Pasal 271 KUHP: Tindak Pidana Penggalian Makam dan Perlakuan Tidak Beradab terhadap Jenazah

Pendahuluan

Penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia merupakan nilai kemanusiaan yang dijunjung dalam kehidupan masyarakat. Makam dan jenazah bukan sekadar objek fisik, melainkan juga berkaitan dengan martabat manusia, penghormatan keluarga, serta nilai sosial, budaya, dan keagamaan.

Tindakan menggali atau membongkar makam tanpa hak, mengambil atau memindahkan jenazah secara melawan hukum, maupun memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.

Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan pidana terhadap makam dan jenazah melalui larangan atas sejumlah tindakan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Bunyi Pasal 271 KUHP

Pasal 271 KUHP menyatakan:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Makna Normatif Pasal 271 KUHP

Secara normatif, Pasal 271 KUHP mengatur beberapa bentuk perbuatan yang berkaitan dengan gangguan terhadap makam dan jenazah.

Perbuatan tersebut meliputi:

  1. Menggali makam.
  2. Membongkar makam.
  3. Mengambil jenazah.
  4. Memindahkan jenazah.
  5. Mengangkut jenazah.
  6. Memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap keberadaan makam sebagai tempat pemakaman, tetapi juga terhadap jenazah sebagai objek yang harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya frasa “secara melawan hukum” dan “secara tidak beradab”. Kedua frasa tersebut memiliki fungsi normatif yang perlu dianalisis secara cermat dalam menentukan batas perbuatan yang dapat dipidana.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 271 KUHP pada dasarnya bertujuan untuk:

  1. Melindungi makam dari penggalian dan pembongkaran yang dilakukan secara melawan hukum.
  2. Melindungi jenazah dari pengambilan, pemindahan, atau pengangkutan tanpa dasar yang sah.
  3. Menjamin penghormatan terhadap martabat orang yang telah meninggal dunia.
  4. Melindungi kepentingan keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan makam dan jenazah.
  5. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kepatutan dalam memperlakukan jenazah.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 271 KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 271 KUHP.

Ketentuan ini tidak membatasi pelaku berdasarkan hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia, status pekerjaan, ataupun kedudukan tertentu.

Dengan demikian, siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Frasa “secara melawan hukum” menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki dasar kewenangan yang sah.

Unsur ini penting untuk membedakan tindakan yang dilarang dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Contohnya, pembongkaran makam yang dilakukan tanpa izin atau dasar kewenangan yang sah dapat menjadi objek pemeriksaan berdasarkan ketentuan ini.

Sebaliknya, penggalian atau pemindahan jenazah untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan forensik, atau pemindahan makam yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum tidak otomatis merupakan tindak pidana.

3. Unsur “Menggali atau Membongkar Makam”

Menggali makam merupakan tindakan melakukan penggalian terhadap tanah atau bagian tempat jenazah dimakamkan.

Sementara itu, membongkar makam merupakan tindakan membuka atau merusak susunan makam sehingga bagian yang sebelumnya tertutup atau terlindungi menjadi terbuka.

Kedua perbuatan tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan gangguan terhadap keberadaan dan kondisi makam.

Contohnya:

  • Menggali makam orang lain tanpa kewenangan.
  • Membongkar struktur makam untuk mengambil sesuatu dari dalamnya.
  • Membuka makam tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah.

Dalam penerapannya, harus diperiksa apakah tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau justru berdasarkan kewenangan yang sah.

4. Unsur “Mengambil Jenazah”

Mengambil jenazah merupakan tindakan menguasai atau mengeluarkan jenazah dari tempatnya semula.

Perbuatan ini perlu dibedakan dari pengurusan jenazah yang dilakukan oleh keluarga, petugas pemakaman, tenaga medis, atau aparat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum.

Sebagai contoh, seseorang mengambil jenazah dari makam tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah. Tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur ini apabila seluruh persyaratan pidananya terpenuhi.

5. Unsur “Memindahkan Jenazah”

Memindahkan jenazah berarti mengalihkan posisi atau lokasi jenazah dari tempat semula ke tempat lain.

Perbuatan ini tidak selalu merupakan tindak pidana. Pemindahan jenazah dapat dilakukan untuk kepentingan yang sah, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Namun, pemindahan jenazah yang dilakukan secara melawan hukum dapat masuk dalam ruang lingkup Pasal 271 KUHP.

6. Unsur “Mengangkut Jenazah”

Mengangkut jenazah merupakan tindakan membawa atau memindahkan jenazah menggunakan sarana tertentu dari satu tempat ke tempat lain.

Contohnya, seseorang mengangkut jenazah dari lokasi pemakaman tanpa kewenangan yang sah.

Dalam pembuktiannya, perlu diperiksa siapa yang melakukan pengangkutan, bagaimana prosesnya, ke mana jenazah dibawa, serta apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

7. Unsur “Memperlakukan Jenazah Secara Tidak Beradab”

Unsur ini berkaitan dengan tindakan terhadap jenazah yang bertentangan dengan nilai penghormatan dan perlakuan manusiawi terhadap orang yang telah meninggal dunia.

Perbuatan tidak beradab dapat mencakup tindakan yang merendahkan, mencemarkan, atau memperlakukan jenazah secara tidak patut.

Contohnya, seseorang melakukan tindakan yang secara nyata merendahkan martabat jenazah atau memperlakukannya secara tidak manusiawi.

Namun, batasan mengenai perbuatan yang termasuk dalam kategori “tidak beradab” harus ditafsirkan secara objektif berdasarkan keadaan konkret, konteks perbuatan, dan nilai hukum yang relevan.

Tidak setiap tindakan yang dianggap tidak pantas oleh seseorang dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Konstruksi Perbuatan dan Hubungan Antarunsur

Pasal 271 KUHP menggunakan rumusan beberapa bentuk perbuatan yang dipisahkan dengan kata “atau”, serta frasa “dan/atau” sebelum perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan tidak harus seluruhnya dilakukan secara bersamaan.

Dengan demikian, tindakan menggali makam, mengambil jenazah, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat dianalisis sebagai bentuk perbuatan tersendiri sepanjang memenuhi unsur yang relevan.

Meskipun demikian, cakupan frasa “secara melawan hukum” dalam hubungannya dengan seluruh rangkaian perbuatan perlu diperhatikan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap rumusan pasal secara utuh.

Perbedaan Pasal 270 dan Pasal 271 KUHP

Kedua pasal sama-sama berkaitan dengan jenazah, tetapi memiliki titik tekan yang berbeda.

  1. Pasal 270 KUHP menitikberatkan pada tindakan mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan tujuan menyembunyikan kematian atau kelahiran.
  2. Pasal 271 KUHP menitikberatkan pada tindakan menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, serta memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Dengan demikian, tujuan khusus menyembunyikan kematian atau kelahiran merupakan karakteristik penting Pasal 270, sedangkan Pasal 271 memiliki fokus perlindungan terhadap makam dan perlakuan terhadap jenazah.

Dalam suatu perkara konkret, kedua ketentuan perlu dianalisis berdasarkan perbuatan, tujuan, dan fakta yang terbukti. Tidak tertutup kemungkinan terdapat tindak pidana lain yang relevan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 271 KUHP tidak secara eksplisit menggunakan kata “dengan sengaja” maupun “karena kealpaan”.

Oleh karena itu, bentuk kesalahan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan asumsi bahwa setiap perbuatan yang disebutkan pasti dilakukan dengan sengaja.

Analisis pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan ketentuan umum dalam Buku Kesatu KUHP, karakteristik masing-masing perbuatan, keadaan batin pelaku, serta kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Khusus mengenai frasa “secara melawan hukum”, perlu dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan atau pembenaran yang sah. Sementara itu, unsur “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” memerlukan penilaian objektif terhadap sifat dan konteks tindakan.

Ancaman Pidana

Pasal 271 KUHP menetapkan dua alternatif ancaman pidana:

  1. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  2. Pidana denda paling banyak kategori III.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda kategori III paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, ancaman pidana maksimum berdasarkan Pasal 271 KUHP adalah pidana penjara selama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Contoh Penerapan dalam Praktik

Contoh 1: Pembongkaran Makam Tanpa Kewenangan

Seseorang menggali dan membongkar makam orang lain tanpa izin atau dasar kewenangan yang sah. Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur menggali atau membongkar makam secara melawan hukum.

Contoh 2: Pengambilan Jenazah dari Makam

Seseorang membuka makam dan mengambil jenazah yang telah dimakamkan tanpa dasar hukum. Apabila unsur-unsur yang disyaratkan terbukti, tindakan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 271 KUHP.

Contoh 3: Pemindahan Jenazah Secara Melawan Hukum

Seseorang memindahkan jenazah dari lokasi pemakaman ke tempat lain tanpa kewenangan yang sah. Perbuatan tersebut perlu diperiksa berdasarkan unsur memindahkan jenazah dan sifat melawan hukumnya.

Contoh 4: Perlakuan Tidak Beradab terhadap Jenazah

Seseorang melakukan tindakan yang secara nyata merendahkan martabat jenazah dan bertentangan dengan penghormatan yang patut diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan unsur memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Contoh-contoh tersebut merupakan ilustrasi penerapan norma, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.

Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

  1. Batasan tindakan melawan hukum. Perlu dibedakan antara tindakan tanpa kewenangan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang sah.
  2. Makna perlakuan tidak beradab. Penafsiran harus memiliki batasan objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
  3. Kewenangan pembongkaran makam. Perlu diperiksa dasar hukum dan prosedur yang digunakan oleh pihak yang melakukan pembongkaran.
  4. Pemindahan jenazah untuk kepentingan hukum. Tindakan aparat atau tenaga ahli dalam rangka penyidikan dan pemeriksaan forensik harus dinilai berdasarkan kewenangannya.
  5. Pembuktian perbuatan. Harus dibuktikan tindakan konkret yang dilakukan terhadap makam atau jenazah.
  6. Hubungan dengan tindak pidana lain. Apabila tindakan terhadap jenazah berkaitan dengan tindak pidana lain, perlu dianalisis kemungkinan penerapan ketentuan pidana yang relevan.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian perkara berdasarkan Pasal 271 KUHP perlu diarahkan pada:

  1. Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana.
  2. Keberadaan dan kondisi makam atau jenazah.
  3. Bentuk tindakan yang dilakukan terhadap makam atau jenazah.
  4. Sifat melawan hukum dari tindakan yang disyaratkan oleh rumusan pasal.
  5. Kondisi dan akibat tindakan terhadap makam atau jenazah.
  6. Keadaan batin pelaku dan pertanggungjawaban pidananya.

Alat bukti yang relevan dapat meliputi keterangan saksi, keterangan ahli kedokteran forensik, dokumentasi foto atau video, pemeriksaan tempat kejadian perkara, bukti elektronik, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

  1. Asas Legalitas. Pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku.
  2. Asas Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
  3. Asas Kepastian Hukum. Batasan perbuatan melawan hukum dan perlakuan tidak beradab harus ditafsirkan secara cermat.
  4. Asas Proporsionalitas. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan.
  5. Asas Perlindungan Martabat Manusia. Penghormatan terhadap jenazah merupakan bagian dari nilai kemanusiaan.
  6. Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Makam dan jenazah memiliki dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang patut dihormati.

Penutup

Pasal 271 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap makam dan jenazah dari tindakan penggalian atau pembongkaran secara melawan hukum, pengambilan, pemindahan, pengangkutan, serta perlakuan yang tidak beradab.

Penerapan ketentuan ini memerlukan ketelitian dalam membedakan tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan dengan tindakan yang sah berdasarkan prosedur hukum. Selain itu, konsep “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” harus ditafsirkan secara objektif agar tidak menimbulkan perluasan kriminalisasi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dengan demikian, Pasal 271 KUHP tidak hanya berfungsi melindungi makam dan jenazah sebagai objek fisik, tetapi juga mencerminkan penghormatan hukum terhadap martabat manusia setelah kematian.

Konsultasi Hukum

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer

Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer

TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer

Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer

YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer