Pendahuluan
Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menilai fakta dan menentukan penyelesaian sengketa.
Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata adalah kesaksian. Akan tetapi, hukum tidak memberikan kedudukan yang sama kepada setiap orang untuk menjadi saksi. Terdapat persyaratan mengenai kecakapan seseorang dalam memberikan keterangan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur kategori orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi, antara lain anak yang belum genap berumur lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena kondisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, serta orang yang diperintahkan hakim untuk dimasukkan ke dalam tahanan selama perkara diperiksa.
Meskipun demikian, Pasal 1912 tidak sepenuhnya menutup kemungkinan hakim untuk mendengar keterangan anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat mendengar mereka tanpa penyumpahan, tetapi keterangannya hanya berkedudukan sebagai penjelasan.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pembuktian perdata membedakan antara kecakapan formal sebagai saksi dan kemungkinan seseorang memberikan informasi yang dapat membantu hakim memahami suatu peristiwa.
Bunyi Pasal 1912 KUHPerdata
Pasal 1912 KUHPerdata menyatakan:
“Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.
Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa.”
Makna Normatif Pasal 1912 KUHPerdata
Pasal 1912 KUHPerdata mengatur pembatasan terhadap kecakapan seseorang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata.
Secara normatif, ketentuan ini memuat tiga pengaturan utama.
Pertama, penentuan kategori orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi. Undang-undang menentukan kategori tertentu yang tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan kesaksian sebagai alat bukti.
Kedua, kemungkinan hakim mendengar keterangan sebagai penjelasan. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan dalam kondisi tertentu masih dapat didengar keterangannya tanpa penyumpahan.
Ketiga, pembatasan penggunaan keterangan orang yang tidak cakap. Keterangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesaksian biasa, melainkan hanya dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk menuju peristiwa yang masih harus dibuktikan melalui alat pembuktian yang sah.
Dengan demikian, Pasal 1912 membedakan secara tegas antara status seseorang sebagai saksi dan kedudukan keterangannya sebagai sumber informasi dalam proses pemeriksaan perkara.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 1912 KUHPerdata mempunyai beberapa tujuan hukum.
- Menjaga keandalan pembuktian. Hukum memberikan pembatasan terhadap penerimaan kesaksian dari orang-orang yang menurut ketentuan tersebut tidak memenuhi persyaratan kecakapan sebagai saksi.
- Mencegah kekeliruan penilaian fakta. Hakim tidak boleh serta-merta memperlakukan setiap informasi yang disampaikan sebagai keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian.
- Memberikan ruang bagi hakim memperoleh informasi. Meskipun tidak dapat diterima sebagai saksi, keterangan anak atau orang dalam pengampuan masih dapat didengar sebagai penjelasan dalam kondisi tertentu.
- Menjaga kualitas proses pembuktian. Fakta yang menjadi dasar putusan harus tetap diuji melalui mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Membedakan informasi awal dan alat bukti. Keterangan yang hanya berfungsi sebagai penjelasan tidak boleh disamakan dengan alat bukti saksi yang memenuhi persyaratan hukum.
Secara konseptual, ratio legis Pasal 1912 adalah menjaga kualitas pembuktian dengan membedakan kecakapan formal seseorang sebagai saksi dan kegunaan informasinya bagi hakim dalam memahami suatu peristiwa.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “tidak dapat diterima sebagai saksi” menunjukkan adanya pembatasan terhadap kedudukan seseorang sebagai saksi dalam proses pembuktian.
Frasa “Hakim boleh mendengar” menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk memperoleh penjelasan dari kategori orang tertentu, meskipun mereka tidak dapat diterima sebagai saksi biasa.
Sementara itu, frasa “hanya dapat dianggap sebagai penjelasan” menegaskan bahwa keterangan tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda dari alat bukti kesaksian.
Adapun frasa “petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa” menunjukkan bahwa informasi tersebut hanya dapat digunakan sebagai titik awal untuk menemukan atau menguji fakta melalui alat pembuktian lainnya.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 1912 harus dibaca bersama ketentuan pembuktian dalam KUHPerdata, khususnya:
- Pasal 1895 KUHPerdata mengenai pembuktian dengan saksi.
- Pasal 1902 KUHPerdata mengenai penggunaan pembuktian dengan saksi dalam keadaan tertentu.
