1. Pendahuluan
Penyelenggaraan pesta atau keramaian di ruang publik merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa pesta rakyat, pertunjukan musik, perayaan hari besar, festival, maupun berbagai kegiatan hiburan yang melibatkan masyarakat luas.
Pada prinsipnya, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan menggunakan ruang publik sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, keamanan, serta hak masyarakat lainnya.
Dalam konteks tersebut, Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau tempat umum tanpa izin. Ketentuan ini juga mengatur konsekuensi pidana yang lebih berat apabila penyelenggaraan kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pasal 274 tidak semata-mata mengatur keberadaan keramaian, melainkan menghubungkan penyelenggaraan kegiatan untuk umum dengan kewajiban perizinan dan perlindungan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap aktivitas sosial masyarakat yang pada dasarnya dilindungi oleh hukum.
2. Bunyi Pasal 274 KUHP
Pasal 274 menyatakan:
(1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
3. Makna Normatif Pasal
Secara normatif, Pasal 274 KUHP mengatur dua bentuk perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan berbeda.
Ayat (1) mengatur penyelenggaraan pesta atau keramaian untuk umum tanpa izin di jalan umum atau tempat umum. Dalam konstruksi ini, unsur utama yang harus dibuktikan adalah penyelenggaraan kegiatan, karakter kegiatan untuk umum, lokasi kegiatan, serta tidak adanya izin yang diwajibkan.
Ayat (2) mengatur keadaan ketika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan salah satu dari tiga akibat, yaitu:
- Terganggunya kepentingan umum;
- Timbulnya keonaran; atau
- Terjadinya huru-hara dalam masyarakat.
Dengan demikian, ayat (2) mempunyai karakter sebagai bentuk tindak pidana dengan pemberatan berdasarkan akibat yang ditimbulkan.
Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pembuktian. Untuk menerapkan ayat (1), akibat berupa gangguan terhadap kepentingan umum tidak harus dibuktikan. Sebaliknya, untuk menerapkan ayat (2), akibat yang disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal harus dibuktikan.
4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 274 KUHP dapat dipahami melalui beberapa tujuan hukum.
a. Melindungi ketertiban umum
Penyelenggaraan pesta atau keramaian di ruang publik dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, penggunaan fasilitas umum, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk mencegah kegiatan yang diselenggarakan tanpa memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku.
b. Melindungi kepentingan masyarakat
Ruang publik digunakan bersama oleh masyarakat. Penggunaannya untuk kegiatan tertentu harus memperhatikan hak orang lain agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sosial dan pelayanan publik.
c. Menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan
Kewajiban perizinan memberikan kerangka pengaturan bagi penyelenggaraan kegiatan yang berpotensi memengaruhi ketertiban dan keamanan masyarakat.
d. Mencegah timbulnya gangguan sosial
Ayat (2) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian terhadap akibat yang lebih serius dari penyelenggaraan keramaian tanpa izin, khususnya apabila mengakibatkan keonaran atau huru-hara.
Dengan demikian, ratio legis Pasal 274 tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingan umum untuk memperoleh ketertiban serta keamanan.
5. Penafsiran Hukum
Penafsiran terhadap Pasal 274 harus dilakukan dengan memperhatikan batasan rumusan norma dan tujuan pembentukannya.
a. Penafsiran Gramatikal
Secara gramatikal, frasa “mengadakan pesta atau keramaian” menunjukkan adanya tindakan menyelenggarakan atau mengorganisasi suatu kegiatan yang diperuntukkan bagi umum.
Frasa “tanpa izin” menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku.
Sementara itu, frasa “di jalan umum atau di tempat umum” membatasi ruang lingkup lokasi tempat perbuatan dilakukan.
Adapun frasa “mengakibatkan” dalam ayat (2) menunjukkan adanya hubungan antara penyelenggaraan kegiatan dengan akibat yang ditentukan dalam pasal.
b. Penafsiran Sistematis
Pasal 274 harus dibaca bersama ketentuan hukum lain yang mengatur penggunaan jalan, pemanfaatan ruang publik, penyelenggaraan kegiatan masyarakat, dan perizinan sesuai dengan karakter kegiatan.
Penafsiran sistematis diperlukan untuk menentukan apakah suatu kegiatan memang diwajibkan memperoleh izin dan lembaga mana yang memiliki kewenangan memberikan izin tersebut.
c. Penafsiran Teleologis
Berdasarkan tujuan pengaturannya, Pasal 274 dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di ruang publik.
Namun, tujuan menjaga ketertiban tidak boleh digunakan untuk memperluas ketentuan pidana melampaui rumusan undang-undang. Setiap pembatasan terhadap aktivitas masyarakat harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara proporsional.
d. Penafsiran Restriktif
Karena Pasal 274 merupakan ketentuan pidana, penerapannya harus memperhatikan asas legalitas dan larangan memperluas rumusan tindak pidana secara analogis sehingga merugikan terdakwa.
Tidak setiap kegiatan yang mengundang banyak orang dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang ditentukan dalam pasal.
6. Analisis Komponen Norma
Pasal 274 mengandung unsur-unsur yang harus dianalisis secara terpisah.
A. Unsur Pasal 274 Ayat (1)
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam praktik, perlu ditentukan siapa yang secara nyata menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Apabila kegiatan melibatkan panitia, penyelenggara, pemilik tempat, atau pihak lain, pertanggungjawaban masing-masing tidak dapat disamaratakan.
Harus dibuktikan peran, keterlibatan, dan bentuk kesalahan setiap orang berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pidana.
b. Tanpa Izin
Unsur ini merupakan salah satu unsur penting dalam Pasal 274.
Pembuktiannya harus didahului dengan identifikasi terhadap dasar hukum yang mewajibkan izin. Tidak tepat apabila seseorang langsung dinyatakan melakukan tindak pidana hanya karena tidak memiliki dokumen yang disebut sebagai izin, tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa kegiatan tersebut memang diwajibkan memperoleh izin.
Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain:
- Jenis kegiatan yang diselenggarakan;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan izin;
- Instansi atau pejabat yang berwenang memberikan izin;
- Persyaratan perizinan yang harus dipenuhi; dan
- Status perizinan penyelenggara pada saat kegiatan berlangsung.
Dengan demikian, unsur tanpa izin harus didasarkan pada kewajiban hukum yang konkret.
c. Mengadakan Pesta atau Keramaian
Unsur ini menunjukkan adanya tindakan menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat atau khalayak.
Pesta atau keramaian dapat berupa kegiatan hiburan, perayaan, pertunjukan, festival, dan aktivitas sosial lainnya.
Namun, harus dibedakan antara pihak yang benar-benar menyelenggarakan kegiatan dengan orang yang sekadar hadir sebagai peserta atau pengunjung.
Kehadiran seseorang dalam suatu keramaian tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang mengadakan kegiatan tersebut.
d. Untuk Umum
Frasa ini menunjukkan bahwa pesta atau keramaian diperuntukkan bagi masyarakat luas atau khalayak umum.
Kegiatan yang hanya ditujukan bagi keluarga atau kelompok terbatas tidak serta-merta memenuhi unsur untuk umum.
Karakter kegiatan harus dilihat berdasarkan aksesibilitas, sasaran peserta, cara penyelenggaraan, dan keadaan faktual lainnya.
e. Di Jalan Umum atau di Tempat Umum
Unsur ini menentukan lokasi terjadinya perbuatan.
Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, tempat umum merupakan tempat yang dapat digunakan atau diakses masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Contohnya dapat berupa alun-alun, lapangan umum, dan ruang publik lainnya.
Tidak setiap tempat yang dapat dikunjungi seseorang otomatis merupakan tempat umum. Status hukum, fungsi, serta karakter akses terhadap lokasi perlu diperiksa.
B. Unsur Pasal 274 Ayat (2)
Ayat (2) mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai timbulnya salah satu akibat yang dirumuskan secara alternatif.
a. Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum
Kepentingan umum berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, seperti kelancaran lalu lintas, akses terhadap fasilitas publik, aktivitas sosial, dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya adalah penyelenggaraan pesta tanpa izin di jalan umum yang mengakibatkan akses utama masyarakat menuju fasilitas pelayanan publik terganggu.
b. Menimbulkan Keonaran
Keonaran merupakan keadaan gaduh, tidak tertib, atau kekacauan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
Penilaian terhadap keonaran harus didasarkan pada keadaan konkret. Ketidaknyamanan subjektif seseorang atau keberatan sebagian warga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keonaran dalam pengertian pasal ini.
c. Huru-Hara dalam Masyarakat
Huru-hara menggambarkan keadaan kekacauan yang lebih serius dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Keadaan ini harus dibuktikan berdasarkan fakta mengenai peristiwa, tingkat gangguan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ketiga akibat dalam ayat (2) bersifat alternatif. Artinya, tidak harus seluruhnya terjadi secara bersamaan.
