Hukum Pidana

Pasal 223 KUHP: Permufakatan Jahat dan Persiapan Melakukan Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat

Lawyer Ahdan Ramdani1 minggu ago18 jam ago028 mins

Pasal 223 KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.”

Ketentuan tersebut berada dalam Bab III Buku Kedua KUHP tentang Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat, tepatnya pada Bagian Kesatu mengenai Makar terhadap Negara Sahabat. Pasal 223 merujuk pada dua tindak pidana, yaitu makar dengan maksud melepaskan wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 221 dan makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan dalam negara sahabat sebagaimana diatur dalam Pasal 222.

Keunikan Pasal 223 terletak pada pengaturan mengenai permufakatan jahat dan persiapan. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan tahapan sebelum tindak pidana yang dituju selesai dilaksanakan. Dengan demikian, fokus analisisnya bukan hanya pada terjadinya makar sebagai tindak pidana yang dituju, melainkan juga pada kesepakatan dan tindakan persiapan yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut.

Namun, penerapan Pasal 223 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan umum KUHP mengenai permufakatan jahat dan persiapan, khususnya Pasal 13 sampai dengan Pasal 16. Ketentuan umum tersebut memberikan kerangka untuk mengidentifikasi karakter masing-masing perbuatan, persyaratan pemidanaan, serta keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Secara konseptual, Pasal 223 bertujuan menjangkau tahapan tertentu dari perbuatan yang diarahkan pada tindak pidana terhadap negara sahabat, bahkan sebelum tindak pidana yang dituju terlaksana sepenuhnya.

Dalam hukum pidana, tidak semua niat atau rencana dapat dipidana. Pemikiran yang masih berada dalam batin seseorang berbeda dari kesepakatan antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana. Keduanya juga berbeda dari tindakan nyata untuk menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, atau menyusun rencana operasional guna menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindak pidana.

Pasal 223 perlu dipahami dalam kerangka tersebut. Pengaturan ini memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan pada tahap awal yang secara tegas dirujuk oleh undang-undang, tetapi sekaligus menuntut pembuktian yang cermat agar aktivitas yang tidak memenuhi unsur tindak pidana tidak diperlakukan sebagai perbuatan pidana.

Dengan demikian, ratio legis Pasal 223 berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara sahabat melalui hukum pidana, dengan tetap mempertahankan asas legalitas dan batas-batas pertanggungjawaban pidana.

Penafsiran Hukum

1. Penafsiran Gramatikal

Frasa “Setiap Orang” menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur yang relevan terbukti.

Frasa “permufakatan jahat” merujuk pada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Pasal 13 ayat (1) KUHP menentukan bahwa permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, niat individual tanpa kesepakatan dengan orang lain tidak dengan sendirinya memenuhi pengertian tersebut.

Sementara itu, frasa “persiapan” berkaitan dengan tindakan untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) KUHP memberikan contoh berupa usaha mendapatkan atau menyiapkan alat, mengumpulkan informasi, menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi bagi perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan tindak pidana.

Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222” membatasi tindak pidana yang menjadi sasaran ketentuan ini. Artinya, tidak semua permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan Pasal 223. Tindak pidana yang dituju harus termasuk dalam cakupan Pasal 221 atau Pasal 222.

Kata “dan” yang menghubungkan permufakatan jahat dengan persiapan juga perlu diperhatikan. Secara gramatikal, kata tersebut dapat menunjukkan penggabungan dua konsep dalam rumusan pasal. Namun, penentuan apakah kedua keadaan tersebut harus terbukti secara kumulatif atau bagaimana masing-masing kategori pemidanaan diterapkan memerlukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 serta keseluruhan rumusan Pasal 223.

2. Penafsiran Sistematis

Pasal 223 harus dibaca bersama ketentuan umum KUHP mengenai permufakatan jahat dan persiapan.

Pasal 13 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pasal 223 merupakan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemidanaan untuk permufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222.

Di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) KUHP menentukan bahwa persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Pasal 223 juga secara eksplisit menyebut persiapan untuk melakukan tindak pidana yang dirujuknya.

Pasal 14 dan Pasal 16 KUHP turut relevan karena masing-masing mengatur keadaan ketika permufakatan jahat atau persiapan tidak dipidana. Pasal 14 berkaitan dengan penarikan diri dari kesepakatan atau tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pasal 16 berkaitan dengan penghentian atau pencegahan kemungkinan terciptanya kondisi persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Dari sudut sistematis, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permufakatan jahat dan persiapan merupakan kategori hukum yang berbeda. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan dalam analisis unsur maupun penentuan pertanggungjawaban pidana.

3. Penafsiran Historis

Penafsiran historis memerlukan kajian terhadap naskah akademik, risalah pembahasan, dan dokumen pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tanpa kajian tersebut, tidak tepat menyimpulkan secara pasti alasan historis pembentuk undang-undang menggunakan kata “dan” dalam Pasal 223 atau maksud khusus yang melatarbelakangi rumusan tersebut.

Berdasarkan teks undang-undang, hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit memasukkan permufakatan jahat dan persiapan ke dalam ketentuan yang merujuk pada dua bentuk makar terhadap negara sahabat.

4. Penafsiran Teleologis

Secara teleologis, Pasal 223 dapat dipahami sebagai ketentuan yang memungkinkan intervensi hukum pidana pada tahap tertentu sebelum tindak pidana yang dituju terlaksana.

Akan tetapi, tujuan pencegahan tindak pidana tidak membenarkan pemidanaan hanya berdasarkan dugaan mengenai niat seseorang. Kesepakatan, tindakan persiapan, serta hubungan keduanya dengan tindak pidana yang dituju harus dibuktikan berdasarkan fakta yang relevan.

Penafsiran teleologis juga perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Pembahasan akademik mengenai bentuk pemerintahan negara lain atau diskusi politik tidak otomatis menjadi permufakatan jahat maupun persiapan melakukan makar.

5. Penafsiran Fungsional

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 223 berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sebelum tindak pidana selesai telah memenuhi kategori permufakatan jahat atau persiapan yang dipidana oleh undang-undang.

Penyidik dan penuntut umum harus mengidentifikasi tindak pidana yang dituju, menguraikan perbuatan konkret yang diduga dilakukan, dan menjelaskan hubungan antara perbuatan tersebut dengan unsur Pasal 223.

Hakim selanjutnya perlu menilai apakah fakta dan alat bukti yang diajukan benar-benar mendukung unsur yang didakwakan. Analisis tidak cukup berhenti pada keberadaan komunikasi, hubungan antarpihak, atau aktivitas yang dianggap mencurigakan.

Perbedaan Permufakatan Jahat, Persiapan, dan Percobaan

Pembedaan ketiga konsep ini merupakan inti analisis Pasal 223. Walaupun dapat muncul dalam satu rangkaian peristiwa, masing-masing memiliki karakter normatif yang berbeda.

1. Permufakatan Jahat: Kesepakatan untuk Melakukan Tindak Pidana

Menurut Pasal 13 ayat (1) KUHP, permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Titik tekan konsep ini adalah adanya kesepakatan di antara setidaknya dua orang mengenai tindak pidana yang hendak dilakukan.

Oleh karena itu, komunikasi antara beberapa orang belum tentu merupakan permufakatan jahat. Isi komunikasi, konteks, maksud kesepakatan, dan hubungan dengan tindak pidana yang dituju harus dinilai secara konkret.

2. Persiapan: Tindakan untuk Menciptakan Kondisi Pelaksanaan

Menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP, persiapan dapat mencakup usaha mendapatkan atau menyiapkan alat, mengumpulkan informasi, menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindak pidana.

Berbeda dari permufakatan jahat yang berpusat pada kesepakatan, persiapan berpusat pada tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi pelaksanaan. Persiapan dapat dilakukan oleh seseorang, sedangkan permufakatan jahat menurut Pasal 13 memerlukan kesepakatan dua orang atau lebih.

Namun, tindakan seperti mengumpulkan informasi atau menyusun rencana tidak otomatis merupakan persiapan yang dapat dipidana. Harus ada hubungan yang relevan dengan tindak pidana yang dituju sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

3. Percobaan: Permulaan Pelaksanaan Tindak Pidana

Pasal 17 KUHP mengatur percobaan melakukan tindak pidana ketika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tetapi tindak pidana tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri.

Dengan demikian, percobaan berbeda dari persiapan. Persiapan berorientasi pada penciptaan kondisi untuk melakukan tindak pidana, sedangkan percobaan mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana ditentukan Pasal 17 KUHP.

Perbedaan tersebut penting agar penegak hukum tidak keliru mengklasifikasikan perbuatan yang masih berada pada tahap persiapan sebagai percobaan, atau sebaliknya.

Analisis Unsur Pasal 223 KUHP

1. Subjek Hukum: “Setiap Orang”

Penuntut umum harus membuktikan keterlibatan orang yang didakwa dalam perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal 223. Kehadiran dalam suatu pertemuan, hubungan dengan pihak tertentu, atau komunikasi dengan orang lain tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam permufakatan jahat atau persiapan.

Penilaian harus diarahkan pada tindakan dan peran konkret masing-masing orang, termasuk apakah terdapat bukti yang menghubungkannya dengan tindak pidana yang dituju.

2. Permufakatan Jahat

Unsur ini perlu dianalisis berdasarkan Pasal 13 KUHP. Pertanyaan utamanya adalah apakah terdapat sekurang-kurangnya dua orang yang benar-benar mencapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 221 atau Pasal 222.

Bukti komunikasi dapat relevan, tetapi harus diperiksa isi dan konteksnya. Percakapan yang hanya membahas kemungkinan perubahan politik, misalnya, tidak otomatis menunjukkan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

3. Persiapan untuk Melakukan Tindak Pidana

Unsur persiapan harus dinilai berdasarkan Pasal 15 KUHP. Penegak hukum perlu menjelaskan tindakan apa yang dilakukan, kondisi apa yang hendak diciptakan, dan bagaimana tindakan tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dituju.

Pengumpulan informasi, penyediaan sarana, atau penyusunan rencana harus dinilai menurut konteksnya. Kegiatan yang memiliki tujuan sah tidak dapat langsung diperlakukan sebagai tindak pidana hanya karena secara abstrak dapat menyerupai tindakan persiapan.

4. Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran

Pasal 223 secara terbatas merujuk pada Pasal 221 dan Pasal 222 KUHP.

Pasal 221 mengatur makar dengan maksud melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian, dari kekuasaan pemerintah. Pasal 222 mengatur makar dengan maksud menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat.

Karena itu, penegak hukum harus menjelaskan tindak pidana mana yang menjadi sasaran permufakatan atau persiapan. Identifikasi ini penting untuk menilai apakah fakta yang ditemukan benar-benar termasuk dalam ruang lingkup Pasal 223.

5. Persoalan Kumulasi antara Permufakatan Jahat dan Persiapan

Salah satu persoalan interpretatif dalam Pasal 223 adalah penggunaan kata “dan”. Rumusan tersebut tidak boleh diubah begitu saja menjadi “atau” tanpa dasar penafsiran yang memadai.

Di satu sisi, permufakatan jahat dan persiapan memiliki definisi yang berbeda dalam KUHP. Di sisi lain, Pasal 223 menyebut keduanya dalam satu rumusan pemidanaan. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan analisis mengenai apakah kedua keadaan harus dibuktikan secara kumulatif dalam rumusan ini, serta bagaimana ketentuan umum mengenai pemidanaan permufakatan jahat dan persiapan diterapkan terhadapnya.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengertian bahasa sehari-hari. Penafsiran harus mempertimbangkan keseluruhan sistem KUHP, asas legalitas, dan larangan penggunaan analogi untuk menetapkan adanya tindak pidana.

Keterkaitan dengan Pasal 221 dan Pasal 222 KUHP

Pasal 221 dan Pasal 222 menentukan tindak pidana yang menjadi sasaran Pasal 223.

Pasal 221 berkaitan dengan makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat dari kekuasaan pemerintah. Pasal 222 berkaitan dengan makar untuk menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan dalam negara sahabat.

Perbedaan objek dan tujuan tersebut berpengaruh terhadap pembuktian. Penegak hukum harus menguraikan apakah tindakan yang diduga dilakukan diarahkan pada pelepasan wilayah atau pada perubahan bentuk pemerintahan secara tidak sah.

Pasal 223 tidak boleh diperlakukan sebagai larangan umum terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan perubahan politik di negara sahabat. Hubungannya dengan Pasal 221 dan Pasal 222 merupakan batas normatif yang harus dipertahankan.

Keterkaitan dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 KUHP

Pasal 13 mengatur pengertian dan pemidanaan permufakatan jahat. Pasal 14 mengatur keadaan ketika permufakatan jahat tidak dipidana karena pelaku menarik diri dari kesepakatan atau melakukan tindakan yang patut untuk mencegah tindak pidana.

Pasal 15 mengatur pengertian dan pemidanaan persiapan, sedangkan Pasal 16 mengatur keadaan ketika persiapan tidak dipidana karena pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi persiapan. Pasal 17 mengatur percobaan yang mensyaratkan permulaan pelaksanaan.

Ketentuan-ketentuan ini perlu dianalisis secara terpadu. Akan tetapi, penerapan ketentuan umum tersebut pada Pasal 223 harus tetap memperhatikan rumusan khusus pasal yang bersangkutan dan tidak boleh disimpulkan secara mekanis tanpa analisis sistematis.

Beban Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam perkara pidana, penuntut umum harus membuktikan dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk Pasal 223, pembuktian perlu diarahkan pada perbuatan konkret yang diduga memenuhi unsur permufakatan jahat dan persiapan, serta hubungan perbuatan tersebut dengan Pasal 221 atau Pasal 222.

Bukti yang relevan, sesuai konteks perkara dan cara perolehannya, dapat berupa keterangan saksi, dokumen, komunikasi elektronik, keterangan ahli, atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum acara pidana.

Keberadaan bukti komunikasi tidak otomatis membuktikan adanya permufakatan jahat. Demikian pula, keberadaan alat, informasi, atau dokumen perencanaan tidak otomatis membuktikan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Setiap bukti harus dinilai berdasarkan relevansi, keaslian, konteks, dan kemampuannya mendukung unsur yang didakwakan.

Dari sisi pembelaan, analisis dapat diarahkan pada tidak terbuktinya kesepakatan, tidak jelasnya tindak pidana yang dituju, tidak adanya hubungan antara tindakan persiapan dan delik yang dirujuk, atau kelemahan alat bukti. Argumentasi tersebut harus bertumpu pada fakta konkret perkara.

Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik, penanganan dugaan pelanggaran Pasal 223 memerlukan rekonstruksi kronologi yang cermat. Penegak hukum perlu mengidentifikasi kapan kesepakatan diduga terbentuk, tindakan apa yang dilakukan setelahnya, dan bagaimana tindakan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dituju.

Misalnya, terdapat sejumlah orang yang melakukan komunikasi mengenai situasi politik suatu negara sahabat. Komunikasi tersebut kemudian dianggap sebagai indikasi rencana untuk memisahkan suatu wilayah dari kekuasaan pemerintah negara tersebut.

Dalam situasi seperti ini, keberadaan komunikasi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya permufakatan jahat. Harus diperiksa apakah isi komunikasi menunjukkan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221. Jika diduga terdapat persiapan, tindakan konkretnya juga harus diidentifikasi dan dihubungkan dengan unsur Pasal 15.

Analisis serupa berlaku jika dugaan tindak pidana berkaitan dengan Pasal 222. Penegak hukum harus mengidentifikasi tujuan yang diduga hendak dicapai dan dasar faktual yang menghubungkan tindakan para pihak dengan makar untuk menghapuskan atau mengubah bentuk pemerintahan secara tidak sah.

Permasalahan yang Sering Timbul

1. Menyamakan Niat dengan Permufakatan Jahat

Niat pribadi tidak identik dengan kesepakatan. Permufakatan jahat menurut Pasal 13 KUHP mensyaratkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.

2. Menganggap Semua Perencanaan sebagai Persiapan yang Dapat Dipidana

Perencanaan yang bersifat umum tidak otomatis memenuhi Pasal 15 KUHP. Harus diperiksa apakah tindakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindak pidana tertentu dan apakah pemidanaannya secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

3. Mengabaikan Perbedaan antara Persiapan dan Percobaan

Persiapan dan percobaan memiliki batas normatif berbeda. Persiapan berhubungan dengan penciptaan kondisi, sedangkan percobaan memerlukan permulaan pelaksanaan sesuai Pasal 17 KUHP.

4. Menganggap Kata “Dan” Tidak Memiliki Arti Normatif

Penggunaan kata “dan” dalam Pasal 223 merupakan bagian dari rumusan undang-undang. Penegak hukum dan hakim perlu mempertimbangkan konsekuensi gramatikalnya serta menafsirkannya secara sistematis, bukan langsung mengubahnya menjadi hubungan alternatif.

5. Menggunakan Pasal 223 secara Terlalu Luas

Pasal 223 hanya merujuk pada Pasal 221 dan Pasal 222. Aktivitas politik, diskusi akademik, kritik, atau hubungan dengan pihak lain tidak otomatis memenuhi unsur pasal ini tanpa bukti yang cukup mengenai tindak pidana yang dituju dan perbuatan yang didakwakan.

Contoh Kasus Hipotetis

Sejumlah orang diduga bersepakat untuk melakukan tindakan yang ditujukan pada pelepasan sebagian wilayah suatu negara sahabat dari kekuasaan pemerintahnya. Dalam penyidikan ditemukan komunikasi elektronik, catatan pertemuan, dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan rencana tersebut.

Untuk menilai penerapan Pasal 223, penegak hukum perlu memeriksa apakah komunikasi dan fakta lain menunjukkan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221. Selanjutnya, perlu diperiksa apakah terdapat tindakan persiapan yang memenuhi kriteria Pasal 15 KUHP.

Apabila bukti hanya menunjukkan diskusi mengenai sejarah, hubungan internasional, atau gagasan politik tanpa membuktikan unsur tindak pidana yang dituju, bukti tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai permufakatan jahat atau persiapan yang dapat dipidana.

Sebaliknya, apabila terdapat bukti mengenai kesepakatan dan tindakan konkret yang relevan, seluruh bukti harus diuji menurut ketentuan hukum acara pidana. Kesimpulan akhirnya harus memperhatikan rumusan Pasal 223, hubungan dengan Pasal 221 atau Pasal 222, serta ketentuan umum KUHP yang berlaku.

Contoh ini hanya ilustrasi analitis. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara nyata harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

1. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)

Asas legalitas menuntut agar pemidanaan didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1 KUHP juga melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu, ruang lingkup Pasal 223 tidak boleh diperluas melampaui rumusan dan hubungan normatifnya dengan Pasal 221 serta Pasal 222.

2. Asas Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana harus dinilai berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku. Keterlibatan dalam komunikasi atau aktivitas bersama tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Orang yang diduga melakukan permufakatan jahat atau persiapan tetap harus diperlakukan sesuai prinsip praduga tidak bersalah. Dugaan harus diuji melalui proses peradilan dan pembuktian berdasarkan hukum.

4. Asas Kepastian Hukum

Kejelasan mengenai tindak pidana yang dituju, tindakan yang dianggap sebagai permufakatan atau persiapan, serta hubungan antarunsur diperlukan agar penerapan Pasal 223 dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan.

5. Prinsip Penafsiran Ketat terhadap Rumusan Pidana

Ketentuan pidana harus ditafsirkan dengan memperhatikan batas-batas rumusannya. Dalam Pasal 223, prinsip ini mengharuskan penegak hukum membedakan permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan serta menjelaskan hubungan tindakan yang didakwakan dengan tindak pidana yang dirujuk.

Penutup

Pasal 223 KUHP merupakan ketentuan mengenai permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 KUHP. Analisis terhadap pasal ini harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan konseptual antara permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan, serta hubungan ketiganya dengan tindak pidana yang menjadi sasaran.

Persoalan interpretatif yang penting adalah penggunaan kata “dan” dalam rumusan Pasal 223. Karena permufakatan jahat dan persiapan memiliki pengertian serta ketentuan umum pemidanaan yang berbeda, penerapannya memerlukan penafsiran gramatikal dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pemidanaan tidak dapat didasarkan hanya pada dugaan mengenai niat, hubungan antarpihak, atau aktivitas yang dianggap mencurigakan. Unsur delik, hubungan dengan tindak pidana yang dituju, dan alat bukti harus dianalisis secara cermat berdasarkan hukum yang berlaku.

Layanan Hukum

Perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan permufakatan jahat dan persiapan membutuhkan pemeriksaan yang teliti terhadap rumusan delik, kronologi, peran masing-masing pihak, serta kualitas alat bukti.

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi hukum, pendampingan, dan advokasi untuk membantu klien memahami posisi hukum, mengevaluasi bukti, dan menyusun strategi penanganan perkara secara terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi layanan: