Hukum Pidana

Pasal 226 KUHP: Penyerangan terhadap Kehormatan dan Harkat Martabat Kepala Negara Sahabat di Muka Umum

Lawyer Ahdan Ramdani21 jam ago6 jam ago026 mins

Pendahuluan

Hubungan antarnegara tidak hanya melibatkan kerja sama politik, ekonomi, dan diplomasi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap pejabat yang mewakili suatu negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Dalam konteks tersebut, hukum pidana mengatur perbuatan tertentu yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat ketika pejabat tersebut sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia.

Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat di muka umum, dengan syarat kepala negara tersebut sedang menjalankan tugas kenegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan batas antara perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan ekspresi pendapat yang dilindungi hukum. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pejabat tidak serta-merta identik dengan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 226 harus didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana secara cermat, bukan semata-mata pada sifat kontroversial suatu pernyataan.

Bunyi Pasal 226 KUHP

Pasal 226 KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Makna Normatif Pasal 226 KUHP

Secara normatif, Pasal 226 KUHP menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia.

Rumusan tersebut mengandung beberapa unsur penting.

Pertama, subjek tindak pidana berupa “Setiap Orang”. Ketentuan ini tidak membatasi pelaku berdasarkan kewarganegaraan, jabatan, atau status sosial tertentu. Namun, pertanggungjawaban pidana tetap harus ditentukan berdasarkan unsur delik dan ketentuan umum hukum pidana yang berlaku.

Kedua, perbuatan dilakukan “Di Muka Umum”. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan harus dilakukan dalam keadaan yang memenuhi pengertian di muka umum menurut hukum. Penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan fakta bahwa suatu pernyataan disampaikan kepada orang lain; konteks penyampaian dan jangkauan publiknya juga perlu diperiksa.

Ketiga, perbuatan berupa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat”. Rumusan ini berkenaan dengan tindakan yang menyerang kepentingan pribadi yang dilindungi pasal. Penentuan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tersebut harus dilakukan berdasarkan isi, bentuk, konteks, dan keadaan perbuatan.

Keempat, sasaran perbuatan adalah kepala negara sahabat. Tidak setiap pejabat asing termasuk dalam kategori ini. Status orang yang menjadi sasaran harus sesuai dengan rumusan pasal.

Kelima, kepala negara sahabat sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia. Unsur ini membatasi penerapan pasal berdasarkan keadaan dan konteks keberadaan kepala negara tersebut di wilayah Indonesia.

Pasal 226 menetapkan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Kata “atau” menunjukkan alternatif jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal, sedangkan frasa “paling lama” dan “paling banyak” menunjukkan batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Tujuan pengaturan Pasal 226 KUHP dapat dianalisis melalui beberapa aspek.

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan kepala negara sahabat

Kepala negara merupakan pejabat yang memiliki kedudukan konstitusional dan menjalankan fungsi representasi negara. Perlindungan terhadap kehormatan atau harkat dan martabatnya dalam keadaan yang ditentukan oleh pasal berkaitan dengan pengakuan terhadap kedudukan tersebut.

2. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kenegaraan

Pasal ini secara khusus mensyaratkan bahwa kepala negara sahabat sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa konteks tugas kenegaraan merupakan bagian penting dari cakupan perlindungan yang ditetapkan dalam rumusan pasal.

3. Memberikan kepastian mengenai batas perbuatan yang dilarang

Dengan menetapkan unsur perbuatan, sasaran, konteks, dan ancaman pidana, pasal ini menyediakan dasar normatif untuk menilai perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat.

Namun, kepastian hukum juga menuntut agar unsur-unsur tersebut tidak diperluas secara sewenang-wenang. Penerapan pidana harus didasarkan pada rumusan undang-undang dan pembuktian yang memadai.

4. Menempatkan perlindungan kehormatan dalam kerangka negara hukum

Perlindungan terhadap kehormatan pejabat asing harus berjalan seiring dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepentingan diplomatik tidak menghapus kewajiban untuk membuktikan unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Analisis tujuan tersebut merupakan pembacaan terhadap fungsi norma. Untuk memastikan maksud historis pembentuk undang-undang, diperlukan pemeriksaan terhadap penjelasan resmi dan dokumen pembentukan KUHP yang relevan.

Penafsiran Hukum terhadap Pasal 226 KUHP

1. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal dilakukan dengan memperhatikan makna kata dan susunan rumusan pasal.

Frasa “di muka umum” menunjukkan adanya persyaratan mengenai keadaan atau konteks publik ketika perbuatan dilakukan. Penilaian terhadap unsur ini harus didasarkan pada keadaan faktual dan pengertian hukumnya, bukan hanya pada asumsi bahwa setiap pernyataan yang didengar orang lain pasti dilakukan di muka umum.

Frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang berkaitan dengan serangan terhadap kepentingan kehormatan atau martabat orang yang dilindungi.

Sementara itu, frasa “kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengidentifikasi sasaran sekaligus keadaan yang relevan bagi penerapan pasal.

2. Penafsiran sistematis

Pasal 226 perlu dibaca bersama ketentuan umum KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, ketentuan terkait tindak pidana terhadap kehormatan, serta aturan lain yang relevan.

Penafsiran sistematis diperlukan untuk menentukan batas antara Pasal 226 dan ketentuan pidana lain yang mungkin berkaitan dengan perbuatan yang sama. Penentuan pasal yang tepat harus memperhatikan unsur masing-masing ketentuan, bukan hanya kesamaan istilah atau objek perlindungannya.

3. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis mempertimbangkan tujuan perlindungan yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan. Dalam konteks Pasal 226, pendekatan ini membantu memahami relevansi perlindungan terhadap kepala negara sahabat ketika sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia.

Namun, tujuan perlindungan tersebut tidak boleh digunakan untuk memperluas rumusan tindak pidana hingga mencakup semua bentuk kritik, ketidaksetujuan politik, atau ekspresi yang tidak memenuhi unsur pasal. Penafsiran harus tetap berada dalam batas asas legalitas.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 226 KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini berkaitan dengan subjek yang melakukan perbuatan. Rumusan tersebut pada dasarnya tidak membatasi pelaku berdasarkan kewarganegaraan atau jabatan tertentu.

Meskipun demikian, penentuan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak cukup didasarkan pada identitas atau keterlibatannya dalam suatu peristiwa. Harus dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

2. Unsur “Di Muka Umum”

Unsur ini menjadi salah satu titik penting dalam penerapan Pasal 226. Penegak hukum perlu menilai keadaan ketika perbuatan dilakukan, termasuk tempat, cara penyampaian, pihak yang dapat mengakses atau menyaksikan perbuatan, dan konteks komunikasi yang bersangkutan.

Dalam perkembangan komunikasi digital, pernyataan melalui media sosial atau platform daring dapat menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan unsur di muka umum. Namun, publikasi melalui internet tidak boleh secara otomatis dianggap memenuhi seluruh unsur Pasal 226. Penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta, karakter komunikasi, serta penafsiran hukum yang relevan.

3. Unsur “Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat”

Unsur ini berkaitan dengan sifat perbuatan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat.

Untuk menilai pemenuhannya, perlu diperiksa isi atau bentuk tindakan, konteks penyampaian, sasaran perbuatan, dan keadaan yang menyertainya. Tidak setiap pernyataan negatif atau kritik otomatis merupakan serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat dalam pengertian hukum pidana.

Pembedaan perlu dilakukan antara kritik terhadap kebijakan atau tindakan resmi, penyampaian pendapat politik, dan perbuatan yang secara konkret memenuhi rumusan serangan terhadap kehormatan atau martabat. Penilaian tersebut harus didasarkan pada norma dan bukti, bukan semata-mata pada penilaian subjektif pihak yang merasa tersinggung.

4. Unsur “Kepala Negara Sahabat”

Sasaran yang disebut dalam pasal adalah kepala negara sahabat. Oleh karena itu, status orang yang menjadi sasaran harus ditentukan berdasarkan kedudukan resminya dan konteks hubungan antarnegara yang relevan.

Pasal ini tidak dapat diterapkan hanya karena seseorang merupakan pejabat asing, diplomat, menteri, atau tokoh politik dari negara lain. Harus dipastikan bahwa orang tersebut termasuk dalam kategori kepala negara sahabat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

5. Unsur “Sedang Menjalankan Tugas Kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Unsur ini membatasi cakupan penerapan pasal berdasarkan keadaan tertentu. Kepala negara sahabat harus sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia ketika perbuatan yang dipersoalkan terjadi.

Dalam praktik, penilaian dapat memerlukan pemeriksaan terhadap agenda resmi, status kunjungan, kegiatan kenegaraan, waktu kejadian, dan konteks pelaksanaan tugas tersebut.

Keberadaan seorang kepala negara sahabat di wilayah Indonesia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukannya merupakan pelaksanaan tugas kenegaraan. Unsur ini perlu diuji berdasarkan fakta yang relevan.

6. Unsur ancaman pidana

Pasal 226 menetapkan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Ketentuan ini menetapkan alternatif jenis pidana. Batas maksimum tidak berarti bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana maksimum. Penjatuhan pidana dalam perkara konkret harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan pengadilan.

Nominal denda untuk kategori III perlu dirujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku, termasuk aturan mengenai kategori denda. Nilainya tidak sebaiknya ditentukan hanya berdasarkan perkiraan atau sumber sekunder yang belum diverifikasi.

Perbedaan Kritik, Ekspresi Pendapat, dan Serangan terhadap Kehormatan

Dalam menerapkan Pasal 226 KUHP, penting untuk membedakan kritik terhadap kebijakan kepala negara sahabat dari perbuatan yang memenuhi unsur serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabatnya.

Kritik terhadap kebijakan berfokus pada evaluasi terhadap keputusan, tindakan, atau kebijakan publik. Kritik tersebut tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana hanya karena disampaikan dengan nada keras atau berisi ketidaksetujuan.

Ekspresi pendapat dapat disampaikan dalam bentuk pidato, tulisan, demonstrasi, atau komunikasi digital. Status hukumnya harus dinilai berdasarkan isi dan konteks pernyataan serta ketentuan hukum yang relevan.

Serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat harus dinilai berdasarkan rumusan pasal dan fakta yang terbukti. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu pernyataan menyinggung atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu.

Pembedaan ini penting untuk mencegah penerapan hukum pidana secara berlebihan. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak menghapus pertanggungjawaban atas tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain

1. Ketentuan umum KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana

Penerapan Pasal 226 harus memperhatikan ketentuan umum mengenai kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan alasan yang dapat menghapuskan pidana apabila relevan. Terpenuhinya suatu perbuatan secara lahiriah tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan pertanggungjawaban pidana.

2. Ketentuan pidana mengenai kehormatan

Pasal 226 perlu dibedakan dari ketentuan lain yang mengatur penghinaan atau serangan terhadap kehormatan. Setiap pasal dapat memiliki unsur, sasaran, konteks, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, apabila suatu pernyataan diduga melanggar lebih dari satu ketentuan, penentuan pasal yang tepat harus dilakukan melalui perbandingan unsur secara sistematis dan pemeriksaan terhadap hukum yang berlaku.

3. Perlindungan kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak yang diakui dalam kerangka hukum nasional dan hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tetap tunduk pada pembatasan yang sah menurut hukum.

Dalam penerapan Pasal 226, perlu dilakukan penilaian yang seimbang dan berdasarkan hukum untuk membedakan ekspresi pendapat yang dilindungi dari tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.

4. Hubungan diplomatik dan hukum internasional

Perlindungan terhadap kepala negara sahabat dapat berkaitan dengan hubungan diplomatik dan prinsip penghormatan terhadap negara lain. Namun, konteks hubungan internasional tidak menggantikan kewajiban untuk menerapkan hukum pidana nasional secara tepat.

Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada unsur delik, bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi Pasal 226 KUHP dalam Praktik

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 226 memerlukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek.

Pertama, verifikasi status sasaran. Pastikan bahwa orang yang menjadi sasaran benar merupakan kepala negara sahabat sebagaimana dimaksud oleh pasal.

Kedua, pemeriksaan konteks tugas kenegaraan. Tentukan apakah pada saat perbuatan terjadi, kepala negara tersebut sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia.

Ketiga, identifikasi bentuk perbuatan. Uraikan secara konkret pernyataan atau tindakan yang dianggap menyerang kehormatan atau harkat dan martabat, termasuk konteks dan cara penyampaiannya.

Keempat, pemeriksaan unsur di muka umum. Tentukan fakta yang mendukung kesimpulan bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan yang memenuhi unsur tersebut.

Kelima, pemeriksaan bukti. Bukti dapat berupa keterangan saksi, rekaman, dokumen, atau bukti elektronik yang diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keenam, pengujian unsur secara keseluruhan. Setiap unsur harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, tanpa menganggap bahwa terpenuhinya satu unsur otomatis membuktikan seluruh unsur lainnya.

Ketujuh, penilaian ketentuan yang relevan. Periksa apakah terdapat ketentuan pidana lain yang lebih sesuai atau berkaitan dengan perbuatan tersebut, dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan aturan penerapan hukum pidana.

Permasalahan yang Sering Timbul

1. Menganggap setiap kritik sebagai serangan terhadap kehormatan

Kritik terhadap kebijakan atau tindakan kepala negara sahabat tidak otomatis memenuhi unsur Pasal 226. Isi, konteks, dan karakter perbuatan harus diperiksa secara objektif.

2. Menganggap semua unggahan di internet memenuhi unsur di muka umum

Publikasi digital dapat menimbulkan persoalan pembuktian mengenai akses publik, konteks komunikasi, dan pihak yang dapat melihat atau mendengar pernyataan. Unsur di muka umum tetap harus dinilai berdasarkan rumusan hukum dan fakta konkret.

3. Mengabaikan status resmi sasaran

Pasal 226 secara khusus menyebut kepala negara sahabat. Kedudukan sebagai pejabat asing saja tidak cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut.

4. Tidak membuktikan konteks tugas kenegaraan

Keberadaan kepala negara sahabat di Indonesia harus dibedakan dari keadaan ketika ia sedang menjalankan tugas kenegaraan. Unsur ini merupakan bagian tersendiri dari rumusan pasal yang perlu dibuktikan.

5. Menganggap ancaman maksimum sebagai pidana wajib

Pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak kategori III merupakan batas ancaman pidana. Penentuan pidana dalam perkara konkret harus mengikuti hukum yang berlaku dan pertimbangan pengadilan.

Contoh Kasus Hipotetis

Seorang kepala negara sahabat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan kenegaraan. Ketika kegiatan tersebut berlangsung, seseorang menyampaikan pernyataan di tempat umum yang kemudian dilaporkan sebagai serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara tersebut.

Untuk menentukan apakah Pasal 226 dapat diterapkan, aparat penegak hukum perlu memeriksa beberapa hal: apakah sasaran benar merupakan kepala negara sahabat, apakah ia sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia, apakah pernyataan dilakukan di muka umum, dan apakah isi serta konteksnya memenuhi unsur menyerang kehormatan atau harkat dan martabat.

Apabila pernyataan yang disampaikan hanya berupa kritik terhadap kebijakan yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut, hal itu tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan serangan terhadap kehormatan atau martabat, kesimpulan hukum tetap harus didasarkan pada rumusan pasal dan bukti yang relevan.

Contoh ini bersifat ilustratif dan tidak menentukan hasil hukum untuk perkara tertentu.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

1. Asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege)

Tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa dasar hukum yang telah ditentukan. Asas ini mengharuskan penerapan Pasal 226 didasarkan pada unsur yang dirumuskan oleh undang-undang dan tidak diperluas secara sewenang-wenang.

2. Asas kepastian hukum

Penegakan hukum harus didasarkan pada rumusan norma yang jelas dan pembuktian yang memadai. Status sasaran, konteks tugas kenegaraan, unsur di muka umum, dan karakter perbuatan harus dinilai secara terukur.

3. Asas pertanggungjawaban pidana

Pemidanaan memerlukan dasar untuk menghubungkan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

4. Asas proporsionalitas

Penerapan hukum pidana harus memperhatikan sifat perbuatan, unsur yang terbukti, dan batas ancaman pidana. Penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan secara berlebihan atau tanpa analisis yang memadai.

5. Penghormatan terhadap kebebasan berekspresi

Penerapan pasal yang berkaitan dengan kehormatan harus memperhatikan hak untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi hukum. Pembedaan antara kritik dan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan unsur hukum, bukan semata-mata karena suatu pernyataan tidak disukai oleh pihak tertentu.

Penutup

Pasal 226 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat di muka umum ketika kepala negara tersebut sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Penerapan ketentuan ini memerlukan pembuktian terhadap seluruh unsur, khususnya sifat perbuatan, keadaan di muka umum, status kepala negara sahabat, dan konteks pelaksanaan tugas kenegaraan di Indonesia.

Dalam negara hukum, perlindungan terhadap kehormatan pejabat asing harus dijalankan bersama penghormatan terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tidak setiap kritik atau pernyataan kontroversial dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penilaian harus dilakukan secara cermat berdasarkan rumusan undang-undang dan fakta yang terbukti.

Konsultasi Hukum

Perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan serangan terhadap kehormatan memerlukan analisis terhadap unsur delik, konteks komunikasi, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan.

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dengan pendekatan profesional, analitis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Informasi layanan: