Pendahuluan
Penyebaran informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui media massa, media sosial, dan berbagai sarana komunikasi digital, masyarakat dapat memperoleh serta menyampaikan informasi secara cepat.
Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak selalu diikuti dengan ketepatan dan kelengkapan pemberitaannya. Informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, disampaikan secara berlebihan, atau disajikan secara tidak utuh dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan konflik sosial.
Dalam konteks tersebut, Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa berita tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Ketentuan ini memiliki karakteristik tersendiri karena tidak mensyaratkan bahwa berita yang disiarkan sepenuhnya merupakan kebohongan. Fokus pengaturannya terletak pada karakter informasi, pengetahuan atau dugaan yang patut dimiliki pelaku, serta potensi timbulnya kerusuhan.
Bunyi Pasal 264 KUHP
Pasal 264 KUHP menyatakan:
“Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
Makna Normatif Pasal 264 KUHP
Secara normatif, Pasal 264 KUHP mengandung larangan terhadap penyiaran berita dengan karakteristik tertentu yang berpotensi mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Terdapat tiga kategori berita yang menjadi objek pengaturan:
- Berita yang tidak pasti.
- Berita yang berlebih-lebihan.
- Berita yang tidak lengkap.
Ketiga kategori tersebut merupakan alternatif. Artinya, suatu berita dapat memenuhi salah satu kategori tanpa harus sekaligus memenuhi seluruhnya.
Akan tetapi, keberadaan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap saja belum cukup untuk memenuhi tindak pidana ini. Harus dibuktikan pula bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa berita tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Dengan demikian, Pasal 264 tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan umum terhadap setiap pemberitaan yang kurang akurat, mengandung kekurangan informasi, atau menggunakan gaya bahasa yang berlebihan.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pengaturan Pasal 264 KUHP mempunyai beberapa tujuan.
- Melindungi ketertiban masyarakat. Mencegah penyiaran informasi yang dapat memicu keresahan dan kerusuhan.
- Mendorong tanggung jawab pemberitaan. Mengingatkan pihak yang menyampaikan informasi agar memperhatikan kepastian, proporsi, dan kelengkapan berita.
- Mencegah manipulasi informasi. Mengantisipasi penyajian fakta secara tidak utuh atau berlebihan yang dapat membentuk persepsi keliru di masyarakat.
- Melindungi masyarakat dari dampak informasi yang berbahaya. Mencegah penyiaran informasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
- Menerapkan pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada kekurangan kualitas suatu berita, tetapi juga pada terpenuhinya unsur kesalahan dan potensi akibat yang ditentukan undang-undang.
Penafsiran Hukum
1. Penafsiran Gramatikal
Frasa “menyiarkan berita” menunjuk pada tindakan menyampaikan atau memublikasikan informasi agar diketahui oleh masyarakat atau khalayak.
Frasa “tidak pasti” menunjukkan informasi yang belum memiliki kepastian atau dasar faktual yang memadai.
Frasa “berlebih-lebihan” menunjuk pada penyajian informasi yang melampaui fakta atau keadaan sebenarnya sehingga dapat memberikan gambaran yang tidak proporsional.
Frasa “tidak lengkap” menunjukkan penyampaian informasi yang menghilangkan bagian penting dari suatu peristiwa sehingga makna atau konteks berita dapat berubah.
Sementara itu, frasa “diketahuinya atau patut diduga” menunjukkan dua alternatif keadaan kesalahan, yaitu pengetahuan aktual dan keadaan ketika pelaku secara objektif patut menduga adanya potensi akibat yang dilarang.
Adapun frasa “dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat” menunjukkan bahwa kerusuhan tidak harus benar-benar terjadi. Yang harus dibuktikan adalah potensi objektif timbulnya kerusuhan.
2. Penafsiran Sistematis
Pasal 264 harus dibaca bersama ketentuan umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP.
Ketentuan ini juga perlu dibedakan dari Pasal 263 KUHP. Pasal 263 secara khusus mengatur penyiaran berita atau pemberitahuan bohong, sedangkan Pasal 264 mengatur berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap.
Keduanya mempunyai irisan dalam perlindungan ketertiban umum, tetapi objek perbuatan dan rumusan ancaman pidananya berbeda.
3. Penafsiran Teleologis
Berdasarkan tujuan pengaturannya, Pasal 264 dimaksudkan untuk mencegah penyiaran informasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
Namun, tujuan tersebut tidak boleh digunakan untuk membatasi secara berlebihan kegiatan jurnalistik, kritik, opini, atau penyampaian informasi yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Penegakan hukum harus memperhatikan konteks pemberitaan, dasar faktual informasi, karakter penyajian, serta potensi objektif terjadinya kerusuhan.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 264 KUHP
1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur ini menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam konteks pemberitaan, subjek yang dimaksud dapat berupa orang yang melakukan tindakan menyiarkan berita. Identitas pemilik akun, penulis berita, editor, pengelola media, dan pihak yang mendistribusikan informasi harus diperiksa berdasarkan keterlibatan konkret masing-masing.
Tidak setiap orang yang mempunyai hubungan dengan suatu media atau platform otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur “Menyiarkan Berita”
Unsur ini menunjukkan adanya tindakan menyampaikan atau memublikasikan berita kepada masyarakat atau khalayak.
Penyiaran dapat dilakukan melalui berbagai sarana, antara lain:
- Media massa cetak.
- Siaran televisi dan radio.
- Portal berita daring.
- Media sosial.
- Platform berbagi video.
- Sarana komunikasi digital lainnya.
Dalam pembuktiannya, harus ditentukan siapa yang melakukan penyiaran, informasi apa yang disiarkan, kapan penyiaran dilakukan, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.
3. Unsur “Berita yang Tidak Pasti”
Berita yang tidak pasti merupakan informasi yang belum memiliki kepastian faktual atau belum didukung dasar informasi yang memadai.
Contohnya adalah pemberitaan mengenai suatu peristiwa yang sumbernya belum terkonfirmasi, tetapi disampaikan seolah-olah merupakan fakta yang telah dipastikan.
Namun, ketidakpastian informasi tidak boleh disamakan dengan pemberitaan mengenai suatu dugaan atau peristiwa yang memang masih dalam proses penyelidikan.
Dalam praktik jurnalistik, penggunaan istilah seperti “diduga”, “menurut informasi awal”, atau “masih dalam penyelidikan” dapat menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut secara terbuka menyatakan keterbatasan kepastian informasinya.
Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur ini harus memperhatikan keseluruhan isi berita dan konteks penyampaiannya.
4. Unsur “Berlebih-lebihan”
Berita yang berlebih-lebihan merupakan informasi yang disajikan secara tidak proporsional sehingga melampaui fakta atau keadaan sebenarnya.
Contohnya adalah pemberitaan mengenai suatu perselisihan yang sebenarnya berskala terbatas, tetapi disajikan seolah-olah merupakan konflik besar yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat.
Penilaian terhadap unsur ini harus dilakukan dengan membandingkan substansi pemberitaan dengan fakta yang sebenarnya.
Penggunaan judul yang menarik, gaya bahasa persuasif, atau penekanan tertentu tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibuktikan bahwa pemberitaan tersebut benar-benar memiliki karakter berlebih-lebihan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan memenuhi unsur lainnya.
5. Unsur “Berita yang Tidak Lengkap”
Berita yang tidak lengkap merupakan informasi yang tidak menyampaikan bagian penting dari suatu peristiwa sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang keliru.
Contohnya adalah pemberitaan mengenai suatu bentrokan yang hanya menampilkan tindakan salah satu pihak, tetapi menghilangkan fakta penting mengenai rangkaian peristiwa yang mendahuluinya.
Namun, tidak setiap berita yang tidak memuat seluruh detail peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pemberitaan pada dasarnya mempunyai batas ruang, waktu, dan relevansi. Oleh sebab itu, harus dinilai apakah informasi yang tidak disampaikan merupakan bagian penting yang secara material mengubah pemahaman terhadap peristiwa dan apakah unsur kesalahan serta potensi kerusuhan juga terpenuhi.
6. Unsur “Diketahuinya atau Patut Diduga”
Unsur ini merupakan unsur kesalahan yang mempunyai dua alternatif.
Pertama, diketahuinya.
Frasa ini menunjukkan bahwa pelaku secara aktual mengetahui bahwa berita yang disiarkannya memiliki karakter tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal.
Pengetahuan tersebut harus dibuktikan melalui keadaan konkret, seperti sumber informasi yang digunakan, komunikasi sebelum pemberitaan, data yang telah diterima, atau tindakan pelaku ketika menyusun dan menyebarluaskan berita.
Kedua, patut diduga.
Frasa ini menggunakan standar penilaian objektif. Artinya, keadaan yang melingkupi pelaku seharusnya membuatnya dapat menduga bahwa berita yang disiarkan memiliki karakteristik tersebut.
Penilaiannya dapat mempertimbangkan:
- Kredibilitas sumber informasi.
- Ketersediaan fakta pendukung.
- Adanya indikasi manipulasi atau penghilangan konteks.
- Ketidaksesuaian antara judul dan isi berita.
- Kondisi yang secara wajar seharusnya mendorong pemeriksaan lebih lanjut.
Meskipun demikian, frasa “patut diduga” tidak boleh diterapkan secara otomatis terhadap setiap kesalahan pemberitaan atau kegagalan melakukan verifikasi secara sempurna.
7. Unsur “Berita Demikian Dapat Mengakibatkan Kerusuhan di Masyarakat”
Unsur ini berkaitan dengan potensi akibat dari penyiaran berita.
Berbeda dengan rumusan yang mensyaratkan akibat aktual, Pasal 264 menggunakan frasa “dapat mengakibatkan”. Dengan demikian, kerusuhan tidak harus benar-benar terjadi.
Akan tetapi, potensi kerusuhan harus dapat dinilai secara objektif berdasarkan keadaan konkret, antara lain:
- Substansi dan karakter berita.
- Konteks sosial ketika berita disiarkan.
- Kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran pemberitaan.
- Kondisi hubungan antarkelompok.
- Jangkauan dan pola penyebaran informasi.
- Kemungkinan berita tersebut memicu konflik atau tindakan kekerasan.
Potensi kerusuhan tidak cukup didasarkan pada kekhawatiran subjektif atau kemungkinan yang bersifat spekulatif.
Bentuk Kesalahan dalam Pasal 264 KUHP
Pasal 264 menggunakan dua rumusan kesalahan, yaitu “diketahuinya” dan “patut diduga”.
Rumusan “diketahuinya” menunjukkan adanya pengetahuan aktual pelaku mengenai karakter berita yang disiarkan.
Sementara itu, “patut diduga” menggunakan ukuran objektif mengenai keadaan yang seharusnya disadari oleh pelaku.
Keduanya merupakan alternatif dalam satu rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, penuntut umum harus membuktikan setidaknya salah satu bentuk kesalahan tersebut, bukan menganggap keduanya sebagai unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif.
Perbandingan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP
| Aspek | Pasal 263 | Pasal 264 |
|---|---|---|
| Objek berita | Berita atau pemberitahuan bohong | Berita tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap |
| Bentuk kesalahan | Mengetahui (ayat 1) atau patut menduga (ayat 2) berita bohong | Mengetahui atau patut menduga karakter berita sebagaimana dirumuskan |
| Akibat | Kerusuhan aktual (ayat 1) atau potensi kerusuhan (ayat 2) | Potensi kerusuhan |
| Ancaman penjara | Maksimal 6 tahun atau 4 tahun | Maksimal 2 tahun |
| Ancaman denda | Kategori V atau IV | Kategori III |
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 264 tidak identik dengan Pasal 263. Berita yang tidak lengkap atau berlebih-lebihan belum tentu merupakan berita bohong. Demikian pula, berita yang tidak pasti tidak selalu berarti informasi tersebut secara faktual palsu.
Kualifikasi hukumnya harus ditentukan berdasarkan karakter informasi dan seluruh unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal.
Keterkaitan dengan Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi
Penerapan Pasal 264 harus memperhatikan jaminan konstitusional dalam UUD 1945.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Sementara itu, Pasal 28J UUD 1945 mengatur kemungkinan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Dengan demikian, Pasal 264 harus diterapkan secara seimbang.
Kritik, opini, analisis, pemberitaan investigatif, dan penyampaian informasi yang belum sepenuhnya terkonfirmasi tidak boleh secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana.
Penegak hukum harus membuktikan karakter berita yang dipersoalkan, bentuk kesalahan pelaku, serta potensi objektif timbulnya kerusuhan.
Pembuktian dalam Praktik Peradilan
Pembuktian Pasal 264 perlu diarahkan pada beberapa aspek:
- Identitas pelaku: memastikan siapa yang melakukan penyiaran berita.
- Perbuatan penyiaran: membuktikan tindakan memublikasikan atau menyampaikan berita kepada masyarakat.
- Karakter berita: membuktikan apakah berita tersebut tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap.
- Bentuk kesalahan: membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga karakter berita tersebut.
- Potensi akibat: membuktikan bahwa berita tersebut secara objektif dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Alat bukti yang relevan dapat meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, rekaman elektronik, data komunikasi, hasil pemeriksaan forensik digital, dan alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.
Dalam perkara yang berkaitan dengan media digital, keaslian, integritas, konteks, waktu penyebaran, serta keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku harus diperiksa secara cermat.
Contoh Penerapan dalam Perkara Pidana
A. Berita yang Tidak Pasti
Seseorang menyebarluaskan informasi mengenai dugaan penyerangan terhadap kelompok tertentu. Informasi tersebut belum memiliki sumber yang dapat diverifikasi. Meskipun demikian, informasi disampaikan seolah-olah merupakan peristiwa yang telah dipastikan.
Dalam konteks sosial yang sedang sensitif, pemberitaan tersebut secara objektif berpotensi memicu kerusuhan.
Apabila terbukti bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga berita tersebut tidak pasti dan berita itu dapat mengakibatkan kerusuhan, perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 264 KUHP.
B. Berita yang Berlebih-lebihan
Sebuah media memberitakan perselisihan yang melibatkan beberapa orang sebagai konflik besar antara dua kelompok masyarakat.
Padahal, fakta yang tersedia menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perselisihan individual. Pemberitaan yang berlebihan tersebut berpotensi memicu permusuhan antarkelompok.
Apabila seluruh unsur Pasal 264 terbukti, termasuk bentuk kesalahan pelaku dan potensi kerusuhan, perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan ini.
C. Berita yang Tidak Lengkap
Seseorang menyebarluaskan rekaman singkat mengenai suatu bentrokan dengan hanya menampilkan tindakan salah satu pihak, sementara bagian penting yang menjelaskan rangkaian kejadian dihilangkan.
Penyajian tersebut dapat membentuk persepsi yang tidak utuh dan berpotensi memicu kemarahan masyarakat.
Namun, untuk menerapkan Pasal 264, tidak cukup hanya membuktikan bahwa rekaman tersebut tidak lengkap. Harus dibuktikan pula bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga karakter berita tersebut dan bahwa berita itu dapat mengakibatkan kerusuhan.
Ketiga contoh tersebut merupakan ilustrasi konseptual, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
- Batas antara berita tidak pasti dan informasi yang masih dalam proses verifikasi. Tidak semua informasi yang belum pasti merupakan tindak pidana.
- Batas antara pemberitaan berlebih-lebihan dan gaya jurnalistik. Penilaian harus didasarkan pada fakta dan konteks, bukan semata-mata pilihan kata.
- Batas antara berita tidak lengkap dan penyederhanaan informasi. Tidak semua pemberitaan wajib memuat seluruh detail peristiwa.
- Pembuktian unsur patut diduga. Harus terdapat keadaan konkret yang mendukung penilaian objektif.
- Pembuktian potensi kerusuhan. Potensi tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi atau kekhawatiran.
- Potensi kriminalisasi kebebasan berekspresi. Penerapan pasal harus membedakan pemberitaan, kritik, opini, dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.
- Irisan dengan Pasal 263 KUHP. Penegak hukum harus menentukan secara tepat apakah informasi yang dipersoalkan merupakan berita bohong atau berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, maupun tidak lengkap.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). Pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku.
- Asas Kesalahan (geen straf zonder schuld). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
- Asas Kepastian Hukum. Unsur-unsur tindak pidana harus ditafsirkan secara jelas dan tidak diperluas secara sewenang-wenang.
- Asas Proporsionalitas. Penjatuhan pidana harus memperhatikan tingkat kesalahan dan karakter perbuatan.
- Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence). Seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
- Asas Kebebasan Berekspresi. Penerapan hukum pidana harus menghormati hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
- Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari ancaman kerusuhan.
Penutup
Pasal 264 KUHP mengatur tindak pidana penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa berita tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Karakteristik utama ketentuan ini terletak pada tiga unsur yang harus diperhatikan secara bersamaan, yaitu tindakan menyiarkan berita, bentuk kesalahan pelaku, dan potensi timbulnya kerusuhan.
Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan terhadap setiap pemberitaan yang tidak sempurna. Harus dibedakan antara ketidakpastian informasi, kekurangan kelengkapan berita, penyajian yang berlebihan, dan penyebaran informasi yang secara sengaja atau patut diduga membahayakan ketertiban masyarakat.
Dengan demikian, penerapan Pasal 264 harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana. Perlindungan ketertiban umum harus tetap berjalan seimbang dengan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Konsultasi Hukum Pidana dan Hukum Digital
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana terhadap ketertiban umum, penyebaran informasi, dan persoalan hukum digital.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
