Pendahuluan
Dalam hukum pembuktian perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau membuktikan fakta yang menjadi objek perselisihan. Namun, kekuatan pembuktian suatu pengakuan tidak selalu sama. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim mempunyai kedudukan berbeda dengan pengakuan yang disampaikan di luar persidangan.
Pasal 1927 KUHPerdata membatasi penggunaan pengakuan lisan di luar sidang pengadilan. Pengakuan tersebut pada prinsipnya tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam perkara yang memperbolehkan pembuktian dengan saksi.
Selanjutnya, Pasal 1928 KUHPerdata memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian dari pengakuan lisan yang diajukan berdasarkan pengecualian tersebut.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dapat digunakannya suatu pengakuan lisan dalam proses pembuktian tidak serta-merta menentukan seberapa besar kekuatan pembuktiannya. Penilaian tersebut tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan keadaan konkret perkara.
Bunyi Pasal 1928 KUHPerdata
Pasal 1928 KUHPerdata menyatakan:
“Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.”
Makna Normatif Pasal 1928 KUHPerdata
Secara normatif, Pasal 1928 mengatur kewenangan hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian pengakuan lisan yang disampaikan di luar persidangan.
Terdapat tiga pokok pengaturan.
- Pengakuan lisan di luar persidangan. Objek yang dinilai adalah pengakuan yang disampaikan di luar sidang pengadilan.
- Keterkaitan dengan pengecualian Pasal 1927. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan ketika pembuktian dengan saksi diperbolehkan.
- Kewenangan hakim menentukan kekuatan pembuktian. Hakim menentukan seberapa besar nilai pembuktian yang dapat diberikan terhadap pengakuan lisan tersebut.
Dengan demikian, Pasal 1928 tidak memberikan kekuatan pembuktian yang otomatis atau mutlak kepada pengakuan lisan di luar pengadilan. Hakim harus menilai pengakuan tersebut berdasarkan konteks, kredibilitas keterangan, serta alat bukti lain yang tersedia.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 1928 KUHPerdata mempunyai beberapa tujuan hukum.
- Memberikan ruang penilaian kepada hakim. Hakim dapat menentukan nilai pembuktian berdasarkan keadaan konkret perkara.
- Mencegah penilaian pembuktian secara otomatis. Pengakuan lisan di luar persidangan tidak langsung dianggap benar hanya karena seseorang menyatakan pernah mendengarnya.
- Menjaga kualitas pembuktian. Pengakuan harus dinilai berdasarkan kejelasan, konteks, dan kredibilitas sumber keterangannya.
- Memberikan perlindungan kepada para pihak. Para pihak memperoleh kesempatan untuk menguji dan membantah keterangan mengenai pengakuan tersebut.
- Menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya memperhatikan keberadaan suatu pengakuan, tetapi juga menilai kelayakannya sebagai dasar pembuktian.
Dengan demikian, ratio legis Pasal 1928 adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian pengakuan lisan di luar persidangan secara kontekstual dan proporsional.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu” merupakan rujukan langsung terhadap pengecualian dalam Pasal 1927 KUHPerdata, yaitu keadaan ketika pembuktian dengan saksi diperbolehkan.
Frasa “Hakimlah yang menentukan” menunjukkan bahwa kewenangan penilaian kekuatan pembuktian berada pada hakim yang memeriksa perkara.
Sementara itu, frasa “kekuatan mana yang akan diberikan” menunjukkan bahwa undang-undang tidak menetapkan satu tingkat kekuatan pembuktian yang otomatis berlaku terhadap setiap pengakuan lisan di luar persidangan.
Dengan demikian, kekuatan pembuktian pengakuan tersebut ditentukan melalui penilaian hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 1928 harus dibaca bersama Pasal 1866 dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1927 KUHPerdata.
Pasal 1866 menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
Pasal 1923 membedakan pengakuan yang diberikan di dalam sidang pengadilan dan pengakuan di luar sidang pengadilan.
Pasal 1925 mengatur bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna terhadap orang yang memberikannya.
Pasal 1926 mengatur larangan pencabutan pengakuan di hadapan hakim dengan pengecualian tertentu.
Pasal 1927 membatasi penggunaan pengakuan lisan di luar pengadilan, kecuali dalam keadaan ketika pembuktian dengan saksi diperbolehkan.
Selanjutnya, Pasal 1928 menentukan bahwa kekuatan pembuktian pengakuan lisan tersebut diserahkan kepada penilaian hakim.
Rangkaian ketentuan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim dan pengakuan lisan di luar persidangan.
3. Penafsiran Teleologis
Dari perspektif tujuan hukum, Pasal 1928 dimaksudkan agar pengakuan lisan di luar persidangan tidak dinilai secara mekanis.
Pernyataan yang disampaikan dalam percakapan sehari-hari dapat mempunyai konteks yang berbeda dari pernyataan yang disampaikan secara formal dalam proses persidangan.
Seseorang mungkin menyampaikan suatu pernyataan dalam keadaan tertentu, menggunakan ungkapan yang tidak sepenuhnya jelas, atau memberikan penjelasan yang kemudian dipahami secara berbeda oleh orang yang mendengarnya.
Karena itu, hakim perlu menilai apakah pengakuan tersebut benar-benar mencerminkan pembenaran terhadap fakta yang disengketakan dan seberapa besar relevansinya terhadap perkara.
Analisis Komponen Norma
1. Adanya Pengakuan Lisan di Luar Pengadilan
Komponen pertama adalah adanya pernyataan lisan yang mengandung unsur pengakuan terhadap suatu fakta atau keadaan tertentu.
Misalnya, seseorang menyatakan pernah menerima pinjaman, belum membayar utang, telah menerima barang, atau mempunyai kewajiban berdasarkan suatu perjanjian.
Pengakuan tersebut disampaikan di luar proses persidangan dan kemudian diajukan dalam perkara perdata.
2. Pengakuan Memenuhi Kondisi Pengecualian Pasal 1927
Komponen kedua adalah pengakuan tersebut berada dalam keadaan yang memungkinkan pembuktian dengan saksi.
Pasal 1928 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1927. Oleh karena itu, kewenangan hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 1928 harus dipahami dalam konteks pengecualian yang diatur pasal sebelumnya.
Artinya, ketentuan ini bukan dasar untuk mengabaikan pembatasan penggunaan pengakuan lisan yang ditentukan Pasal 1927.
3. Adanya Keterangan yang Diajukan dalam Proses Pembuktian
Komponen ketiga adalah adanya keterangan mengenai pengakuan tersebut yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara.
Dalam praktik, orang yang mendengar langsung pengakuan dapat dihadirkan sebagai saksi apabila pembuktian dengan saksi diperbolehkan.
Saksi tersebut perlu menerangkan secara jelas:
- Siapa yang menyampaikan pengakuan.
- Kapan dan di mana pernyataan disampaikan.
- Apa substansi pernyataan yang didengar.
- Dalam konteks apa pernyataan tersebut disampaikan.
- Apakah saksi mendengar sendiri pernyataan tersebut.
Keterangan saksi harus dinilai secara cermat dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan atau informasi yang diperoleh dari orang lain tanpa memperhatikan ketentuan pembuktian.
4. Kewenangan Hakim Menentukan Kekuatan Pembuktian
Komponen keempat merupakan inti Pasal 1928.
Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai pembuktian dari pengakuan lisan di luar persidangan.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hakim dapat mempertimbangkan:
- Kejelasan isi pengakuan.
- Kredibilitas orang yang menerangkan pengakuan.
- Konsistensi keterangan saksi.
- Konteks penyampaian pengakuan.
- Hubungan pengakuan dengan objek sengketa.
- Kesesuaian pengakuan dengan alat bukti lainnya.
- Ada atau tidaknya bantahan yang didukung bukti.
Dengan demikian, hakim tidak terikat untuk memberikan kekuatan pembuktian tertentu secara otomatis terhadap pengakuan lisan tersebut.
5. Penilaian Berdasarkan Keadaan Konkret Perkara
Komponen kelima adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan keseluruhan keadaan perkara.
Pengakuan lisan yang diterangkan oleh seorang saksi dapat mempunyai nilai pembuktian berbeda dari pengakuan yang diterangkan oleh beberapa saksi dan didukung dokumen atau alat bukti lainnya.
Namun, jumlah saksi semata-mata tidak menentukan kebenaran suatu pengakuan. Kualitas, konsistensi, relevansi, dan kredibilitas keterangan tetap harus diperhatikan.
Perbedaan Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdata
| Aspek | Pasal 1927 | Pasal 1928 |
|---|---|---|
| Fokus pengaturan | Batas penggunaan pengakuan lisan di luar pengadilan | Penentuan kekuatan pembuktian pengakuan lisan |
| Prinsip | Tidak dapat digunakan untuk pembuktian | Kekuatan pembuktian ditentukan hakim |
| Pengecualian | Pembuktian dengan saksi diperbolehkan | Berlaku dalam keadaan pengecualian Pasal 1927 |
| Peran hakim | Memeriksa penerapan ketentuan pembuktian | Menilai kekuatan pembuktian pengakuan |
| Akibat hukum | Pengakuan dapat diajukan dalam kondisi tertentu | Nilai pembuktiannya ditentukan berdasarkan penilaian hakim |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1927 berhubungan dengan batas penggunaan pengakuan, sedangkan Pasal 1928 berhubungan dengan penilaian kekuatan pembuktiannya.
Contoh Penerapan dalam Perkara Perdata
A mengajukan gugatan terhadap B mengenai utang sebesar Rp100.000.000.
Sebelum perkara diajukan ke pengadilan, B pernah menyampaikan kepada C:
“Saya memang masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada A sebesar Rp100.000.000.”
Dalam persidangan, A menghadirkan C sebagai saksi untuk menerangkan pernyataan tersebut.
Apabila pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam perkara yang bersangkutan, keterangan C dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 1927 KUHPerdata.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1928 KUHPerdata, hakim menentukan kekuatan pembuktian yang akan diberikan terhadap pengakuan lisan tersebut.
Hakim dapat mempertimbangkan apakah C benar-benar mendengar pernyataan B, apakah pernyataan tersebut disampaikan secara jelas, apakah keterangan C konsisten, serta apakah terdapat bukti lain yang mendukungnya.
Apabila pengakuan tersebut dinilai kredibel dan didukung alat bukti lain, hakim dapat memberikan nilai pembuktian yang sesuai terhadapnya.
Sebaliknya, apabila keterangan saksi tidak jelas, berubah-ubah, atau tidak didukung keadaan lain yang meyakinkan, hakim dapat memberikan nilai pembuktian yang terbatas.
Perlu ditegaskan bahwa pengakuan lisan tersebut tidak otomatis menjadi bukti sempurna sebagaimana pengakuan di hadapan hakim berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata.
Contoh ini merupakan ilustrasi konseptual, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Menganggap pengakuan lisan di luar pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Padahal, kekuatannya ditentukan oleh hakim berdasarkan Pasal 1928.
- Mengabaikan Pasal 1927. Pengakuan lisan tidak dapat langsung digunakan tanpa memperhatikan pengecualian mengenai pembuktian dengan saksi.
- Menyamakan keterangan saksi dengan pengakuan di hadapan hakim. Keduanya mempunyai karakter pembuktian berbeda.
- Menganggap keberadaan saksi otomatis membuktikan kebenaran pengakuan. Kredibilitas dan substansi keterangan tetap harus diperiksa.
- Tidak memperhatikan konteks pengakuan. Pernyataan yang terlepas dari konteks dapat menghasilkan penilaian yang keliru.
- Mengabaikan alat bukti lain. Keterangan mengenai pengakuan lisan sebaiknya dinilai dalam keseluruhan rangkaian pembuktian.
- Menganggap kewenangan hakim sebagai kebebasan tanpa batas. Penilaian hakim harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
- Pasal 1866 KUHPerdata. Mengatur pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata.
- Pasal 1923 KUHPerdata. Membedakan pengakuan di dalam dan di luar sidang pengadilan.
- Pasal 1925 KUHPerdata. Mengatur kekuatan pembuktian sempurna pengakuan di hadapan hakim.
- Pasal 1926 KUHPerdata. Mengatur larangan pencabutan pengakuan di hadapan hakim dengan pengecualian tertentu.
- Pasal 1927 KUHPerdata. Mengatur pembatasan penggunaan pengakuan lisan di luar pengadilan dan pengecualiannya.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Kepastian Hukum. Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti harus mengikuti ketentuan pembuktian yang berlaku.
- Asas Kecermatan Hakim. Hakim harus menilai pengakuan lisan berdasarkan substansi dan konteksnya.
- Asas Kebebasan Penilaian Pembuktian dalam Batas Hukum. Hakim menentukan nilai pembuktian pengakuan lisan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan secara sewenang-wenang.
- Asas Audi et Alteram Partem. Para pihak harus memperoleh kesempatan untuk menguji dan membantah keterangan mengenai pengakuan.
- Asas Keadilan. Pengakuan lisan tidak boleh dinilai secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan konkret perkara.
Penutup
Pasal 1928 KUHPerdata memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan kekuatan pembuktian dari pengakuan lisan yang disampaikan di luar sidang pengadilan dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 1927.
Ketentuan ini menegaskan bahwa dapat digunakannya suatu pengakuan lisan dalam proses pembuktian tidak berarti pengakuan tersebut otomatis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Hakim harus menilai substansi pengakuan, kredibilitas saksi yang menerangkannya, konteks penyampaian, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.
Dengan demikian, Pasal 1928 KUHPerdata menempatkan hakim sebagai pihak yang menentukan nilai pembuktian pengakuan lisan di luar pengadilan berdasarkan keadaan konkret perkara dan ketentuan hukum acara perdata.
Konsultasi Hukum Perdata dan Litigasi
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara perdata, sengketa pembuktian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa perjanjian, serta berbagai perkara litigasi lainnya.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
