menentukan adanya sifat melawan hukum.
Kelima, apabila perkara berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban lain, penegak hukum harus mengidentifikasi secara spesifik ketentuan peraturan perundang-undangan yang membebankan kewajiban tersebut.
Alat bukti yang relevan dapat meliputi surat panggilan, bukti penerimaan panggilan, dokumen yang menunjukkan kewajiban hukum, keterangan pihak yang melakukan pemanggilan, keterangan orang yang dipanggil, serta dokumen atau bukti lain yang menjelaskan alasan ketidakhadiran.
Pembuktian harus diarahkan pada seluruh unsur tindak pidana, bukan hanya pada fakta bahwa seseorang tidak hadir atau tidak memenuhi suatu permintaan.
10. Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
a. Pemanggilan Tidak Dilakukan secara Sah
Pemanggilan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan persoalan mengenai kewajiban seseorang untuk hadir.
Oleh karena itu, legalitas pemanggilan harus diperiksa sebelum ketidakhadiran dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
b. Ketidakhadiran karena Sakit atau Keadaan Memaksa
Seseorang dapat tidak hadir karena kondisi kesehatan, kecelakaan, bencana, atau keadaan lain yang berada di luar kemampuannya.
Keadaan tersebut harus dinilai secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
c. Perbedaan antara Permintaan Informal dan Panggilan Resmi
Permintaan seseorang untuk hadir dalam pemeriksaan tidak selalu mempunyai kedudukan yang sama dengan pemanggilan resmi berdasarkan hukum acara.
Pasal 285 harus diterapkan dengan memperhatikan dasar kewenangan dan prosedur pemanggilan.
d. Ketidakjelasan Kewajiban yang Harus Dipenuhi
Frasa “tidak memenuhi suatu kewajiban” mempunyai cakupan yang luas. Karena itu, penegak hukum harus menunjukkan kewajiban konkret yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.
Tanpa identifikasi norma yang jelas, penerapan pasal berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.
e. Perbedaan Perkara Pidana dan Perkara Lain
Pasal 285 membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis perkara.
Persoalan dapat muncul ketika suatu kewajiban berkaitan dengan proses yang mempunyai karakter campuran atau tidak secara langsung merupakan perkara pidana.
Dalam keadaan demikian, klasifikasi perkara harus ditentukan berdasarkan dasar hukum dan konteks kewajiban yang tidak dipenuhi.
f. Adanya Hak untuk Menolak atau Tidak Memberikan Keterangan
Dalam keadaan tertentu, hukum memberikan hak kepada seseorang untuk menolak memberikan keterangan atau menggunakan perlindungan hukum tertentu.
Hak tersebut harus dihormati. Pasal 285 tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
g. Batas antara Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana
Tidak setiap pelanggaran kewajiban administratif dapat langsung dipidana berdasarkan Pasal 285.
Harus terdapat dasar hukum yang jelas, sifat melawan hukum, dan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana.
11. Contoh Kasus
a. Saksi Tidak Hadir tanpa Alasan yang Sah
Seseorang telah dipanggil secara sah oleh pejabat yang berwenang untuk hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. Panggilan telah diterima secara patut, tetapi orang tersebut tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Apabila seluruh unsur Pasal 285 terbukti, perbuatan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam konteks perkara pidana.
b. Ahli Mengabaikan Panggilan yang Sah
Seorang ahli telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan. Ahli tersebut mengetahui panggilan dan mempunyai kemampuan untuk hadir, tetapi secara melawan hukum tidak memenuhi panggilan.
Dalam keadaan demikian, perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 285 dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara yang mengatur pemanggilan ahli.
c. Juru Bahasa Tidak Memenuhi Panggilan
Seorang juru bahasa telah ditunjuk dan dipanggil secara sah untuk membantu pemeriksaan seseorang yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan.
Juru bahasa tersebut tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan sehingga menghambat proses pemeriksaan.
Apabila unsur-unsur yang disyaratkan terbukti, perbuatan tersebut dapat berpotensi memenuhi Pasal 285.
d. Tidak Memenuhi Kewajiban Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Seseorang dibebani kewajiban tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut telah disampaikan secara sah dan orang tersebut mengetahui kewajibannya, tetapi secara melawan hukum tidak melaksanakannya.
Perbuatan tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 285 dengan terlebih dahulu memastikan bahwa kewajiban yang dimaksud memang termasuk dalam cakupan norma tersebut.
e. Saksi Tidak Hadir karena Dirawat di Rumah Sakit
Seseorang dipanggil sebagai saksi, tetapi pada waktu yang ditentukan sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan mempunyai bukti medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketidakhadiran tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana. Harus dinilai apakah keadaan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan secara hukum.
12. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
a. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)
Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 285, kewajiban yang tidak dipenuhi harus mempunyai dasar hukum yang jelas.
b. Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada fakta ketidakhadiran atau tidak dipenuhinya kewajiban.
Harus dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
c. Asas Kepastian Hukum
Pemanggilan dan pembebanan kewajiban harus mempunyai dasar hukum yang jelas, sedangkan penerapan pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur yang telah ditentukan undang-undang.
d. Asas Proporsionalitas
Penerapan pidana harus memperhatikan tingkat keseriusan ketidakpatuhan, konteks perkara, alasan ketidakhadiran, serta dampaknya terhadap proses hukum.
e. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia
Kewajiban untuk hadir atau melaksanakan kewajiban hukum tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar seseorang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
f. Asas Due Process of Law
Pemanggilan dan penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah. Seseorang tidak boleh dipidana berdasarkan pemanggilan yang tidak sah atau kewajiban yang tidak mempunyai dasar hukum.
13. Ancaman Pidana
Pasal 285 membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis perkara.
a. Untuk Perkara Pidana
Setiap orang yang secara melawan hukum tidak hadir ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi kewajiban hukum lainnya dalam konteks perkara pidana, dapat dipidana dengan:
- Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
b. Untuk Perkara Lain
Untuk perkara selain perkara pidana, ancaman pidananya adalah:
- Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
c. Besaran Pidana Denda
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dengan demikian, ancaman pidana Pasal 285 dapat dirangkum sebagai berikut:
- Perkara pidana: penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.
- Perkara lain: penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.
Kedua jenis pidana tersebut dirumuskan secara alternatif. Penentuan pidana konkret tetap memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam KUHP dan keadaan perkara.
14. Penutup
Pasal 285 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang secara melawan hukum tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, maupun tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini mempunyai fungsi penting dalam menjaga kelancaran proses peradilan, mendukung pembuktian, serta memastikan pelaksanaan kewajiban hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Namun, penerapan Pasal 285 harus dilakukan secara hati-hati. Frasa “secara melawan hukum” menjadi pembatas penting untuk membedakan ketidakpatuhan yang dapat dipidana dengan ketidakhadiran atau kegagalan memenuhi kewajiban yang mempunyai alasan pembenar menurut hukum.
Penegak hukum harus memastikan bahwa pemanggilan dilakukan secara sah, pihak yang dipanggil mempunyai kewajiban untuk hadir, atau kewajiban lain yang dipersoalkan benar-benar dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pemikiran Moeljatno mengenai pembedaan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta pemikiran Eddy O.S. Hiariej mengenai kesalahan, memberikan kerangka untuk mencegah pemidanaan yang hanya didasarkan pada fakta ketidakpatuhan.
Sementara itu, pembahasan Sudaryono dan Natangsa Surbakti mengenai kesengajaan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, sepanjang tetap disesuaikan dengan rumusan Pasal 285 serta ketentuan umum pertanggungjawaban pidana.
Dengan demikian, Pasal 285 harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap kewajiban hukum, bukan sebagai sarana untuk memidana setiap orang yang tidak memenuhi permintaan pejabat atau tidak hadir dalam suatu pemeriksaan. Penerapannya harus tetap berlandaskan asas legalitas, kesalahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
15. Informasi dan Konsultasi Hukum
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pidana, perdata, serta berbagai persoalan hukum lainnya.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Media sosial:
- Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
- Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
- TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
- Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer
- YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer
