Pasal 263 KUHP: Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita Bohong yang Mengakibatkan atau Dapat Mengakibatkan Kerusuhan dalam Masyarakat

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Informasi dapat diproduksi dan disebarluaskan melalui media massa, media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital dalam waktu yang sangat singkat.

Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, penyebarluasan informasi yang tidak benar juga dapat menimbulkan dampak serius, terutama apabila informasi tersebut memicu konflik, keresahan, atau kerusuhan dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, tidak setiap informasi yang keliru dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus dibedakan antara informasi yang secara faktual tidak benar, pendapat subjektif, kritik, kekeliruan jurnalistik, dan berita bohong yang memenuhi unsur tindak pidana.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dua bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penyebarluasan berita bohong. Ayat (1) mengatur perbuatan yang dilakukan ketika pelaku mengetahui bahwa berita tersebut bohong dan penyebarannya mengakibatkan kerusuhan. Sementara itu, ayat (2) mengatur perbuatan ketika pelaku patut menduga bahwa berita tersebut bohong dan penyebarannya dapat mengakibatkan kerusuhan.

Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku sekaligus karakter akibat yang ditimbulkan atau berpotensi ditimbulkan.

Bunyi Pasal 263 KUHP

Pasal 263 KUHP menyatakan:

(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Makna Normatif Pasal 263 KUHP

Secara normatif, Pasal 263 mengandung dua konstruksi pertanggungjawaban pidana.

1. Pasal 263 Ayat (1): Mengetahui Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerusuhan

Ayat (1) mengatur seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan dengan mengetahui bahwa informasi tersebut bohong, kemudian penyebarluasan tersebut mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Terdapat tiga persoalan utama yang harus dibuktikan:

  • Adanya tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan.
  • Pelaku mengetahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong.
  • Penyebarluasan berita bohong tersebut mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Dalam konstruksi ini, kerusuhan merupakan akibat yang harus benar-benar terjadi. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa informasi yang disebarluaskan berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V.

2. Pasal 263 Ayat (2): Patut Menduga Berita Bohong yang Dapat Mengakibatkan Kerusuhan

Ayat (2) mengatur seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan ketika berdasarkan keadaan yang ada, ia patut menduga bahwa informasi tersebut bohong dan informasi itu dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Berbeda dengan ayat (1), ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa pelaku secara aktual mengetahui informasi tersebut bohong. Rumusan yang digunakan adalah “patut diduga”.

Selain itu, kerusuhan tidak harus benar-benar terjadi. Rumusan “dapat mengakibatkan” menunjukkan bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya potensi objektif terjadinya kerusuhan.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Pengaturan Pasal 263 KUHP mempunyai beberapa tujuan.

  1. Melindungi ketertiban umum. Mencegah penyebarluasan berita bohong yang dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.
  2. Mencegah kerusuhan sosial. Mengantisipasi informasi bohong yang dapat memicu konflik antarkelompok atau gangguan ketertiban.
  3. Mendorong tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Setiap orang diharapkan memperhatikan kebenaran informasi sebelum menyebarluaskannya.
  4. Membedakan tingkat kesalahan. Undang-undang membedakan pelaku yang mengetahui kebohongan informasi dengan pelaku yang patut menduga informasi tersebut bohong.
  5. Menerapkan pemidanaan secara proporsional. Perbedaan ancaman pidana mencerminkan perbedaan konstruksi kesalahan dan akibat yang dirumuskan dalam kedua ayat.

Dengan demikian, ratio legis Pasal 263 adalah melindungi ketertiban masyarakat dari bahaya penyebarluasan berita bohong, tanpa menghilangkan kewajiban untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana.

Penafsiran Hukum

1. Penafsiran Gramatikal

Frasa “menyiarkan atau menyebarluaskan” menunjukkan tindakan menyampaikan informasi kepada pihak lain atau khalayak yang lebih luas.

Frasa “berita atau pemberitahuan bohong” menunjuk pada informasi yang secara faktual tidak sesuai dengan kenyataan.

Frasa “padahal diketahuinya” dalam ayat (1) menunjukkan pengetahuan aktual pelaku mengenai kebohongan informasi.

Sementara itu, frasa “patut diduga” dalam ayat (2) mengandung standar penilaian objektif mengenai keadaan yang seharusnya membuat seseorang menduga bahwa informasi tersebut bohong.

Frasa “mengakibatkan kerusuhan” menunjukkan akibat yang harus benar-benar terjadi, sedangkan frasa “dapat mengakibatkan kerusuhan” menunjukkan adanya potensi akibat yang tidak harus telah terwujud.

2. Penafsiran Sistematis

Pasal 263 harus dibaca bersama ketentuan umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Buku Kesatu KUHP.

Ketentuan ini juga perlu dipahami dalam konteks perlindungan ketertiban umum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyampaian informasi melalui media elektronik.

Pembacaan sistematis diperlukan agar Pasal 263 tidak ditafsirkan sebagai larangan umum terhadap setiap informasi yang keliru atau berbeda dari pandangan pihak tertentu.

Harus dibuktikan bahwa informasi tersebut merupakan berita bohong, terdapat bentuk kesalahan sebagaimana dirumuskan dalam ayat yang didakwakan, dan terpenuhi unsur akibat atau potensi akibatnya.

3. Penafsiran Teleologis

Berdasarkan tujuan pengaturannya, Pasal 263 diarahkan untuk mencegah penyebarluasan informasi bohong yang dapat mengancam ketertiban masyarakat.

Namun, perlindungan ketertiban umum tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi seluruh bentuk kritik, pendapat, perdebatan, atau pemberitaan yang berbeda dari pandangan pemerintah maupun kelompok tertentu.

Kritik terhadap kebijakan publik, opini, informasi yang belum terverifikasi, dan berita bohong merupakan kategori yang harus dibedakan.

Karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan unsur tindak pidana secara ketat dan tidak boleh mengubah Pasal 263 menjadi instrumen untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 263 Ayat (1)

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan.

Dalam perkara digital, identitas pemilik akun, pembuat konten, pengelola akun, dan orang yang menyebarluaskan informasi harus dibedakan. Tidak setiap orang yang namanya tercantum dalam suatu akun otomatis dapat dianggap sebagai pelaku tanpa pembuktian keterlibatannya.

2. Unsur “Menyiarkan atau Menyebarluaskan”

Unsur ini memuat dua bentuk perbuatan alternatif.

  • Menyiarkan: menyampaikan informasi melalui sarana komunikasi agar diketahui oleh masyarakat atau khalayak.
  • Menyebarluaskan: mendistribusikan atau meneruskan informasi kepada pihak lain sehingga jangkauan penyebarannya menjadi lebih luas.

Dalam praktik, perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui publikasi berita, unggahan media sosial, penyebaran pesan elektronik, distribusi video, atau sarana komunikasi lainnya.

Namun, harus dibuktikan adanya tindakan penyiaran atau penyebarluasan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

3. Unsur “Berita atau Pemberitahuan Bohong”

Unsur ini berkaitan dengan substansi informasi yang disampaikan.

Berita atau pemberitahuan bohong merupakan informasi yang secara faktual tidak sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang sebenarnya.

Pembuktian kebohongan harus dilakukan dengan menguji substansi informasi terhadap fakta yang dapat diverifikasi.

Perlu dibedakan antara:

  • Informasi yang secara faktual tidak benar.
  • Pendapat atau penilaian subjektif.
  • Kritik terhadap kebijakan atau tindakan tertentu.
  • Prediksi mengenai suatu peristiwa.
  • Informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Tidak setiap informasi yang keliru, tidak lengkap, atau belum terverifikasi otomatis merupakan berita bohong dalam pengertian Pasal 263.

4. Unsur “Padahal Diketahuinya bahwa Berita atau Pemberitahuan Tersebut Bohong”

Unsur ini merupakan unsur kesalahan yang secara khusus terdapat dalam ayat (1).

Penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku mengetahui informasi yang disebarluaskannya merupakan informasi bohong.

Pengetahuan tersebut dapat dianalisis melalui keadaan yang melingkupi perbuatan, misalnya:

  • Pelaku mengetahui fakta sebenarnya bertentangan dengan informasi yang disebarluaskan.
  • Pelaku membuat atau merekayasa informasi yang kemudian disebarluaskan.
  • Pelaku memperoleh informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa berita tersebut tidak benar.
  • Terdapat komunikasi atau tindakan lain yang menunjukkan kesadaran pelaku terhadap kebohongan informasi.

Keadaan-keadaan tersebut harus dinilai secara menyeluruh. Tidak cukup hanya berdasarkan dugaan bahwa seseorang seharusnya mengetahui suatu informasi tidak benar.

5. Unsur “Mengakibatkan Kerusuhan dalam Masyarakat”

Unsur ini merupakan unsur akibat yang harus dibuktikan dalam ayat (1).

Kerusuhan harus benar-benar terjadi sebagai akibat dari penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong tersebut.

Dalam pembuktiannya perlu diperhatikan:

  • Apakah benar terjadi kerusuhan dalam masyarakat.
  • Kapan dan di mana kerusuhan terjadi.
  • Apakah terdapat hubungan antara penyebarluasan informasi dan kerusuhan.
  • Apakah terdapat faktor lain yang turut menyebabkan kerusuhan.
  • Sejauh mana perbuatan pelaku berkontribusi terhadap timbulnya akibat tersebut.

Keberadaan berita bohong dan terjadinya kerusuhan secara bersamaan belum otomatis membuktikan hubungan kausal. Hubungan antara perbuatan dan akibat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Analisis Unsur-Unsur Pasal 263 Ayat (2)

1. Unsur “Setiap Orang”

Subjek hukum dalam ayat (2) sama dengan ayat (1), yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum.

2. Unsur “Menyiarkan atau Menyebarluaskan”

Harus terdapat tindakan menyampaikan atau mendistribusikan berita atau pemberitahuan kepada pihak lain atau masyarakat.

Bentuk perbuatannya dapat dilakukan melalui media konvensional maupun media elektronik.

3. Unsur “Berita atau Pemberitahuan Bohong”

Informasi yang disebarluaskan harus merupakan berita atau pemberitahuan yang secara faktual tidak benar.

Penilaian terhadap kebohongan harus didasarkan pada fakta objektif, bukan semata-mata perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap suatu peristiwa.

4. Unsur “Patut Diduga”

Unsur ini merupakan pembeda utama ayat (2) dengan ayat (1).

“Patut diduga” menunjukkan standar kehati-hatian objektif. Penilaian dilakukan berdasarkan keadaan yang melingkupi pelaku ketika menyebarluaskan informasi.

Faktor yang dapat dipertimbangkan antara lain:

  • Sumber informasi yang digunakan.
  • Kredibilitas sumber.
  • Adanya indikasi bahwa informasi telah dimanipulasi.
  • Ketidaksesuaian informasi dengan fakta yang tersedia.
  • Konteks penyebarluasan informasi.
  • Keadaan yang secara wajar seharusnya mendorong pelaku untuk meragukan kebenaran informasi.

Namun, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena tidak melakukan pemeriksaan fakta secara sempurna. Harus dibuktikan bahwa keadaan konkret memang membuat pelaku patut menduga informasi tersebut bohong.

5. Unsur “Dapat Mengakibatkan Kerusuhan dalam Masyarakat”

Berbeda dengan ayat (1), ayat (2) tidak mensyaratkan kerusuhan benar-benar telah terjadi.

Yang harus dibuktikan adalah adanya potensi objektif bahwa penyebarluasan berita bohong tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Potensi tersebut harus dinilai berdasarkan substansi informasi, konteks sosial, karakter penyebaran, sasaran informasi, serta keadaan yang relevan.

Kemungkinan yang bersifat abstrak atau spekulatif tidak cukup untuk membuktikan unsur ini.

Perbedaan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2)

AspekAyat (1)Ayat (2)
Bentuk kesalahanMengetahui berita tersebut bohongPatut menduga berita tersebut bohong
Pengetahuan pelakuPengetahuan aktualPenilaian berdasarkan standar objektif
AkibatMengakibatkan kerusuhanDapat mengakibatkan kerusuhan
KerusuhanHarus benar-benar terjadiTidak harus sudah terjadi
Ancaman penjaraMaksimal 6 tahunMaksimal 4 tahun
Ancaman dendaKategori VKategori IV

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ayat (1) mensyaratkan pengetahuan aktual mengenai kebohongan dan akibat berupa kerusuhan yang telah terjadi. Sementara itu, ayat (2) menggunakan standar patut diduga dan potensi timbulnya kerusuhan.

Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 263 memuat dua konstruksi kesalahan yang berbeda.

1. Ayat (1): Pengetahuan Aktual

Ayat (1) mensyaratkan bahwa pelaku mengetahui berita atau pemberitahuan yang disebarluaskannya adalah bohong.

Unsur ini menunjukkan adanya pengetahuan aktual mengenai ketidakbenaran informasi. Pembuktian harus diarahkan pada keadaan batin pelaku ketika melakukan penyebarluasan, bukan hanya pada fakta bahwa informasi tersebut ternyata tidak benar.

2. Ayat (2): Patut Diduga

Ayat (2) menggunakan standar “patut diduga”. Penilaiannya memperhatikan keadaan objektif yang seharusnya diketahui atau disadari oleh pelaku.

Rumusan ini harus dibedakan dari pengetahuan aktual dalam ayat (1). Penuntut umum harus membuktikan adanya keadaan konkret yang membuat informasi tersebut patut diduga bohong.

Dengan demikian, ayat (2) tidak boleh secara otomatis disamakan dengan setiap bentuk kelalaian dalam melakukan pemeriksaan informasi.

Keterkaitan dengan Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi

Pasal 263 harus dibaca bersama jaminan konstitusional dalam UUD 1945.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara itu, Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Konsekuensinya, penerapan Pasal 263 harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan kebebasan berekspresi.

Kritik terhadap pemerintah, penyampaian pendapat, pelaporan dugaan penyimpangan, pemberitaan yang didasarkan pada sumber yang belum sepenuhnya terverifikasi, dan penyebarluasan informasi bohong merupakan kategori yang harus dibedakan.

Tidak tepat apabila setiap informasi yang ternyata keliru langsung dipidana tanpa membuktikan unsur kesalahan serta akibat atau potensi akibat yang ditentukan dalam Pasal 263.

Pembuktian dalam Praktik Peradilan

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 263 KUHP, pembuktian perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut.

  1. Identitas pelaku. Membuktikan orang yang melakukan penyiaran atau penyebarluasan informasi.
  2. Perbuatan penyebarluasan. Membuktikan adanya tindakan menyampaikan atau mendistribusikan berita atau pemberitahuan.
  3. Kebenaran informasi. Membuktikan bahwa substansi berita atau pemberitahuan tersebut memang bohong.
  4. Keadaan batin pelaku. Membuktikan bahwa pelaku mengetahui kebohongan informasi untuk ayat (1), atau patut menduga kebohongan informasi untuk ayat (2).
  5. Kerusuhan atau potensi kerusuhan. Membuktikan kerusuhan yang benar-benar terjadi untuk ayat (1), atau potensi objektif terjadinya kerusuhan untuk ayat (2).
  6. Hubungan kausal. Khusus ayat (1), membuktikan hubungan antara penyebarluasan berita bohong dan kerusuhan yang terjadi.

Alat bukti yang relevan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, rekaman elektronik, data komunikasi, hasil pemeriksaan forensik digital, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana.

Dalam perkara yang melibatkan media digital, bukti elektronik harus diperiksa dengan memperhatikan keaslian, integritas, konteks, waktu penyebaran, identitas pengirim, dan hubungan bukti tersebut dengan orang yang didakwa.

Contoh Penerapan dalam Perkara Pidana

A. Ilustrasi Pasal 263 Ayat (1)

A membuat dan menyebarluaskan informasi bahwa telah terjadi serangan terhadap suatu kelompok masyarakat di sebuah wilayah, padahal A mengetahui bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

Informasi tersebut kemudian menyebar luas dan memicu kemarahan masyarakat. Sejumlah orang melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum sehingga terjadi kerusuhan.

Apabila terbukti bahwa A mengetahui informasi tersebut bohong dan penyebarluasannya mengakibatkan kerusuhan, perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 263 ayat (1).

Penuntut umum harus membuktikan kebohongan informasi, pengetahuan A mengenai kebohongan tersebut, terjadinya kerusuhan, dan hubungan kausal antara penyebarluasan informasi dengan kerusuhan.

B. Ilustrasi Pasal 263 Ayat (2)

B menerima informasi sensitif yang berasal dari sumber tidak jelas. Informasi tersebut memuat tuduhan bahwa suatu kelompok masyarakat sedang melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.

Terdapat sejumlah indikasi bahwa informasi tersebut tidak benar, tetapi B tetap menyebarluaskannya tanpa memperhatikan keadaan tersebut. Berdasarkan substansi dan konteks penyebarannya, informasi itu secara objektif berpotensi memicu kerusuhan dalam masyarakat.

Apabila terbukti bahwa B patut menduga informasi tersebut bohong dan informasi itu dapat mengakibatkan kerusuhan, perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 263 ayat (2).

Dalam ilustrasi ini, kerusuhan tidak harus benar-benar terjadi. Namun, potensi timbulnya kerusuhan harus dapat dibuktikan secara objektif.

Kedua contoh tersebut merupakan ilustrasi konseptual, bukan uraian perkara atau putusan pengadilan tertentu.

Permasalahan Hukum yang Sering Timbul

  1. Menyamakan informasi keliru dengan berita bohong. Informasi yang tidak lengkap, belum terverifikasi, atau mengandung kekeliruan tidak otomatis memenuhi unsur berita bohong.
  2. Tidak membedakan mengetahui dan patut menduga. Kedua rumusan mempunyai karakter kesalahan yang berbeda.
  3. Mengabaikan unsur akibat. Ayat (1) mensyaratkan kerusuhan aktual, sedangkan ayat (2) mensyaratkan potensi kerusuhan.
  4. Menganggap setiap penyebaran berita bohong sebagai tindak pidana. Harus dibuktikan unsur lain yang ditentukan oleh pasal.
  5. Menggunakan ukuran subjektif dalam menilai potensi kerusuhan. Potensi tersebut harus didasarkan pada keadaan objektif.
  6. Mengabaikan hubungan kausal. Terjadinya kerusuhan setelah penyebaran informasi tidak otomatis membuktikan bahwa penyebaran tersebut menjadi penyebabnya.
  7. Mengkriminalisasi kritik dan pendapat. Kritik, opini, dan penyampaian informasi yang berbeda tidak boleh disamakan begitu saja dengan penyebarluasan berita bohong.
  8. Tidak menguji keaslian bukti elektronik. Bukti digital harus diperiksa keaslian dan integritasnya sebelum digunakan dalam pembuktian.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

  1. Asas Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). Pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.
  2. Asas Kesalahan (geen straf zonder schuld). Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku.
  3. Asas Kepastian Hukum. Unsur berita bohong, keadaan batin pelaku, dan akibat perbuatan harus ditafsirkan secara jelas.
  4. Asas Proporsionalitas. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.
  5. Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence). Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
  6. Asas Kebebasan Berekspresi. Penerapan ketentuan pidana harus tetap menghormati hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
  7. Asas Perlindungan Kepentingan Umum. Penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari ancaman kerusuhan yang nyata atau berpotensi terjadi sesuai rumusan pasal.

Penutup

Pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita bohong yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Ayat (1) mengatur penyebarluasan berita bohong yang dilakukan dengan pengetahuan aktual mengenai kebohongan informasi dan mengakibatkan kerusuhan. Ayat (2) mengatur penyebarluasan berita yang patut diduga bohong dan dapat mengakibatkan kerusuhan.

Perbedaan kedua ayat tersebut terletak pada bentuk kesalahan dan karakter akibat yang disyaratkan. Oleh karena itu, penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu informasi ternyata tidak benar. Harus dibuktikan pula keadaan batin pelaku serta kerusuhan aktual atau potensi kerusuhan sebagaimana ditentukan dalam masing-masing ayat.

Pada akhirnya, Pasal 263 harus diterapkan secara cermat dan proporsional. Perlindungan terhadap ketertiban umum harus berjalan seimbang dengan jaminan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.

Konsultasi Hukum Pidana dan Hukum Digital

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana terhadap ketertiban umum, penyebaran berita bohong, tindak pidana berbasis teknologi informasi, serta sengketa hukum digital.

Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com

WhatsApp: +62 857-0657-1577

Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer

Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer

TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer

Threads: https://www.threads.net/@ahdanthelawyer

YouTube: https://www.youtube.com/@ahdanthelawyer