7. Keterkaitan dengan Ketentuan Lain
Pasal 274 KUHP perlu dipahami dalam hubungan dengan beberapa ketentuan hukum lainnya.
a. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
Ketentuan ini menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 274 harus memperhatikan bahwa aktivitas berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang memperoleh perlindungan konstitusional.
b. Pasal 28J UUD 1945
Pasal 28J memberikan dasar konstitusional mengenai pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur pelaksanaan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk demonstrasi, pawai, dan rapat umum.
Perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan pesta atau keramaian dalam Pasal 274 tidak dapat disamakan begitu saja dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
Karakter kegiatan dan dasar pengaturannya harus dibedakan. Pasal 274 tidak boleh digunakan secara serampangan untuk mengkriminalisasi kegiatan penyampaian pendapat yang dilindungi konstitusi.
d. Ketentuan Perizinan Sektoral
Penerapan unsur tanpa izin juga harus memperhatikan peraturan sektoral yang relevan dengan kegiatan dan lokasi penyelenggaraan.
Kewajiban perizinan harus ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, penggunaan fasilitas publik, dan kewenangan instansi terkait. Tidak boleh diasumsikan bahwa seluruh bentuk pesta atau keramaian tunduk pada satu mekanisme perizinan yang sama.
8. Doktrin Para Ahli
Dalam menganalisis Pasal 274, beberapa konsep dalam hukum pidana dapat digunakan sebagai kerangka doktrinal.
a. Asas Legalitas dalam Pemikiran Moeljatno
Moeljatno menempatkan asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Relevansinya terhadap Pasal 274 adalah bahwa unsur tanpa izin, penyelenggaraan kegiatan untuk umum, dan lokasi kegiatan harus dibuktikan sesuai rumusan norma. Penegak hukum tidak boleh memperluas cakupan tindak pidana hanya berdasarkan pertimbangan ketertiban yang bersifat umum.
b. Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang dilarang, tetapi juga dengan kesalahan pelaku dan kemampuan bertanggung jawabnya.
Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan kegiatan. Harus dibuktikan keterlibatan dan kesalahannya sesuai ketentuan hukum pidana.
c. Teori Kausalitas
Dalam tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan akibat, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat merupakan persoalan penting.
Relevansinya terhadap Pasal 274 ayat (2) adalah bahwa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara harus memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pesta atau keramaian yang menjadi objek tindak pidana.
Tidak setiap peristiwa yang terjadi bersamaan dengan suatu kegiatan dapat secara otomatis dianggap sebagai akibat yang ditimbulkan oleh penyelenggara.
9. Implementasi dalam Praktik
Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 274 harus memperhatikan pembuktian setiap unsur.
Beberapa alat bukti yang relevan antara lain:
- Keterangan saksi mengenai penyelenggaraan kegiatan;
- Dokumen perizinan atau keterangan mengenai status perizinan;
- Dokumentasi foto dan rekaman video;
- Keterangan pejabat atau instansi yang berwenang mengenai kewajiban perizinan;
- Bukti mengenai gangguan kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara; dan
- Alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Khusus terhadap ayat (2), pembuktian harus diarahkan pula pada akibat yang terjadi dan hubungan kausalnya dengan kegiatan yang diselenggarakan.
Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu kegiatan berlangsung tanpa izin.
10. Permasalahan yang Sering Timbul
Beberapa persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam penerapan Pasal 274 adalah sebagai berikut.
a. Ketidakjelasan Dasar Kewajiban Perizinan
Tidak semua kegiatan pesta atau keramaian memiliki persyaratan perizinan yang sama. Oleh karena itu, dasar hukum kewajiban izin harus ditentukan secara konkret.
b. Perbedaan antara Penyelenggara dan Peserta
Pihak yang hadir dalam kegiatan tidak otomatis dapat dipidana sebagai penyelenggara. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada peran dan keterlibatan masing-masing.
c. Batasan Pengertian Tempat Umum
Penentuan tempat umum tidak boleh hanya didasarkan pada kenyataan bahwa suatu lokasi dapat dilihat atau dikunjungi orang. Fungsi, status, dan karakter akses terhadap lokasi harus diperiksa.
d. Perbedaan Unsur Ayat (1) dan Ayat (2)
Ayat (1) tidak mensyaratkan timbulnya gangguan terhadap kepentingan umum. Sementara itu, ayat (2) mensyaratkan adanya akibat tertentu.
Karena itu, pembuktian kedua ayat tersebut tidak boleh disamakan.
e. Pembuktian Hubungan Kausal
Gangguan yang terjadi ketika kegiatan berlangsung belum tentu disebabkan oleh kegiatan tersebut. Harus dibuktikan hubungan kausal antara penyelenggaraan pesta atau keramaian dengan akibat yang ditentukan dalam ayat (2).
f. Potensi Kriminalisasi terhadap Aktivitas Masyarakat
Penerapan pasal harus memperhatikan kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyelenggarakan kegiatan sosial. Ketentuan pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang sah.
11. Contoh Kasus
Contoh pertama: Pesta rakyat tanpa izin
Seseorang menyelenggarakan pesta rakyat di alun-alun yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila seluruh unsur terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 274 ayat (1).
Contoh kedua: Keramaian yang mengganggu kepentingan umum
Penyelenggara mengadakan konser musik di jalan umum tanpa memenuhi kewajiban perizinan. Kegiatan tersebut mengakibatkan akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan publik terganggu secara signifikan.
Apabila terbukti bahwa kegiatan tersebut menyebabkan terganggunya kepentingan umum, penerapan Pasal 274 ayat (2) dapat dipertimbangkan.
Contoh ketiga: Keramaian yang menimbulkan huru-hara
Seseorang menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk umum tanpa izin yang diwajibkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut berkembang menjadi kekacauan yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Apabila unsur tindak pidana dalam ayat (1), akibat berupa huru-hara, dan hubungan kausalnya terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan ayat (2).
Contoh-contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan penetapan bahwa setiap peristiwa dengan karakter serupa otomatis merupakan tindak pidana.
12. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
a. Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)
Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
b. Asas Kepastian Hukum
Penerapan Pasal 274 harus didasarkan pada rumusan norma yang jelas, khususnya mengenai kewajiban perizinan, karakter kegiatan untuk umum, dan lokasi penyelenggaraan.
c. Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan kesalahan pelaku. Terjadinya suatu kegiatan tanpa izin tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana.
d. Asas Proporsionalitas
Pembatasan terhadap kegiatan masyarakat harus seimbang dengan tujuan perlindungan ketertiban umum. Penerapan hukum pidana harus menjadi instrumen yang proporsional, bukan sarana pembatasan kebebasan secara berlebihan.
e. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia
Penegakan Pasal 274 harus memperhatikan hak konstitusional masyarakat untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
f. Asas Kausalitas
Khusus untuk ayat (2), harus dibuktikan hubungan antara perbuatan penyelenggaraan pesta atau keramaian tanpa izin dengan akibat yang ditentukan dalam pasal.
13. Ancaman Pidana
Pasal 274 KUHP mengatur dua bentuk ancaman pidana.
- Ayat (1): Pidana denda paling banyak kategori II.
- Ayat (2): Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Perbedaan ancaman tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsekuensi pidana apabila penyelenggaraan kegiatan tanpa izin mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara.
14. Penutup
Pasal 274 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur penyelenggaraan pesta atau keramaian untuk umum tanpa izin di jalan umum atau tempat umum.
Ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan penyelenggaraan kegiatan tanpa izin yang diwajibkan, sedangkan ayat (2) mengatur bentuk yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat.
Dalam penerapannya, ketentuan ini harus ditafsirkan secara hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya keramaian dan ketiadaan izin. Penegak hukum juga harus mengidentifikasi dasar kewajiban perizinan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Khusus untuk ayat (2), akibat yang ditentukan dalam pasal serta hubungan kausalnya harus dibuktikan secara tersendiri.
Pada akhirnya, ketertiban umum merupakan kepentingan yang harus dilindungi. Namun, perlindungan tersebut harus dilaksanakan tanpa menghilangkan kebebasan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan secara sah.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