- Pasal 1907 KUHPerdata mengenai cara saksi memberikan keterangan dan kewajiban menerangkan dasar pengetahuannya.
- Pasal 1911 KUHPerdata mengenai kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji.
Pasal 1911 mengatur kewajiban sumpah atau janji bagi saksi, sedangkan Pasal 1912 menentukan kategori orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi dan kemungkinan keterangannya didengar sebagai penjelasan.
Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pembuktian yang memperhatikan persyaratan formal dan kualitas keterangan.
3. Penafsiran Teleologis
Dari perspektif tujuan hukum, Pasal 1912 dimaksudkan untuk mencegah hakim memperlakukan informasi dari orang yang tidak memenuhi persyaratan kecakapan sebagai kesaksian biasa.
Namun, ketentuan tersebut juga memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mendengar penjelasan dari anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan dalam kondisi tertentu.
Dengan demikian, norma ini tidak semata-mata berorientasi pada pembatasan, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk memperoleh informasi yang relevan tanpa mengabaikan persyaratan pembuktian.
Analisis Komponen Norma
1. Orang yang Belum Genap Berumur Lima Belas Tahun
Pasal 1912 menyebut orang yang belum genap lima belas tahun sebagai kategori yang tidak dapat diterima sebagai saksi.
Batas usia tersebut merupakan kriteria yang secara eksplisit ditentukan dalam rumusan pasal.
Namun, larangan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan berikutnya yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mendengar anak yang belum dewasa tanpa penyumpahan, dengan kedudukan keterangannya hanya sebagai penjelasan.
Artinya, terdapat perbedaan antara tidak dapat diterima sebagai saksi dan tidak dapat didengar sama sekali oleh hakim.
2. Orang yang Berada di Bawah Pengampuan
Kategori kedua adalah orang yang berada di bawah pengampuan karena kondisi yang disebutkan dalam rumusan pasal, yaitu “dungu, gila atau mata gelap”.
Istilah-istilah tersebut merupakan terminologi historis yang digunakan dalam KUHPerdata. Dalam penulisan dan penerapan hukum kontemporer, istilah tersebut perlu dipahami secara hati-hati dan tidak digunakan sebagai label medis atau penilaian terhadap seseorang.
Secara normatif, ketentuan ini menghubungkan status pengampuan dengan pembatasan kecakapan memberikan kesaksian.
Namun, status seseorang yang berada di bawah pengampuan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai bukti bahwa orang tersebut tidak mampu memahami seluruh keadaan atau tidak dapat menyampaikan informasi yang relevan.
Pasal 1912 sendiri memberikan ruang bagi hakim untuk mendengar orang yang berada di bawah pengampuan apabila pada saat tertentu orang tersebut dapat berpikir, dengan ketentuan keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan.
3. Orang yang Dimasukkan ke Dalam Tahanan atas Perintah Hakim
Kategori ketiga adalah orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan.
Unsur ini harus dibaca secara cermat karena rumusan pasal tidak menyebut seluruh orang yang sedang menjalani penahanan, melainkan secara khusus menunjuk orang yang dimasukkan ke dalam tahanan atas perintah hakim selama perkara diperiksa.
Dengan demikian, tidak tepat memperluas ketentuan ini secara otomatis kepada setiap orang yang sedang menjalani proses penahanan tanpa memeriksa dasar dan konteks penahanannya.
4. Kewenangan Hakim Mendengar Keterangan sebagai Penjelasan
Pasal 1912 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan yang pada saat tertentu dapat berpikir.
Keterangan tersebut diberikan tanpa penyumpahan.
Namun, kedudukannya terbatas sebagai penjelasan, bukan kesaksian biasa yang memenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti saksi.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan informasi dari orang yang tidak cakap sebagai saksi untuk memahami konteks peristiwa, tetapi tetap harus membedakan kedudukannya dari alat bukti formal.
5. Pembatasan Kekuatan Keterangan
Bagian terakhir Pasal 1912 memberikan pembatasan terhadap penggunaan keterangan orang yang tidak cakap.
Sekalipun orang tersebut menerangkan bahwa ia telah mendengar, melihat, menghadiri, atau mengalami suatu peristiwa, keterangannya tidak boleh langsung dipercaya sebagai kesaksian yang dapat membuktikan peristiwa tersebut.
Hakim hanya boleh menggunakannya untuk memperoleh petunjuk menuju peristiwa yang masih dapat dibuktikan melalui upaya pembuktian biasa.
Dengan demikian, terdapat dua lapisan penilaian:
- Informasi yang disampaikan dapat membantu hakim memahami arah pemeriksaan.
- Kebenaran peristiwa yang diinformasikan tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang memenuhi persyaratan hukum.
Perbedaan Saksi yang Cakap dan Orang yang Hanya Dapat Memberikan Penjelasan
Untuk memahami Pasal 1912, perlu dibedakan kedudukan hukum kedua kategori tersebut.
| Aspek | Saksi yang memenuhi persyaratan | Orang yang didengar berdasarkan Pasal 1912 |
|---|---|---|
| Kedudukan | Saksi dalam pembuktian | Pemberi penjelasan |
| Sumpah atau janji | Mengikuti ketentuan sumpah atau janji saksi | Didengar tanpa penyumpahan |
| Fungsi keterangan | Alat bukti saksi sesuai ketentuan hukum | Penjelasan atau petunjuk awal |
| Penilaian hakim | Dinilai sebagai keterangan saksi bersama alat bukti lainnya | Tidak boleh diperlakukan sebagai kesaksian biasa |
| Pembuktian lanjutan | Dinilai menurut ketentuan pembuktian | Peristiwa harus dibuktikan lebih lanjut melalui upaya pembuktian biasa |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan seseorang menyampaikan informasi tidak selalu identik dengan kecakapan formal untuk menjadi saksi.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
1. Pasal 1895 KUHPerdata
Pasal 1895 mengakui pembuktian dengan saksi dalam perkara perdata, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
Ketentuan ini merupakan dasar penggunaan saksi sebagai alat bukti, sedangkan Pasal 1912 mengatur pembatasan terhadap kategori orang yang dapat diterima sebagai saksi.
2. Pasal 1907 KUHPerdata
Pasal 1907 mengatur bahwa keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi serta pada prinsipnya disertai alasan mengenai bagaimana saksi mengetahui hal yang diterangkannya.
Ketentuan ini berkaitan dengan kualitas sumber pengetahuan saksi.
Sementara itu, Pasal 1912 membatasi kedudukan keterangan dari orang yang tidak memenuhi persyaratan kecakapan sebagai saksi.
3. Pasal 1911 KUHPerdata
Pasal 1911 menentukan kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menerangkan hal yang sebenarnya.
Pasal 1912 memberikan pengecualian dalam bentuk keterangan tanpa penyumpahan bagi kategori orang tertentu, tetapi membatasi kedudukan keterangannya hanya sebagai penjelasan.
4. Pasal 144 dan Pasal 145 HIR
Dalam hukum acara perdata, ketentuan HIR juga mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan kategori orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam keadaan tertentu.
Pasal 145 HIR, khususnya, mengatur kategori orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan memberikan ruang bagi hakim untuk mendengar keterangan orang yang belum cukup umur atau berada dalam kondisi tertentu sebagai penjelasan.
Ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis dengan Pasal 1912 KUHPerdata untuk memahami penerapan pembatasan kecakapan saksi dalam praktik peradilan perdata.
Implementasi dalam Praktik
Pasal 1912 KUHPerdata dapat relevan dalam berbagai perkara perdata, antara lain:
- Sengketa tanah yang melibatkan anak sebagai orang yang mengetahui riwayat penguasaan objek.
- Perkara wanprestasi yang melibatkan anggota keluarga di bawah umur sebagai orang yang mengetahui peristiwa tertentu.
- Perkara perbuatan melawan hukum yang memerlukan informasi dari orang yang berada di bawah pengampuan.
- Sengketa keluarga yang melibatkan anak sebagai pihak yang mengetahui keadaan tertentu.
- Perkara yang membutuhkan penjelasan dari orang yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagai saksi.
Dalam situasi tersebut, kuasa hukum perlu membedakan antara menghadirkan seseorang sebagai saksi dan menghadirkannya untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu pemeriksaan perkara.
Hakim juga perlu menjaga agar keterangan yang hanya berkedudukan sebagai penjelasan tidak diperlakukan seolah-olah merupakan alat bukti saksi yang memenuhi persyaratan hukum.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Penyamaan antara keterangan dan kesaksian. Informasi yang disampaikan seseorang belum tentu dapat diterima sebagai alat bukti saksi.
- Kesalahan memahami batas usia. Ketentuan Pasal 1912 secara khusus menyebut usia belum genap lima belas tahun, sehingga perlu dibedakan dari batas usia dalam peraturan lain.
- Anggapan bahwa orang di bawah pengampuan tidak dapat didengar sama sekali. Pasal 1912 justru memberikan ruang terbatas bagi hakim untuk mendengar penjelasan dalam kondisi tertentu.
- Penggunaan istilah historis secara tidak tepat. Istilah dalam rumusan lama KUHPerdata perlu dipahami dalam konteks hukum historis dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan diagnosis medis modern.
- Penggunaan keterangan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Keterangan yang hanya berkedudukan sebagai penjelasan tidak boleh menggantikan pembuktian melalui alat bukti biasa.
- Tidak membedakan status pengampuan dan kemampuan faktual. Status hukum seseorang dan kemampuan faktualnya memberikan informasi merupakan dua persoalan yang perlu dianalisis secara cermat.
- Perluasan kategori orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi. Ketentuan mengenai orang yang ditahan harus diterapkan berdasarkan rumusan pasal, bukan diperluas tanpa dasar hukum.
Contoh Kasus
Dalam perkara sengketa kepemilikan tanah antara A dan B, seorang anak berusia empat belas tahun mengetahui bahwa tanah yang disengketakan selama ini dikuasai dan dirawat oleh keluarga A.
Anak tersebut mengetahui lokasi tanah, aktivitas penguasaan, dan pihak yang selama ini mengelola objek sengketa.
A kemudian bermaksud menghadirkan anak tersebut sebagai saksi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah lama dikuasai oleh keluarganya.
Berdasarkan Pasal 1912 KUHPerdata, anak yang belum genap berumur lima belas tahun tidak dapat diterima sebagai saksi dalam pengertian kesaksian biasa.
Namun, hakim dapat mendengar keterangannya tanpa penyumpahan sebagai penjelasan.
Informasi tersebut dapat membantu hakim memahami keadaan objek sengketa dan mengidentifikasi bukti lain yang relevan, misalnya dokumen penguasaan, bukti pembayaran pajak, surat keterangan, atau keterangan saksi lain yang memenuhi persyaratan hukum.
Dengan demikian, keterangan anak tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai alat bukti saksi untuk membuktikan kepemilikan tanah. Fungsinya terbatas sebagai penjelasan atau petunjuk menuju fakta yang masih harus dibuktikan melalui mekanisme pembuktian biasa.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Kepastian Hukum. Kedudukan seseorang sebagai saksi harus ditentukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan hukum.
- Asas Kecermatan dalam Pembuktian. Hakim harus membedakan keterangan saksi yang memenuhi persyaratan dengan penjelasan dari orang yang tidak cakap sebagai saksi.
- Asas Perlindungan terhadap Pihak yang Rentan. Pemeriksaan terhadap anak dan orang yang berada di bawah pengampuan perlu dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan mereka.
- Asas Keadilan. Pembatasan formal terhadap kesaksian tidak seharusnya menghalangi hakim memahami fakta yang relevan melalui mekanisme yang dibenarkan hukum.
- Asas Akuntabilitas Peradilan. Setiap fakta yang menjadi dasar putusan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pembuktian yang sesuai.
Penutup
Pasal 1912 KUHPerdata mengatur kategori orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi, yaitu orang yang belum genap berumur lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal, serta orang yang dimasukkan ke dalam tahanan atas perintah hakim selama perkara diperiksa.
Namun, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan hakim untuk mendengar keterangan anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan dalam kondisi tertentu. Keterangan mereka dapat didengar tanpa penyumpahan, tetapi hanya berkedudukan sebagai penjelasan.
Inti pengaturan Pasal 1912 terletak pada pembedaan antara kemampuan seseorang memberikan informasi dan kecakapan formal untuk menjadi saksi. Informasi yang disampaikan dapat membantu hakim memperoleh petunjuk, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kesaksian biasa yang secara langsung membuktikan suatu peristiwa.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 1912 harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan status hukum orang yang memberikan keterangan, kondisi faktualnya, serta kebutuhan pembuktian dalam perkara yang diperiksa.
Konsultasi Hukum Perdata dan Litigasi
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara perdata, pembuktian di persidangan, sengketa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah, serta berbagai perkara litigasi lainnya.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
