Pasal 279 KUHP: Tindak Pidana Membuat Kegaduhan di Lingkungan Pengadilan

1. Pendahuluan

Pengadilan merupakan institusi negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan persidangan membutuhkan suasana yang tertib, aman, dan kondusif agar hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, serta pihak-pihak lain dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal.

Ketertiban persidangan bukan sekadar persoalan etika atau tata tertib administratif. Kondisi tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi terlaksananya proses peradilan yang efektif dan menjamin hak-hak para pihak. Kegaduhan yang terjadi di lingkungan ruang sidang ketika persidangan berlangsung dapat mengganggu konsentrasi, menghambat pemeriksaan perkara, bahkan mengganggu jalannya proses pencarian kebenaran.

Dalam konteks tersebut, Pasal 279 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana membuat kegaduhan di lingkungan pengadilan. Ketentuan ini membedakan dua bentuk perbuatan berdasarkan lokasi terjadinya kegaduhan, yaitu di dekat ruang sidang dan di dalam sidang pengadilan.

Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap subjek yang berwenang memberikan perintah untuk meninggalkan tempat dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Untuk kegaduhan di dekat ruang sidang, perintah diberikan oleh atau atas nama petugas yang berwenang. Sementara itu, untuk kegaduhan di dalam sidang pengadilan, perintah diberikan oleh atau atas nama hakim.

Pasal 279 KUHP juga memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya kegaduhan. Terdapat unsur tambahan berupa ketidakpatuhan terhadap perintah untuk pergi yang telah diberikan sampai tiga kali. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pasal ini harus memperhatikan hubungan antara perbuatan membuat gaduh, lokasi kejadian, kewenangan pihak yang memberikan perintah, dan sikap pelaku setelah perintah tersebut disampaikan.

2. Bunyi Pasal 279 KUHP

Pasal 279 KUHP menyatakan:

Ayat (1)

Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Ayat (2)

Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

3. Makna Normatif Pasal

Secara normatif, Pasal 279 KUHP merupakan ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan persidangan. Norma ini ditujukan kepada setiap orang yang membuat kegaduhan di lingkungan pengadilan ketika sidang berlangsung dan tetap tidak meninggalkan tempat setelah diberikan perintah oleh pihak yang berwenang.

Terdapat dua bentuk tindak pidana yang dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya perbuatan.

Pertama, ayat (1) mengatur kegaduhan di dekat ruang sidang pengadilan. Perbuatan tersebut menjadi relevan secara pidana apabila terjadi ketika sidang berlangsung dan pelaku tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Kedua, ayat (2) mengatur kegaduhan di dalam sidang pengadilan. Perbuatan ini memiliki ancaman pidana lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam ketentuan ini, perintah untuk meninggalkan tempat diberikan oleh atau atas nama hakim.

Dengan demikian, Pasal 279 KUHP membedakan perlindungan ketertiban di sekitar ruang sidang dan ketertiban yang berlangsung di dalam persidangan. Perbedaan lokasi tersebut menentukan pihak yang berwenang memberikan perintah dan ancaman pidana yang berlaku.

4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 279 KUHP memiliki beberapa tujuan mendasar.

a. Menjamin Ketertiban Persidangan

Persidangan membutuhkan suasana yang tertib agar pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara efektif. Kegaduhan dapat mengganggu penyampaian keterangan saksi, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, penyampaian pembelaan, maupun proses pengambilan keputusan.

Ketentuan ini bertujuan mencegah tindakan yang mengganggu ketertiban tersebut, baik di dalam ruang sidang maupun di sekitarnya.

b. Melindungi Kewibawaan Lembaga Peradilan

Pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Ketertiban dalam pelaksanaan persidangan merupakan bagian dari penghormatan terhadap fungsi dan kewibawaan lembaga peradilan.

Pasal 279 KUHP memberikan dasar pemidanaan terhadap tindakan membuat gaduh yang disertai ketidakpatuhan terhadap perintah pihak yang berwenang.

c. Menjamin Kelancaran Pemeriksaan Perkara

Kegaduhan yang tidak terkendali dapat menghambat jalannya pemeriksaan perkara dan mengganggu pihak-pihak yang sedang menjalankan fungsi dalam persidangan.

Oleh karena itu, pengaturan ini bertujuan menjaga agar proses pemeriksaan berlangsung tanpa gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas peradilan.

d. Menegaskan Kewenangan Pengendalian Ketertiban

Pasal 279 KUHP mengakui adanya kewenangan petugas yang berwenang untuk mengendalikan ketertiban di dekat ruang sidang serta kewenangan hakim untuk mengendalikan ketertiban di dalam persidangan.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian ketertiban harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan lokasi dan situasi persidangan.

e. Mendorong Kepatuhan terhadap Perintah yang Sah

Pasal ini tidak hanya mengatur tindakan membuat gaduh, tetapi juga mensyaratkan bahwa pelaku tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali.

Dengan demikian, norma tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh atau atas nama pihak yang berwenang dalam rangka menjaga ketertiban persidangan.

5. Penafsiran Hukum

a. Penafsiran Gramatikal

Secara gramatikal, frasa “membuat gaduh” menunjukkan tindakan yang menimbulkan keributan, kebisingan, atau gangguan terhadap ketertiban di lingkungan persidangan.

Frasa “di dekat Ruang sidang pengadilan” dalam ayat (1) menunjukkan lokasi di sekitar ruang sidang, sedangkan frasa “dalam sidang pengadilan” dalam ayat (2) menunjukkan lokasi terjadinya kegaduhan di dalam persidangan.

Frasa “tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali” menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perintah untuk meninggalkan tempat. Sementara itu, frasa “oleh atau atas nama” menunjukkan bahwa perintah dapat disampaikan langsung oleh pihak yang berwenang atau melalui pihak yang bertindak atas namanya.

b. Penafsiran Sistematis

Pasal 279 KUHP harus dibaca bersama ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hukum acara, dan tata tertib persidangan.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memimpin persidangan serta kewenangan petugas pengadilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pengadilan.

Penafsiran sistematis diperlukan untuk menentukan siapa yang memiliki kewenangan memberikan perintah, bagaimana perintah tersebut disampaikan, serta apakah tindakan yang dilakukan seseorang benar-benar mengganggu ketertiban persidangan.

c. Penafsiran Teleologis

Secara teleologis, Pasal 279 KUHP bertujuan menjaga agar proses peradilan berlangsung secara tertib dan tidak terganggu oleh tindakan yang menimbulkan kegaduhan.

Namun, tujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi setiap bentuk ekspresi atau perbedaan pendapat di lingkungan pengadilan. Penyampaian keberatan, kritik, atau aspirasi secara damai harus dibedakan dari tindakan membuat gaduh yang memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, penerapan pasal ini harus mempertimbangkan sifat gangguan, konteks kejadian, serta terpenuhinya unsur ketidakpatuhan terhadap perintah yang ditentukan undang-undang.

d. Penafsiran Restriktif

Sebagai ketentuan pidana, Pasal 279 KUHP harus diterapkan secara hati-hati berdasarkan asas legalitas.

Tidak setiap orang yang berbicara keras, menyampaikan protes, atau melakukan aktivitas di sekitar pengadilan otomatis dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Penegak hukum harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar merupakan tindakan membuat gaduh, terjadi pada lokasi dan waktu sebagaimana ditentukan, serta pelaku tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama pihak yang berwenang.

Penafsiran yang terlalu luas berpotensi mengaburkan batas antara gangguan ketertiban dan pelaksanaan kebebasan berekspresi.

6. Analisis Komponen Norma dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pasal 279 KUHP mengandung dua konstruksi tindak pidana yang memiliki beberapa unsur serupa, tetapi berbeda dalam hal lokasi, pihak yang memberikan perintah, dan ancaman pidana.

a. Unsur Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang” menunjukkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa setiap individu yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) atau ayat (2).

Ketentuan ini tidak membatasi subjek tindak pidana hanya kepada pengunjung pengadilan. Pihak lain yang berada di lingkungan pengadilan juga dapat menjadi subjek hukum sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan.

b. Unsur Membuat Gaduh

Unsur ini merupakan perbuatan utama yang dilarang oleh Pasal 279 KUHP.

Membuat gaduh dapat dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan keributan atau gangguan terhadap ketertiban lingkungan persidangan. Bentuknya dapat berupa teriakan, keributan secara bersama-sama, tindakan yang menimbulkan kebisingan, atau perbuatan lain yang secara nyata mengganggu jalannya persidangan.

Namun, penilaian terhadap unsur ini tidak boleh hanya didasarkan pada ketidaksukaan terhadap perilaku seseorang. Harus diperhatikan keadaan objektif, intensitas gangguan, konteks kejadian, dan hubungannya dengan ketertiban persidangan.

c. Unsur Lokasi dan Waktu dalam Ayat (1): Di Dekat Ruang Sidang Pengadilan pada Saat Sidang Berlangsung

Ayat (1) mensyaratkan dua keadaan yang harus dibuktikan secara bersamaan.

Pertama, perbuatan membuat gaduh dilakukan di dekat ruang sidang pengadilan. Kedua, perbuatan tersebut terjadi pada saat sidang berlangsung.

Dengan demikian, kegaduhan yang terjadi di tempat yang tidak termasuk lingkungan dekat ruang sidang atau pada saat tidak ada persidangan berlangsung tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan berdasarkan ayat (1).

Penentuan batas “di dekat Ruang sidang pengadilan” perlu memperhatikan keadaan konkret, tata letak gedung pengadilan, dan hubungan lokasi kejadian dengan ruang sidang yang sedang digunakan.

d. Unsur Tidak Pergi Setelah Diperintahkan Sampai Tiga Kali

Unsur ini merupakan syarat penting dalam konstruksi tindak pidana pada ayat (1) dan ayat (2).

Pelaku tidak hanya harus terbukti membuat gaduh, tetapi juga tidak meninggalkan tempat setelah diperintahkan sampai tiga kali.

Oleh karena itu, pembuktian perlu memperhatikan apakah perintah telah diberikan, siapa yang memberikan atau menyampaikan perintah, berapa kali perintah disampaikan, serta bagaimana respons pelaku terhadap perintah tersebut.

Unsur ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada orang yang membuat gaduh untuk menghentikan gangguan dengan meninggalkan tempat sebelum pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.

e. Unsur Perintah oleh atau atas Nama Petugas yang Berwenang dalam Ayat (1)

Dalam ayat (1), perintah untuk pergi diberikan oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Petugas yang berwenang harus memiliki dasar kewenangan dalam menjaga ketertiban di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang berada di pengadilan dapat dianggap memiliki kewenangan untuk memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Apabila perintah disampaikan atas nama petugas yang berwenang, harus dapat dijelaskan hubungan kewenangan antara pihak yang memberikan perintah dan petugas yang diwakilinya.

f. Unsur Lokasi dalam Ayat (2): Dalam Sidang Pengadilan

Ayat (2) mengatur perbuatan membuat gaduh dalam sidang pengadilan.

Lokasi ini memiliki karakteristik berbeda dari ayat (1), karena perbuatan terjadi di dalam persidangan, bukan sekadar di sekitar ruang sidang.

Kegaduhan di dalam persidangan dapat mengganggu pemeriksaan perkara, penyampaian keterangan, dan pelaksanaan kewenangan hakim dalam memimpin jalannya sidang.

g. Unsur Perintah oleh atau atas Nama Hakim dalam Ayat (2)

Berbeda dengan ayat (1), perintah untuk meninggalkan tempat dalam ayat (2) diberikan oleh atau atas nama hakim.

Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan.

Penerapannya mensyaratkan pembuktian bahwa perintah tersebut berasal dari hakim atau disampaikan atas nama hakim yang memiliki kewenangan dalam persidangan yang bersangkutan.

h. Unsur Tidak Meninggalkan Tempat Setelah Perintah dalam Ayat (2)

Unsur ini menegaskan bahwa seseorang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan harus meninggalkan tempat setelah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama hakim.

Apabila orang tersebut mematuhi perintah dan meninggalkan tempat, unsur ketidakpatuhan sebagaimana dirumuskan dalam ayat (2) tidak terpenuhi.

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap perintah merupakan bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ayat ini.

7. Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain

a. Pasal 1 KUHP tentang Asas Legalitas

Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan Pasal 279 KUHP, asas legalitas mengharuskan pembuktian terhadap seluruh unsur yang dirumuskan dalam ayat (1) atau ayat (2). Penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan anggapan bahwa seseorang bersikap tidak sopan atau tidak menghormati pengadilan.

b. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kewenangan hakim dalam memimpin persidangan menjadi relevan untuk memahami ketentuan Pasal 279 ayat (2), terutama mengenai perintah untuk meninggalkan tempat bagi orang yang membuat gaduh di dalam sidang pengadilan.

c. Hukum Acara Pidana dan Tata Tertib Persidangan

Hukum acara dan tata tertib persidangan mengatur mekanisme pelaksanaan pemeriksaan perkara serta ketertiban selama persidangan berlangsung.

Ketentuan tersebut relevan untuk menentukan bagaimana hakim mengendalikan jalannya persidangan dan bagaimana petugas pengadilan menjaga ketertiban di sekitar ruang sidang.

d. Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak orang lain, ketertiban umum, dan ketentuan pembatasan yang sah berdasarkan hukum.

Dalam konteks Pasal 279 KUHP, penyampaian pendapat atau protes secara damai tidak boleh serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur membuat gaduh dan unsur ketidakpatuhan terhadap perintah yang ditentukan dalam pasal.

8. Doktrin Para Ahli

Pasal 279 KUHP dapat dianalisis melalui beberapa konsep dalam hukum pidana dan hukum acara.

a. Ketertiban dalam Penyelenggaraan Peradilan

Ketertiban persidangan merupakan prasyarat agar proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara efektif. Gangguan yang terjadi selama persidangan dapat menghambat pelaksanaan tugas hakim dan mengganggu hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan perkara yang adil.

Dalam perspektif ini, Pasal 279 KUHP memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa ketertiban penyelenggaraan peradilan.

b. Kewenangan Hakim Mengendalikan Persidangan

Dalam teori dan praktik hukum acara, hakim memiliki tanggung jawab untuk memimpin pemeriksaan perkara dan menjaga agar persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum.

Kewenangan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami Pasal 279 ayat (2), khususnya mengenai perintah untuk meninggalkan tempat terhadap orang yang membuat gaduh di dalam sidang pengadilan.

c. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Asas legalitas menghendaki agar setiap perbuatan yang dipidana memiliki dasar hukum yang jelas. Rumusan tindak pidana harus diterapkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam konteks Pasal 279 KUHP, asas ini mengharuskan aparat membedakan kegaduhan yang memenuhi unsur pidana dari tindakan yang sekadar tidak sesuai dengan etika atau tata tertib pengadilan.

d. Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Prinsip proporsionalitas menghendaki agar respons hukum sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kepentingan hukum yang dilindungi.

Pembedaan ancaman pidana dalam ayat (1) dan ayat (2) memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan konsekuensi berbeda terhadap kegaduhan di dekat ruang sidang dan kegaduhan yang terjadi di dalam persidangan.

9. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Penerapan Pasal 279 KUHP dalam praktik membutuhkan pembuktian yang cermat terhadap lokasi, waktu, bentuk kegaduhan, pihak yang memberikan perintah, serta respons pelaku.

Pertama, aparat harus memastikan bahwa persidangan sedang berlangsung. Persyaratan waktu ini secara tegas disebut dalam ayat (1), sedangkan ayat (2) mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan dalam sidang pengadilan.

Kedua, harus diidentifikasi lokasi perbuatan. Apakah kegaduhan terjadi di dekat ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau di dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Ketiga, harus dibuktikan adanya tindakan membuat gaduh. Pembuktian dapat memperhatikan keterangan saksi, keterangan petugas pengadilan, rekaman kamera pengawas, rekaman persidangan, atau bukti lain yang relevan dan diperoleh secara sah.

Keempat, harus dibuktikan adanya perintah untuk meninggalkan tempat sampai tiga kali. Pihak yang memberikan perintah juga harus sesuai dengan ketentuan pasal, yaitu petugas yang berwenang untuk ayat (1) dan hakim untuk ayat (2).

Kelima, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak pergi setelah perintah tersebut diberikan. Apabila pelaku telah mematuhi perintah dan meninggalkan tempat, unsur ketidakpatuhan tidak terpenuhi.

Keenam, aparat harus menentukan ketentuan yang tepat berdasarkan lokasi kejadian. Perbedaan antara ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diabaikan karena berpengaruh terhadap ancaman pidana.

10. Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

a. Batas Pengertian “Membuat Gaduh”

Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya batas kuantitatif mengenai tingkat kebisingan atau intensitas gangguan yang dapat dikategorikan sebagai membuat gaduh.

Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan keadaan konkret. Perlu diperiksa apakah tindakan tersebut benar-benar menimbulkan gangguan terhadap ketertiban persidangan, bukan semata-mata karena seseorang menyampaikan pendapat yang berbeda atau tidak disukai pihak tertentu.

b. Batas Lokasi “Di Dekat Ruang Sidang Pengadilan”

Ayat (1) menggunakan frasa “di dekat Ruang sidang pengadilan”. Frasa tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan batas lokasi yang termasuk di dalam cakupannya.

Penilaiannya perlu memperhatikan tata letak gedung, kedekatan lokasi dengan ruang sidang, dan hubungan antara perbuatan dengan gangguan terhadap pelaksanaan persidangan.

c. Makna Perintah Sampai Tiga Kali

Rumusan “diperintahkan sampai 3 (tiga) kali” harus diperhatikan secara cermat. Dalam penerapannya, perlu dibuktikan bahwa perintah telah disampaikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan bahwa pelaku tetap tidak pergi.

Pembuktian mengenai waktu, cara penyampaian, pihak yang memberikan perintah, serta respons pelaku menjadi penting untuk menghindari penerapan pasal secara sewenang-wenang.

d. Keabsahan Pihak yang Memberikan Perintah

Dalam ayat (1), perintah diberikan oleh atau atas nama petugas yang berwenang. Dalam ayat (2), perintah diberikan oleh atau atas nama hakim.

Persoalan dapat muncul apabila orang yang menyampaikan perintah tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat menunjukkan bahwa ia bertindak atas nama pihak yang berwenang.

Karena itu, dasar kewenangan dan hubungan representasi harus diperiksa sebelum ketentuan pidana diterapkan.

e. Perbedaan antara Kegaduhan dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pengadilan tetap harus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Tidak setiap bentuk kritik atau protes dapat dipandang sebagai tindakan membuat gaduh.

Penerapan Pasal 279 KUHP harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar-benar mengganggu ketertiban persidangan dan memenuhi unsur ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pihak berwenang.

f. Perbedaan Penerapan Ayat (1) dan Ayat (2)

Ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan pada lokasi kejadian, pihak yang memberikan perintah, dan ancaman pidana.

Kegaduhan di dekat ruang sidang tidak dapat secara otomatis diterapkan menggunakan ayat (2). Sebaliknya, kegaduhan di dalam persidangan harus dianalisis berdasarkan ayat (2), sepanjang seluruh unsurnya terpenuhi.

Kesalahan menentukan lokasi dapat berakibat pada kesalahan penerapan ketentuan pidana.

11. Contoh Kasus

a. Membuat Kegaduhan di Dekat Ruang Sidang

Sejumlah orang membuat keributan di koridor yang berada tepat di depan ruang sidang ketika persidangan sedang berlangsung. Petugas pengadilan yang berwenang memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat sampai tiga kali. Namun, salah seorang di antaranya tetap bertahan dan terus membuat kegaduhan.

Apabila seluruh unsur terbukti, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi Pasal 279 ayat (1) KUHP.

b. Membuat Kegaduhan di Dalam Persidangan

Seseorang yang hadir sebagai pengunjung persidangan berteriak dan membuat keributan di dalam ruang sidang ketika pemeriksaan saksi sedang berlangsung. Hakim memerintahkan orang tersebut untuk meninggalkan ruang sidang sampai tiga kali, tetapi orang tersebut tetap tidak pergi.

Apabila seluruh unsur terbukti, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi Pasal 279 ayat (2) KUHP.

c. Menghentikan Kegaduhan dan Mematuhi Perintah

Seseorang membuat kegaduhan di dekat ruang sidang. Petugas pengadilan kemudian memerintahkannya untuk meninggalkan tempat. Orang tersebut segera menghentikan kegaduhan dan pergi.

Dalam keadaan demikian, unsur tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ketentuan pidana Pasal 279 ayat (1) tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan fakta bahwa sebelumnya pernah terjadi kegaduhan.

d. Menyampaikan Protes secara Damai

Sekelompok orang menyampaikan protes secara damai di area pengadilan tanpa mengganggu jalannya persidangan. Mereka tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHP.

Keadaan tersebut tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian harus didasarkan pada fakta konkret dan pemenuhan seluruh unsur pasal.

12. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

a. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)

Asas legalitas menghendaki agar seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Penerapan Pasal 279 KUHP harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur yang dirumuskan dalam ayat (1) atau ayat (2), bukan sekadar penilaian subjektif mengenai perilaku seseorang.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki agar rumusan tindak pidana dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Dalam konteks Pasal 279 KUHP, kepastian hukum berkaitan dengan batas lokasi kejadian, pengertian membuat gaduh, kewenangan pemberi perintah, serta pembuktian perintah sampai tiga kali.

c. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki agar ancaman dan penerapan pidana sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan.

Pembedaan ancaman pidana antara ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum berdasarkan lokasi terjadinya kegaduhan.

d. Asas Peradilan yang Adil (Fair Trial)

Peradilan yang adil tidak hanya berkaitan dengan hak terdakwa, tetapi juga dengan kewajiban menjaga proses pemeriksaan agar berlangsung tertib dan objektif.

Pasal 279 KUHP mendukung penyelenggaraan persidangan yang tertib, tetapi penerapannya tetap harus menghormati hak-hak dasar setiap orang.

e. Asas Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak yang harus dihormati dalam negara hukum demokratis.

Pengaturan mengenai ketertiban persidangan tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk membatasi kritik atau penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

13. Ancaman Pidana

Pasal 279 KUHP menentukan ancaman pidana yang berbeda antara ayat (1) dan ayat (2).

a. Pasal 279 Ayat (1)

Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan:

  • Pidana denda paling banyak kategori I.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori I paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pasal 279 Ayat (2)

Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi setelah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama hakim dipidana dengan:

  • Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan; atau
  • Pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Perbandingan Ancaman Pidana

Perbedaan ancaman pidana antara kedua ayat dapat diringkas sebagai berikut:

  • Ayat (1): kegaduhan di dekat ruang sidang, dengan ancaman denda paling banyak Rp1.000.000,00.
  • Ayat (2): kegaduhan di dalam sidang pengadilan, dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana lebih berat terhadap kegaduhan yang terjadi di dalam persidangan.

14. Penutup

Pasal 279 KUHP merupakan ketentuan pidana yang bertujuan menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan persidangan. Ketentuan ini membedakan kegaduhan yang terjadi di dekat ruang sidang dan kegaduhan yang terjadi di dalam sidang pengadilan.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan lokasi, melainkan juga menentukan pihak yang berwenang memberikan perintah untuk meninggalkan tempat dan ancaman pidana yang dapat diterapkan. Dalam ayat (1), perintah diberikan oleh atau atas nama petugas yang berwenang, sedangkan dalam ayat (2), perintah diberikan oleh atau atas nama hakim.

Hal yang paling penting dalam penerapan Pasal 279 KUHP adalah terpenuhinya unsur ketidakpatuhan terhadap perintah sampai tiga kali. Dengan demikian, kegaduhan semata-mata tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Dalam negara hukum, kewibawaan pengadilan harus dijaga melalui ketertiban, tetapi penegakan ketertiban juga harus dilakukan berdasarkan hukum. Penerapan Pasal 279 KUHP tidak boleh mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, penghormatan terhadap pengadilan tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap tata tertib persidangan, tetapi juga melalui penyelenggaraan proses peradilan yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

15. Informasi dan Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pidana, perdata, serta berbagai persoalan hukum lainnya.

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Media sosial: