Hukum Pidana

Pasal 248 KUHP: Pertanggungjawaban Pidana atas Penggerakan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana yang Tidak Terwujud

1. Pendahuluan

Pasal 248 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana yang dimaksud maupun percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi.

Ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 20 huruf d KUHP yang mengatur salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu penggerakan atau penganjuran (uitlokking). Dalam konstruksi tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Persoalan hukum muncul ketika penggerakan telah dilakukan, tetapi orang yang digerakkan tidak melaksanakan tindak pidana yang dimaksud, bahkan tidak sampai melakukan percobaan yang dapat dipidana. Dalam keadaan demikian, Pasal 248 KUHP memberikan dasar tersendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang yang melakukan penggerakan.

Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu bergantung pada terwujudnya tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan. Akan tetapi, penerapannya tetap dibatasi oleh persyaratan hukum, batas maksimum pidana, dan pengecualian apabila tidak terjadinya tindak pidana disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

2. Bunyi Pasal 248 KUHP

Pasal 248 KUHP menyatakan:

(1) Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 248 Ayat (1) KUHP

Untuk memahami ruang lingkup penerapan Pasal 248 KUHP, rumusan ayat (1) perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur pembentuknya.

a. Setiap Orang

Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 KUHP.

Ketentuan ini secara khusus diarahkan kepada pihak yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, fokus pertanggungjawabannya terletak pada tindakan penggerakan, bukan semata-mata pada orang yang menjadi sasaran penggerakan.

b. Menggerakkan Orang Lain

Unsur ini merupakan inti perbuatan yang dilarang dalam Pasal 248 KUHP.

Menggerakkan orang lain berkaitan dengan tindakan memengaruhi atau mendorong kehendak orang lain agar melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks Pasal 248, penggerakan tersebut harus memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d KUHP.

Oleh karena itu, tidak setiap bentuk ajakan, bujukan, nasihat, atau permintaan untuk melakukan sesuatu dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai penggerakan berdasarkan ketentuan ini.

Harus diperiksa apakah tindakan tersebut memenuhi cara-cara penggerakan yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf d serta dilakukan dengan kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

c. Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 20 Huruf d

Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 248 KUHP tidak dapat dibaca secara terpisah dari ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 huruf d.

Pasal 20 huruf d mengatur bentuk penyertaan berupa penggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam konstruksi hukum pidana, penggerakan atau penganjuran dikenal dengan istilah uitlokking. Pihak yang melakukan penggerakan disebut sebagai penganjur (uitlokker), sedangkan orang yang digerakkan merupakan pihak yang menjadi sasaran penggerakan.

Rujukan terhadap Pasal 20 huruf d memiliki arti penting karena membatasi cara penggerakan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 248. Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan komunikasi atau ajakan antara dua orang.

d. Untuk Melakukan Tindak Pidana

Penggerakan harus ditujukan agar orang lain melakukan suatu tindak pidana.

Unsur ini mengharuskan adanya tindak pidana tertentu yang menjadi tujuan penggerakan. Oleh karena itu, objek penggerakan tidak boleh hanya dirumuskan secara abstrak tanpa mengidentifikasi perbuatan pidana yang dimaksud.

Dalam proses pembuktian, perlu ditentukan tindak pidana apa yang hendak dilakukan oleh orang yang digerakkan. Identifikasi tersebut penting karena berkaitan dengan penilaian terhadap sifat perbuatan, percobaan yang dapat dipidana, serta batas maksimum pidana sebagaimana diatur dalam ayat (2).

e. Tindak Pidana atau Percobaannya yang Dapat Dipidana Tidak Terjadi

Unsur ini merupakan keadaan khusus yang menjadi dasar penerapan Pasal 248 KUHP.

Ketentuan tersebut mengatur situasi ketika penggerakan telah dilakukan, tetapi tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan tidak terwujud dan tidak pula terjadi percobaannya yang dapat dipidana.

Dengan demikian, Pasal 248 KUHP memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap penggerak dalam keadaan ketika pelaksanaan tindak pidana oleh orang yang digerakkan belum mencapai tahap tindak pidana selesai maupun percobaan yang dapat dipidana.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap tindakan penggerakan yang telah dilakukan, meskipun tindak pidana yang menjadi tujuan akhirnya tidak terlaksana.

Namun, unsur ini harus dibedakan dari keadaan ketika orang yang digerakkan telah melakukan percobaan yang dapat dipidana. Apabila percobaan tersebut telah terjadi, penerapan ketentuan mengenai penyertaan dan percobaan harus dianalisis berdasarkan konstruksi hukum yang relevan, bukan langsung disamakan dengan keadaan yang diatur dalam Pasal 248 ayat (1).

4. Hubungan Pasal 248 dengan Pasal 20 Huruf d KUHP

Pasal 248 KUHP memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 20 huruf d KUHP. Hubungan tersebut penting karena Pasal 248 menggunakan rujukan langsung terhadap bentuk penggerakan yang telah ditentukan dalam ketentuan penyertaan.

Dalam doktrin hukum pidana, uitlokking merupakan bentuk penyertaan ketika seseorang secara sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana melalui cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlu dibedakan antara penggerakan sebagai tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 20 huruf d dan penggerakan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Tidak setiap tindakan membujuk, memengaruhi, atau meminta orang lain melakukan tindak pidana dapat langsung diperlakukan sebagai uitlokking. Harus dibuktikan adanya kesengajaan dan penggunaan cara penggerakan yang memenuhi rumusan Pasal 20 huruf d.

Dengan demikian, Pasal 248 tidak membentuk pengertian penggerakan yang sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan menghubungkan pertanggungjawaban atas penggerakan yang tidak diikuti terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana dengan ketentuan penyertaan.

5. Batas Pemidanaan Berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) KUHP

Pasal 248 ayat (2) mengatur pembatasan terhadap berat pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan penggerakan.

Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan.

Apabila percobaan tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana, batas pemidanaannya merujuk pada pidana yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.

Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menetapkan batas pemidanaan dengan memperhatikan tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan.

Terdapat dua keadaan yang perlu dibedakan.

Pertama, percobaan tindak pidana dapat dipidana.

Dalam keadaan ini, pidana terhadap penggerak tidak boleh lebih berat daripada pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan tindak pidana tersebut.

Kedua, percobaan tindak pidana tidak dapat dipidana.

Dalam keadaan ini, batas pemidanaan terhadap penggerak tidak boleh lebih berat daripada pidana yang ditentukan terhadap tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan.

Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pembatas agar pertanggungjawaban pidana terhadap penggerak tidak melampaui batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

6. Pengecualian Pemidanaan dalam Pasal 248 Ayat (3) KUHP

Pasal 248 ayat (3) menentukan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Ketentuan ini memperkenalkan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 248.

Secara substansial, pengecualian tersebut berkaitan dengan keadaan ketika orang yang melakukan penggerakan secara sukarela menghentikan atau menarik kembali kehendaknya sehingga tindak pidana maupun percobaan yang dapat dipidana tidak terjadi.

Namun, penerapan ayat (3) harus memperhatikan hubungan antara kehendak pelaku dan tidak terwujudnya tindak pidana.

Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa tindak pidana akhirnya tidak terjadi. Harus diperiksa apakah tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana memang disebabkan oleh kehendak sendiri dari orang yang melakukan penggerakan.

Apabila kegagalan pelaksanaan tindak pidana terjadi karena faktor eksternal, seperti penolakan orang yang digerakkan, tindakan pihak lain, atau keadaan di luar kehendak penggerak, pengecualian dalam ayat (3) tidak dapat diterapkan secara otomatis.

Dengan demikian, unsur kesukarelaan dan hubungan kausal antara kehendak pelaku dengan tidak terjadinya tindak pidana merupakan aspek penting dalam menilai berlakunya ketentuan ini.

7. Perbedaan Penggerakan yang Tidak Berhasil dan Penggerakan yang Dihentikan secara Sukarela

Pasal 248 KUHP perlu dipahami dengan membedakan dua keadaan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Pertama, penggerakan telah dilakukan, tetapi tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tidak terjadi bukan karena kehendak sendiri dari penggerak. Dalam keadaan ini, Pasal 248 ayat (1) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsurnya terbukti.

Kedua, penggerakan telah dilakukan, tetapi tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tidak terjadi karena kehendak sendiri dari penggerak. Dalam keadaan ini, Pasal 248 ayat (3) mengecualikan penerapan ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pembedaan tersebut penting karena hukum pidana tidak hanya memperhatikan keadaan objektif berupa tidak terjadinya tindak pidana, tetapi juga alasan dan kehendak yang menyebabkan tindak pidana tersebut tidak terwujud.

Oleh karena itu, penilaian terhadap ayat (3) harus didasarkan pada fakta konkret mengenai tindakan penggerak setelah melakukan penggerakan dan hubungan tindakan tersebut dengan tidak terjadinya tindak pidana.

8. Perbedaan Pasal 248 dengan Percobaan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana

Pasal 248 KUHP memiliki hubungan konseptual dengan dua institusi penting dalam hukum pidana, yaitu percobaan dan penyertaan.

a. Penggerakan sebagai Bentuk Penyertaan

Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan salah satu bentuk penyertaan. Pertanggungjawaban pidana penggerak didasarkan pada tindakan sengaja menggerakkan orang lain melalui cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Percobaan berkaitan dengan pelaksanaan kehendak melakukan tindak pidana yang belum selesai karena sebab-sebab tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan percobaan.

Pasal 248 ayat (2) menggunakan konsep percobaan sebagai salah satu acuan untuk menentukan batas maksimum pidana terhadap penggerak.

c. Penggerakan yang Tidak Diikuti Tindak Pidana atau Percobaan yang Dapat Dipidana

Pasal 248 ayat (1) mengatur keadaan ketika penggerakan telah dilakukan, tetapi tindak pidana maupun percobaan yang dapat dipidana tidak terjadi.

Dengan demikian, Pasal 248 memiliki fungsi khusus dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas penggerakan yang tidak mencapai tahap pelaksanaan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana.

Pembedaan ketiga konsep tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana dan batas pemidanaan.

9. Pembuktian dalam Perkara Pasal 248 KUHP

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 248 KUHP, pembuktian harus diarahkan pada tindakan penggerakan, tujuan tindak pidana, keadaan tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana, serta kemungkinan berlakunya pengecualian berdasarkan ayat (3).

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

Identitas pihak yang melakukan penggerakan.
Identitas orang yang menjadi sasaran penggerakan.
Bentuk komunikasi atau tindakan yang digunakan untuk menggerakkan.
Cara penggerakan yang memenuhi ketentuan Pasal 20 huruf d KUHP.
Tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan.
Keadaan yang menunjukkan bahwa tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tidak terjadi.
Alasan tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan tersebut.
Ada atau tidaknya kehendak sukarela dari penggerak untuk mencegah terwujudnya tindak pidana.

Bukti yang relevan dapat berupa komunikasi elektronik, dokumen, rekaman, keterangan saksi, dan bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan penggerakan serta maksud pelaku.

Namun, keberadaan komunikasi atau hubungan antara dua orang tidak dengan sendirinya membuktikan penggerakan. Harus dibuktikan bahwa komunikasi tersebut memenuhi unsur dan cara penggerakan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

10. Ancaman Pidana

Pasal 248 ayat (1) KUHP menetapkan ancaman pidana sebagai berikut:

Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; atau
Pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun, penerapan ancaman pidana tersebut dibatasi oleh Pasal 248 ayat (2), yaitu pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada batas pidana yang ditentukan berdasarkan percobaan atau tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan.

Selain itu, berdasarkan ayat (3), ketentuan pemidanaan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana disebabkan oleh kehendak sendiri dari penggerak.

Dengan demikian, ancaman pidana dalam Pasal 248 tidak dapat diterapkan secara terpisah dari pembatasan dan pengecualian yang ditentukan dalam ayat-ayat berikutnya.

11. Kesimpulan

Pasal 248 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, tetapi tindak pidana tersebut maupun percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi.

Karakter utama ketentuan ini terletak pada pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana atas tindakan penggerakan yang tidak mencapai tahap pelaksanaan tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana.

Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 248 ayat (2) menetapkan pembatasan pidana berdasarkan ancaman terhadap percobaan atau tindak pidana yang menjadi tujuan penggerakan. Sementara itu, ayat (3) memberikan pengecualian apabila tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana disebabkan oleh kehendak sendiri dari penggerak.

Pada akhirnya, penerapan Pasal 248 KUHP harus memperhatikan hubungan sistematis dengan Pasal 20 huruf d, ketentuan mengenai percobaan, serta prinsip pertanggungjawaban pidana. Pembuktian harus diarahkan pada tindakan penggerakan, cara yang digunakan, tujuan tindak pidana, dan alasan tidak terwujudnya tindak pidana tersebut.

Pendekatan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pencegahan tindak pidana dan penerapan pertanggungjawaban pidana secara proporsional berdasarkan prinsip legalitas, kesalahan, dan kepastian hukum.

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Konsultasi dan pendampingan hukum: