Pendahuluan
Ijazah, sertifikat kompetensi, serta gelar akademik dan profesi merupakan dokumen atau kualifikasi yang memiliki fungsi penting dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan profesional. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa seseorang telah menempuh pendidikan, menyelesaikan program tertentu, atau memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.
Dalam praktik, penyalahgunaan dokumen pendidikan dan kualifikasi profesional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Seseorang dapat membuat ijazah atau sertifikat kompetensi palsu, menggunakan gelar yang tidak pernah diperolehnya, atau menerbitkan dokumen dan gelar tanpa kewenangan maupun dasar yang sah.
Perbuatan tersebut berpotensi merusak integritas sistem pendidikan, menyesatkan masyarakat, serta merugikan pihak yang mengandalkan keabsahan kualifikasi akademik dan profesional.
Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut melalui tiga rumusan tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda.
Bunyi Pasal 272 KUHP
Pasal 272 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Makna Normatif Pasal 272 KUHP
Secara normatif, Pasal 272 KUHP mengatur tiga kelompok perbuatan yang berkaitan dengan keaslian dan legitimasi kualifikasi pendidikan maupun profesional.
Pertama, perbuatan memalsukan atau membuat palsu ijazah, sertifikat kompetensi, dan dokumen yang menyertainya sebagaimana diatur dalam ayat (1).
Kedua, perbuatan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu sebagaimana diatur dalam ayat (2).
Ketiga, perbuatan menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu sebagaimana diatur dalam ayat (3).
Ketiga rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menitikberatkan pada tindakan pembuatan dokumen palsu, tetapi juga menjangkau penggunaan dan penerbitan kualifikasi palsu.
Dengan demikian, pihak yang membuat, menggunakan, maupun menerbitkan atau memberikan kualifikasi palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan dan unsur yang terbukti.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 272 KUHP pada dasarnya bertujuan untuk:
- Melindungi keaslian dan keabsahan ijazah serta sertifikat kompetensi.
- Menjaga integritas sistem pendidikan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
- Mencegah penggunaan gelar akademik, profesi, dan vokasi yang tidak diperoleh secara sah.
- Melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan mengenai kualifikasi pendidikan dan profesional seseorang.
- Memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berwenang menerbitkan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar.
- Mencegah keuntungan yang diperoleh melalui penggunaan kualifikasi pendidikan atau profesional palsu.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 272 KUHP
A. Pasal 272 Ayat (1): Memalsukan atau Membuat Palsu Ijazah dan Sertifikat Kompetensi
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).
Pelaku tidak harus berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi. Seseorang di luar institusi tersebut juga dapat menjadi pelaku apabila terbukti melakukan pemalsuan atau membuat palsu dokumen yang dimaksud.
2. Unsur “Memalsukan atau Membuat Palsu”
Memalsukan atau membuat palsu merupakan tindakan menciptakan atau mengubah suatu dokumen sehingga menampilkan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau memberikan kesan seolah-olah dokumen tersebut asli dan sah.
Dalam konteks ini, perbuatan dapat berupa:
- Membuat ijazah yang seolah-olah diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu.
- Mengubah identitas atau informasi dalam ijazah asli.
- Membuat sertifikat kompetensi yang seolah-olah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi berwenang.
- Membuat dokumen pendukung yang seolah-olah membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan atau memperoleh kompetensi tertentu.
Pembuktian harus memperhatikan bentuk pemalsuan, keaslian dokumen pembanding, serta keterkaitan pelaku dengan proses pembuatan atau perubahan dokumen.
3. Unsur “Ijazah atau Sertifikat Kompetensi dan Dokumen yang Menyertainya”
Objek tindak pidana dalam ayat (1) meliputi ijazah, sertifikat kompetensi, dan dokumen yang menyertainya.
Ijazah pada dasarnya merupakan dokumen yang menunjukkan penyelesaian suatu jenjang atau program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat kompetensi merupakan dokumen yang menunjukkan pengakuan atas kompetensi seseorang berdasarkan standar atau mekanisme sertifikasi yang berlaku.
Sementara itu, dokumen yang menyertainya dapat mencakup dokumen pendukung yang berkaitan dengan penerbitan atau keabsahan ijazah dan sertifikat kompetensi.
Dalam penerapannya, perlu ditentukan hubungan dokumen pendukung tersebut dengan ijazah atau sertifikat kompetensi yang menjadi objek pemalsuan.
B. Pasal 272 Ayat (2): Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, atau Gelar Palsu
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini mencakup setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu.
Pelaku penggunaan tidak harus merupakan orang yang membuat dokumen atau gelar tersebut. Seseorang yang memperoleh dokumen palsu dari pihak lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
2. Unsur “Menggunakan”
Menggunakan berarti memanfaatkan atau mempergunakan dokumen maupun gelar palsu untuk suatu kepentingan.
Contohnya:
- Mengajukan ijazah palsu dalam proses rekrutmen pekerjaan.
- Menggunakan sertifikat kompetensi palsu untuk memenuhi persyaratan jabatan.
- Mencantumkan gelar akademik palsu dalam dokumen resmi atau identitas profesional.
- Menggunakan gelar profesi atau vokasi yang tidak diperoleh secara sah untuk memperoleh kepercayaan atau keuntungan tertentu.
Unsur penggunaan perlu dibuktikan melalui tindakan konkret. Kepemilikan dokumen palsu semata tidak otomatis identik dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
3. Unsur “Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, atau Vokasi Palsu”
Objek tindak pidana pada ayat (2) lebih luas dibandingkan ayat (1).
Ayat (2) tidak hanya mencakup ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi juga gelar akademik, profesi, dan vokasi palsu.
Perlu dibedakan bahwa ijazah atau sertifikat merupakan dokumen, sedangkan gelar merupakan kualifikasi atau sebutan yang menunjukkan status akademik maupun profesional seseorang.
Oleh karena itu, penggunaan gelar palsu dapat menjadi persoalan pidana meskipun pelaku tidak secara langsung membuat dokumen ijazah atau sertifikat palsu.
C. Pasal 272 Ayat (3): Menerbitkan dan/atau Memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, atau Gelar Palsu
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini mencakup setiap orang yang melakukan tindakan menerbitkan dan/atau memberikan kualifikasi palsu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikaitkan dengan individu yang secara langsung membuat dokumen, tetapi juga perlu dianalisis terhadap pihak yang berperan dalam penerbitan atau pemberian kualifikasi palsu.
2. Unsur “Menerbitkan dan/atau Memberikan”
Menerbitkan berarti mengeluarkan atau menetapkan suatu dokumen maupun kualifikasi seolah-olah memiliki keabsahan tertentu.
Memberikan berarti menyerahkan atau menyediakan ijazah, sertifikat, maupun gelar kepada pihak lain.
Penggunaan frasa “dan/atau” menunjukkan bahwa perbuatan menerbitkan dan memberikan dapat dilakukan secara bersamaan maupun secara terpisah.
Contohnya:
- Seseorang menerbitkan ijazah yang tidak memiliki dasar kelulusan yang sah.
- Suatu pihak memberikan sertifikat kompetensi palsu kepada seseorang.
- Pihak tertentu menerbitkan dan sekaligus menyerahkan gelar akademik palsu kepada penerimanya.
3. Unsur “Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, atau Vokasi Palsu”
Objek tindak pidana dalam ayat (3) meliputi seluruh kualifikasi yang disebutkan dalam rumusan pasal.
Cakupannya lebih luas dibandingkan ayat (1), karena ayat (3) secara eksplisit memasukkan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagai objek perbuatan menerbitkan atau memberikan kualifikasi palsu.
Dalam pembuktiannya, perlu diperiksa apakah pihak yang menerbitkan atau memberikan memiliki kewenangan yang sah dan apakah kualifikasi yang diterbitkan atau diberikan benar-benar memiliki dasar akademik, profesional, atau administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan Pasal 272 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)
Ketiga ayat dalam Pasal 272 KUHP memiliki fokus perbuatan dan ancaman pidana yang berbeda.
- Ayat (1): Pembuat atau pemalsu. Menitikberatkan pada tindakan memalsukan atau membuat palsu ijazah, sertifikat kompetensi, dan dokumen yang menyertainya.
- Ayat (2): Pengguna. Menitikberatkan pada tindakan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu.
- Ayat (3): Penerbit atau pemberi. Menitikberatkan pada tindakan menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, atau gelar palsu.
Perbedaan tersebut penting karena seseorang yang membuat dokumen palsu belum tentu merupakan orang yang menggunakannya. Demikian pula, pihak yang menerbitkan atau memberikan kualifikasi palsu dapat memiliki peran yang berbeda dari pembuat maupun pengguna.
Dalam perkara konkret, setiap perbuatan harus dikualifikasikan berdasarkan unsur yang benar-benar dilakukan dan dibuktikan.
Karakteristik Tindak Pidana
Pasal 272 KUHP memiliki sejumlah karakteristik:
- Subjek hukum bersifat umum. Setiap orang dapat menjadi pelaku.
- Memiliki beberapa bentuk perbuatan. Pemalsuan, penggunaan, penerbitan, dan pemberian diatur secara terpisah.
- Objek tindak pidana berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan profesional. Meliputi ijazah, sertifikat kompetensi, serta gelar akademik, profesi, dan vokasi.
- Memiliki cakupan pertanggungjawaban yang berbeda. Setiap ayat mengatur perbuatan yang berbeda.
- Ancaman pidana berbeda menurut bentuk perbuatan. Ayat (3) menetapkan ancaman pidana lebih berat daripada ayat (1) dan ayat (2).
Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 272 KUHP tidak secara eksplisit menggunakan kata “dengan sengaja” dalam rumusannya.
Oleh karena itu, bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus dianalisis dengan memperhatikan ketentuan umum Buku Kesatu KUHP serta karakteristik masing-masing perbuatan.
Dalam perkara pemalsuan, perlu diperiksa keterlibatan pelaku dalam pembuatan atau perubahan dokumen dan keadaan yang menunjukkan kesalahannya.
Dalam perkara penggunaan, perlu diperiksa tindakan penggunaan serta pengetahuan atau keadaan batin pelaku yang relevan terhadap sifat palsu dari dokumen atau gelar tersebut.
Sementara itu, dalam perkara penerbitan atau pemberian, perlu dianalisis peran pihak yang menerbitkan atau memberikan kualifikasi, termasuk dasar kewenangan dan keadaan yang melatarbelakangi penerbitannya.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan fakta bahwa suatu dokumen kemudian dinyatakan tidak sah. Unsur tindak pidana dan kesalahan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan.
Ancaman Pidana
Pasal 272 KUHP menetapkan ancaman pidana sebagai berikut:
- Ayat (1): Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- Ayat (2): Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- Ayat (3): Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, denda kategori V paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan kategori VI paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Perbedaan ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ancaman lebih berat terhadap perbuatan menerbitkan dan/atau memberikan kualifikasi palsu sebagaimana diatur dalam ayat (3).
Contoh Penerapan dalam Praktik
Contoh 1: Membuat Ijazah Palsu
Seseorang membuat ijazah yang seolah-olah diterbitkan oleh perguruan tinggi tertentu, padahal orang yang namanya tercantum tidak pernah menyelesaikan pendidikan di institusi tersebut.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 272 ayat (1) apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti.
Contoh 2: Menggunakan Sertifikat Kompetensi Palsu
Seseorang mengajukan sertifikat kompetensi palsu sebagai persyaratan untuk memperoleh pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 272 ayat (2).
Contoh 3: Menggunakan Gelar Akademik Palsu
Seseorang mencantumkan gelar akademik yang tidak pernah diperolehnya dalam kartu nama, dokumen profesional, atau identitas yang digunakan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 272 ayat (2), sepanjang terbukti bahwa gelar yang digunakan merupakan gelar palsu dan unsur lainnya terpenuhi.
Contoh 4: Menerbitkan Ijazah Palsu
Seseorang atau pihak tertentu menerbitkan ijazah yang menyatakan seseorang telah lulus dari suatu lembaga pendidikan, padahal tidak terdapat dasar kelulusan yang sah.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 272 ayat (3).
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Perbedaan dokumen palsu dan dokumen tidak sah. Tidak setiap dokumen yang tidak sah secara administratif otomatis merupakan dokumen palsu dalam pengertian pidana.
- Pembedaan pemalsuan dan penggunaan. Pembuat dokumen dan pengguna dokumen dapat merupakan orang yang berbeda sehingga pertanggungjawabannya harus dianalisis secara terpisah.
- Keabsahan lembaga penerbit. Perlu diperiksa status, kewenangan, dan dasar hukum lembaga yang menerbitkan ijazah atau sertifikat.
- Keabsahan gelar akademik dan profesi. Perlu ditentukan apakah gelar tersebut benar-benar diperoleh melalui mekanisme yang sah.
- Pengetahuan pengguna. Dalam perkara penggunaan, perlu dianalisis keadaan batin pelaku dan keterkaitannya dengan sifat palsu dokumen atau gelar.
- Penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang. Perlu dibedakan antara persoalan administratif, pelanggaran tata kelola pendidikan, dan tindak pidana berdasarkan unsur Pasal 272.
- Pertanggungjawaban institusi dan individu. Apabila perbuatan melibatkan lembaga atau korporasi, penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dianalisis berdasarkan ketentuan umum KUHP.
Pembuktian dalam Perkara Pidana
Pembuktian perkara berdasarkan Pasal 272 KUHP perlu diarahkan pada:
- Identitas pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
- Keaslian atau kepalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, dokumen pendukung, atau gelar.
- Bentuk perbuatan yang dilakukan, apakah memalsukan, membuat palsu, menggunakan, menerbitkan, atau memberikan.
- Kewenangan lembaga yang diklaim sebagai penerbit dokumen atau pemberi gelar.
- Riwayat pendidikan, kelulusan, atau sertifikasi pihak yang namanya tercantum.
- Keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pembuatan, penggunaan, penerbitan, atau pemberian.
- Unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.
Alat bukti yang relevan dapat mencakup keterangan saksi, keterangan ahli pendidikan atau sertifikasi, dokumen asli dan dokumen pembanding, data registrasi kelulusan, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium forensik dokumen, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas. Pemidanaan harus didasarkan pada rumusan tindak pidana yang berlaku.
- Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
- Asas Kepastian Hukum. Batas antara dokumen palsu, dokumen tidak sah, dan kesalahan administratif harus ditentukan secara cermat.
- Asas Proporsionalitas. Ancaman dan penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan.
- Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Keaslian kualifikasi pendidikan dan profesional merupakan kepentingan masyarakat.
- Asas Akuntabilitas. Penerbitan dan pemberian kualifikasi akademik maupun profesional harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup
Pasal 272 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap integritas ijazah, sertifikat kompetensi, serta gelar akademik, profesi, dan vokasi. Ketentuan ini membedakan tiga bentuk perbuatan, yaitu pemalsuan atau pembuatan dokumen palsu, penggunaan kualifikasi palsu, serta penerbitan dan/atau pemberian kualifikasi palsu.
Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi penting dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab dan ancaman pidana yang dapat diterapkan. Pihak yang membuat, menggunakan, atau menerbitkan kualifikasi palsu tidak dapat diperlakukan secara seragam karena masing-masing memiliki unsur perbuatan yang berbeda.
Dalam penerapannya, aparat penegak hukum perlu membedakan secara cermat antara pemalsuan yang memenuhi unsur tindak pidana, penggunaan kualifikasi palsu, dan persoalan administratif dalam penyelenggaraan pendidikan atau sertifikasi. Dengan demikian, Pasal 272 KUHP dapat diterapkan secara proporsional tanpa mengabaikan asas legalitas dan asas kesalahan.
Konsultasi Hukum
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
