1. Pendahuluan
Kegiatan peminjaman uang atau barang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pinjam-meminjam, gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, maupun perjanjian komisi. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan masyarakat untuk melakukan hubungan keperdataan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Namun, persoalan hukum muncul ketika kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan sebagai transaksi individual atau hubungan keperdataan yang bersifat insidental, melainkan dijalankan secara terorganisasi dan berkelanjutan sebagai mata pencaharian tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh hukum. Dalam keadaan demikian, aktivitas yang secara substansial berhubungan dengan kegiatan ekonomi dapat memasuki wilayah pengaturan administratif dan, apabila memenuhi rumusan undang-undang, berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.
Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana menjalankan kegiatan peminjaman uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian tanpa izin. Ketentuan ini memperlihatkan adanya perhatian pembentuk undang-undang terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Persoalan mendasar dalam memahami pasal ini terletak pada batas antara kebebasan melakukan hubungan keperdataan dan kewajiban memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Tidak setiap transaksi pinjam-meminjam, gadai, atau jual beli dengan hak membeli kembali dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus dibedakan antara transaksi individual yang dilakukan dalam hubungan keperdataan dan kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan sebagai mata pencaharian. Pembedaan tersebut menjadi penting agar penerapan hukum pidana tidak melampaui ruang lingkup perbuatan yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang.
2. Bunyi Pasal
Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
“Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
3. Makna Normatif Pasal
Secara normatif, Pasal 273 KUHP mengatur larangan menjalankan kegiatan peminjaman uang atau barang melalui bentuk transaksi tertentu sebagai mata pencaharian tanpa izin. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa objek pengaturannya bukan semata-mata hubungan pinjam-meminjam atau transaksi keperdataan yang dilakukan antarindividu, melainkan aktivitas yang memiliki karakter kegiatan ekonomi dan dijalankan sebagai sumber penghidupan tanpa memenuhi kewajiban perizinan yang ditentukan oleh hukum.
Frasa “tanpa izin” menunjukkan bahwa kegiatan yang dimaksud harus tunduk pada suatu kewajiban perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan unsur ini tidak dapat dilepaskan dari identifikasi dasar hukum yang mewajibkan izin, instansi yang mempunyai kewenangan menerbitkan izin, serta ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam rezim perizinan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai dokumen izin. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa izin memang diwajibkan terhadap aktivitas yang dilakukannya.
Selanjutnya, frasa “sebagai mata pencaharian” merupakan unsur penting yang membatasi ruang lingkup tindak pidana. Unsur ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai aktivitas ekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan sesekali, hubungan pinjam-meminjam antaranggota keluarga, atau pemberian pinjaman dalam hubungan sosial tidak serta-merta memenuhi unsur tersebut.
Pasal ini juga menyebutkan tiga bentuk kegiatan, yaitu gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, dan perjanjian komisi. Penyebutan ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian terhadap pola transaksi tertentu yang secara substansial dapat digunakan sebagai mekanisme penyaluran pinjaman atau kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap perbuatan harus memperhatikan substansi hubungan hukum yang terjadi, bukan hanya nama atau bentuk kontrak yang digunakan para pihak.
4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 273 KUHP pada dasarnya bertujuan mengendalikan kegiatan ekonomi tertentu yang dijalankan sebagai mata pencaharian agar berlangsung berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku. Aktivitas peminjaman uang atau barang yang dilakukan secara profesional dapat menimbulkan hubungan ekonomi yang melibatkan kepentingan masyarakat, terutama apabila kegiatan tersebut dijalankan secara berulang, terbuka kepada publik, dan berorientasi pada keuntungan. Dalam kondisi demikian, negara mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan hukum.
Dari perspektif kebijakan hukum, kewajiban perizinan dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku usaha. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan adanya kepastian mengenai identitas dan tanggung jawab penyelenggara kegiatan, transparansi transaksi, perlindungan terhadap pihak yang menggunakan jasa, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi tertentu. Tanpa pengawasan yang memadai, kegiatan pembiayaan atau transaksi yang menyerupai kegiatan usaha dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan risiko kerugian bagi masyarakat.
Namun, kriminalisasi terhadap kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hukum pidana harus membedakan antara aktivitas usaha yang memang diwajibkan memperoleh izin dan hubungan keperdataan yang secara hukum dapat dilakukan tanpa izin khusus. Apabila setiap transaksi pinjam-meminjam atau gadai diperlakukan sebagai kegiatan yang memerlukan izin, maka akan terjadi perluasan kriminalisasi yang tidak sejalan dengan asas legalitas.
Oleh karena itu, ratio legis Pasal 273 harus dipahami sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat melalui pengendalian kegiatan ekonomi tertentu, bukan sebagai larangan umum terhadap kebebasan masyarakat untuk melakukan transaksi keperdataan. Keberadaan unsur mata pencaharian menjadi pembatas penting agar ketentuan pidana ini diterapkan terhadap kegiatan yang memang memiliki karakter usaha.
5. Penafsiran Hukum
Penafsiran Pasal 273 perlu dilakukan dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Ketiga metode tersebut diperlukan untuk menentukan batas antara transaksi keperdataan biasa dengan kegiatan ekonomi yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana.
a. Penafsiran Gramatikal
Secara gramatikal, frasa “meminjamkan uang atau Barang” menunjukkan adanya aktivitas memberikan uang atau barang kepada pihak lain dengan konsekuensi adanya hubungan pengembalian atau penyelesaian kewajiban berdasarkan bentuk transaksi yang digunakan. Sementara itu, penyebutan gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, dan perjanjian komisi menunjukkan bentuk-bentuk hubungan hukum yang menjadi perhatian khusus dalam rumusan pasal.
Frasa “sebagai mata pencaharian” harus dimaknai sebagai kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Unsur ini tidak semestinya ditafsirkan hanya berdasarkan satu transaksi atau besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi harus dilihat dari pola aktivitas, frekuensi transaksi, tujuan ekonomi, dan keberlanjutan kegiatan.
b. Penafsiran Sistematis
Secara sistematis, Pasal 273 harus dibaca bersama ketentuan hukum perdata yang mengatur gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, dan perjanjian komisi, serta peraturan sektoral yang menentukan persyaratan perizinan kegiatan usaha terkait. Hal ini penting karena KUHP tidak merinci seluruh jenis izin yang mungkin diperlukan untuk setiap bentuk kegiatan tersebut.
Dalam konteks ini, ketentuan hukum perdata menjelaskan konstruksi hubungan hukum antara para pihak, sedangkan peraturan administrasi dan regulasi sektoral menentukan apakah kegiatan tersebut wajib memperoleh izin. Dengan demikian, penegakan Pasal 273 memerlukan analisis lintas bidang hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi perbuatan yang dilarang.
c. Penafsiran Teleologis
Penafsiran teleologis menempatkan perlindungan kepentingan masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi sebagai tujuan pengaturan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan peminjaman uang atau barang yang dijalankan sebagai mata pencaharian memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Namun, tujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kriminalisasi terhadap seluruh transaksi yang mempunyai kemiripan dengan kegiatan usaha. Penafsiran tetap harus dibatasi oleh rumusan undang-undang dan asas legalitas. Apabila suatu aktivitas tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan atau tidak terbukti dijalankan sebagai mata pencaharian, penerapan Pasal 273 harus dipertimbangkan secara hati-hati.
d. Penafsiran terhadap Frasa “Sebagai Mata Pencaharian”
Frasa ini merupakan unsur pembatas yang sangat menentukan. Aktivitas yang dilakukan sebagai mata pencaharian pada umumnya memperlihatkan karakter kegiatan yang berulang, memiliki tujuan ekonomi, dan dijalankan untuk menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, frekuensi transaksi saja tidak selalu cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Penegak hukum perlu menilai keseluruhan keadaan, termasuk pola transaksi, cara menawarkan jasa, keberadaan tempat usaha, pencatatan keuangan, serta hubungan dengan pihak-pihak yang menggunakan layanan.
Dengan demikian, unsur mata pencaharian harus dibuktikan berdasarkan rangkaian fakta yang saling berkaitan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan bahwa seseorang memperoleh keuntungan dari suatu transaksi.
6. Analisis Komponen Norma dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pasal 273 KUHP mengandung sejumlah unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif. Pemisahan unsur diperlukan untuk menghindari penerapan pasal berdasarkan asumsi bahwa setiap kegiatan peminjaman atau transaksi gadai merupakan tindak pidana.
a. Unsur “Setiap Orang”
Unsur “Setiap Orang” menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan umum KUHP. Subjek tersebut dapat berupa orang perseorangan dan, apabila sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat pula mencakup korporasi. Dalam praktik, penentuan subjek yang bertanggung jawab harus memperhatikan siapa yang secara nyata menjalankan, mengendalikan, atau mengambil keputusan atas kegiatan yang dipersoalkan.
Apabila kegiatan dilakukan melalui badan usaha, tidak tepat apabila setiap pengurus atau pekerja secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis hubungan antara tindakan yang dilakukan, kewenangan masing-masing pihak, serta ketentuan pertanggungjawaban pidana yang relevan.
b. Unsur “Tanpa Izin”
Unsur ini mengharuskan adanya pembuktian bahwa kegiatan yang dilakukan termasuk dalam aktivitas yang menurut peraturan perundang-undangan wajib memperoleh izin, tetapi dijalankan tanpa izin tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengidentifikasi terlebih dahulu dasar hukum perizinan yang berlaku terhadap kegiatan dimaksud.
Pembuktian tidak boleh hanya didasarkan pada keterangan bahwa pelaku tidak mempunyai izin. Harus dijelaskan jenis izin yang diwajibkan, instansi yang berwenang menerbitkannya, serta alasan mengapa aktivitas yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup perizinan tersebut. Apabila tidak terdapat kewajiban izin berdasarkan peraturan yang berlaku, unsur ini tidak dapat dianggap terpenuhi hanya berdasarkan penilaian administratif.
c. Unsur “Meminjamkan Uang atau Barang”
Unsur ini menunjukkan adanya aktivitas memberikan uang atau barang kepada pihak lain melalui bentuk transaksi yang disebutkan dalam pasal. Dalam pembuktiannya, perlu diperiksa hubungan hukum antara pihak yang memberikan uang atau barang dengan pihak yang menerimanya, termasuk kewajiban pengembalian, mekanisme penyerahan, dan bentuk penyelesaian transaksi.
Penilaian terhadap unsur ini tidak boleh hanya didasarkan pada perpindahan uang atau barang. Harus diperhatikan konstruksi hubungan hukum yang sebenarnya, terutama apakah transaksi tersebut memang merupakan bagian dari kegiatan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal.
d. Unsur “Dalam Bentuk Gadai”
Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai merupakan hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas nama debitur sebagai jaminan suatu utang, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut dengan mendahului kreditur lainnya, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks Pasal 273, kegiatan gadai harus dilihat sebagai bagian dari aktivitas peminjaman uang atau barang yang dijalankan sebagai mata pencaharian. Dengan demikian, keberadaan satu perjanjian gadai dalam hubungan keperdataan tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa kegiatan tersebut dijalankan secara profesional atau berkelanjutan sebagai mata pencaharian dan termasuk dalam aktivitas yang diwajibkan memperoleh izin.
e. Unsur “Jual Beli dengan Boleh Dibeli Kembali”
Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata. Pasal 1519 KUHPerdata mengatur bahwa kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual dapat diperjanjikan oleh penjual dengan mengembalikan uang harga pembelian asal serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.
Dalam praktik, bentuk transaksi ini dapat menimbulkan persoalan apabila digunakan sebagai konstruksi formal untuk menyamarkan hubungan pinjam-meminjam dengan jaminan. Misalnya, suatu transaksi secara formal disebut jual beli dengan hak membeli kembali, tetapi substansinya menunjukkan bahwa pihak yang menyerahkan barang sebenarnya sedang memperoleh pinjaman dan harus membayar sejumlah uang untuk memperoleh kembali barang tersebut.
Namun, tidak setiap jual beli dengan hak membeli kembali dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 273. Harus dibuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan peminjaman uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal, dijalankan sebagai mata pencaharian, dan dilakukan tanpa izin yang diwajibkan oleh hukum.
f. Unsur “Perjanjian Komisi”
Perjanjian komisi merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dalam konsep hukum dagang, komisioner pada umumnya bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan pihak pemberi komisi, dengan memperoleh imbalan atau komisi berdasarkan hubungan hukum yang disepakati.
Penyebutan perjanjian komisi dalam Pasal 273 harus ditafsirkan secara hati-hati karena tidak setiap perjanjian komisi berkaitan dengan aktivitas peminjaman uang atau barang. Harus dianalisis bagaimana konstruksi transaksi yang sebenarnya, apa objek kegiatannya, serta bagaimana hubungan antara pihak yang memberikan dan menerima komisi. Penafsiran tidak boleh memperluas cakupan pasal sehingga seluruh kegiatan perantara perdagangan yang menggunakan perjanjian komisi dapat dipidana.
g. Unsur “Sebagai Mata Pencaharian”
Unsur ini menjadi pembeda utama antara transaksi individual dan kegiatan usaha. Mata pencaharian menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dijalankan sebagai sumber penghasilan atau kegiatan ekonomi yang memiliki kesinambungan. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan memperhatikan frekuensi transaksi, pola pelayanan kepada masyarakat, adanya tempat usaha, pencatatan keuangan, iklan atau penawaran jasa, serta keuntungan yang diperoleh secara berulang.
Namun, keberadaan keuntungan tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator. Suatu transaksi keperdataan dapat menghasilkan keuntungan tanpa serta-merta berubah menjadi mata pencaharian. Sebaliknya, kegiatan yang dijalankan sebagai usaha tidak harus selalu menghasilkan keuntungan pada setiap transaksi. Penilaiannya harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan karakter kegiatan dan tujuan ekonominya.
7. Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain
Penerapan Pasal 273 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perdata, hukum dagang, dan regulasi sektoral yang mengatur kegiatan usaha. Hubungan antarketentuan tersebut penting karena unsur-unsur dalam pasal ini menggunakan bentuk transaksi yang telah dikenal dalam sistem hukum di luar KUHP.
a. Pasal 1150 KUHPerdata tentang Gadai
Pasal 1150 KUHPerdata memberikan dasar konseptual mengenai gadai sebagai hak jaminan atas barang bergerak untuk menjamin pelunasan utang. Ketentuan ini membantu menjelaskan karakter hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan objek jaminan. Dalam penerapan Pasal 273, konstruksi gadai tersebut harus dihubungkan dengan unsur kegiatan sebagai mata pencaharian dan kewajiban izin. Dengan demikian, keberadaan hubungan gadai secara keperdataan tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana.
b. Pasal 1519 KUHPerdata tentang Hak Membeli Kembali
Pasal 1519 KUHPerdata mengakui kemungkinan diperjanjikannya hak bagi penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan ini relevan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan hukum yang disebut dalam Pasal 273. Dalam praktik, substansi transaksi perlu diperiksa untuk menentukan apakah benar merupakan jual beli dengan hak membeli kembali atau justru merupakan hubungan pinjam-meminjam yang disamarkan melalui bentuk jual beli.
c. Ketentuan Hukum Dagang tentang Perjanjian Komisi
Ketentuan hukum dagang mengenai komisioner memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara pihak yang memberikan komisi dan pihak yang melaksanakan transaksi. Namun, penyebutan perjanjian komisi dalam Pasal 273 harus dibaca sesuai konteks rumusan pidananya. Tidak tepat apabila seluruh perjanjian komisi dalam kegiatan perdagangan dianggap termasuk sebagai tindak pidana tanpa pembuktian hubungan dengan aktivitas peminjaman uang atau barang yang dimaksud oleh pasal tersebut.
d. Regulasi Sektoral tentang Kegiatan Usaha
Kewajiban perizinan terhadap kegiatan gadai atau aktivitas pembiayaan tertentu harus ditelusuri melalui peraturan sektoral yang berlaku. Dalam konteks usaha pergadaian, misalnya, perlu diperhatikan ketentuan mengenai perizinan dan pengawasan usaha pergadaian yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Apabila kegiatan yang dilakukan berada dalam ruang lingkup kegiatan usaha jasa keuangan, maka ketentuan sektoral yang relevan harus diperiksa berdasarkan karakter dan model bisnisnya.
Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua transaksi pinjam-meminjam, gadai, atau jual beli dengan hak membeli kembali secara otomatis berada dalam rezim perizinan yang sama. Penentuan kewajiban izin harus didasarkan pada jenis kegiatan, karakter usaha, dan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
8. Doktrin Para Ahli
Pemahaman terhadap Pasal 273 dapat dikembangkan melalui sejumlah konsep dalam hukum pidana dan hukum perdata. Konsep-konsep tersebut memberikan landasan untuk membedakan perbuatan yang merupakan hubungan keperdataan biasa dengan aktivitas ekonomi yang dapat dikenai pengaturan administratif dan konsekuensi pidana.
a. Asas Legalitas dalam Pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach
Pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach berkaitan erat dengan prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang terlebih dahulu menetapkannya sebagai tindak pidana. Prinsip ini memiliki relevansi langsung terhadap unsur tanpa izin dalam Pasal 273. Kewajiban memperoleh izin harus mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena tidak memenuhi prosedur administratif yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Konsep Hubungan Hukum Perdata
Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara para pihak lahir dari perjanjian yang memenuhi persyaratan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Namun, kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi dapat dijalankan tanpa memenuhi kewajiban administratif. Suatu perjanjian dapat saja sah atau mempunyai akibat keperdataan di antara para pihak, tetapi kegiatan usaha yang melatarbelakanginya tetap dapat tunduk pada kewajiban perizinan. Dengan demikian, analisis keperdataan dan analisis pidana harus dibedakan secara konseptual.
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan pelaku, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks Pasal 273, pembuktian bahwa seseorang menjalankan kegiatan tanpa izin tidak boleh mengabaikan ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP. Harus diteliti bentuk kesalahan, keterlibatan, serta keadaan yang relevan pada diri pelaku.
d. Konsep Hukum Administrasi dan Perizinan
Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tertentu. Kewenangan menerbitkan izin harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai batas kewenangan yang diberikan. Dalam konteks Pasal 273, konsep ini penting karena unsur tanpa izin hanya dapat diterapkan apabila terdapat kewajiban hukum yang sah untuk memperoleh izin.
9. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum
Dalam praktik, penerapan Pasal 273 memerlukan pemeriksaan terhadap substansi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya menemukan adanya transaksi gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, atau perjanjian komisi. Pemeriksaan harus diarahkan pada karakter kegiatan, keberlanjutan aktivitas, tujuan memperoleh penghasilan, serta kewajiban perizinan yang berlaku.
a. Pemeriksaan Pola Kegiatan Usaha
Penyidik perlu menelusuri apakah kegiatan dilakukan secara berulang dan ditujukan kepada masyarakat sebagai layanan usaha. Bukti yang dapat diperiksa antara lain catatan transaksi, buku kas, dokumen perjanjian, iklan atau promosi, tempat usaha, serta keterangan pihak yang menggunakan jasa. Rangkaian bukti tersebut dapat membantu menentukan apakah kegiatan benar-benar dijalankan sebagai mata pencaharian.
b. Pemeriksaan Dasar Kewajiban Izin
Penyidik harus mengidentifikasi peraturan yang mewajibkan kegiatan tersebut memperoleh izin. Keterangan instansi berwenang, dokumen perizinan, dan ketentuan sektoral dapat digunakan untuk menjelaskan apakah aktivitas yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup kewajiban perizinan. Tanpa pembuktian ini, unsur tanpa izin berisiko diterapkan secara tidak tepat.
c. Pemeriksaan Substansi Transaksi
Dalam perkara yang menggunakan bentuk gadai atau jual beli dengan hak membeli kembali, pemeriksaan perlu diarahkan pada substansi hubungan hukum. Apabila suatu transaksi secara formal disebut jual beli, tetapi secara faktual menunjukkan adanya penyerahan uang yang harus dikembalikan dengan konsekuensi tertentu terhadap barang, maka karakter hubungan hukumnya perlu dianalisis secara cermat. Hal ini tidak berarti bahwa setiap transaksi demikian merupakan tindak pidana, melainkan bahwa penamaan kontrak tidak boleh menggantikan pemeriksaan terhadap substansinya.
d. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana
Apabila kegiatan dijalankan melalui suatu badan usaha atau melibatkan beberapa orang, penegak hukum harus mengidentifikasi pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Kedudukan sebagai pemilik, pengurus, pegawai, atau perantara tidak secara otomatis membuktikan pertanggungjawaban pidana. Penilaian harus didasarkan pada peran konkret dan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berlaku.
Dari perspektif advokasi, pembelaan terhadap perkara Pasal 273 perlu diarahkan pada pengujian unsur tanpa izin, karakter kegiatan sebagai mata pencaharian, bentuk transaksi yang dilakukan, dan keterlibatan terdakwa. Advokat juga perlu memeriksa apakah penyidik telah mengidentifikasi dasar kewajiban izin secara tepat. Apabila aktivitas yang dilakukan ternyata merupakan transaksi keperdataan individual yang tidak diwajibkan memperoleh izin, maka unsur tindak pidana harus dipersoalkan secara serius.
10. Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
Penerapan Pasal 273 berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan interpretasi, terutama karena pasal ini menghubungkan aktivitas keperdataan dengan kewajiban administratif dan pertanggungjawaban pidana.
a. Batas antara Transaksi Keperdataan dan Kegiatan Usaha
Persoalan utama adalah menentukan kapan transaksi pinjam-meminjam atau gadai berubah menjadi kegiatan usaha yang dijalankan sebagai mata pencaharian. Transaksi yang dilakukan berulang dapat menjadi salah satu indikator, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar. Penegak hukum harus mempertimbangkan pola kegiatan, tujuan ekonomi, cara menawarkan jasa, dan keberlanjutan aktivitas.
b. Ketidakjelasan Kewajiban Perizinan
Tidak semua kegiatan yang melibatkan peminjaman uang atau barang diwajibkan memperoleh izin. Kewajiban tersebut bergantung pada karakter kegiatan dan ketentuan sektoral yang berlaku. Apabila dasar hukum perizinan tidak dapat diidentifikasi, penerapan unsur tanpa izin berpotensi melanggar asas legalitas.
c. Penggunaan Bentuk Perjanjian untuk Menyamarkan Transaksi
Dalam praktik, para pihak dapat menggunakan bentuk kontrak tertentu untuk menggambarkan hubungan hukum yang sebenarnya berbeda. Misalnya, hubungan pinjam-meminjam dapat dituangkan dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali. Keadaan demikian memerlukan pemeriksaan terhadap substansi transaksi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menganggap seluruh jual beli dengan hak membeli kembali sebagai tindak pidana.
d. Penafsiran Perjanjian Komisi
Penyebutan perjanjian komisi dalam Pasal 273 juga menimbulkan persoalan interpretasi. Perjanjian komisi pada dasarnya dikenal dalam kegiatan perdagangan dan tidak selalu berkaitan dengan peminjaman uang atau barang. Oleh karena itu, harus ditentukan secara tepat bentuk kegiatan yang dimaksud oleh rumusan pasal dan bagaimana hubungan kegiatan tersebut dengan unsur peminjaman sebagai mata pencaharian. Penafsiran yang terlalu luas berpotensi mengkriminalisasi aktivitas perantara perdagangan yang sebenarnya tidak termasuk dalam tujuan pengaturan.
e. Hubungan antara Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana
Persoalan lainnya adalah menentukan hubungan antara pelanggaran perizinan dan pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap pelanggaran administratif otomatis menjadi tindak pidana. Pasal 273 harus diterapkan hanya apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam undang-undang terpenuhi. Oleh karena itu, penegak hukum harus membedakan antara ketidakpatuhan administratif yang mempunyai konsekuensi administratif dan perbuatan yang secara khusus dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
11. Contoh Kasus
Untuk memahami penerapan Pasal 273, berikut beberapa ilustrasi hipotetis yang menggambarkan perbedaan antara transaksi keperdataan biasa dan kegiatan usaha yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.
a. Kegiatan Pergadaian Tanpa Izin
Seseorang membuka tempat usaha yang menawarkan jasa pinjaman uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari, dipromosikan kepada masyarakat, dan menjadi sumber penghasilan utama. Berdasarkan ketentuan sektoral yang berlaku, kegiatan usaha tersebut diwajibkan memperoleh izin, tetapi pelaku tetap menjalankannya tanpa izin. Dalam keadaan demikian, Pasal 273 dapat dipertimbangkan sepanjang bentuk kegiatan, kewajiban perizinan, dan unsur mata pencaharian dapat dibuktikan.
b. Pinjaman Uang Antarindividu
Seseorang meminjamkan uang kepada temannya dengan menerima barang sebagai jaminan. Transaksi tersebut hanya dilakukan satu kali dan tidak merupakan bagian dari kegiatan usaha atau sumber penghasilan. Dalam keadaan demikian, tidak tepat apabila Pasal 273 langsung diterapkan hanya karena transaksi tersebut menggunakan mekanisme gadai. Unsur mata pencaharian dan kewajiban izin harus tetap dibuktikan.
c. Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali sebagai Kegiatan Usaha
Seseorang menjalankan kegiatan secara teratur dengan menerima barang dari masyarakat, memberikan sejumlah uang, dan memperjanjikan bahwa barang tersebut dapat dibeli kembali oleh pemilik awal dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Kegiatan tersebut dipasarkan sebagai layanan kepada masyarakat dan menjadi sumber pendapatan pelaku. Apabila berdasarkan substansi kegiatan dan ketentuan sektoral yang berlaku aktivitas tersebut termasuk dalam kegiatan yang wajib memperoleh izin, tetapi dijalankan tanpa izin, maka penerapan Pasal 273 dapat dipertimbangkan.
d. Perjanjian Komisi dalam Kegiatan Perdagangan
Seseorang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menerima barang dari pihak lain untuk dijual atas namanya sendiri dan memperoleh komisi berdasarkan hasil penjualan. Kegiatan tersebut dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Namun, keberadaan perjanjian komisi semata-mata tidak cukup untuk menerapkan Pasal 273. Harus dibuktikan bahwa aktivitas tersebut termasuk dalam bentuk peminjaman uang atau barang yang dimaksud oleh rumusan pasal dan memenuhi unsur lainnya. Apabila kegiatan tersebut hanya merupakan perantaraan perdagangan biasa, penerapan pasal ini harus diuji secara ketat.
Contoh-contoh tersebut bersifat hipotetis dan bukan merupakan uraian perkara atau preseden pengadilan tertentu. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa kualifikasi tindak pidana harus didasarkan pada keseluruhan unsur, bukan semata-mata pada bentuk perjanjian yang digunakan.
12. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
Penerapan Pasal 273 berkaitan dengan sejumlah asas fundamental yang berfungsi membatasi kewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi dan memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
a. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)
Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Dalam konteks Pasal 273, kewajiban izin harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penegak hukum tidak boleh menciptakan kewajiban perizinan melalui interpretasi yang tidak mempunyai dasar normatif.
b. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum menghendaki agar masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Dalam konteks kegiatan ekonomi, kepastian mengenai jenis usaha yang memerlukan izin menjadi penting agar pelaku usaha tidak dikenai sanksi pidana berdasarkan kewajiban administratif yang tidak jelas.
c. Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan pelaku. Dengan demikian, pembuktian bahwa seseorang menjalankan kegiatan tanpa izin tidak boleh mengabaikan unsur kesalahan dan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Penilaian harus dilakukan secara individual berdasarkan keadaan konkret.
d. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk dan isi hubungan hukum sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak menghapus kewajiban administratif yang berlaku terhadap kegiatan usaha tertentu. Oleh karena itu, harus dibedakan antara kebebasan membuat perjanjian dan kewajiban memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
e. Asas Ultimum Remedium
Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian persoalan hukum tertentu. Dalam konteks Pasal 273, asas ini relevan untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana atau hanya merupakan ketidakpatuhan administratif. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan rumusan undang-undang dan tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan ketentuan pidana yang berlaku.
13. Ancaman Pidana
Pasal 273 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori III paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Rumusan ancaman pidana yang bersifat alternatif menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan hukum dan keadaan konkret perkara. Penentuan jenis pidana tidak dapat dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, sifat dan skala kegiatan, keuntungan yang diperoleh, dampak terhadap masyarakat, serta keadaan yang menyertai perbuatan.
Ancaman pidana tersebut juga harus dipahami dalam kerangka kebijakan pemidanaan KUHP Nasional yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pemidanaan harus tetap proporsional dan tidak boleh mengabaikan perbedaan antara kegiatan usaha yang dilakukan tanpa izin dengan transaksi keperdataan individual yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal.
14. Penutup
Pasal 273 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur kegiatan peminjaman uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi yang dijalankan sebagai mata pencaharian tanpa izin. Pengaturan ini memperlihatkan adanya hubungan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, khususnya dalam pengendalian kegiatan ekonomi tertentu yang memerlukan persyaratan perizinan.
Unsur “tanpa izin” dan “sebagai mata pencaharian” merupakan dua komponen penting yang membatasi ruang lingkup penerapan pasal ini. Keduanya harus dibuktikan secara cermat agar transaksi keperdataan biasa tidak secara keliru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Demikian pula, bentuk transaksi yang disebutkan dalam pasal harus dinilai berdasarkan substansi hubungan hukum dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Dalam perspektif penegakan hukum, penerapan Pasal 273 tidak cukup didasarkan pada keberadaan kegiatan peminjaman uang atau barang. Harus dibuktikan bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam bentuk transaksi yang dirumuskan, dijalankan sebagai mata pencaharian, dan dilakukan tanpa izin yang memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa pembuktian yang memadai terhadap unsur-unsur tersebut, pemidanaan berpotensi melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.
Dengan demikian, Pasal 273 harus diterapkan secara hati-hati melalui pendekatan yang mengintegrasikan analisis hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Negara memang berwenang mengendalikan kegiatan ekonomi demi melindungi kepentingan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan tidak boleh menghilangkan kebebasan masyarakat dalam melakukan hubungan keperdataan yang sah.
15. Informasi dan Konsultasi Hukum
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
