1. Pendahuluan
Pasal 254 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam mengenai adanya niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu. Ketentuan ini juga mencakup keadaan ketika seseorang mengetahui bahwa tindak pidana tertentu telah dilakukan dan masih terdapat kemungkinan untuk mencegah akibat yang membahayakan nyawa orang.
Pengaturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menempatkan pencegahan kejahatan sebagai salah satu kepentingan yang dilindungi. Dalam keadaan tertentu, hukum tidak hanya melarang seseorang melakukan tindak pidana, tetapi juga mewajibkan orang yang mengetahui adanya ancaman kejahatan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang dapat melakukan pencegahan.
Pasal 254 memiliki hubungan dengan Pasal 253 KUHP. Keduanya mengatur tindak pidana karena tidak memberitahukan informasi mengenai kejahatan. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada objek pengetahuan yang menjadi dasar kewajiban pemberitahuan. Pasal 253 berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya permufakatan jahat, sedangkan Pasal 254 berkaitan dengan pengetahuan mengenai niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu. Selain itu, Pasal 254 ayat (2) memperluas pengaturannya terhadap pengetahuan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan, ketika akibat yang membahayakan nyawa orang masih dapat dicegah.
2. Bunyi Pasal 254 KUHP
Pasal 254 KUHP menyatakan:
(1) Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:
a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217;
b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara; atau
c. Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 254 Ayat (1) KUHP
Berdasarkan rumusan Pasal 254 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana ini.
a. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Dalam penerapannya, harus dibuktikan identitas orang yang bersangkutan serta keterkaitannya dengan pengetahuan mengenai niat seseorang untuk melakukan tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 254.
b. Mengetahui Adanya Orang yang Berniat untuk Melakukan Tindak Pidana
Unsur ini merupakan dasar timbulnya kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 254 ayat (1) KUHP.
Frasa “mengetahui adanya orang yang berniat” menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan mengenai kehendak atau rencana pihak lain untuk melakukan tindak pidana tertentu.
Pengetahuan tersebut harus dibedakan dari dugaan, prasangka, atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Tidak setiap pernyataan seseorang yang menunjukkan kemarahan, ancaman emosional, atau ungkapan spontan dapat langsung dianggap sebagai niat melakukan tindak pidana.
Penilaian harus mempertimbangkan konteks pernyataan, keseriusan niat, keadaan yang menyertainya, serta informasi yang secara nyata diketahui oleh orang yang bersangkutan.
c. Niat untuk Melakukan Tindak Pidana yang Ditentukan dalam Pasal 254 Ayat (1)
Pasal 254 ayat (1) tidak berlaku terhadap seluruh jenis tindak pidana. Ruang lingkupnya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana yang disebutkan secara tegas.
Kategori pertama meliputi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, dan Pasal 211 sampai dengan Pasal 217 KUHP.
Kategori kedua adalah desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara.
Kategori ketiga meliputi:
- Pembunuhan berencana;
- Penculikan;
- Perkosaan; atau
- Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang.
Penyebutan kategori tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan terhadap tindak pidana yang menimbulkan kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 254.
Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus terlebih dahulu mengidentifikasi tindak pidana yang hendak dilakukan, kemudian memastikan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam cakupan yang ditentukan oleh undang-undang.
d. Tidak Memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang atau kepada Orang yang Terancam
Unsur ini merupakan inti perbuatan yang dilarang.
Pasal 254 menentukan dua pihak yang dapat menerima pemberitahuan:
- Pejabat yang berwenang, yaitu pejabat yang berdasarkan ketentuan hukum memiliki kewenangan untuk menerima informasi dan mengambil tindakan yang relevan guna mencegah tindak pidana.
- Orang yang terancam, yaitu orang yang berpotensi menjadi korban atau pihak yang keselamatan maupun kepentingannya terancam oleh tindak pidana yang direncanakan.
Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pemberitahuan kepada salah satu dari kedua pihak tersebut pada prinsipnya dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal.
Dengan demikian, pembuktian harus diarahkan pada fakta bahwa seseorang mengetahui adanya niat melakukan tindak pidana, tetapi tidak menyampaikan informasi kepada pihak yang ditentukan.
e. Padahal Masih Ada Waktu untuk Mencegah Dilakukannya Tindak Pidana tersebut
Unsur ini menunjukkan bahwa kewajiban pemberitahuan hanya relevan apabila pada saat seseorang mengetahui adanya niat melakukan tindak pidana, masih tersedia kesempatan untuk melakukan pencegahan.
Penilaian terhadap unsur ini harus memperhatikan:
- Waktu ketika seseorang mengetahui adanya niat melakukan tindak pidana.
- Waktu yang direncanakan atau diperkirakan untuk melaksanakan tindak pidana.
- Kesempatan yang tersedia untuk menyampaikan pemberitahuan.
- Kemungkinan pihak yang menerima pemberitahuan mengambil tindakan pencegahan.
Unsur ini menjadi batas penting agar seseorang tidak dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mencegah tindak pidana ketika secara objektif sudah tidak tersedia waktu atau kesempatan untuk melakukan pemberitahuan.
f. Jika Tindak Pidana tersebut Terjadi
Rumusan ini menunjukkan bahwa Pasal 254 ayat (1) tidak cukup hanya didasarkan pada adanya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana.
Tindak pidana yang direncanakan tersebut harus benar-benar terjadi. Dengan demikian, terdapat dua keadaan yang harus dibedakan, yaitu pengetahuan mengenai niat melakukan tindak pidana dan terjadinya tindak pidana yang dimaksud.
Apabila seseorang mengetahui adanya niat melakukan tindak pidana yang termasuk dalam cakupan pasal, tetapi tindak pidana tersebut tidak terjadi, persyaratan yang disebutkan dalam ayat (1) tidak terpenuhi.
Namun, terjadinya tindak pidana juga tidak secara otomatis menjadikan orang yang tidak memberitahukannya dapat dipidana. Seluruh unsur lainnya tetap harus dibuktikan, termasuk pengetahuan aktual dan tersedianya kesempatan untuk mencegah.
4. Unsur-Unsur Pasal 254 Ayat (2) KUHP
Pasal 254 ayat (2) memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui bahwa salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilakukan, tetapi tidak memberitahukannya ketika akibat yang membahayakan nyawa orang masih dapat dicegah.
Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan.
a. Mengetahui Salah Satu Tindak Pidana sebagaimana Dimaksud dalam Ayat (1) Telah Dilakukan
Berbeda dengan ayat (1) yang mengatur pengetahuan mengenai niat seseorang melakukan tindak pidana, ayat (2) mengatur pengetahuan mengenai tindak pidana yang telah dilaksanakan.
Dengan demikian, objek pengetahuan dalam ayat (2) bukan lagi sebatas rencana atau niat, melainkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan.
Pengetahuan tersebut harus dibuktikan berdasarkan keadaan konkret, termasuk informasi yang diterima, waktu ketika informasi diperoleh, dan tingkat kepastian bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.
b. Telah Membahayakan Nyawa Orang
Unsur ini mensyaratkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan tersebut telah menimbulkan keadaan yang membahayakan nyawa orang.
Rumusan ini tidak semata-mata berbicara mengenai kerugian materiil atau gangguan terhadap ketertiban umum. Harus terdapat keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa seseorang.
Pembuktiannya dapat memerlukan keterangan saksi, bukti medis, keterangan ahli, maupun alat bukti lain yang relevan dengan keadaan bahaya tersebut.
c. Pada Saat Akibat Masih Dapat Dicegah
Unsur ini merupakan batas waktu yang menentukan relevansi kewajiban pemberitahuan dalam ayat (2).
Meskipun tindak pidana telah dilakukan, kewajiban pemberitahuan tetap dapat timbul apabila akibat yang membahayakan nyawa orang masih dapat dicegah.
Artinya, Pasal 254 ayat (2) tidak hanya berorientasi pada pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap akibat berbahaya setelah tindak pidana terjadi.
Contohnya, seseorang mengetahui bahwa telah terjadi tindakan yang menyebabkan korban berada dalam kondisi yang mengancam nyawa, tetapi tidak menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang atau korban, padahal masih tersedia kesempatan untuk melakukan tindakan penyelamatan.
Contoh tersebut hanya menggambarkan konstruksi normatif. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tetap harus didasarkan pada fakta dan pembuktian dalam perkara konkret.
d. Tidak Memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang atau kepada Orang yang Terancam
Sebagaimana ayat (1), ayat (2) juga mensyaratkan tidak adanya pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
Dalam konteks ayat (2), pemberitahuan menjadi penting karena dapat membuka kesempatan bagi pihak yang berwenang atau orang yang terancam untuk mengambil langkah penyelamatan atau mencegah timbulnya akibat yang lebih serius.
Dengan demikian, kewajiban pemberitahuan dalam ayat (2) memiliki orientasi yang lebih luas daripada pencegahan pelaksanaan tindak pidana. Ketentuan ini juga diarahkan pada pencegahan akibat yang membahayakan nyawa setelah tindak pidana terjadi.
5. Perbedaan Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP
Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP sama-sama mengatur tidak dilakukannya pemberitahuan mengenai tindak pidana tertentu. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada objek pengetahuan dan keadaan yang menimbulkan kewajiban pemberitahuan.
| Aspek | Pasal 253 | Pasal 254 |
|---|---|---|
| Objek pengetahuan | Adanya permufakatan jahat | Adanya orang yang berniat melakukan tindak pidana tertentu |
| Ruang lingkup tindak pidana | Tindak pidana yang dirujuk secara limitatif dalam Pasal 253 | Tindak pidana yang dirujuk dalam ayat (1), termasuk kategori khusus lainnya |
| Keadaan yang diatur | Sebelum tindak pidana yang direncanakan terjadi | Sebelum tindak pidana terjadi dan setelah tindak pidana dilakukan dalam keadaan akibat masih dapat dicegah |
| Persyaratan terjadinya tindak pidana | Tindak pidana yang direncanakan benar-benar terjadi | Ayat (1) mensyaratkan tindak pidana terjadi; ayat (2) mengatur tindak pidana yang telah dilakukan dan membahayakan nyawa orang |
| Ancaman pidana | Penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II | Penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II |
Perbedaan mendasar terletak pada objek pengetahuan. Pasal 253 mengharuskan adanya pengetahuan mengenai permufakatan jahat, sedangkan Pasal 254 ayat (1) cukup mengatur pengetahuan mengenai niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Sementara itu, Pasal 254 ayat (2) memiliki karakteristik tersendiri karena kewajiban pemberitahuan dapat timbul setelah tindak pidana dilakukan, sepanjang akibat yang membahayakan nyawa orang masih dapat dicegah.
6. Karakteristik Pasal 254 KUHP sebagai Delik Tidak Memberitahukan
Pasal 254 KUHP dapat dianalisis melalui konsep omission atau tindak pidana karena tidak berbuat.
Dalam konstruksi tersebut, hukum pidana memberikan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu ketika seseorang mengetahui keadaan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang.
Pada ayat (1), kewajiban pemberitahuan berorientasi pada pencegahan pelaksanaan tindak pidana. Sementara itu, pada ayat (2), kewajiban pemberitahuan berorientasi pada pencegahan akibat yang membahayakan nyawa orang setelah tindak pidana dilakukan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa Pasal 254 memiliki dua dimensi pencegahan:
- Pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu melalui pemberitahuan mengenai niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu.
- Pencegahan setelah tindak pidana dilakukan, yaitu melalui pemberitahuan mengenai tindak pidana yang telah terjadi ketika akibat yang membahayakan nyawa masih dapat dicegah.
Meskipun demikian, tidak setiap sikap diam dapat dipidana. Kewajiban pemberitahuan harus didasarkan pada rumusan undang-undang dan seluruh unsur yang ditentukan harus dibuktikan.
7. Aspek Pembuktian
Dalam perkara yang menggunakan Pasal 254 KUHP, pembuktian perlu dibedakan antara penerapan ayat (1) dan ayat (2).
Untuk penerapan ayat (1), pembuktian diarahkan pada:
- Identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- Adanya orang yang berniat melakukan salah satu tindak pidana yang tercakup dalam Pasal 254 ayat (1).
- Pengetahuan aktual pelaku mengenai niat tersebut.
- Tidak adanya pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
- Tersedianya waktu dan kesempatan untuk mencegah tindak pidana.
- Terjadinya tindak pidana yang direncanakan.
- Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Untuk penerapan ayat (2), pembuktian diarahkan pada:
- Adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah dilakukan.
- Pengetahuan pelaku mengenai tindak pidana tersebut.
- Adanya keadaan yang telah membahayakan nyawa orang.
- Masih terbukanya kesempatan untuk mencegah akibat yang membahayakan nyawa.
- Tidak adanya pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam.
- Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Alat bukti yang relevan dapat berupa keterangan saksi, komunikasi elektronik, dokumen, rekaman, bukti medis, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah berdasarkan hukum acara pidana.
Pembuktian mengenai waktu menjadi aspek yang sangat penting. Penegak hukum harus mengidentifikasi kapan seseorang mengetahui adanya niat atau tindak pidana, kapan kesempatan pencegahan masih tersedia, dan kapan tindak pidana atau akibat berbahaya terjadi.
Tanpa pembuktian yang jelas mengenai urutan waktu tersebut, penerapan Pasal 254 berisiko didasarkan pada penilaian yang tidak objektif.
8. Ancaman Pidana
Pasal 254 ayat (1) KUHP menetapkan dua alternatif pidana, yaitu:
- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau
- Pidana denda paling banyak kategori II.
Pasal 254 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui tindak pidana telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa orang, tetapi tidak memberitahukannya ketika akibat masih dapat dicegah.
Dengan demikian, ayat (2) tidak menetapkan ancaman pidana tersendiri, melainkan memperluas penerapan ketentuan pidana dalam ayat (1) terhadap keadaan yang berbeda.
9. Kesimpulan
Pasal 254 KUHP mengatur tindak pidana tidak memberitahukan adanya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana tertentu serta tidak memberitahukan tindak pidana yang telah dilakukan ketika akibatnya masih dapat dicegah.
Ayat (1) berorientasi pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Sementara itu, ayat (2) mengatur kewajiban pemberitahuan setelah tindak pidana dilakukan, sepanjang tindak pidana tersebut telah membahayakan nyawa orang dan akibatnya masih dapat dicegah.
Ketentuan ini memiliki hubungan dengan Pasal 253 KUHP, tetapi tidak dapat dipersamakan. Pasal 253 berkaitan dengan pengetahuan mengenai permufakatan jahat, sedangkan Pasal 254 berkaitan dengan pengetahuan mengenai niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu dan pengetahuan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan dalam keadaan yang ditentukan ayat (2).
Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 254 merupakan bentuk pengaturan omission yang memberikan kewajiban bertindak dalam keadaan tertentu. Namun, penerapannya harus memperhatikan batasan jenis tindak pidana, pengetahuan aktual, kesempatan melakukan pencegahan, serta terjadinya tindak pidana atau masih dapat dicegahnya akibat yang membahayakan nyawa.
Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena mengetahui adanya ancaman atau peristiwa kejahatan. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur yang ditentukan dalam undang-undang dan dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
