1. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur jenis pekerjaan tertentu yang pelaksanaannya mensyaratkan izin. Persyaratan tersebut pada umumnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dijalankan oleh pihak yang memenuhi kualifikasi, standar kompetensi, persyaratan administratif, serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan perizinan juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dari risiko yang dapat timbul akibat pelaksanaan pekerjaan secara tidak terkendali.
Namun, kewenangan negara dalam mengatur perizinan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban memperoleh izin sebelum menjalankan pekerjaan. Negara juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pihak yang telah memperoleh izin tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan atau menyimpang dari batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, persoalan hukum dapat timbul dalam dua keadaan, yaitu ketika seseorang menjalankan pekerjaan tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketika seseorang telah memiliki izin, tetapi menjalankan pekerjaan melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya.
Kedua keadaan tersebut memperoleh pengaturan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum melalui larangan melakukan perbuatan tertentu, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap batas kewenangan yang ditetapkan dalam rezim perizinan.
Meskipun demikian, penerapan Pasal 275 tidak dapat dilakukan secara otomatis terhadap setiap pelanggaran administratif. Penegak hukum terlebih dahulu harus mengidentifikasi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mewajibkan izin atau menentukan batas kewenangan dalam menjalankan pekerjaan. Tanpa identifikasi tersebut, penerapan ketentuan pidana berisiko memperluas kriminalisasi terhadap perbuatan yang sesungguhnya hanya merupakan persoalan administratif.
2. Bunyi Pasal 275 KUHP
Pasal 275 KUHP menyatakan:
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat dua bentuk perbuatan yang dilarang. Pertama, menjalankan pekerjaan tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, menjalankan pekerjaan dengan melampaui kewenangan yang secara hukum telah diberikan. Kedua bentuk perbuatan tersebut merupakan alternatif, sehingga pembuktian salah satu bentuk perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
3. Makna Normatif Pasal 275 KUHP
Secara normatif, Pasal 275 KUHP merupakan ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap tertib hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan yang tunduk pada sistem perizinan. Ketentuan ini menempatkan kepatuhan terhadap persyaratan izin dan batas kewenangan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dilindungi.
Frasa “menjalankan pekerjaan” menunjukkan bahwa objek pengaturan bukan semata-mata kepemilikan dokumen perizinan, melainkan pelaksanaan suatu aktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara seseorang yang belum memiliki izin tetapi belum menjalankan pekerjaan yang dimaksud dan seseorang yang benar-benar telah melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa memenuhi persyaratan izin.
Sementara itu, frasa “menurut ketentuan peraturan perundang-undangan” mempunyai arti penting karena menjadi dasar normatif bagi penentuan kewajiban perizinan maupun batas kewenangan. Dengan demikian, kewajiban memperoleh izin tidak dapat semata-mata didasarkan pada kebijakan internal suatu lembaga, kebiasaan administratif, atau penilaian subjektif aparat penegak hukum. Kewajiban tersebut harus dapat ditelusuri pada peraturan perundang-undangan yang relevan.
Pasal ini juga tidak dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara untuk menentukan pekerjaan mana yang boleh dilakukan masyarakat. Pembatasan pekerjaan melalui mekanisme perizinan tetap harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta rumusan kewajiban yang dapat diketahui oleh masyarakat.
4. Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Tujuan utama Pasal 275 KUHP adalah menjaga agar pekerjaan yang menurut hukum memerlukan izin hanya dijalankan oleh pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa pelaksana pekerjaan tidak menggunakan kewenangannya di luar batas yang diberikan.
Pertama, ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam bidang pekerjaan tertentu, pelaksanaan aktivitas tanpa kualifikasi atau pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, kepentingan ekonomi, maupun hak-hak pihak lain. Persyaratan perizinan menjadi salah satu instrumen negara untuk mengendalikan risiko tersebut.
Kedua, Pasal 275 bertujuan menjaga integritas sistem perizinan. Izin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan persyaratan, ruang lingkup, serta batas aktivitas yang boleh dijalankan oleh pemegangnya. Apabila seseorang dapat menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan tanpa konsekuensi hukum, fungsi pengendalian yang melekat pada sistem perizinan dapat kehilangan efektivitasnya.
Ketiga, ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang yang telah memperoleh izin tidak serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan seluruh tindakan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh jenis pekerjaan, kompetensi, wilayah, prosedur, dan persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, tujuan perlindungan masyarakat tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Hukum pidana merupakan instrumen yang memiliki konsekuensi serius terhadap kebebasan seseorang. Oleh karena itu, pelanggaran administratif tidak semestinya secara otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 275 belum terpenuhi.
5. Penafsiran Hukum terhadap Pasal 275 KUHP
a. Penafsiran Gramatikal
Secara gramatikal, frasa “tanpa izin menjalankan pekerjaan” mengandung dua elemen yang harus diperhatikan, yaitu tidak adanya izin yang diwajibkan dan adanya pelaksanaan pekerjaan. Artinya, keberadaan seseorang dalam suatu bidang usaha atau profesi belum dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar menjalankan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan mensyaratkan izin, tetapi ia melakukannya tanpa izin yang diperlukan.
Adapun frasa “melampaui wewenang yang diizinkan” mengandung pengertian bahwa seseorang telah memperoleh suatu bentuk kewenangan, tetapi pelaksanaannya melewati batas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, persoalan hukumnya bukan ketiadaan izin secara keseluruhan, melainkan penyimpangan terhadap ruang lingkup kewenangan yang secara sah diberikan.
b. Penafsiran Sistematis
Secara sistematis, Pasal 275 harus dibaca bersama peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pekerjaan terkait. Ketentuan tersebut menjadi norma rujukan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan memerlukan izin, siapa pihak yang berwenang menerbitkan izin, persyaratan yang harus dipenuhi, serta batas kewenangan pemegang izin.
Oleh karena itu, penerapan Pasal 275 tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum sektoral. Sebagai contoh, pekerjaan di bidang kesehatan, jasa keuangan, konstruksi, atau profesi tertentu mempunyai karakteristik perizinan dan standar kewenangan yang berbeda. Penegak hukum harus menggunakan ketentuan sektoral yang tepat, bukan menyamaratakan seluruh pekerjaan yang tunduk pada sistem perizinan.
c. Penafsiran Teleologis
Dari perspektif teleologis, Pasal 275 dimaksudkan untuk mencegah pelaksanaan pekerjaan yang dapat merugikan kepentingan publik apabila dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum atau di luar batas kewenangan. Akan tetapi, tujuan perlindungan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk memperluas rumusan delik melampaui batas yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang.
Penafsiran teleologis harus tetap tunduk pada asas legalitas. Tujuan suatu ketentuan pidana dapat membantu menjelaskan makna norma, tetapi tidak dapat menciptakan unsur tindak pidana baru yang tidak tercantum dalam rumusan undang-undang.
d. Penafsiran terhadap Frasa “Pekerjaan”
Istilah “pekerjaan” dalam Pasal 275 perlu dipahami berdasarkan konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas tersebut. Tidak semua pekerjaan atau kegiatan ekonomi memerlukan izin khusus. Sebagian pekerjaan hanya memerlukan pemenuhan persyaratan administratif tertentu, sedangkan pekerjaan lainnya tunduk pada perizinan, registrasi, sertifikasi, atau kewenangan profesional yang mempunyai karakter hukum berbeda.
Karena itu, harus diperiksa apakah persyaratan yang dilanggar benar-benar merupakan izin untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275. Tidak tepat apabila setiap ketiadaan sertifikat, keanggotaan organisasi profesi, atau dokumen administratif langsung disamakan dengan ketiadaan izin tanpa terlebih dahulu menilai kedudukan hukumnya dalam peraturan yang berlaku.
6. Analisis Komponen Norma dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pasal 275 memuat dua alternatif perbuatan pidana. Analisis terhadap masing-masing unsur harus dilakukan secara terpisah karena karakteristik pembuktiannya tidak sepenuhnya sama.
a. Unsur “Setiap Orang”
Frasa “Setiap Orang” menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan umum KUHP. Penentuan subjek hukum tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa seseorang mempunyai hubungan dengan suatu badan usaha atau organisasi. Harus diidentifikasi siapa pihak yang secara faktual melakukan, mengendalikan, atau bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dipersoalkan.
Dalam konteks badan usaha, misalnya, keberadaan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengurus atau pekerjanya melakukan tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban harus memperhatikan ketentuan mengenai subjek hukum, penyertaan, dan pertanggungjawaban korporasi apabila relevan dengan konstruksi perkara.
b. Unsur “Tanpa Izin”
Unsur ini berkaitan dengan ketiadaan izin yang secara hukum diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan izin tersebut.
Pembuktian unsur ini tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat memperlihatkan suatu dokumen ketika diperiksa. Harus dipastikan bahwa izin yang dimaksud memang wajib dimiliki, berlaku bagi subjek yang bersangkutan, dan diperlukan untuk jenis pekerjaan yang sedang dijalankan.
Selain itu, perlu diperiksa kemungkinan adanya perubahan peraturan, pengalihan kewenangan penerbitan izin, masa transisi, pengecualian, atau mekanisme perizinan lain yang diakui oleh hukum. Kesalahan dalam menentukan rezim perizinan dapat mengakibatkan kesalahan dalam membangun konstruksi tindak pidana.
c. Unsur “Menjalankan Pekerjaan”
Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan nyata berupa pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, harus dibedakan antara persiapan untuk menjalankan pekerjaan, kepemilikan sarana usaha, dan pelaksanaan aktivitas pekerjaan itu sendiri.
Dalam praktik pembuktian, aktivitas yang dilakukan secara berulang, adanya transaksi, hubungan dengan pengguna jasa, dokumen operasional, serta bukti pelaksanaan pekerjaan dapat menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar telah dijalankan. Namun, relevansi setiap bukti tetap bergantung pada karakter pekerjaan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
d. Unsur “Melampaui Wewenang yang Diizinkan”
Alternatif kedua mengatur perbuatan seseorang yang menjalankan pekerjaan dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur ini mengandaikan adanya kewenangan atau izin yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, kemudian terdapat tindakan yang melampaui batas tersebut.
Batas kewenangan dapat berkaitan dengan jenis tindakan yang boleh dilakukan, ruang lingkup pelayanan, kompetensi, wilayah kerja, jangka waktu, objek pekerjaan, atau pembatasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam pembuktiannya, penegak hukum perlu menunjukkan dua hal secara berurutan. Pertama, ruang lingkup kewenangan yang secara sah diberikan kepada pelaku. Kedua, tindakan konkret yang dilakukan dan alasan mengapa tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup kewenangan itu.
Penting untuk membedakan tindakan yang benar-benar melampaui kewenangan dari kesalahan teknis, kekeliruan prosedural, atau ketidakpatuhan administratif yang tidak memenuhi rumusan delik. Tidak setiap penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan otomatis merupakan tindak pidana.
e. Unsur “Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan”
Frasa ini merupakan unsur rujukan normatif yang sangat penting. Keberadaan kewajiban izin maupun batas kewenangan tidak boleh ditentukan semata-mata berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum. Keduanya harus mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan.
Konsekuensinya, dalam perkara yang menggunakan Pasal 275, harus diidentifikasi secara jelas ketentuan sektoral yang menjadi dasar kewajiban atau pembatasan tersebut. Identifikasi itu mencakup jenis peraturan, pasal yang relevan, subjek yang diatur, ruang lingkup pekerjaan, serta konsekuensi hukum dari pelanggarannya.
Kejelasan norma rujukan merupakan prasyarat penting bagi kepastian hukum. Tanpa dasar hukum yang dapat diidentifikasi, seseorang berisiko dipidana berdasarkan kewajiban yang tidak dirumuskan secara jelas atau tidak berlaku terhadap aktivitas yang dilakukannya.
7. Keterkaitan dengan Ketentuan Hukum Lain
a. Keterkaitan dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 KUHP
Pasal 275 harus diterapkan dengan memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023. Asas ini menghendaki agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan.
Dalam konteks Pasal 275, asas legalitas mempunyai arti khusus karena rumusan delik menggunakan rujukan terhadap kewajiban perizinan dan batas kewenangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, norma sektoral yang menjadi rujukan harus dapat diidentifikasi dan ditafsirkan secara jelas.
Penerapan Pasal 275 tidak boleh didasarkan pada penafsiran analogis yang memperluas kewajiban izin atau batas kewenangan sehingga menciptakan tindak pidana baru. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara cermat sesuai dengan rumusan yang ditetapkan pembentuk undang-undang.
b. Keterkaitan dengan Hukum Administrasi Negara
Pasal 275 mempunyai hubungan erat dengan hukum administrasi negara karena izin dan kewenangan merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas masyarakat yang menurut hukum memerlukan pengawasan atau persetujuan pemerintah.
Dalam perspektif hukum administrasi, izin merupakan keputusan atau bentuk persetujuan administratif yang memberikan legitimasi kepada pihak tertentu untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pemegang izin wajib mematuhi ruang lingkup dan ketentuan yang melekat pada izin tersebut.
Namun, pelanggaran terhadap ketentuan administrasi tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana. Harus diperiksa apakah peraturan perundang-undangan memang menghubungkan pelanggaran tersebut dengan larangan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 275. Dengan demikian, hukum administrasi dan hukum pidana mempunyai hubungan, tetapi keduanya tidak dapat disamakan.
c. Keterkaitan dengan Undang-Undang Sektoral
Penerapan Pasal 275 dapat bersinggungan dengan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur persyaratan izin dan batas kewenangan pekerjaan. Sebagai contoh, bidang kesehatan mempunyai ketentuan mengenai perizinan praktik dan kewenangan tenaga kesehatan, sedangkan bidang jasa keuangan memiliki persyaratan perizinan dan pengawasan yang berbeda.
Dalam bidang konstruksi, misalnya, pelaksanaan pekerjaan tertentu dapat berkaitan dengan persyaratan badan usaha, kompetensi tenaga kerja, sertifikasi, serta standar teknis. Sementara itu, dalam profesi tertentu, batas kewenangan dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi dan ruang lingkup kompetensi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa Pasal 275 merupakan ketentuan yang memerlukan pembacaan bersama peraturan sektoral. Akan tetapi, tidak berarti seluruh pelanggaran terhadap undang-undang sektoral otomatis dapat dijerat dengan Pasal 275. Harus tetap dibuktikan bahwa perbuatan konkret memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut.
8. Doktrin Para Ahli yang Berkaitan
a. Asas Legalitas dan Pembatasan Kekuasaan Negara
Dalam teori hukum pidana, pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach mengenai asas legalitas menekankan pentingnya perumusan larangan pidana secara terlebih dahulu dan jelas. Prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege mengandung konsekuensi bahwa seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan larangan yang tidak mempunyai dasar hukum yang sah.
Pemikiran tersebut relevan dalam memahami Pasal 275 karena ketentuan ini menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan kewajiban perizinan dan batas kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Norma rujukan tersebut harus dapat diketahui, diidentifikasi, dan diterapkan secara konsisten. Negara tidak boleh menggunakan kewenangan pemidanaan untuk memperluas kewajiban administratif secara sewenang-wenang.
b. Hukum Administrasi sebagai Dasar Pengaturan Kewenangan
Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan pemerintahan harus bersumber dari hukum dan dijalankan sesuai dengan batas yang ditentukan. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi berkaitan dengan dasar pemberian kewenangan, ruang lingkup pelaksanaan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan.
Prinsip tersebut mempunyai relevansi terhadap alternatif kedua Pasal 275. Seseorang yang memperoleh izin atau kewenangan tertentu tidak dapat menganggap bahwa izin tersebut memberikan kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, penentuan bahwa suatu tindakan telah melampaui kewenangan juga harus didasarkan pada batas hukum yang objektif, bukan sekadar penilaian bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak pejabat pengawas.
c. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan
Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pembuktian adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana harus dibedakan dari penilaian mengenai dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa terjadi pelanggaran administratif.
Penegak hukum tetap harus memperhatikan ketentuan umum KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk persoalan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, Pasal 275 tidak boleh diterapkan dengan pendekatan pertanggungjawaban otomatis yang mengabaikan prinsip-prinsip umum hukum pidana.
9. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum
Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 275 membutuhkan pemeriksaan yang cermat terhadap hubungan antara perbuatan konkret, ketentuan perizinan, dan batas kewenangan yang berlaku. Pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada temuan bahwa seseorang tidak memiliki dokumen izin atau melakukan tindakan yang dipersoalkan oleh instansi pengawas.
Pada alternatif pertama, penyidik perlu mengidentifikasi ketentuan yang mewajibkan izin, memastikan bahwa ketentuan tersebut berlaku terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan membuktikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan pekerjaan tanpa izin yang dipersyaratkan. Dokumen perizinan, catatan transaksi, bukti operasional, keterangan saksi, serta keterangan pejabat atau ahli dari instansi berwenang dapat menjadi bagian dari alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Pada alternatif kedua, pemeriksaan harus diarahkan pada penentuan batas kewenangan yang diberikan kepada pelaku. Dokumen izin, keputusan administratif, peraturan sektoral, standar profesi yang memperoleh dasar hukum, serta bukti tindakan konkret dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku benar-benar melampaui kewenangannya.
Dalam kedua alternatif tersebut, penegak hukum harus memperhatikan hubungan antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila peraturan sektoral menyediakan mekanisme pembinaan, teguran, pembekuan, atau pencabutan izin, keberadaan mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan untuk memahami karakter pelanggaran. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa sanksi administratif selalu harus dijatuhkan terlebih dahulu sebelum proses pidana dapat dilakukan. Jawabannya bergantung pada konstruksi norma sektoral dan rumusan delik yang diterapkan.
10. Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
a. Apakah Setiap Pekerjaan Tanpa Izin Merupakan Tindak Pidana?
Tidak. Pasal 275 hanya mencakup pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memang harus memiliki izin. Apabila suatu pekerjaan tidak diwajibkan mempunyai izin, ketiadaan dokumen perizinan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan berdasarkan pasal ini.
Persoalan tersebut menuntut penegak hukum untuk membedakan pekerjaan yang secara hukum memerlukan izin dari pekerjaan yang hanya tunduk pada kewajiban administratif lain. Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat mengakibatkan penerapan hukum pidana secara tidak tepat.
b. Apakah Setiap Pelanggaran Administratif Dapat Dipidana?
Tidak setiap pelanggaran administratif memenuhi unsur Pasal 275. Pelanggaran terhadap persyaratan pelaporan, keterlambatan pembaruan dokumen, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur tertentu harus dinilai berdasarkan ketentuan yang mengaturnya. Tidak tepat apabila seluruh pelanggaran administratif secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa menguji unsur delik.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara pelanggaran terhadap kewajiban administratif, pelanggaran terhadap syarat izin, dan perbuatan yang secara khusus memenuhi rumusan tindak pidana. Pembedaan ini penting untuk menjaga proporsionalitas penggunaan hukum pidana.
c. Bagaimana Menentukan Batas Kewenangan yang Dilanggar?
Batas kewenangan harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian izin atau kewenangan. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada kebiasaan praktik, instruksi informal, atau pendapat sepihak pejabat tertentu.
Apabila batas kewenangan tidak dirumuskan secara jelas, penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar melampaui kewenangan. Ketidakjelasan norma tidak boleh dibebankan secara sepihak kepada seseorang melalui penafsiran yang memperluas pertanggungjawaban pidana.
d. Apakah Seseorang yang Memiliki Izin Tetap Dapat Dipidana?
Ya, apabila orang tersebut melakukan pekerjaan dengan melampaui kewenangan yang diberikan dan seluruh unsur Pasal 275 terpenuhi. Kepemilikan izin bukanlah alasan yang secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Namun, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar berada di luar ruang lingkup kewenangan. Perbedaan pendapat mengenai metode kerja, kesalahan teknis, atau ketidakpatuhan prosedural tidak selalu dapat dipersamakan dengan tindakan melampaui kewenangan dalam pengertian pidana.
e. Bagaimana Jika Peraturan Perizinan Mengalami Perubahan?
Perubahan peraturan perizinan dapat memengaruhi penilaian terhadap legalitas suatu pekerjaan. Oleh karena itu, penegak hukum harus menentukan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dan memperhatikan ketentuan peralihan maupun perubahan hukum yang relevan.
Dalam konteks hukum pidana, persoalan ini juga harus dianalisis berdasarkan asas legalitas dan ketentuan mengenai perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan. Penentuan norma yang berlaku tidak boleh dilakukan secara serampangan karena dapat berpengaruh langsung terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum suatu perbuatan.
11. Contoh Kasus
Contoh berikut merupakan ilustrasi hipotetis untuk menjelaskan penerapan norma, bukan merupakan putusan pengadilan atau preseden hukum.
a. Menjalankan Pekerjaan Tanpa Izin
Seseorang membuka dan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mewajibkan izin khusus. Meskipun mengetahui adanya kewajiban tersebut, ia tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa memperoleh izin yang dipersyaratkan.
Dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi alternatif pertama Pasal 275. Namun, penegak hukum tetap harus membuktikan bahwa izin tersebut memang diwajibkan, berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan, dan pekerjaan tersebut benar-benar telah dijalankan oleh orang yang bersangkutan.
b. Menjalankan Pekerjaan Melampaui Kewenangan
Seorang profesional memperoleh izin untuk menjalankan pekerjaan dalam ruang lingkup kompetensi tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, ia melakukan tindakan yang secara tegas berada di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan alternatif kedua Pasal 275. Hal yang harus dibuktikan bukan sekadar adanya ketidaksesuaian dengan standar kerja, melainkan adanya batas kewenangan yang mempunyai dasar hukum dan tindakan konkret yang melampaui batas tersebut.
c. Pelanggaran Administratif yang Tidak Otomatis Menjadi Tindak Pidana
Seseorang telah memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan tertentu, tetapi terlambat menyampaikan laporan administratif kepada instansi yang berwenang. Peraturan sektoral mengatur keterlambatan tersebut sebagai pelanggaran administratif yang dapat dikenai teguran atau sanksi administratif lainnya.
Dalam keadaan demikian, keterlambatan pelaporan tidak serta-merta memenuhi unsur Pasal 275. Harus diperiksa apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan tindakan menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan. Apabila tidak memenuhi kedua alternatif tersebut, penerapan Pasal 275 tidak mempunyai dasar yang memadai.
12. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
a. Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege)
Asas legalitas mengharuskan setiap tindak pidana mempunyai dasar hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam penerapan Pasal 275, asas ini menuntut kejelasan mengenai ketentuan yang mewajibkan izin dan ketentuan yang menentukan batas kewenangan.
b. Asas Kepastian Hukum
Kepastian hukum menghendaki agar masyarakat dapat mengetahui pekerjaan apa yang memerlukan izin dan batas kewenangan apa yang harus dipatuhi. Norma perizinan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta membuka ruang penegakan hukum yang tidak konsisten.
c. Asas Proporsionalitas
Pemidanaan harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, serta kepentingan hukum yang dilindungi. Tidak setiap ketidakpatuhan administratif harus diselesaikan melalui instrumen hukum pidana.
d. Asas Ultimum Remedium
Dalam konteks hubungan hukum administrasi dan hukum pidana, asas ultimum remedium mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Meskipun demikian, asas ini tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak untuk menerapkan pidana sebelum seluruh sanksi administratif dijatuhkan. Penerapannya tetap harus memperhatikan desain pengaturan dalam undang-undang sektoral dan ketentuan pidana yang berlaku.
e. Asas Lex Certa
Asas lex certa menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas sehingga masyarakat dapat memahami perbuatan yang dilarang. Dalam Pasal 275, kejelasan norma rujukan mengenai kewajiban izin dan batas kewenangan merupakan aspek penting untuk mencegah penafsiran yang sewenang-wenang.
13. Ancaman Pidana
Pasal 275 KUHP menentukan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana denda paling banyak kategori II.
Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, jumlah maksimum pidana denda untuk kategori II adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Pasal 275 adalah pidana denda dengan batas maksimum kategori II. Penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan ketentuan umum pemidanaan dalam KUHP, termasuk pertimbangan mengenai kesalahan, keadaan yang menyertai perbuatan, serta tujuan pemidanaan.
14. Penutup
Pasal 275 KUHP mengatur dua bentuk perbuatan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap sistem perizinan, yaitu menjalankan pekerjaan tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan menjalankan pekerjaan dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan. Kedua bentuk perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan terhadap ketiadaan legitimasi administratif, tetapi juga terhadap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan yang telah diberikan secara sah.
Meskipun demikian, penerapan Pasal 275 harus dilakukan secara hati-hati. Unsur “tanpa izin” mensyaratkan adanya kewajiban perizinan yang mempunyai dasar hukum, sedangkan unsur “melampaui wewenang” mengharuskan adanya batas kewenangan yang dapat diidentifikasi secara objektif. Tanpa pembuktian terhadap kedua aspek tersebut, pemidanaan berpotensi mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana.
Dalam perspektif negara hukum, perizinan memang merupakan instrumen pengendalian yang sah sepanjang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan negara untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan masyarakat harus berjalan seiring dengan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak warga negara. Hukum pidana tidak boleh digunakan sekadar untuk memperkuat kepatuhan administratif, melainkan harus diterapkan ketika perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.
Oleh karena itu, Pasal 275 perlu dipahami sebagai ketentuan pidana yang menuntut ketelitian dalam menghubungkan norma hukum administrasi dengan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya efektif dalam menjaga tertib perizinan, tetapi juga tetap menjunjung asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
15. Informasi dan Konsultasi Hukum
Permasalahan hukum mengenai perizinan, pelaksanaan pekerjaan tanpa izin, dan tindakan yang diduga melampaui kewenangan memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan sektoral yang berlaku serta konstruksi pertanggungjawaban hukumnya.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam bidang pidana, perdata, dan hukum administrasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Media Sosial:
- Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
- Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
- TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
- Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer
- YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer
